Diplomasi Timur Tengah & Modal Teluk: 4 Fakta Paradoks Investasi Jared Kushner di Industri Pertahanan Israel

Dilema etis fundamental sering kali muncul ketika diplomasi internasional tingkat tinggi beririsan langsung dengan transaksi keuangan pribadi. Situasi kontroversial inilah yang menyoroti sosok Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekaligus utusan khusus dalam perundingan geopolitik Timur Tengah. Di panggung diplomatik, Kushner memegang peran sentral sebagai perancang arsitektur Abraham Accords, pencetus rencana rekonstruksi Gaza (konsep "Gaza Riviera"), hingga jajaran pimpinan eksekutif Board of Peace yang memediasi gencatan senjata. 

Filosofi diplomasi yang diusungnya menekankan penggunaan investasi lintas batas untuk "mendorong" (incentivize) negara-negara Arab dan Muslim agar menormalisasi hubungan dengan Israel.

Namun, laporan investigasi terbaru CNN yang diberitakan ulang oleh Middle East Eye pada Oktober 2026 menyingkap realitas yang bertolak belakang dari retorika damai tersebut. Di balik layar, firma investasi swasta yang dikelola Kushner justru mengeruk keuntungan masif dari sektor pertahanan yang memfasilitasi konflik bersenjata.

Di tengah perannya sebagai mediator perdamaian, Kushner mengelola dana yang terhubung langsung ke produsen amunisi dan teknologi militer Israel untuk operasi di Gaza, Lebanon, Suriah, hingga Iran.

Dana Negara-Negara Teluk Secara Tak Langsung Mengalir ke Produsen Senjata Israel

Sebuah ketimpangan struktural terjadi dalam alur investasi global: modal berdaulat dari negara-negara Teluk Arab secara tidak langsung turut mendanai industri militer Israel.

 Firma investasi milik Kushner, Affinity Partners, melaporkan total pengelolaan aset melampaui $6,1 miliar pada April 2026. Yang menarik secara analitis, sekitar 99 persen dari modal kelolaan tersebut berasal dari investor non-Amerika Serikat, utamanya sovereign wealth fund negara-negara Teluk.

Affinity Partners tercatat sebagai pemegang saham terbesar di Phoenix Financial, grup keuangan raksasa asal Israel dengan portofolio bisnis mencakup asuransi, pensiun, dan manajemen aset. Affinity menguasai 7,4 persen saham di Phoenix yang bernilai lebih dari $1 miliar.

Melalui struktur kepemilikan inilah, dana dari Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) terhubung ke rantai pasok militer Israel.

Fenomena ini memperlihatkan pembalikan logika diplomasi yang tajam. Apabila Abraham Accords dirancang dengan narasi memanfaatkan investasi untuk mendorong integrasi kawasan, portofolio Affinity Partners justru bekerja sebaliknya: mengalirkan kekayaan negara-negara Teluk ke dalam konglomerasi keuangan Israel yang menanamkan modal besar pada pabrik senjata dalam operasi militer regional.

Peran Ganda Sebagai Utusan Perdamaian dan Investor Berburu Profit

Jared Kushner menjalankan peran ganda yang memicu benturan kepentingan (conflict of interest) dalam diplomasi modern. Di satu sisi, ia memegang mandat resmi dari Presiden Donald Trump dan bertindak sebagai anggota eksekutif Board of Peace untuk memediasi gencatan senjata serta merancang pembangunan pasca-konflik di Gaza.

Di sisi lain, posisi finansialnya diuntungkan oleh eskalasi militer dan belanja pertahanan. Keterlibatan Affinity dengan Phoenix Financial bermula pada 2024 lewat investasi awal senilai $ 340 juta, sembari mempertahankan predikat sebagai pemegang saham terbesar.

Kushner secara terbuka menggambarkan Phoenix Financial sebagai "investasi terbaik" bagi Affinity Partners.

Konflik kepentingan ini memicu pertanyaan krusial mengenai integritas proses mediasi. Kinerja finansial dari investasi swasta Kushner meningkat seiring pesatnya aktivitas grup keuangan yang mendanai produsen alat perang di tengah negosiasi damai yang sedang berlangsung.

Gurita Bisnis Phoenix Financial di Sektor Militer Israel

Pengaruh finansial Phoenix Financial menjangkau secara spesifik ke dalam rantai pasokan industri pertahanan Israel. Grup keuangan ini tercatat telah menyalurkan investasi sekuritas sedikitnya $456 juta ke sembilan perusahaan yang terikat dengan sektor militer dan operasional pertahanan Israel.

