Wakaf dan Kemerdekaan Indonesia

 

Jum’at bulan Ramadhan 1365 H, bertepatan dengan 17 Agustus 1945, dibacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah berjuang dan berkorban harta, tenaga, darah, hingga nyawa, dari Pahlawan Indonesia, bersama rakyat. Semoga mereka termasuk syuhada dihadapan Allah Ta'ala.

Adalah Faradj bin Said bin Awadh Martak (1897-1962), seorang saudagar dermawan keturunan Arab-Indonesia. Dia mewakafkan sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 kepada Presiden Soekarno untuk digunakan pada momen penting Bangsa Indonesia. Di rumah itulah Fatmawati menjahit sendiri Bendera Merah Putih pada malam sebelum proklamasi. Esoknya, 17 Agustus 1945. Rumah tersebut dijadikan tempat dibacakannya naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, disertai pengibaran Sang Saka Merah Putih.

Dakota RI-001 Seulawah, pesawat pertama milik Pemerintah Indonesia. Presiden Pertama RI, Ir Soekarno, menambahkan kata “Seulawah” karena pesawat ini adalah wakaf dari rakyat Aceh pada 1948. Saat itu Belanda belum sepenuhnya pergi. Indonesia butuh pesawat. Soekarno berkeliling, ditemani Gubernur Aceh, "membakar" semangat rakyat untuk menyumbang. Dibantu ulama Aceh yang sangat disegani, Abu Sabang, serta Panitia Juned Yusuf dan Said Muhammad Alhabsyi. Dalam waktu dua hari berhasil terkumpul dana sebanyak 130.000 Straits Dollar, dari rakyat yang rela menjual tanah dan harta lainnya.

Pesawat Avro Ansor RI-003 juga merupakan Wakaf, dibeli dari sumbangan emas dari masyarakat Sumatera Barat dan Aceh, yang diinisiasi oleh Muhammad Hatta. Tahun 1947 adalah masa genting Indonesia, ditekan oleh Belanda pada agresi militer 1. Rakyat bergerak, menyumbangkan gelang, kalung, anting, bahkan cincin nikah, hingga terkumpul 14 kg. Pesawat dibeli seharga 12 kg emas. Dan kita berhasil menembus blokade penjajah melalui jalur udara.

Monumen Nasional atau yang dikenal dengan Monas mulai dibangun pada 17 Agustus 1961. Adalah Teuku Markam saudagar asal Aceh kerurunan Uleebalang, mewakafkan emas sebanyak 28 kilogram dari total 38 kilogram emas yang berada di puncak Monas. Tidak hanya itu, beliau juga ikut andil dalam pembebaskan lahan Senayan yang sekarang menjadi pusat untuk olaharaga nasional.

Kompleks Parlemen (disebut juga Gedung MPR/DPR/DPD) yang didirikan pada 8 Maret 1965. Gedung Parlemen RI ini berdiri di atas lahan wakaf bekas lembaga pendidikan Islam yakni Madrasah Islamiyah asuhan KH. Abdul Manaf,  yang merupakan cikal bakal lahirnya Pondok Pesantren Darunnajah.

Kemerdekaan Bangsa Indonesia, momen sangat penting itu, tak bisa dipisahkan dengan wakaf, dan kontribusi ummat Islam. Anak-anak bangsa yang mencintai bangsanya, tempat seluruh rakyatnya hidup, lahir, besar, hingga mati di sini, Indonesia, Tanah Air Beta. Maka tak usah ragu dengan komitmen cinta dan pembelaan ummat Islam, di negeri ini, Indonesia.

Karya Sastra Yang Menghancurkan Penjajah Belanda dan Jepang

(2-habis)

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

(Channel Youtube Dengerin Hati)

Berikut beberapa bait isi dari naskah Hikayat Perang Sabil:

Setalah lama masa dahulu,

Zaman Rasul Penghulu Nabi,

Perang Sabi tiada berlaku,

Kini baru datang lagi.

Tuhan kita pengasih penjajang,

Tjinta berganda kepada hamba,

Buka djalan lurus memandjang,

Menudju sorga taman bahagia.

Wahai teungku radja djauhari,

Mengapa gelisah tenteram tiada,

Djika tidak memerangi musuh Illahi,

Menjesal nanti tiada berguna.

