Ketuhanan Yang Maha Esa, Urat Tunggang Pancasila 

(Diringkas dari Buku Hati Ke Hati, Buya Hamka)

Dasar filsafat negara adalah sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah dasar pertama dan utama dari negara kita. Ia dijadikan niat dasar pertama dari negara ini, bukanlah semata-mata buah mulut (lip service)

Ia adalah dasar pertama sebagai dasar niat bermasyarakat dan bernegara. Dijadikan titik tolak berfikir. Apa saja yang dikerjakan, diamalkan dan diusahakan dalam bernegara ini adalah niat mencapai ridha Allah.

Soekarno pernah mencoba memeras Pancasila menjadi gotong royong saja sehingga Tuhan menjadi habis. Ruslan Abdulgani mengatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa sama kedudukannya dengan empat sila lainnya, padahal semuanya bersumber dari Dzat Yang Satu yaitu Allah.

Pikiran yang bebas merdeka. Akal yang rasional pasti akan sampai pada kesimpulan, dasar pertama dan utama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi selama jalan pikiran bangsa Indonesia masih dipengaruhi oleh ajaran tauhid, Pancasila pasti demikian adanya. Yaitu, sila pertama adalah sumber dari sila yang empat.

Pancasila bukanlah cangkokan dari kiri-kanan, gabungan isme-isme dari luar. Namun suatu pandangan hidup dari satu bangsa yang percaya kepada Tuhan. Tidak seperti persepsi Sutan Takdir Alisyabana bahwa Pancasila saling bertentangan. Diambil dari agama, Marxisme, Nasionalisme, Liberalisasi, dan Materialisme.

Cendikiawan, politisi, anggota parlemen muslim harus awas tentang ini. Jangan sampai karena perebutan kursi dan pengaruh, tidak sadar bahwa payung panji Pancasila tempat berlindung mulai bocor.

Setelah teguh kepada ke-Esa-an Allah, kita bermohon taufik dan hidayah-Nya, lalu ditetapkan dalam amal soleh dengan terciptanya perikemanusiaan, berbuat dalam bangsa dan tanah air, bermusyawarah dalam urusan bersama, dan menegakkan keadilan sosial dalam masyarakat.

Penerapan Syariat Islam di Serdang Sumatera Utara

Kesultanan Serdang berdiri tahun 1723 dan bergabung dengan Republik Indonesia tahun 1946. Kesultanan ini berpisah dari Deli setelah sengketa tahta kerajaan pada tahun 1720. Seperti kerajaan-kerajaan lain di pantai timur Sumatra, Serdang menjadi makmur karena dibukanya perkebunan tembakau, karet, dan kelapa sawit.

Struktur tertinggi di Kesultanan Serdang dipimpin oleh seorang Raja. Pada masa itu, peranan seorang raja adalah:

1. Kepala Pemerintahan Kesultanan Serdang.

2.Kepala Agama Islam (Khalifatullah fi’l ardh)

3. Kepala Adat Melayu.

4. Lembaga Orang Besar Berempat

Pada masa pemerintahan raja yang ke-2, Tuanku Sultan Ainan Johan Almashah (1767-1817), tersusunlah Lembaga Orang Besar Berempat di Serdang yang berpangkat Wazir Sultan, yaitu:

1. Raja Muda (gelar ini kemudian berubah menjadi Bendahara)

2. Datok Maha Menteri (wilayahnya di Araskabu)

3. Datok Paduka Raja (wilayahnya di Batangkuwis) keturunan Kejeruan Lumu

4. Sri Maharaja (wilayahnya di Ramunia).

Pembentukan Lembaga Orang Besar Berempat di Serdang ini, disebabkan Raja Urung Sunggal kembali ke Deli, sementara Raja Urung Senembah dan Raja Urung Tg. Merawa tetap menjadi raja di wilayah taklukan Serdang.

Sultan Ainan Johan Almashah memperkukuh Lembaga Empat Orang Besar di atas berdasarkan fenomena alam dan hewan yang melambangkan kekuatan, seperti 4 penjuru mata angin (barat, timur, selatan, utara), kukuhnya 4 kaki binatang dan asas Tungku Sejarangan (4 batu penyangga untuk masak makanan).

Lembaga itu juga melambangkan sendi kekeluargaan pada masyarakat Melayu Sumatra Timur yaitu: suami, isteri, anak beru (menantu) dan Puang (mertua). Demikianlah, pembentukan lembaga di atas didasarkan pada akar budaya masyarakat Serdang sendiri.

Selain para pejabat istana di atas, Sultan juga dibantu oleh Syahbandar (perdagangan) dan Temenggong (Kepala polisi dan keamanan). Sultan Serdang menjalankan hukum kepada rakyat berdasarkan Hukum Syariah Islam dan Hukum Adat seperti kata pepatah, “Adat bersendikan Hukum Syara, Hukum Syara’ bersendikan Kitabullah”.

Sumber:

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Serdang

Penerapan Syariat Islam di Palembang

Setelah Kesultanan Demak menggantikan Majapahit di Jawa berdiri, di Palembang tak lama kemudian berdiri pula Kesultanan Palembang Darussalam dengan "Susuhunan Abddurrahaman Khalifatul Mukmiminin Sayyidul Iman" sebagai raja pertamanya.

