Pengaruh Perang Gaza bagi Kegagalan Geopolitik Israel
Tak Ada Waktu untuk Pecundang

Ketika Donald Trump dan Benjamin Netanyahu melancarkan agresi militer terhadap Iran, keyakinan yang dibangun di awal tampak sederhana: perang cepat, kemenangan tegas, dan pemulihan daya gentar Israel. Netanyahu bahkan diyakini meyakinkan Washington bahwa operasi ini akan menata ulang Timur Tengah dan mengembalikan dominasi strategis Israel.

Namun, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, perang tidak berjalan sesuai rencana para perancangnya.

Sejak lama, sebagian kalangan strategis Israel menganut konsep “penghancuran kreatif”—sebuah pendekatan yang bertujuan melemahkan negara-negara regional agar kawasan terfragmentasi dan mudah dikendalikan. Gagasan ini pernah dirumuskan dalam dokumen A Clean Break (1996), yang mendorong pelemahan negara seperti Irak dan Suriah.

Dalam beberapa dekade, strategi ini tampak berhasil. Invasi Amerika ke Irak tahun 2003 menggulingkan Saddam Hussein dan menghancurkan struktur militer negara tersebut. Suriah kemudian terjerumus dalam perang panjang, sementara Libya runtuh pasca intervensi NATO. Negara-negara Arab yang dulunya kuat berubah menjadi rapuh atau terpecah.

Bagi Israel, ini adalah keuntungan strategis. Tanpa lawan regional yang solid, ruang diplomasi terbuka. Hal ini terlihat dalam Kesepakatan Abraham 2020 yang menormalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab.

Namun, perang Gaza mengubah seluruh lanskap ini.

Alih-alih memperkuat posisi Israel, perang di Gaza justru membuka kerentanan mendalam. Kekuatan militer yang besar tidak mampu menghasilkan kemenangan politik yang menentukan. Perlawanan Palestina tetap bertahan, menunjukkan bahwa dominasi militer tidak otomatis berarti kontrol strategis.

Dampaknya meluas jauh melampaui medan tempur. Dunia menyaksikan gelombang solidaritas global terhadap Palestina. Citra internasional Israel mengalami penurunan drastis. Narasi lama sebagai “negara demokrasi yang terkepung” semakin terkikis, digantikan oleh tuduhan penindasan sistematis.

Dalam geopolitik modern, legitimasi adalah bagian dari kekuatan. Ketika legitimasi runtuh, kekuatan militer kehilangan daya tahannya.

Di tengah kondisi ini, perang terhadap Iran menjadi pertaruhan terakhir Netanyahu. Jika berhasil, ia dapat memulihkan dominasi regional. Namun jika gagal, konsekuensinya sangat besar: melemahnya daya gentar Israel dan meningkatnya tekanan internasional.

Masalahnya, tanda-tanda awal menunjukkan bahwa perang tidak berjalan sesuai harapan. Sistem pertahanan menghadapi tekanan, sementara kemampuan militer Iran dan sekutunya jauh lebih kompleks dari yang diperkirakan. Konflik yang dirancang cepat mulai berubah menjadi perang berkepanjangan.

Bagi Amerika Serikat, situasi ini juga paradoks. Trump yang dahulu mengkritik “perang tanpa akhir” kini justru membawa negaranya ke dalam konflik baru. Padahal dunia telah berubah: Cina bangkit sebagai kekuatan ekonomi global, dan Rusia terus memperluas pengaruhnya. Dominasi tunggal Amerika tidak lagi seperti dua dekade lalu.

Dalam konteks ini, perang bukan lagi alat dominasi yang efektif, tetapi justru dapat mempercepat penurunan pengaruh.

Retorika keras dari para pemimpin pun semakin menunjukkan kegelisahan. Dalam banyak kasus sejarah, kemarahan politik bukan tanda kekuatan, melainkan gejala ketidakpastian.

Pada akhirnya, perang Gaza telah menjadi titik balik penting. Ia tidak hanya mengguncang strategi Israel, tetapi juga membuka batas-batas kekuatan militer dalam menghadapi realitas politik dan moral global.

Sejarah mengajarkan satu hal yang konsisten: perang yang dibangun di atas ilusi kemenangan cepat sering kali berakhir sebagai beban panjang yang menghancurkan pelakunya sendiri. Dan dalam perubahan besar yang sedang berlangsung, Israel dan sekutunya mungkin sedang menghadapi kenyataan pahit itu—bahwa kekuatan tanpa legitimasi tidak akan mampu bertahan lama.