Berikut adalah rincian portofolio Phoenix Financial pada produsen amunisi dan teknologi militer:

Elbit Systems ($265,1 juta): Produsen senjata terbesar di Israel. Elbit meraih kontrak bernilai ratusan juta dolar dari Kementerian Pertahanan Israel, termasuk sekitar $48 juta untuk puluhan ribu peluru artileri 155mm. Sistem persenjataan Elbit telah teridentifikasi digunakan dalam serangan yang menewaskan warga sipil di Gaza.

Next Vision ($68 juta): Perusahaan spesialis pembuat kamera presisi tinggi untuk drone militer.

Bet Shemesh ($55 juta): Manufaktur mesin untuk pesawat tempur angkatan udara Israel.

Reshef Technologies ($40 juta): Produsen pemantik elektronik (electronic fuses) untuk peluru artileri. Perusahaan ini membukukan lonjakan pesanan militer hingga $165 juta sejak konflik di Gaza pecah.

Caterpillar, Boeing, dan Israeli Shipyards: Phoenix memegang saham di Caterpillar (alat berat yang digunakan dalam pembongkaran infrastruktur sipil di Gaza dan perluasan pemukiman di Tepi Barat), serta penyedia konvensional seperti Boeing dan Israeli Shipyards.

Rangkaian alokasi modal ini memperlihatkan bagaimana arus dana swasta yang dikelola Phoenix terhubung secara mendasar dengan penyediaan logistik perang di lapangan.

Celah Regulasi "Tanpa Jabatan Resmi" Pemerintah

Mekanisme yang memungkinkan berjalannya fungsi diplomasi dan bisnis ini secara bersamaan berakar pada celah hukum (loophole) regulasi etika pejabat publik di Amerika Serikat. Karena Kushner bertindak sebagai utusan khusus tanpa memegang gelar atau jabatan struktural resmi dalam pemerintahan AS, ia secara hukum terbebas dari kewajiban transparansi Laporan Keuangan Pribadi (public financial disclosure).

Tim kuasa hukum Kushner menegaskan bahwa kliennya tidak pernah mengarahkan Phoenix Financial dalam memilih keputusan portofolio investasinya. Namun, klaim pembatasan tersebut bertentangan dengan keterangan Kushner sendiri. 

Dalam wawancara dengan media Forbes pada September 2025, Kushner mengakui bahwa ia menjaga "dialog yang sangat aktif" dan menggelar pertemuan berkala dengan jajaran eksekutif pimpinan Phoenix Financial.

Kondisi ini menyingkap celah kelembagaan yang krusial: seorang aktor diplomatik swasta dapat mewakili negara untuk merancang kebijakan luar negeri strategis, namun terbebas dari pengawasan etika publik yang mengikat pejabat pemerintah formal.

Keterkaitan antara modal berdaulat Teluk, firma investasi swasta milik Jared Kushner, dan industri pertahanan Israel menyoroti persoalan mendalam pada persimpangan antara keuangan global, geopolitik, dan etika pemerintahan. Ketika diplomasi penyelesaian konflik dan rancangan rekonstruksi pasca-perang bersinggungan erat dengan kepemilikan saham di sektor manufaktur persenjataan, batas antara misi kemanusiaan dan perburuan profit menjadi kian kabur.

Senjata Baru Penjajahan Israel: Bagaimana Arkeologi Digunakan untuk Merampas Tepi Barat

Arkeologi kerap dipandang sebagai kegiatan ilmiah yang netral dan bertujuan murni untuk mengungkap jejak peradaban manusia di masa lalu. Namun, di kawasan yang dilanda konflik, penelitian sejarah dan penggalian purbakala dapat berubah menjadi instrumen politik yang sangat efektif.

Di wilayah Tepi Barat yang diduduki, proyek-proyek arkeologi kini secara aktif dimanfaatkan untuk menyita lahan warga, membatasi ruang gerak masyarakat Palestina, serta menulis ulang sejarah kawasan yang sebenarnya memiliki banyak lapisan peradaban.

Perampasan Lahan Berkedok Perlindungan Cagar Budaya

Pengubahan status suatu lokasi menjadi situs cagar budaya atau taman nasional kini menjadi strategi utama dalam perluasan wilayah. Dengan menyematkan label "area arkeologi yang dilindungi," otoritas negara dapat mengabaikan kepemilikan sah warga lokal serta mengambil alih yurisdiksip sipil Palestina.

Salah satu contoh nyata terjadi pada situs keramat Banat Yaqub di Irtah, sebelah selatan Tulkarem. Bangunan dua lantai yang memiliki struktur era Romawi di bagian bawah dan ruang salat era Mamluk di bagian atas ini sebenarnya hanya berdiri di atas lahan seluas 300 meter persegi. Namun, penetapan kontrol oleh Badan Purbakala Israel disertai dengan klaim atas lebih dari 10 dunam (sekitar 2,5 ekar) tanah di sekitarnya, yang mencakup puluhan rumah warga Palestina yang masih dihuni.

Kasus yang paling luas terjadi di Sebastia, sebuah kota bersejarah di barat laut Nablus. Meskipun akropolis Sebastia terletak di Area C, wilayah desa dan sebagian situs purbakala berada di Area B—wilayah yang berdasarkan Perjanjian Oslo II tahun 1995 berada di bawah kendali sipil Otoritas Palestina. Namun, pada November 2025, Otoritas Sipil militer mengumumkan niatnya untuk menyita seluruh area akropolis dan sekitarnya seluas 1.800 dunam (sekitar 445 ekar), termasuk tanah milik pribadi warga.

Pengambilalihan yang dikonfirmasi melalui perintah definitif pada Februari 2026 ini tercatat sebagai penyitaan lahan terbesar untuk proyek arkeologi di Tepi Barat sejak pendudukan dimulai pada tahun 1967, sekaligus menerabas batas yurisdiksi sipil Palestina.

Rekayasa Memori Sejarah dan "Logika Eliminasi"

Pemanfaatan arkeologi tidak hanya terbatas pada penguasaan fisik tanah, tetapi juga mencakup penghapusan narasi sejarah lokal.

Peneliti Daoud Ghoul dari Universitas al-Quds menjelaskan bahwa proses ini menjalankan "logika eliminasi"—sebuah upaya sistematis untuk menyingkirkan keberadaan dan rekam jejak masyarakat Palestina dari narasi resmi suatu tempat.

Contoh paling jelas terlihat di kawasan Silwan (Wadi Hilweh) di Yerusalem Timur. Di lokasi yang dinamai "Kota Daud" (City of David) ini, sejarah situs yang kaya dan berlapis-lapis dipersempit secara eksklusif hanya pada narasi Alkitab dan sejarah Yahudi. Dampak nyata dari rekayasa narasi ini sangat merusak kehidupan sosial masyarakat setempat:

Lebih dari 2.200 warga Palestina di Silwan kini menghadapi ancaman pengusiran paksa dan pembongkaran rumah (termasuk sekitar 1.500 warga di al-Bustan dan 700 warga di Batn al-Hawa).

Antara Oktober 2023 hingga April 2026 saja, sebanyak 48 rumah di lingkungan al-Bustan telah dihancurkan.

Mengenai pembentukan ulang memori sejarah ini, Daoud Ghoul menyatakan:

"Ini selalu tentang pemilihan satu lapisan sejarah dan mengubahnya menjadi dasar untuk mendefinisikan tempat tersebut di masa kini."

Kontrol Spasial dan Pengisolasian Komunitas Lokal

Situs purbakala juga difungsikan sebagai alat pengubah tata ruang yang mengisolasi permukiman Palestina. Situs-situs sejarah seperti Shiloh, Tel Rumeida di Hebron, Herodium di dekat Bethlehem, dan Qumran diintegrasikan ke dalam jaringan pariwisata dan pengelolaan permukiman Israel.

Integrasi ini menciptakan pembatasan ruang gerak bagi warga lokal melalui pembangunan pos pemeriksaan (checkpoint), sistem izin yang rumit, serta larangan membangun bangunan baru. 

Praktik ini bertolak belakang dengan pendekatan pelestarian cagar budaya yang inklusif. Sebagai contoh, proyek penggalian bersama Palestina-Belanda di Tell Balata dekat Nablus—yang mengungkap urutan permukiman dari zaman prasejarah hingga era Romawi—serta proyek di Jericho membuktikan bagaimana sejarah berlapis dapat dikelola secara terbuka dengan melibatkan komunitas lokal tanpa meniadakan identitas historis mana pun.

Mantan kepala Departemen Purbakala dan Warisan Budaya Palestina, Hamdan Taha, menegaskan perbedaan mendasar antara pelestarian sejarah yang inklusif dan penggunaan arkeologi sebagai alat kontrol spasial.

Hamdan Taha menegaskan:

"Melindungi warisan budaya tidak berarti memutus suatu situs dari komunitas yang tinggal di sekitarnya... Perlindungan arkeologi dapat menjadi sistem kontrol spasial ketika dikombinasikan dengan larangan bagi warga untuk mencapai tanah mereka, pembatasan pembangunan, atau mengubah situs menjadi zona wisata yang terikat pada permukiman."

Alokasi Dana Besar-Besaran dan Pergeseran Kekuasaan Birokrasi

Percepatan penguasaan situs sejarah ini didukung oleh pengalokasian dana dalam jumlah besar serta perluasan kewenangan hukum militer:

Program "Road, Land, Heritage": Pemerintah Israel telah menginvestasikan dana sekitar $82 juta sejak tahun 2023 untuk situs arkeologi Tepi Barat melalui program yang diawasi langsung oleh Menteri Warisan Budaya Amichai Eliyahu dari partai sayap kanan Otzma Yehudit (Jewish Power).

Pengambilalihan Lahan Baru: Pada Agustus, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengalokasikan dana sebesar 113 juta shekel ($37 juta) untuk mengambil alih kontrol atas lebih dari 70 situs bersejarah di Tepi Barat, termasuk lokasi strategis seperti 'Kolam Herodes' (Herod's Pool) di dekat Bethlehem.

Perluasan Wewenang Militer: Pada Juni 2024, kabinet Israel memberikan wewenang pengawasan dan penegakan hukum kepada Petugas Staf Purbakala dari Otoritas Sipil Militer di Area B—wilayah yang menurut Perjanjian Oslo II tahun 1995 berada di bawah kendali sipil Otoritas Palestina.

Batasan Hukum Internasional dan Pengakuan UNESCO

Langkah-langkah internasional kerap berbenturan dengan realitas keras di lapangan. Pada bulan Juli, UNESCO resmi memasukkan Sebastia ke dalam Daftar Warisan Dunia sekaligus Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya akibat ancaman penyitaan lahan dan perubahan karakter historis situs tersebut.

Namun, sejarawan dan arkeolog dari Universitas Birzeit, Nazmi al-Jubeh, menilai bahwa penetapan UNESCO tidak memiliki kekuatan penegakan hukum di lapangan. Hal serupa pernah terjadi ketika Kota Tua Hebron ditetapkan sebagai situs warisan dunia pada tahun 2017, yang tidak menghentikan keberadaan permukiman maupun pengambilalihan pengelolaan Masjid Ibrahimi oleh otoritas militer.

Padahal, situs-situs seperti Sebastia memiliki kompleksitas sejarah yang sangat panjang, mencakup peninggalan dari Zaman Perunggu Awal, Zaman Besi II, periode Hellenistik, Romawi, Bizantium, Islam, hingga Perang Salib. Pengabaian terhadap lapisan-lapisan sejarah ini demi narasi politik yang disederhanakan dinilai merusak pemahaman sejarah kawasan secara utuh.

Penggunaan arkeologi sebagai alat kekuasaan politik menunjukkan bagaimana artefak dan penggalian masa lalu dapat diubah menjadi instrumen penguasaan wilayah di masa kini.

Ketika proyek-proyek sejarah berpadu dengan kebijakan militer dan alokasi dana negara, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat lokal dalam bentuk penggusuran, pembatasan ruang hidup, dan penghapusan identitas.

Kerugian yang ditimbulkan dari praktik ini tidak hanya berupa hilangnya tanah dan tempat tinggal bagi warga Palestina, tetapi juga terkikisnya memori sejarah kolektif yang kaya dan beragam di tanah Tepi Barat.

Di tengah makin kaburnya batas antara pelestarian cagar budaya dan perluasan wilayah, sebuah pertanyaan mendasar tetap tersisa: Apakah penelitian sejarah masih dapat dikatakan etis ketika keberadaannya digunakan untuk membenarkan penindasan dan perampasan hak-hak hidup manusia di masa kini?

Perang Kurikulum dan Sensor Identitas di Palestina oleh Penjajah Israel 

Ketika sebuah papan tulis dan lembaran buku pelajaran bertransformasi menjadi medan pertempuran eksistensial, ruang kelas tidak lagi sekadar tempat belajar—ia menjadi garis depan pertahanan identitas nasional. Di Yerusalem Timur yang diduduki serta seluruh wilayah Palestina, buku teks sekolah bukan lagi instrumen edukasi pasif, melainkan gelanggang konflik narasi politik yang sangat mendasar.

Otoritas pendudukan secara agresif mengintervensi apa yang boleh dibaca, diingat, dan diyakini oleh generasi muda Palestina.

Pemerintah Israel kerap bergeming di balik dalih bahwa intervensi ini dilakukan demi mencegah pengajaran yang memicu kebencian. Namun, jika dibedah melalui kacamata hukum internasional dan serangkaian temuan akademis independen, terkuak sebuah agenda yang jauh lebih tersistematis: kontrol penuh terhadap identitas nasional dan pembongkaran kesadaran sejarah.

Artikel ini merangkum 5 realitas utama yang membongkar bagaimana kurikulum sekolah diubah menjadi alat dominasi politik, mekanisme sensor identitas, dan medan pertempuran narasi di Palestina.

Poin 1: Intervensi Pendidikan yang Melanggar Hukum Internasional

Ekspansi Kilat: 45.000 Siswa dalam Cengkeraman Kurikulum Pendudukan

Awal tahun ajaran di Yerusalem Timur yang diduduki menegaskan percepatan pengambilalihan sistem pendidikan yang sangat masif. Sebanyak 45.000 anak-anak Palestina—mencakup lebih dari sepertiga total siswa di wilayah tersebut—kini dipaksa mempelajari kurikulum yang disusun langsung oleh otoritas Israel. Angka ini melonjak tajam hingga hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Di saat bersamaan, sekolah-sekolah Kristen melancarkan aksi mogok kerja sebagai bentuk perlawanan karena guru-guru mereka yang berasal dari Tepi Barat dihalangi masuk akibat izin akses yang ditolak.

Strategi intervensi kurikulum ini tidak berhenti di Yerusalem Timur, melainkan beroperasi secara terpadu di seluruh wilayah Palestina. Di Tepi Barat, pengubahan materi ajar ditekan melalui syarat-syarat bantuan keuangan asing kepada Otoritas Palestina (PA).

Sementara itu di Jalur Gaza, hancurnya infrastruktur pendidikan dimanfaatkan oleh lembaga non-pemerintah (LSM) penyalur bantuan Barat untuk memasukKan kurikulum yang telah disetujui oleh Israel.

Pelanggaran Tegas Hukum Humaniter Internasional

Intervensi sistematis ini berbenturan langsung dengan norma dasar Hukum Humaniter Internasional. Sebagai kekuatan penduduki (occupying power), Israel diwajibkan untuk menjamin kelangsungan operasional lembaga pendidikan secara wajar dan dilarang keras mencampuri urusan internal mereka.

Komentar resmi terbaru dari Komite Internasional Palang Merah (ICRC)—lembaga pengawas utama Konvensi Jenewa—secara eksplisit menegaskan bahwa kekuatan penduduki dilarang mengganti sistem pendidikan yang ada dengan strukturnya sendiri ataupun memaksakan kurikulum baru kepada masyarakat di wilayah terpenduduki.

Signifikansi Pelanggaran Hukum

Pengubahan kurikulum secara sepihak ini membuktikan bahwa intervensi yang terjadi bukanlah sekadar penataan ulang administrasi sekolah. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum internasional yang dirancang khusus untuk melindungi keberlanjutan tradisi, budaya, dan integritas sosial masyarakat yang hidup di bawah pendudukan militer.

Poin 2: Mitos "Mengajarkan Kebencian" vs. Temuan Akademis

Narasi Ujaran Kebencian dan Pembuktian Ilmiah

Alasan utama yang terus diulang oleh otoritas pendudukan untuk membenarkan pengambilalihan sekolah adalah tuduhan bahwa buku-buku teks terbitan Kementerian Pendidikan Palestina "mengajarkan kebencian" dan dehumanisasi. 

Berbekal narasi ini, Israel berulang kali mendesak Amerika Serikat dan negara-negara Eropa untuk memotong atau mengkondisikan bantuan dana kepada Otoritas Palestina sampai kurikulum tersebut diubah sesuai kehendak mereka.

Namun, klaim politik tersebut runtuh saat diuji secara ilmiah. Sebuah riset komprehensif yang didanai oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat—yang dilaksanakan secara independen oleh tim akademisi gabungan dari Palestina dan Israel—menemukan bahwa buku-buku teks Palestina tidak mempromosikan kebencian atau dehumanisasi terhadap warga Israel.

"Tuduhan bahwa buku teks Palestina mengajarkan kebencian runtuh di hadapan riset ilmiah independen. Yang ditargetkan oleh otoritas pendudukan bukanlah ujaran kebencian, melainkan keberadaan sejarah dan identitas Palestina itu sendiri."

Temuan riset ilmiah ini membuktikan bahwa narasi "mengajarkan kebencian" hanyalah alat legitimasi politik untuk menutupi agenda penyensoran materi sekolah yang sebenarnya.

Poin 3: Sensor Sistematis Terhadap Identitas dan Kesadaran Nasional

Mengikis Memori Kolektif: Apa yang Sebenarnya Dihapus?

Ketika tuduhan kebencian terbukti tidak berdasar, pembandingan antara buku teks asli Palestina dan versi revisi suntingan Israel membongkar materi apa saja yang sebenarnya menjadi sasaran penghapusan.

Materi-materi yang disensor secara sistematis meliputi:

Simbol-Simbol Nasional: Penghapusan gambar bendera, lirik lagu kebangsaan, dan atribut kedaulatan Palestina.

Sejarah dan Kedaulatan: Pembungkaman narasi sejarah Palestina, topik hak menentukan nasib sendiri, serta keberadaan klaim kedaulatan.

Realitas Pendudukan: Penghapusan pembahasan mengenai fakta pendudukan militer, peristiwa tragis Nakba 1948, krisis pengungsi, dan Hak untuk Kembali (Right of Return).

Penghapusan Nama Wilayah: Penggantian kata "Palestina" menjadi "Israel" dalam konteks geografi dan sejarah lokal, sebagaimana terdokumentasi dalam studi tahun 2025 terhadap buku-buku sekolah dasar.

Penyensoran ini mengonfirmasi bahwa target utama pendudukan bukanlah ujaran kebencian, melainkan kesadaran nasional (national consciousness) warga Palestina. Kebijakan ini berakar langsung dari doktrin politik lama yang mengklaim bahwa "bangsa Palestina itu tidak ada".

Bagi para orang tua, guru, dan pengelola sekolah di Yerusalem Timur, menolak kurikulum Israel bukan sekadar masalah penolakan terhadap buku pelajaran baru, melainkan bentuk perlawanan terhadap aneksasi terselubung dan penghapusan identitas nasional mereka dari ingatan anak-anak mereka.

Poin 4: Standar Ganda: Apa yang Sebenarnya Diajarkan dalam Buku Teks Israel?

Membongkar Kurikulum Israel: Etnosentrisme, Rasisme, dan Pengaburan Sejarah

Di saat buku pelajaran Palestina diawasi secara ketat dan disensor habis-habisan, kurikulum di sekolah-sekolah Israel sendiri hampir tidak pernah mendapat evaluasi kritis dari negara-negara penyokong Baratnya. Padahal, berbagai studi akademis yang dilakukan oleh para ilmuwan Israel menunjukkan isi kurikulum mereka yang sangat bermasalah:

Riset Palestine in Israeli School Books (Nurit Peled-Elhanan): Filolog Israel ini meneliti buku-buku teks sejarah dan geografi Israel terbitan pasca-Kesepakatan Oslo. Ia menemukan penggunaan kiasan rasis yang luas serta penghapusan total keberadaan masyarakat Palestina dari peta dan narasi. Pelajar Israel diluluskan dan diwajibkan masuk dinas militer setelah dididik untuk merasa benci dan takut kepada warga Palestina tanpa pernah mengenali realitas kehidupan mereka.

Studi 123 Buku Teks (Yael Teff-Seker): Penelitian terhadap 123 buku pelajaran di sekolah-sekolah Yahudi Israel mengungkap pembingkaian etnosentris yang sangat dominan dan penekanan berlebih pada narasi korban (victimhood) Yahudi. Sementara konsep kedamaian digambarkan positif, realitas pendudukan atas wilayah Palestina dijelaskan "secara netral tanpa penilaian moral", dan wilayah Tepi Barat diganti namanya menggunakan istilah klaim Israel, seperti "Yudea dan Samaria".

Riset Kurikulum Nakba (Roy Weintraub): Analisis terhadap penyajian peristiwa Nakba menunjukkan bahwa istilah tersebut hanya "hadir secara parsial", di mana mayoritas materi pengajaran justru dirancang untuk membenarkan tindakan-tindakan militer Israel selama Perang 1948.

"Inklusi sejarah-sejarah yang sulit di dalam kurikulum tidak secara otomatis mendorong pemahaman yang kritis terhadap penderitaan dan ketidakadilan yang dialami." — Roy Weintraub

Poin 5: Ruang Kelas Sebagai Medan Pertempuran Kekuasaan

Menganeksasi Pikiran: Pendidikan sebagai Alat Dominasi Non-Militer

Dinamika yang terjadi pada sistem pendidikan di Palestina menegaskan bahwa kurikulum tidak pernah berdiri di ruang hampa yang netral.

