Politik Eropa Saat ini: "Pragmatisme" dan Populisme Sedang Menjebak Demokrasi Cerdas
Masyarakat modern saat ini kian jenuh dengan perdebatan politik yang terasa melelahkan, bising, dan seolah tak berujung. Di tengah kejenuhan ini, berkembang sebuah ilusi populer bahwa politik masa kini telah melampaui sekat-sekat ideologis, bergeser menjadi sekadar urusan "pragmatis" dan tata kelola teknokratis yang diklaim netral.
Namun, klaim bahwa kita telah hidup di era yang "bebas ideologi" sebenarnya merupakan tipu daya politik yang sangat berbahaya. Di balik narasi netralitas dan slogan "yang penting kerja", justru terjadi proses depolitisasi yang menyembunyikan tatanan kekuasaan lama serta membuka jalan bagi ancaman gelombang otoritarianisme baru.
"Pragmatisme" Senjata Rahasia Kelompok Kanan untuk Menyembunyikan Ideologi
Banyak politisi konservatif gemar mencemooh berbagai "isme" dan menampilkan diri sebagai sosok pragmatis yang semata-mata berpatokan pada akal sehat (common sense). Deklarasi terkenal dari mantan Perdana Menteri Inggris David Cameron yang mengaku tidak menyukai "isms" adalah gambaran sempurna dari sikap ini.
Namun, sebagaimana dianalisis oleh Justus Seuferle, klaim "tanpa ideologi" sebenarnya adalah bentuk ideologi itu sendiri yang diselundupkan tanpa diperiksa.
Menolak untuk berpikir secara ideologis tidak membuat seseorang bebas dari pengaruh ideologi. Sebaliknya, tindakan tersebut merupakan bentuk pasrah total pada tatanan sosial yang ada (status quo) dan melakukan reifikasi terhadap kondisi saat ini seolah-olah sebagai sesuatu yang alami (naturalized reality). Ketika sebuah tatanan dianggap alami, kita kehilangan kemampuan kritis untuk membayangkan tujuan sosial yang berbeda, menjadikan politik sekadar "kereta tanpa tujuan"—sebuah efficient nihilism yang melaju cepat tanpa kejelasan arah dan moralitas.
"Netralitas ideologis itu sendiri telah menjadi sebuah ideologi."
Ketimpangan berpikir ini terlihat jelas dalam cara kelompok konservatif melabeli isu-isu publik secara sepihak. Pembangunan jalur sepeda, penetapan upah minimum, dan penyediaan turbin angin dikritik sebagai bentuk "kesombongan ideologis" para pemimpi.
Sebaliknya, perluasan jalan tol, populasi mobil SUV yang makin membesar, serta ketimpangan ekonomi yang terus melebar dianggap sebagai realitas netral bebas ideologi yang harus diterima begitu saja.
Masalah Politik Adalah Konflik Nilai, Bukan Soal Teknokratis yang Bisa "Diselesaikan"
Jebakan terbesar dalam pemikiran politik modern adalah konsep solusionisme (solutionism), yaitu pandangan keliru bahwa masalah politik hanyalah teka-teki teknokratis yang dapat diselesaikan seperti soal matematika.
Politisi yang menganut paham ini terus mempropagandakan "solusi instan" seakan-akan persoalan publik tidak memuat benturan nilai dan pilihan moral.
Masalah politik yang hakiki tidak bisa "diselesaikan" secara permanen melalui resep teknis. Pada hakikatnya, politik adalah ruang tempat berbenturnya berbagai kepentingan dan nilai yang berbeda dalam masyarakat.
Oleh karena itu, konflik politik harus dikelola (managed) secara damai dan adil, bukan dihilangkan secara sepihak melalui klaim teknokratis.
Politisi yang mengklaim hanya menawarkan solusi teknis tanpa mau mendiskusikan moralitas, nilai, dan tujuan jangka panjang sebenarnya sedang melakukan pembohongan publik.
Mengabaikan pertanyaan krusial mengenai "mengapa", "ke mana arahnya", dan "untuk siapa" hanya akan menjadikan warga negara sebagai tawanan dari kondisi masa kini.
Ideologi Bekerja Paling Efektif Ketika Kita Merasa Tidak Memilikinya
Secara filosofis, ideologi bukanlah sekadar rangkaian doktrin terstruktur, melainkan kacamata dan prasangka spontan kita terhadap dunia. Filsuf Slavoj Žižek menegaskan bahwa ideologi justru bekerja paling kuat dan efektif ketika seseorang merasa tidak mempercayainya atau merasa berada di luar pengaruh ideologi itu sendiri.
Filsuf Roland Barthes menggambarkan kerja ideologi sebagai proses mengubah sejarah menjadi sesuatu yang dianggap alami (turning history into nature). Sementara itu, Theodor Adorno menyoroti bahaya ideologi realitas, yaitu cara pandang yang memuja tatanan yang ada seolah-olah dunia saat ini adalah satu-satunya realitas yang mungkin terjadi.
