Hasan Al-Banna Pelopor Penggelora Kesadaran akan Palestina 

Syeikh Yusuf Al-Qardhawi berkisah saat dia masih sekolah di tingkat Tsanawiyah. Saat itu persoalan Palestina merupakan persoalan yang selalu aktual dan menarik perhatian. Saat itu, kalangan Islam-lah yang lebih banyak menarik perhatian tentang Palestina dibandingkan kalangan Nasionalis. Karenanya, sangat sedikit dari kalangan Nasionalis yang menyadari betapa bahayanya gerakan Zionisme di Palestina.

Pada suatu ketika, salah seorang penguasa Mesir yang berjiwa nasionalis ditanya tentang persoalan Palestina, jawabannya,  "Saya perdana menteri Mesir dan bukan perdana menteri Palestina."

Atas sikapnya ini, para mahasiswa dan masyarakat melawan sikap tersebut dengan aksi-aksi demonstrasi dan mengkritik sikap penguasa serta mengobarkan api revolusi di kalangan pelajar, mahasiswa, plus masyarakat luas. Saat itu, aksinya masih menunggu hasil perjanjian Belfour.

Dalam kondisi tersebut, tokoh Islam yang paling peduli dengan Palestina dan menyadari bahaya gerakan dan tujuan zionisme bagi bangsa Arab dan dunia Islam adalah Hasan Al-Banna.

Beliau selalu mengikuti perkembangan peristiwa di Palestina serta beragam rencana busuk yang ingin dilakukan Zionis Israel. Hal ini penting untuk menghilangkan sikap lalai yang menyelimuti hati umat dan membuktikan kebohongannya bahwa Palestina telah menjual negrinya kepada Yahudi dan bahwa mereka sudah tidak mau lagi melakukan perlawanan dan jihad melawan Zionis Israel.

Menurut Hasan Al-Banna, semuanya merupakan kebohongan yang disebarkan oleh Zionis Israel dan penjajah Inggris. Yang benar, hanya 2 persen yang dijual dari seluruh Palestina, yang menjualnya pun orang asing dan non muslim.

Kenyataannya rakyat Palestina selalu gigih melawan Zionis Israel dengan segala kemampuan yang dimiliki, sekalipun penjajah Inggris selalu menghalanginya dengan larangan memiliki senjata apa pun untuk mempertahankan diri. 

Padahal pada sisi lain, Inggris membiarkan dan mempersilahkan Zionis Israel bertindak represif, sadis, dan tidak manusiawi terhadap rakyat Palestina.

Anehnya, sikap politik Zionis dan kolonialis diterima oleh para pemimpin Arab dengan mengesampingkan persoalan Palestina. Penguasa Arab tidak pernah peduli untuk membela harga diri bangsa Palestina. 

Persoalan Palestina hanya menjadi persoalan rakyat Palestina sendiri tanpa perhatian masyarakat Arab dan dunia Islam. Inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Padahal pada sisi lain, Zionis Israel sedang membuat gudang senjata yang sangat besar dan selalu mendapatkan bantuan dari berbagai negara lain.

Sumber:

Yusuf Al-Qardhawi, Sang Pelita Umat, Pustaka Al-Kautsar, 2023

Dilarangnya Shalat Idul Fitri di Al-Aqsa dan Retaknya Mitos Ketakterkalahkan Israel

Sejarah mencatat, kehancuran sebuah kekuasaan kerap diawali dari puncak kezaliman. Dalam perspektif Al-Qur’an, kezaliman mencapai titik nadir ketika manusia dihalangi untuk beribadah di rumah-rumah Allah. Apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa pada akhir Ramadhan 2026 menghadirkan kembali pola sejarah itu—bukan sekadar insiden keamanan, melainkan sinyal perubahan yang lebih dalam.

Untuk pertama kalinya sejak pendudukan tahun 1967, otoritas Israel menutup akses ke kompleks suci tersebut dan melarang pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Ribuan warga Palestina dipaksa melaksanakan shalat di luar tembok Kota Tua Yerusalem Timur, di bawah bayang-bayang aparat bersenjata, gas air mata, dan granat kejut.

Pemandangan yang biasanya penuh takbir berubah menjadi ruang sunyi yang mencekam. Jalan-jalan yang lazimnya dipadati jamaah dan pedagang kini menyerupai kota mati. Toko-toko ditutup, aktivitas ekonomi lumpuh, dan warga hidup dalam tekanan ganda: spiritual dan material.

Israel berdalih bahwa langkah ini diambil demi alasan keamanan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan regional, termasuk konfrontasi dengan Iran. Namun, bagi warga Palestina dan sejumlah organisasi internasional, kebijakan tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi yang lebih luas—memperketat kontrol atas situs suci sekaligus mengubah status historisnya secara bertahap.

Kecaman pun datang dari berbagai pihak, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam dan Liga Arab, yang menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan beribadah dan hukum internasional. Namun di lapangan, respons tersebut belum mampu mengubah realitas yang dihadapi warga Palestina.

Di tengah tekanan itu, satu hal justru tampak bertahan: perlawanan sosial dan spiritual. Warga tetap berkumpul, mendekati Al-Aqsa sejauh yang mereka mampu, menjadikan ruang-ruang sempit di luar tembok sebagai tempat sujud. Dalam keterbatasan, mereka menegaskan bahwa kontrol fisik tidak selalu berarti kemenangan politik.

Peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan dinamika geopolitik yang lebih luas. Selama beberapa dekade, Israel membangun citra sebagai kekuatan yang tak tergoyahkan—ditopang oleh superioritas militer, dukungan Barat, dan dominasi narasi global. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan retakan pada fondasi tersebut.

Di Jalur Gaza, operasi militer berkepanjangan belum mampu memadamkan perlawanan. Di Lebanon, kekuatan penyeimbang terus membatasi ruang gerak militer Israel. Sementara itu, keterlibatan aktor regional lain memperluas medan konflik menjadi lebih kompleks dan tidak terprediksi.

Puncaknya terlihat dalam konfrontasi terbuka dengan Iran. Respons militer yang mampu menjangkau target strategis Israel menandai pergeseran penting: dari dominasi sepihak menuju pola saling menahan. Ini bukan sekadar eskalasi, melainkan perubahan struktur kekuatan di kawasan.

Dalam konteks ini, penutupan Masjid Al-Aqsa menjadi simbol yang lebih besar dari sekadar kebijakan keamanan. Ia mencerminkan kegelisahan sebuah kekuasaan yang mulai kehilangan kendali naratif dan strategisnya. Ketika akses ibadah dibatasi, legitimasi moral turut dipertaruhkan.

Mitos “Israel tak terkalahkan” yang selama ini dipelihara perlahan mengalami erosi. Bukan karena kekalahan militer langsung, tetapi karena ketidakmampuan mengubah keunggulan militer menjadi stabilitas politik yang berkelanjutan.

Sejarah belum selesai. Namun tanda-tandanya mulai terlihat: setiap tindakan represif yang dimaksudkan untuk mengokohkan kekuasaan justru berpotensi mempercepat delegitimasi. Dan dari celah itulah, sebuah babak baru di Timur Tengah perlahan mulai terbentuk.