Ketika sebuah kekuatan kolonial memegang kendali penuh atas tanah, izin pergerakan, batas wilayah, dan anggaran publik, penguasaan atas bahasa dan kosakata yang diajarkan kepada anak-anak bertindak sebagai mekanisme aneksasi non-militer yang sangat halus namun destruktif.

Otoritas Menentukan Legitimasi Sejarah

Dengan memegang kendali atas kata-kata yang boleh digunakan di dalam kelas, pihak penguasa berusaha menentukan bagaimana generasi mendatang mendefinisikan realitas hidup mereka sendiri.

Pertempuran mengenai buku pelajaran Palestina pada akhirnya bukan lagi sekadar debat pedagogis di atas kertas, melainkan perjuangan menentukan siapa yang memiliki otoritas mutlak untuk menetapkan narasi sejarah mana yang dianggap sah dan diakui oleh dunia.

Pengubahan dan pemangkasan isi buku teks sekolah Palestina merupakan upaya terstruktur untuk memutus hubungan antara identitas politik suatu bangsa dan akar sejarah yang memberi arti pada keberadaan mereka. Dengan menghapus istilah pendudukan, peristiwa Nakba, dan hak-hak kedaulatan dari lembaran buku sekolah, pendidikan telah dijadikan instrumen untuk mengendalikan memori kolektif masa depan. 

Perang kurikulum ini membuktikan bahwa ruang kelas telah menjadi benteng pertahanan terakhir dalam menjaga kebenaran sejarah dan hak atas keberlanjutan identitas nasional.

Menyelamatkan Buku dari Reruntuhan Gaza

Perang tidak hanya meruntuhkan fondasi beton dan infrastruktur fisik, tetapi juga secara sistematis berupaya melenyapkan rekam jejak ilmu pengetahuan serta memori sejarah suatu bangsa. Di Gaza, ancaman terhadap identitas dan warisan literasi ini terjadi secara nyata dan masif.

Pada Maret 2026, Cultural Cooperation Programme melaporkan bahwa sebanyak 87 perpustakaan umum dan arsip di Gaza telah hancur total atau sebagian akibat pemboman. Kehilangan fasilitas ini merupakan pukulan telak bagi tempat penyimpanan aksara dan kebudayaan setempat.

Namun, ketika tempat penyimpanan pengetahuan runtuh menjadi debu, timbul sebuah pertanyaan reflektif: Bagaimana masyarakat bertahan dan menjaga ingatan mereka agar tidak terhapus?

Perjuangan Mohammed Saad Menyelamatkan Ribuan Koleksi Buku

Mohammed Saad telah mendedikasikan 35 tahun hidupnya untuk mengumpulkan dan merawat sekitar 100.000 buku dari Mesir dan Gaza. 

Koleksi bernilai tinggi ini ia himpun dari pelbagai perpustakaan serta pembelian dari warga yang terpaksa menjual pustaka mereka.

Saat melangkah kembali ke perpustakaannya yang hancur di Beit Lahia, Gaza utara, Mohammed tidak memiliki alat berat. Berbekal sebuah palu kecil dan keteguhan jiwa selama berjam-jam, ia melubangi celah di antara reruntuhan beton untuk menarik buku-buku tersebut satu per satu.

Kini, di bawah perlindungan tenda sederhana di Deir al-Balah, Gaza selatan, lembaran sejarah itu kembali bernapas. Tanpa adanya rak, lemari, atau meja, puluhan buku yang selamat ditata langsung di atas lantai tenda hingga melimpah ke trotoar jalanan.

Mohammed tidak sekadar menyimpan buku-buku tersebut; ia menjualnya dengan harga simbolis kepada anak-anak dan remaja, atau membiarkan mereka membaca secara gratis demi memantik kembali semangat belajar.

Penyelamatan buku ini bukan sekadar menyelamatkan kertas, melainkan ikhtiar merebut kembali potongan kehidupan dan pengetahuan yang berusaha dihilangkan oleh perang.

"Saya tidak dapat menyediakan rak atau tempat yang layak saat ini, tetapi buku-buku ini telah mulai menemukan jalannya kembali kepada para pembaca."