"Tatanan yang ada sebagaimana adanya—bahwa ia seperti ini dan tidak bisa sebaliknya—telah menjadi ideologi itu sendiri."
Untuk membebaskan diri dari jebakan kepasrahan ini, kita memerlukan "utopia yang sadar" (sober utopia) yang mengusung pandangan Bertolt Brecht bahwa "sesuatu sedang hilang" (something is missing). Hanya dengan keberanian untuk mengakui adanya kekosongan dan kekurangan dalam tatanan saat ini, imajinasi politik dapat dibangkitkan kembali untuk merancang perubahan sosial yang substantif.
Kelompok "Crazy Right" Memproduksi Panik Palsu untuk Merusak Demokrasi
Di sisi lain spektrum politik, pengamat politik Robert Misik mengidentifikasi ancaman otoritarianisme baru yang ia sebut sebagai kelompok "crazy right" (kanan ekstrem/otoriter). Gerakan ini tumbuh subur dengan cara memproduksi paranoia massal, memfabrikasi kemarahan, dan merusak tatanan demokrasi liberal.
Taktik utama kelompok ini adalah membesar-besarkan isu-isu marjinal menjadi krisis eksistensial yang menakutkan. Fenomena wokism yang pengaruhnya terbatas dalam kehidupan sehari-hari dihembuskan menjadi hantu totalitarianisme kiri, migrasi digambarkan sebagai "invasi suku perusak," dan kota-kota yang layak huni dicitrakan sebagai neraka kejahatan yang dipenuhi pembunuhan.
Dengan terus-menerus "membakar suhu politik" melalui polemik jahat dan penyebaran berita bohong, kelompok crazy right berusaha menciptakan atmosfer kegilaan publik. Tujuan akhir dari manipulasi ini adalah meruntuhkan kepercayaan warga pada demokrasi liberal dan memuluskan jalan menuju tatanan otoriter atau post-liberalism.
Meniru Retorika Ekstremis Adalah Jebakan Mematikan Bagi Partai Moderat
Menghadapi gempuran kelompok radikal, banyak partai sentris terjebak dalam strategi kompromi yang fatal. Dinamika politik koalisi di Eropa menunjukkan bahaya besar ketika partai-partai moderat mencoba meredam kelompok ekstremis dengan meniru retorika mereka atau merangkul figur-figur radikal.
Pengalaman Austria menjadi pelajaran berharga. Setelah pemilu yang memenangkan partai kanan ekstrem FPÖ, partai konservatif ÖVP awalnya sempat menyetujui pembentukan pemerintah di bawah pimpinan agitator ekstrem Herbert Kickl. Setelah negosiasi tersebut kolaps, barulah ÖVP berbalik arah membentuk koalisi darurat (emergency coalition) bersama partai sosial demokrat (SPÖ) dan liberal (NEOS) berdasarkan semangat pusat yang rasional (reasonable centrism).
Di Jerman, koalisi darurat antara CDU (di bawah Kanselir Friedrich Merz) dan SPD (di bawah Wakil Kanselir Lars Klingbeil) berhasil menyetujui paket dana fantastis €1 triliun untuk persenjataan, infrastruktur, dan perlindungan iklim guna mengatasi resesi. Namun, koalisi sentris ini justru terancam dari dalam ketika figur-figur konservatif merangkul narasi crazy right. Penunjukan Christoph de Vries—yang mempromosikan klasifikasi rasial dan posisi etno-nasionalis—serta Wolfram Weimer—yang mengobarkan kepanikan Untergang des Abendlandes (kejatuhan dunia Barat)—jelas merusak kredibilitas pemerintah.
Strategi peniruan dan perangkulan ini terbukti selalu gagal. Alih-alih melemahkan kelompok radikal, meniru retorika ekstremis justru melegitimasi gagasan radikal tersebut dan menghancurkan integritas partai-partai sentris, yang pada akhirnya hanya menguntungkan kelompok ekstremis itu sendiri.
Masa depan demokrasi bergantung pada keberanian kita untuk membongkar dua ilusi sekaligus: ilusi teknokrasi yang mengaku "bebas ideologi" dan tipu daya populisme ekstrem yang menjual ketakutan palsu. Menerima tatanan sosial saat ini sebagai sesuatu yang alami dan tak terelakkan adalah bentuk kepasrahan ideologis yang merusak daya kritis masyarakat.
Guna menangkis gelombang otoritarianisme baru, partai-partai politik moderat dan masyarakat sipil harus teguh mempertahankan politik rasional (spirit of reasonable centrism) sembari terus menghidupkan imajinasi politik yang progresif. Politik bukanlah sekadar mesin teknis tanpa arah atau arena ujaran kebencian, melainkan ruang bagi pengelolaan nilai-nilai kemanusiaan secara bermartabat.
Pertanyaan untuk Direfleksikan: Ketika seorang politisi berjanji membawa "solusi murni tanpa ideologi", apakah ia sedang benar-benar menyelesaikan masalah Anda, atau justru sedang melarang Anda untuk membayangkan masa depan yang lebih baik?
0 komentar: