Zionisme Israel: Menguasai Lebanon dengan Cara Tepi Barat 

Dalam panggung diplomasi internasional, kata "perdamaian" sering kali berfungsi sebagai eufemisme yang menutupi realitas penaklukan di lapangan. Retorika ini mencapai puncaknya pada 26 Juni 2026, saat jabat tangan formal di Washington menandai kesepakatan kerangka kerja antara Lebanon dan Israel. 

Namun, di balik lampu sorot kamera, sebuah manifesto yang ditandatangani oleh lebih dari 300 intelektual Arab menyuarakan peringatan keras: bahwa apa yang disebut sebagai integrasi sebenarnya adalah fragmentasi yang sistematis. 

Penolakan ini bukan sekadar skeptisisme politik, melainkan respons intelektual terhadap bangkitnya gerakan 'Uri Tzafon'—sebuah ambisi yang ingin mengubah peta Lebanon selatan menjadi perluasan dari proyek 'Israel Raya'.

Normalisasi: Bukan Perdamaian, Melainkan Formalisasi Ketundukan

Bagi para intelektual, akademisi, dan aktivis Arab, perjanjian seperti Abraham Accords bukanlah sebuah pakta antara entitas yang setara. Alih-alih membawa stabilitas, normalisasi dipandang sebagai "kapitulasi yang dibungkus dengan bahasa kedaulatan." 

Perjanjian ini dianggap sengaja dirancang untuk mengabaikan hak penentuan nasib sendiri rakyat Arab demi kepentingan geopolitik negara-negara besar.

Sebagaimana ditegaskan dalam manifesto tersebut:

"The Abraham Accords... are part of this new imperial moment that, under the guise of economic integration, seeks at all costs to safeguard US hegemonic advantage in the region."

Para intelektual berargumen bahwa istilah "perdamaian" telah didevaluasi menjadi alat retoris untuk melenyapkan resistensi. Dalam konteks ini, perdamaian bukanlah ketiadaan konflik, melainkan penerimaan sukarela terhadap hegemoni militer dan ekonomi yang dipaksakan, yang pada akhirnya hanya mengonsolidasikan kolonisasi di wilayah tersebut.

Infrastruktur Hegemoni: Di Balik Proyek IMEC dan Koridor Ekonomi

Normalisasi tidak berdiri di ruang hampa; ia memiliki fondasi ekonomi yang sangat strategis melalui proyek India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC). Proyek ini, yang diumumkan pada G20 tahun 2023, menempatkan Israel sebagai hub geografis yang sangat penting.

Namun, bagi kaum intelektual Arab, koridor ini adalah infrastruktur hegemoni AS yang bertujuan menjadikan kawasan Arab sebagai pasar bebas bagi barang dan identitas, sekaligus membendung pengaruh Jalur Sutra (Silk Road) Tiongkok.

Ambisi teritorial ini bahkan sempat bocor ke ranah diplomatik melalui insiden "Yellow Zone". Kementerian Luar Negeri Israel sempat mempublikasikan peta yang melipat sebagian wilayah Lebanon selatan ke dalam perbatasan Israel sebelum akhirnya ditarik karena tekanan diplomatik.

Insiden ini membuktikan bahwa integrasi ekonomi hanyalah prasyarat bagi normalisasi yang bersifat ekspansif—sebuah upaya rekayasa perbatasan yang dilakukan secara bertahap namun pasti.

Gerakan 'Uri Tzafon': Ambisi 'Israel Raya' yang Merambah Lebanon

Ambisi ekonomi tersebut menemukan manifestasi fisiknya dalam gerakan 'Uri Tzafon' (Arise, North atau Awaken, North).

Didirikan pada awal 2024, koalisi ini secara terang-terangan mengklaim bahwa wilayah Lebanon selatan hingga Sungai Litani adalah milik Israel. Mereka membungkus klaim ini sebagai "koreksi sejarah" atas pembagian wilayah di masa mandat Inggris dan Prancis.

Secara teknis, mereka berargumen bahwa jarak 4-5 km dari perbatasan saat ini menuju Sungai Litani adalah wilayah yang secara strategis tidak dapat dipertahankan tanpa aneksasi. Argumen keamanan ini kemudian dicampuradukkan dengan doktrin religius yang membangkitkan narasi kuno tentang tanah suku Naphtali, Asher, dan Manasseh.

Gerakan ini bukan lagi kelompok pinggiran, mengingat adanya dukungan tersirat dari menteri-menteri sayap kanan seperti Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir yang mulai menyuarakan urgensi pemukiman di Lebanon selatan.

Menggunakan 'West Bank Playbook' di Tanah Lebanon

Strategi 'Uri Tzafon' di Lebanon merupakan replika presisi dari pola yang digunakan di Tepi Barat (West Bank). Pola ini melibatkan langkah-langkah kecil yang menciptakan "fakta di lapangan" (facts on the ground):

Pembangunan Pos Terdepan: Dimulai dengan aksi mendirikan tenda-tenda di wilayah Lebanon, seperti di Wazzani, yang awalnya dipindahkan oleh militer namun perlahan mulai mendapatkan perlindungan.

Model 'Fighting Settlement': Menghidupkan kembali konsep Nahal—pemukiman tempur muda yang menggabungkan peran petani dan tentara. Di sini, pemukiman bukan sekadar komunitas sipil, melainkan instrumen pertahanan aktif.

Landasan Intelektual: Contoh nyatanya adalah insiden tewasnya arkeolog Ze'ev Erlich di benteng Shama, Lebanon selatan, saat melakukan kunjungan bersama militer. 

Kunjungan arkeologis semacam ini berfungsi sebagai peletakan batu pertama secara intelektual untuk membenarkan klaim sejarah di masa depan.

Melalui strategi ini, kelompok ideologis mendahului kebijakan resmi negara untuk melakukan aneksasi secara de facto sebelum akhirnya dilegalisasi oleh sistem hukum negara.

Tanggung Jawab Intelektual: Menolak Netralitas yang Menyesatkan

Para intelektual Arab yang menandatangani manifesto ini menegaskan kembali prinsip yang pernah disuarakan oleh Ghassan Kanafani dan Bassel Al-Araj: bahwa dalam kondisi penindasan, netralitas adalah bentuk pengkhianatan.

Mereka secara tajam mengkritik "solidaritas simbolis" yang sering ditunjukkan dunia internasional—sebuah bentuk dukungan yang "tidak merepotkan siapa pun" dan hanya berfungsi sebagai penenang hati nurani tanpa menyentuh akar penindasan.

Mendukung rakyat yang terjajah hanya dalam batasan yang dapat diterima oleh penindas adalah tindakan mendukung penderitaan mereka, bukan pembebasan mereka. Oleh karena itu, para intelektual menolak untuk menerjemahkan pemberontakan rakyat ke dalam bahasa yang "sopan".

Tanggung jawab mereka adalah mempertahankan integritas aspirasi rakyat untuk kedaulatan penuh atas tanah dan sumber daya, menolak segala bentuk normalisasi yang bertujuan menghapus identitas nasional.

Refleksi Masa Depan dan 'Jarak Nol' dari Keadilan

Konflik yang membara saat ini bukan sekadar masalah teknis perbatasan, melainkan benturan fundamental antara proyek imperial yang ekspansif dengan aspirasi pembebasan nasional yang tak kunjung padam. 

Fenomena 'Uri Tzafon' dan penolakan keras para intelektual Arab menunjukkan bahwa di balik narasi "perdamaian" yang dipaksakan, terdapat realitas perlawanan yang mendalam.

Pada akhirnya, para intelektual ini mengadopsi sikap "jarak nol" (zero distance) dari mesin penghancur—sebuah posisi penolakan radikal sebagai satu-satunya cara untuk menjamin martabat individu dan kolektif.

Kita harus bertanya pada diri sendiri: Berapa harga sebenarnya dari sebuah "perdamaian" jika ia menuntut penghapusan hak-hak dasar dan kedaulatan sebuah bangsa? Apakah stabilitas yang dibangun di atas ketundukan bisa disebut sebagai perdamaian, ataukah ia hanyalah jeda sebelum ledakan keadilan yang sesungguhnya tiba?