Perpustakaan 'Phoenix' dan Dilema Menyelamatkan Warisan dari Nyala Api

Inisiatif Omar Hamad Membangun Kembali 'Phoenix Library'

Di antara jejak abu Beit Hanoun, Omar Hamad, seorang apoteker berusia 30 tahun, memulai langkahnya dengan menyelamatkan 120 buku dari rumahnya. Aksinya kemudian meluas ke reruntuhan Universitas Islam Gaza, melintasi puing-puing fasilitas kebudayaan yang hancur.

Di sana, Omar menemukan cetakan langka Gaza dari era sebelum tahun 1948 serta buku-buku bersejarah berusia lebih dari 200 tahun. Namun, sebuah pemandangan pilu menghentak kesadarannya: dalam krisis bahan bakar yang mencekik, beberapa warga terpaksa menggunakan buku-buku bersejarah tersebut sebagai kayu bakar untuk memasak.

Didorong kepedulian mendalam untuk menyelamatkan identitas kebudayaan tersebut, Omar mendirikan Perpustakaan Phoenix (Phoenix Library) yang resmi dibuka pada 21 April sebagai simbol kebangkitan pengetahuan dari abu kehancuran. 

Di dinding perpustakaan tenda ini, terlukis mural sosok Refaat Alareer—sastrawan, penyair, profesor, dan aktivis Gaza—sebagai penghormatan atas nyala memori yang ia wariskan.

Saat ini, Perpustakaan Phoenix menampung sekitar 7.300 buku yang terhimpun dari penyelamatkan pribadi, sumbangan keluarga, dokter, dan peneliti, hingga pembelian buku berkilo-gram di lapak-lapak. 

Omar juga mencetak ulang dan membeli sekitar 4.000 buku untuk memperkaya koleksinya, melingkupi sejarah Gaza dan Palestina, politik Palestina dan Zionis, sejarah bahasa Arab, sejarah Islam, novel Palestina, hingga terjemahan sastra dunia.

"Setiap kali saya menyelamatkan sebuah buku, saya merasa telah menyelamatkan seorang manusia."

Trotoar Jalanan dan Senjata Bernama Ilmu Pengetahuan

Kerja Kolektif Relawan Memulihkan Perpustakaan Kota Gaza

Perjuangan menyelamatkan ilmu pengetahuan di Gaza tidak hanya ditopang oleh aksi individu, melainkan juga lewat kerja gotong royong para relawan di perpustakaan kota. Raed al-Wahidi, Kepala Departemen Perpustakaan Kotamadya Gaza, merincikan besarnya tingkat kerugian yang dialami fasilitas umum tersebut:

Perpustakaan Umum (Public Library): Dari total 70.000 koleksi buku, sekitar 70% berhasil bertahan dan kini sedang disortir, dibersihkan, serta diperbaiki oleh para relawan.

Pusat Kebudayaan Rashad Shawa (Diana Tamari Sabbagh Library): Kehilangan seluruh koleksi bukunya yang berjumlah sekitar 50.000 buku akibat kehancuran total.

Perpustakaan Holst (Holst Cultural Centre Library): Mengalami kerusakan parsial dan kehilangan sekitar 10.000 koleksi pustaka.

Meski dihadapkan pada keterbatasan alat dan sumber daya, tim relawan dan staf bekerja tanpa lelah memilah, membersihkan, dan menjilid kembali buku-buku yang rusak agar dapat dimanfaatkan kembali. Setiap buku yang berhasil dipulihkan adalah bagian dari akumulasi pengetahuan bertahun-tahun yang diselamatkan.

Ikhtiar kolektif ini menegaskan bahwa penataan kembali lembar demi lembar karya tulis bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan perjuangan merawat identitas, sejarah, dan memori kolektif bangsa agar tidak lenyap ditelan kehancuran.

Walaupun gedung-gedung perpustakaan di Gaza telah runtuh menjadi puing, dorongan dan kecintaan masyarakatnya terhadap ilmu pengetahuan terbukti tidak dapat dihancurkan.

Setiap lembar buku yang berhasil ditarik dari balik reruntuhan—baik yang terhampar di atas lantai tenda maupun yang digelar di trotoar jalan—merupakan simbol ketahanan jiwa (resilience) dan tempat penyimpanan memori budaya yang abadi.

Kisah para penjaga buku ini memberikan refleksi mendalam bagi kita semua tentang arti penting sebuah pustaka. Di tengah kemudahan akses informasi yang kita nikmati hari ini, bagaimana kita menghargai akses terhadap ilmu pengetahuan dan buku di tengah dunia yang damai?