Oh saudaraku kaum bangsawan,

Firman Tuhan tegas njata,

Harus pertjaja ajat Qur’an,

Segala adjaran didalamnja ada.

Itu firman Kalam Allah,

Mengapa gundah wahai bentara,

Makna maksud maklum sudah,

Mengurai pandjang berguna tiada.

Siapa enggan memerangi Belanda,

Siksa neraka dibalas Tuhan

Demikian kataku adik dana bang,

Djangan bimbang senantiasa.

Beberapa bait dari naskah hikayat perang sabil di atas, sangat menjelaskan bahwa isinya mengarah pada ajakan untuk berjihad dan berperang dengan Belanda. Ajakan tersebut berpedoman pada firman Allah Swt. yang tertera dalam Al-Qur’an serta hadis Rasulullah saw.

Bahkan, pada dua baris yang berbunyi “Siapa enggan memerangi Belanda, Siksa neraka dibalas Tuhan” jelas sekali bahwa penulisnya menunjukkan langsung siapa yang harus diperangi, yaitu bangsa Belanda. Barangsiapa yang tidak ikut berperang melawan Belanda, maka akan mendapat siksa dari Allah Swt.

Ketika penjajah Jepang tiba di Aceh, yang pertama kali dilarang adalah masyarakat dilarang membacakan, mengedarkan, ataupun mengajarkan "Hikayat Perang Sabil."

Nippon sangat paham, pengajaran teks sastrawi itu dapat menginspirasi masyarakat Aceh untuk melakukan perlawanan. Karya Sastra ini telah membangkitkan semangat rakyat Aceh untuk terus berjuang melawan penjajahan.

Teungku Abdul Djalil menentang larangan ini. Ia tetap mengajarkan Hikayat Perang Sabil kepada murid-muridnya di dayah (pesantren desa). Maka dirinya pun berkali-kali dikirim surat panggilan pemeriksaan oleh polisi Jepang (kenpeitai). Tidak satu pun sang Teungku meresponnya.

Sejumlah tokoh lokal membujuknya agar tidak amat sangat terbuka melancarkan perlawanan terhadap Nippon. Teungku juga dihimbau agar menyerah. Kalau tidak, Nippon akan membakar tempatnya mengajar dan desanya.

Teungku menjawab, "Menyerah belum tentu mati syahid, melainkan mati hina. Tetapi melawan sudah pasti syahid." Akhirnya, Jepang mengepung dayahnya pada 11 November 1942. Para Santri bersiap menghadapi serbuan. Jalannya pertempuran tak seimbang. Persenjataan Jepang mengunguli mereka.

Sebanyak 98 santri gugur. Teungku sendiri ditangkap. Pengadilan Jepang menetapkan hukuman mati kepadanya. Setelah dieksekusi, jasad sang syuhada dipertontonkan di hadapan publik. Tindakan ini justru meningkatkan resistensi orang Aceh. Dalam kepanikan, Jepang menggeledah setiap rumah penduduk dan menyita apa pun benda tajam dari warga termasuk pisau dapur.

Sumber:

https://m.kumparan.com/amp/khusnul-khotimah-1592846337415744856/manuskrip-hikayat-perang-sabil-azimat-yang-ditakuti-belanda-1umQRxhRzpE

Harian Republika,  Ahad 15 Agustus 2021, hal 3

Aceh, Negara Modern Abad 17

(Diringkas dari Buku Perbendaharaan Lama, Karya Buya Hamka)

Apa ciri negara modern? Distribusi kekuasaan substansial bukan simbolik. Pembagian tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif. Apakah ini pemikiran barat? Inilah mekanisme musyawarah, muqarabah dan hisab dalam konsep Islam.

Di era Sultan Iskandar Muda kerajaan Aceh mencapai kemajuan yang jarang tandingannya di negri-negri Islam lainnya.

Sultan sebagai penguasa tertinggi.  Di kanan-kirinya terdapat beberapa kekuasaan tertinggi pula. Susunan pemerintah ini membuat Sultan tak bisa memerintah semaunya sendiri. 