Pembebasan Palestina: Persatuan Saja, Cukupkah?

Sebagian orang mengatakan, “Jalan untuk membebaskan Palestina adalah persatuan.”

Sebagian yang lain meneriakkan semboyan, “Dengan persatuan kita kembalikan Palestina!” atau, “Tanpa persatuan, kita tidak mungkin mampu menghadapi Israel. Israel memiliki persenjataan lengkap dan bahkan sejak lama telah berhasil mengembangkan senjata nuklir.”

Benarkah demikian?

Tentu, persatuan adalah sesuatu yang harus diupayakan. Bahkan, persatuan merupakan salah satu langkah penting menuju cita-cita yang lebih besar: persatuan umat Islam seluruhnya.

Namun, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana mungkin persatuan itu dibangun jika manhaj dan tujuan yang menjadi landasan setiap negeri berbeda-beda?

Yang satu bergerak ke kanan, yang lain ke kiri. Yang satu menyebut dirinya revolusioner, sementara yang lain dicap reaksioner. Ada yang berhaluan liberal, ada yang sosialis. Ada yang mendekat kepada Blok Barat, sementara yang lain memilih Blok Timur.

Kalau demikian, apa yang sesungguhnya dapat menyatukan mereka?

Apa yang Pernah Menyatukan Bangsa Arab?

Mari kita menengok kembali sejarah.

Dahulu, bangsa Arab hidup dalam keadaan yang terpecah-pecah. Mereka terdiri atas berbagai kabilah yang sering berselisih, bahkan berperang satu sama lain. Tetapi kemudian datang Islam.

Islam mengubah kumpulan kabilah yang tercerai-berai itu menjadi sebuah umat. Dengan ikatan iman, mereka memiliki tujuan yang sama, arah yang sama, dan nilai yang sama.

Lalu, apakah faktor yang dahulu berhasil menyatukan mereka itu tidak mungkin lagi menjadi faktor persatuan pada masa kini?

Jika dahulu Islam mampu menyatukan mereka, mengapa sekarang kita mencari sumber persatuan di luar Islam?

Persatuan memang diperlukan. Tetapi persatuan membutuhkan fondasi. Tanpa fondasi yang sama, persatuan mudah berubah menjadi sekadar koalisi kepentingan yang sewaktu-waktu dapat pecah.

Islam bukanlah sekadar alat politik yang digunakan untuk merebut kekuasaan atau menekan pihak lain. Islam adalah agama yang diturunkan Allah, dengan akidah, nilai, hukum, dan tujuan hidup yang membentuk satu kesatuan.

Karena itu, persoalannya bukan sekadar: “Bagaimana negara-negara Arab bersatu?”

Pertanyaan yang lebih dalam adalah:

“Di atas dasar apakah mereka akan bersatu?”

Ketika Kepentingan Mengalahkan Persatuan

Tanpa kembali kepada Islam sebagai landasan yang benar, masyarakat akan mudah terpecah mengikuti manhaj dan kepentingan masing-masing.

Itulah yang pernah terlihat dalam dunia Arab: ada negara yang bergabung dengan Blok Barat, ada yang mendekat kepada Blok Timur. Ada yang menyebut dirinya revolusioner, sementara yang lain disebut reaksioner. Ada yang berhaluan kiri dan ada yang berhaluan kanan. Ada yang liberal dan ada yang sosialis.

Bahkan di dalam setiap kubu pun masih muncul kelompok-kelompok yang berbeda sesuai dengan kepentingan dan orientasi mereka.

Lalu, apa yang dapat membebaskan mereka dari lingkaran perpecahan semacam itu?

Jika kepentingan politik menjadi pusat kehidupan, bukankah egoisme akan semakin kuat? Jika hawa nafsu menjadi penguasa, bukankah setiap kelompok akan berusaha membangun kekuasaannya sendiri?