Adakah Bangsa yang Kuat Bila Terus Bertempur? Belajar dari Perang Paregreg Majapahit

Rencana mobilisasi besar-besaran pasukan cadangan di Lebanon oleh Israel kembali memunculkan pertanyaan klasik dalam sejarah politik dan militer: apakah sebuah bangsa dapat tetap kuat jika hidup dalam perang tanpa henti?

Laporan media Israel menyebutkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan mobilisasi sekitar 450.000 tentara cadangan, jauh di atas batas sebelumnya yang sekitar 260.000 personel. Langkah tersebut dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan di perbatasan dengan Lebanon serta kemungkinan operasi darat terhadap kelompok bersenjata di wilayah itu, terutama Hezbollah.

Jika rencana ini disetujui, mobilisasi tersebut akan menjadi salah satu pengerahan cadangan terbesar dalam sejarah militer Israel. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang berlangsung di kawasan tersebut berpotensi semakin meluas dan berkepanjangan.

Namun sejarah menunjukkan bahwa perang yang berlangsung terus-menerus jarang menjadi fondasi kekuatan jangka panjang sebuah bangsa. Bahkan kekuatan besar sekalipun sering melemah ketika energi nasionalnya terlalu lama terserap oleh konflik.

Contoh modern dapat dilihat pada pengalaman Amerika Serikat dalam perang panjang di Irak dan Afghanistan. Setelah peristiwa Serangan 11 September 2001, Washington melancarkan invasi militer yang kemudian berubah menjadi konflik panjang selama dua dekade.

Perang tersebut memang menjatuhkan rezim Saddam Hussein di Irak dan menggulingkan pemerintahan Taliban di Afghanistan pada fase awalnya. Namun konflik yang berkepanjangan justru menelan biaya sangat besar bagi Amerika. Sejumlah penelitian ekonomi memperkirakan biaya perang mencapai triliunan dolar, mencakup operasi militer, logistik, rekonstruksi, dan perawatan veteran.

Ironisnya, setelah dua puluh tahun perang di Afghanistan, Amerika akhirnya menarik pasukannya pada 2021, dan Taliban kembali berkuasa. Banyak analis menilai pengalaman ini sebagai contoh bagaimana perang yang panjang dapat menguras kekuatan ekonomi dan politik bahkan bagi negara adidaya.

Di saat yang sama, dunia juga menyaksikan kebangkitan ekonomi dan teknologi Cina. Sementara Amerika menghabiskan sumber daya besar dalam konflik luar negeri, Cina justru memfokuskan diri pada pembangunan industri, teknologi, dan perdagangan global. Akibatnya, persaingan global antara kedua negara semakin terlihat dalam bidang ekonomi dan teknologi.

Pelajaran serupa sebenarnya sudah tercatat jauh sebelumnya dalam sejarah Nusantara melalui peristiwa Perang Paregreg. Konflik ini terjadi pada akhir abad ke-14 di dalam kerajaan besar Majapahit, ketika dua pusat kekuasaan saling bertempur: kubu barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana dan kubu timur yang dipimpin oleh Bhre Wirabhumi.

Perang saudara tersebut berlangsung selama beberapa tahun dan menguras kekuatan kerajaan yang sebelumnya sangat kuat di Asia Tenggara. Perdagangan terganggu, stabilitas politik runtuh, dan wilayah-wilayah taklukan mulai melepaskan diri. Banyak sejarawan melihat Perang Paregreg sebagai titik awal melemahnya Majapahit hingga akhirnya kerajaan besar itu perlahan runtuh.

Sejarah Majapahit memberikan pelajaran penting: kekuatan besar dapat hancur bukan karena satu kekalahan besar, tetapi karena konflik yang terus menguras energinya dari dalam.

Dalam perspektif ini, pertanyaan tentang kekuatan bangsa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan militer, tetapi juga dengan kemampuan menjaga stabilitas jangka panjang. Mobilisasi pasukan yang besar mungkin menunjukkan kesiapan bertempur, tetapi perang yang berkepanjangan sering kali membawa konsekuensi yang jauh lebih kompleks: ekonomi melemah, masyarakat terpolarisasi, dan sumber daya nasional terkuras.