Sultan jugalah yang membentuk susunan pemerintah seperti ini. Ada wazir sultan, Perdana Menteri dan mentrinya,  Balai Laksamana yang mengepalai Tentara Laut dan Darat.

Syarat menjadi Perdana Menteri, ahli adat istiadat, qanun (perundangan), sesama (protokoler) dan wajib seorang yang alim faqih.

Menteri Keuangan yang membawahi Baitul Mall (Perbendaharaan negara) dan Balai Furdhan yang memungut cukai dan biaya pelabuhan, yang bertanggungjawab langsung pada Sultan.

Ada lembaga Yudikatif yaitu Kadhi Malikul Adil dengan 4 Mufti dibawahnya menggali hukum agama. Lembaga Legislatifnya dinamakan Balai Musyawarah dengan 3 tiga kriteria keanggotaan.

Pertama, Balairung yang terdiri dari empat hulubalang terbesar. Kedua, Balai Gading yang terdiri dari 22 ulama besar. Ketiga, Balai Majelis Mahkamah Rakyat, yang terdiri dari 73 mukim yang mewakili rakyat.

Balai Majelis Mahkamah Rakyat menjunjung tinggi Qanun Mahkota Alam. Tugasnya, supaya rakyat dapat hidup senang, makmur, aman  dan menegakkan keadilan dan kebenaran.

Memutus Nusantara Dengan Mekkah dan Kairo (3 habis)

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

(Channel Youtube Dengerin Hati)

Aceh dan Demak ada keunikannya. Aceh terfokus kerjasama Nusantara dengan dunia Internasional. Demak terfokus islamisasi internal Nusantara.

Aceh menjalin kerjasama dengan Turki Utsmani dan Makkah untuk mengamankan jalur pelayaran Nusantara-Timur Tengah.

Turki Utsmani mengirim tim dakwah Walisanga untuk Islamisasi Nusantara dengan pusatnya di Jawa hingga berdirinya Demak.

Kehadiran Aceh dan Demak. Pembagian peran Aceh dan Demak di Nusantara. Suatu kebetulan? Atau didesain?

Gagal kuasai perdagangan dunia timur melalui Malaka. Portugis menjadi bajak laut di Samudera Hindia. Kapal niaga dan jamaah haji Nusantara  dirampok.

Aceh membuat solusinya. Kapal-kapal Aceh jadi berbendera Turki Utsmani dan kerjasama militer dalam pelatihan dan peralatan tempur.

Demak bersolusi. Melalui kiprah Sunan Giri, terbentuk jaringan keilmuan, perdagangan dan kekuasaan di Nusantara. Merintis di abad 15, berbuah di abad 17-18.

Saat Portugis datang ke Sunda Kelapa, sudah ada kesultanan Cirebon. Saat Belanda tiba, sudah ada kesultanan Mataram dan Banten. Ini buah dari Demak.

Saat penjajah ingin menguasai Nusantara, di semua pusat perdagangan, telah terbentuk pusat ilmu dan kekuasaan. Inilah buah dari jatuhnya Malaka.

Untuk menguasai Nusantara, penjajah butuh waktu 350 tahun. Adakah bangsa sehebat Nusantara?

Penjajah tak bisa memotong jalur Nusantara-Makkah-Kairo, karena hati umat Islam selalu mencintainya. Inilah kekuatan Nusantara yang sesungguhnya.

Semua obsesi penjajahan dan kezaliman di dunia ini, akhirnya harus berhadapan dengan umat Islam. Itulah takdir yang tersurat di Lauhul Mahfudz.

Penerapan Syariat Islam di Nusantara (bagian-3)

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

(Channel Youtube Dengerin Hati)

Setelah wafatnya para Walisanga, munculnya ulama pembaharu di abad ke 17 di Nusantara. Mereka adalah Nur Al-Din Al-Raniri wafat 1658, Abd Al-Ra'uf Al-Sinkili (1615-1693 M) dan Muhammad Yusuf Al Makasari (1627-1699).

Menurut Prof Dr Azyumardi Azra, mereka menampilkan diri sebagai sufi-sufi teladan, yang memberikan perhatian bukan hanya kepada perjalanan spiritual mereka sendiri, melainkan juga kepada masalah dan tugas duniawi. Mereka memegang jabatan Mufti di Kesultanan masing-masing.1)

Ar-Raniri diangkat menjadi Syeikh Al Islam di Kesultanan Aceh 1637 M di era Iskandar Tsani. Posisi ini salah satu kedudukan tertinggi di Kesultanan yang di bawah langsung Sultan sendiri. Sedangkan Qadhinya saat itu adalah Qadhi Malik Al-Adil.

Menurut catatan Belanda, Ar Raniri bukan saja ahli dalam soal keagamaan tetapi juga persoalan ekonomi dan politik. Di era Sultanah  Shafiyah Al-Din, Ar Raniri membuat kebijakan perdagangan yang menguntungkan Gujarat dan merugikan Belanda.

Peranan Ar Raniri juga mengintensifkan proses Islamisasi dalam bidang politik. Sebagai Syeikh Al Islam Kesultanan Aceh,  tugasnya memberikan nasihat kepada Sultan Iskandar Tsani yang baru naik tahta. Dalam bukunya Bustan Al-Salatin, dia mengungkapkan bagaimana menasihati Sultan dalam fungsinya sebagai penguasa dan Khalifah Allah di bumi.

Dengan mengutip ayat Al-Qur'an, dia menjelaskan kepada Sultan tanggungjawab dan kewajibannya kepada rakyat yang lemah, dan mendatangkan kebaikan bagi rakyat akan membuatnya dilindungi dan dirahmati Allah. Dengan dialog ini, Sultan banyak menghapus hukuman yang tidak sesuai syariat Islam.

Menurut Ar Raniri, penerapan syariat Islam tidak dapat ditingkatkan tanpa pengetahuan lebih mendalam terhadap hadist Rasulullah saw. Oleh karena itulah dia membuat kitab yang isinya himpunan hadist yang diterjemahkan dari Bahasa Arab ke Melayu. 

(Diringkas dari buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 17-18, Azyumardi Azra, Kencana 2007)

Penerapan Syariat Islam di Nusantara (bagian-4)

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

(Channel Youtube Dengerin Hati)

Setelah kepergian Ar Raniri. Kesultanan Aceh mengangkat Al-Sinkili sebagai Syeikh Islam Aceh. Beliau banyak menulis buku atas permintaan Sultanah Aceh yang bernama Shafiyyah Al-Din. Tulisannya bukan hanya ibadah tetapi seluruh aspek kehidupan.

Kitab fiqih Mir'at At Thullab ditulis untuk sang Sultanah, isinya tentang ibadah, muamalat, kehidupan politik, sosial, ekonomi dan keagamaan kaum muslimin. Di era Sinkili juga, Syarif Makkah memberikan gelar Sultan kepada   Sultanah kerajaan Aceh. Mengenai polemik penguasanya seorang perempuan, Sinkili cendrung diam. Ini indikasi toleransi pribadinya atas hal ini.

Menurut Buya Hamka, kerajaan Aceh berkembang maju dan kedudukan Sultan dalam susunan pemerintahnya tidak bisa memerintahkan dengan kemauannya sendiri. Kekuasaan dibagi menjadi eksekutif, legislatif dan Yudikatif.

Undang-undang di Kesultanan Aceh diberi nama Qanun Asyi Darussalam. Isinya menegaskan bahwa sumber hukum, adat, qanun dan resam adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas, menurut madzah Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak boleh menyeleweng dari itu.

Di era Sinkili, perempuan diperbolehkan untuk aktif duduk di pemerintahan, legislatif, aktif  dalam memegang peranan di saat perang hingga menjadi Sultanah. Ini  merupakan sumbangsih pemikiran dalam kaitannya diperbolehkan perempuan menjadi hakim dan pemimpin.

Hingga akhirnya Mufti Kepala di Makkah mengirimkan fatwa bahwa perempuan menjadi Sultanah bertentangan dengan syariat Islam. Sejak itulah kesultanan Aceh dipimpin oleh laki-laki kembali.

Sumber:

1. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke 17-18, Prof Dr Azyumardi Azra, Kencana 2007.

2. Sejarah Umat Islam,  Buya Hamka, GIP 2017.

3. Biografi Ulama Nusantara, Rizem Aizid, Diva Press 2016.