Kerajaan ini mengkawinkan dua kebudayaan, maritim peninggalan dari Sriwijaya dan agraris dari Majapahit dan menjadi pusat perdagangan yang paling besar di Semenanjung Melayu pada masanya. Salah satu raja yang paling terkenal pada masa ini adalah Sultan Mahmud Badaruddin II yang sempat menang tiga kali pada pertempuran melawan Eropa (Belanda dan Inggris).

Setelah jatuhnya Kesultanan Palembang Darussalam pasca kekalahan Sultan Mahmud Badaruddin II pada pertempuran besar yang melibatkan Jeneral de Kock, Palembang nyaris menjadi kerajaan bawahan.

Beberapa sultan selepas Sultan Mahmud Badaruddin II yang menyatakan menyerah kepada Belanda, berusaha untuk memberontak tetapi kesemuanya gagal dan berakhir dengan pembumihangusan bangunan kesultanan. Setelah itu Palembang dibahagikan menjadi dua Keresidenan besar, dan pemukiman di Palembang dibahagi menjadi daerah Ilir dan Ulu.

Dalam catatan sejarahnya, Palembang pernah menerapkan undang-undang tertulis berdasarkan syariat Islam, yang berasal dari buku Simbur Cahaya. 

Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat, yang merupakan perpaduan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatra Selatan, dengan ajaran Islam. Kitab ini diyakini sebagai bentuk undang-undang tertulis berlandaskan syariat Islam, yang pertama kali diterapkan bagi masyarakat Nusantara.

Kitab Simbur Cahaya, ditulis oleh Ratu Sinuhun yang merupakan isteri penguasa Palembang, Pangeran Sido Ing Kenayan (1636 - 1642 M). Kitab ini terdiri atas 5 bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatra Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki.

Pada perkembangan selanjutnya, ketika Palembang berhasil dikuasai Kolonial Belanda. Sistem kelembagaan adat masih dilaksanakan seperti sediakala, yaitu dengan mengacu kepada Undang Undang Simbur Cahaya, dengan beberapa penghapusan dan penambahan aturan yang dibuat resident.

Berdasarkan informasi dari penerbit “Typ. Industreele Mlj. Palembang, 1922”, Undang Undang Simbur Cahaya terdiri dari 5 bagian, yaitu:

Adat Bujang Gadis dan Kawin (Verloving, Huwelijh, Echtscheiding)

Adat Perhukuman (Strafwetten)

Adat Marga (Marga Verordeningen)

Aturan Kaum (Gaestelijke Verordeningen)

Aturan Dusun dan Berladang (Doesoen en Landbow Verordeningen)

Sumber:

https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Palembang

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Simbur_Cahaya

Penerapan Syariat Islam di Bima

Islam pertama kali diperkenalkan ke Kesultanan Bima oleh Sayyid Murtolo yang berasal dari Gresik. Ia adalah putra Syekh Maulana Ibrahim Asmara dan saudara dari Sunan Ampel.

Penyebaran Islam dilakukan bersamaan dengan kegiatan perdagangan. Penerimaan Islam hanya oleh kelompok kecil pedagang dan masyarakat Kerajaan Bima yang berada di wilayah pesisir.

Islamisasi di Sulawesi Selatan selama periode tahun 1605 hingga 1611 membuat Kesultanan Gowa memperluas penyebaran Islam ke Kepulauan Nusa Tenggara.

Kesultanan Gowa memusatkan penyebaran Islam di Pulau Sumbawa setelah hampir seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan diislamkan.Penyebaran Islam dilanjutkan oleh para pedagang dari Kerajaan Gowa, Kerajaan Tallo, Kesultanan Luwu, Kesultanan Bone, dan Kesultanan Ternate.

Hubungan politik, budaya dan ekonomi antara Kerajaan Gowa dan Kesultanan Bima akhirnya membuat raja Kerajaan Bima yang bernama La Kai menjadi muslim. Islam yang berkembang di Kesultanan Bima juga dipengaruhi oleh Kesultanan Gowa.

Kesultanan Bima kemudian menerapkan hukum Islam dan hukum adat secara bersamaan. Pemerintahan Kesultanan Bima kemudian membentuk lembaga eksekutif dan yudikatif.

Sejak tanggal 14 Agustus 1788, Kesultanan Bima memiliki lembaga peradilan Islam yang bernama Mahkamah Syar'iyyah. Tugas utamanya adalah mengadili dalam urusan syariat Islam.

Setelah Belanda memerintah di Kerajaan Bima, Mahkamah Syar’iyyah digantikan oleh sistem peradilan Hindia Belanda pada tahun 1908.

Rimpu Sunting

Rimpu adalah busana wanita berupa sarung yang digunakan oleh para muslimah di Kesultanan Bima. Kegunaannya adalah sebagai penutup kepala dan bagian tubuh bagian atas.

Rimpu terdiri dari dua lembar kain sarung. Sarung pertama digunakan untuk menutupi kepala sehingga yang terliihat hanya bagian muka atau mata saja. Kain kedua diikat di perut dan digunakan sebagai pengganti rok. Rimpu diperkenalkan pertama kali di Bima pada akhir abad ke-17 M.

Sumber:

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Bima