Karena itu, sejarah—baik dari pengalaman negara modern maupun kerajaan masa lalu—sering mengajarkan satu hal yang sama: bangsa yang terus hidup dalam perang tanpa henti jarang mampu mempertahankan kejayaannya dalam jangka panjang.

Menaklukkan dengan Minyak di Kuba: Adakah Preseden dalam Sejarah Islam?

Krisis energi yang melanda Kuba kembali memperlihatkan bagaimana energi dapat menjadi instrumen tekanan geopolitik. Ketika jaringan listrik nasional negara kepulauan itu runtuh di tengah pembatasan pasokan bahan bakar, jutaan warga mengalami pemadaman listrik besar-besaran. Otoritas perusahaan listrik negara, Union Nacional Electrica de Cuba (UNE), menyatakan bahwa keruntuhan sistem listrik membuat hampir seluruh wilayah Kuba tanpa aliran listrik dan memerlukan upaya besar untuk memulihkannya.

Situasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari hubungan tegang antara Amerika Serikat dan Kuba yang telah berlangsung lebih dari setengah abad. Sejak masa Fidel Castro, Washington menerapkan embargo ekonomi yang luas terhadap Havana. Kebijakan ini diperketat kembali pada masa pemerintahan Donald Trump, termasuk pembatasan akses Kuba terhadap pasokan minyak dan energi. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menekan perekonomian negara itu dan mendorong perubahan politik di Havana.

Beberapa laporan media internasional seperti Al Jazeera dan Reuters mencatat bahwa pembatasan energi memperburuk kondisi ekonomi Kuba yang sudah rapuh. Ketika pasokan bahan bakar berkurang, pembangkit listrik tidak mampu beroperasi secara stabil. Akibatnya, pemadaman listrik meluas di berbagai kota. Ketegangan sosial pun meningkat. Dalam beberapa insiden, pengunjuk rasa dilaporkan membakar kantor partai komunis lokal di kota Moron, sementara aparat keamanan menahan sejumlah orang yang dituduh melakukan vandalisme.

Lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa juga pernah menyoroti dampak kemanusiaan dari embargo yang panjang terhadap Kuba. Beberapa pejabat PBB menyebut bahwa pembatasan ekonomi yang ketat dapat mendorong negara tersebut menuju krisis kemanusiaan, terutama ketika pasokan energi, pangan, dan obat-obatan ikut terpengaruh.

Fenomena ini menunjukkan satu bentuk perang modern yang sering disebut perang ekonomi. Dalam perang jenis ini, negara tidak perlu mengirim pasukan atau melancarkan serangan militer langsung. Tekanan terhadap energi, perdagangan, dan sistem keuangan dapat melemahkan negara lawan secara perlahan.

Namun ketika kita menoleh ke dalam sejarah Islam, pendekatan seperti itu justru jarang ditemukan. Dalam banyak peristiwa, Nabi Muhammad ﷺ justru menunjukkan sikap yang sangat berbeda terhadap musuhnya.

Ketika kota Mekah mengalami paceklik dan kesulitan pangan, Rasulullah ﷺ yang saat itu memimpin komunitas Muslim di Madinah tidak memanfaatkan situasi tersebut untuk menekan atau melemahkan lawannya. Sebaliknya, beliau justru mengirim bantuan kepada penduduk Mekah, meskipun banyak di antara mereka sebelumnya memusuhi dan memerangi kaum Muslimin.

Kisah ini diriwayatkan dalam sejumlah literatur sirah seperti karya Ibnu Hisyam dalam Sirah Nabawiyah serta dalam catatan sejarah klasik seperti Tarikh karya At-Tabari. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan pengiriman bahan makanan kepada masyarakat Mekah yang sedang mengalami kesulitan.

Peristiwa ini memberikan pelajaran penting dalam etika kekuasaan dalam Islam. Bahkan terhadap musuh yang pernah mengusir, memerangi, dan memblokade kaum Muslimin, Rasulullah ﷺ tetap menunjukkan prinsip kemanusiaan dan belas kasih.

Di sinilah terlihat perbedaan mendasar antara dua paradigma kekuasaan. Dalam politik modern, energi dan ekonomi sering dijadikan alat tekanan untuk memaksa perubahan politik di negara lain. Sementara dalam teladan Nabi Muhammad ﷺ, kekuatan justru diiringi dengan rahmat dan kepedulian terhadap kemanusiaan.

Sejarah dengan demikian tidak hanya berbicara tentang siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Ia juga mengajarkan bagaimana kekuatan itu digunakan: apakah untuk menekan dan melemahkan, atau untuk menolong bahkan kepada mereka yang pernah menjadi lawan.