Akhirnya, di setiap penjuru muncul penguasa dan di setiap negeri berdiri pemerintahan yang memiliki kepentingannya sendiri.

Bukankah sejarah Andalusia memberikan pelajaran yang menyakitkan tentang hal ini?

Ada sebuah syair yang menggambarkan keadaan tersebut:

«Yang membuat aku tak bergairah di Andalus

Banyaknya gelar Mu'tashim dan Mu'tadhid.

Gelar raja tak pada tempatnya,

Seperti kucing berlagak harimau.»

Apa yang hendak dikatakan oleh gambaran itu?

Ketika setiap penguasa lebih sibuk mempertahankan gelar, wilayah, dan kekuasaannya sendiri, umat dapat kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar: kesatuan dan peradabannya.

Persatuan dan Palestina

Namun demikian, ada hal yang perlu dibedakan.

Apakah berarti pembebasan Palestina baru mungkin dilakukan setelah seluruh dunia Islam bersatu?

Tidak sesederhana itu.

Persatuan memang sangat penting dan sangat bermanfaat. Tetapi persatuan tidak harus ditempatkan sebagai satu-satunya syarat yang secara mutlak menentukan keberhasilan perjuangan Palestina.

Dalam sejarah, beberapa negara Arab pernah bergabung menghadapi Israel. Akan tetapi, persatuan politik semacam itu ternyata tidak otomatis menghasilkan kekuatan yang efektif.

Mengapa?

Karena persoalannya bukan hanya berapa banyak negara yang bergabung. Persoalannya adalah apa yang menjadi jiwa, orientasi, dan fondasi dari negara-negara tersebut.

Peristiwa perang Arab-Israel pada Juni 1967 memberikan pelajaran penting. Beberapa negara Arab berada dalam satu front menghadapi Israel, tetapi kekuatan yang secara jumlah tampak besar itu tidak mampu menghasilkan kemenangan yang diharapkan.

Maka pertanyaan yang sering diajukan pun menjadi sangat sederhana:

“Bagaimana mungkin bangsa Arab yang jumlahnya puluhan juta dapat dikalahkan oleh Israel yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit?”

Jawaban yang pernah diberikan juga sederhana:

“Karena yang sedikit itu memiliki kekuatan yang terpadu, sedangkan yang banyak itu terpecah-belah.”

Jawaban tersebut memang mengandung kebenaran.

Jumlah bukanlah segala-galanya.

Banyaknya manusia tidak otomatis melahirkan kekuatan. Banyaknya negara tidak otomatis menghasilkan persatuan. Banyaknya senjata tidak otomatis menghasilkan kemenangan.

Yang menentukan adalah kesatuan tujuan, kesatuan arah, kesatuan visi, dan kekuatan yang terorganisasi.

Bahkan, secara teoritis, persatuan beberapa negara merdeka saja sudah dapat mengubah keseimbangan kekuatan. Satu negara besar dengan sumber daya manusia, ekonomi, dan militernya pun memiliki potensi besar untuk memberikan tekanan yang sangat kuat.

Karena itu, persoalan sebenarnya bukan sekadar:

“Berapa banyak jumlah kita?”

Tetapi:

“Untuk apa jumlah yang besar itu digerakkan?”

“Apa yang menyatukan mereka?”

“Apa tujuan yang mereka perjuangkan?”

Dan yang paling mendasar:

“Di atas nilai dan keyakinan apakah persatuan itu dibangun?”

Jika persatuan hanya dibangun di atas kepentingan politik sementara, ia dapat pecah ketika kepentingan berubah.

Tetapi jika persatuan dibangun di atas akidah, nilai, tujuan, dan kesadaran sebagai umat, maka persatuan tidak lagi sekadar kesepakatan antarpemerintah.

Ia menjadi persatuan umat.

Di situlah persoalan Palestina harus dilihat secara lebih mendalam: bukan hanya sebagai persoalan jumlah negara, jumlah tentara, atau kelengkapan senjata, tetapi juga sebagai persoalan identitas, tujuan, kepemimpinan, persatuan, dan fondasi peradaban.