Serangan Amerika terhadap Irak dan Afghanistan: Menguntungkan Amerika? Hikmah Surat Al-Anfal  ayat 36

Ketika Amerika Serikat melancarkan invasi ke Afghanistan pada 2001 dan ke Irak pada 2003, dunia melihatnya sebagai demonstrasi kekuatan militer terbesar abad modern. Operasi tersebut dilandasi oleh berbagai alasan: perang melawan terorisme setelah Serangan 11 September 2001, dugaan senjata pemusnah massal di Irak, serta ambisi menata ulang geopolitik Timur Tengah. Namun setelah dua dekade berlalu, muncul pertanyaan yang semakin sering diajukan para analis: apakah perang itu benar-benar menguntungkan Amerika?

Dari sisi militer, Amerika memang berhasil menjatuhkan dua rezim dengan cepat. Rezim Saddam Hussein di Irak runtuh hanya dalam hitungan minggu, sementara pemerintahan Taliban di Afghanistan juga tumbang pada fase awal perang. Pada tahap ini, kekuatan militer Amerika tampak tak tertandingi. Tetapi sejarah tidak berhenti pada kemenangan awal.

Setelah invasi, kedua negara justru berubah menjadi medan konflik berkepanjangan. Di Irak, perang memicu kekacauan politik, konflik sektarian, serta munculnya kelompok-kelompok militan baru. Di Afghanistan, perang yang dimaksudkan untuk menghancurkan Taliban berubah menjadi konflik terpanjang dalam sejarah militer Amerika. Ironisnya, setelah dua puluh tahun operasi militer dan biaya yang sangat besar, Taliban kembali berkuasa pada 2021 setelah penarikan pasukan Amerika.

Dari sisi ekonomi, biaya perang ini sangat besar. Banyak penelitian menunjukkan bahwa total biaya perang di Irak dan Afghanistan mencapai triliunan dolar. Dana tersebut mencakup operasi militer, logistik, rekonstruksi, serta perawatan veteran perang. Bagi sebagian perusahaan kontraktor militer dan industri senjata, perang ini memang menghasilkan keuntungan besar. Namun bagi negara secara keseluruhan, perang tersebut menjadi beban finansial yang sangat berat.

Dampak strategisnya juga tidak selalu sesuai dengan tujuan awal Washington. Invasi ke Irak justru membuka ruang bagi meningkatnya pengaruh Iran di kawasan. Sementara perang panjang di Afghanistan memperlihatkan keterbatasan kekuatan militer dalam menghadapi konflik gerilya dan perlawanan ideologis.

Banyak analis geopolitik menyimpulkan bahwa perang tersebut bukan hanya mengubah wajah Timur Tengah, tetapi juga melemahkan posisi moral dan strategis Amerika di mata dunia. Ketika perang berlangsung lama tanpa kemenangan yang jelas, legitimasi global Amerika pun ikut tergerus.

Fenomena ini sebenarnya mengingatkan pada sebuah prinsip yang telah lama ditegaskan dalam Al-Qur’an: bahwa makar dan rencana orang-orang yang menentang kebenaran sering kali berbalik menghancurkan diri mereka sendiri. Allah berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Mereka akan terus menafkahkannya, kemudian itu akan menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan."

(QS. Al-Anfal: 36)

Ayat ini menggambarkan sebuah hukum sejarah: kekuatan yang dibangun untuk menindas atau menguasai secara zalim sering kali berujung pada kerugian bagi pelakunya sendiri. Upaya yang tampak kuat di awal dapat berubah menjadi sumber kelelahan, kerugian, dan penyesalan di akhir.

Dua puluh tahun perang di Irak dan Afghanistan memberikan gambaran nyata tentang hukum sejarah tersebut. Kemenangan militer yang cepat tidak selalu berarti kemenangan strategis. Biaya perang yang sangat besar, instabilitas kawasan, serta perubahan keseimbangan kekuatan regional menunjukkan bahwa dampak perang jauh lebih kompleks daripada sekadar kemenangan di medan tempur.

Pada akhirnya, sejarah sering memperlihatkan satu pelajaran penting: kekuatan yang digunakan tanpa keadilan sering kali membawa konsekuensi yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Dan dalam banyak kasus, konsekuensi itu justru menjadi beban bagi pihak yang memulainya.