Bukan Iran yang Mengalahkan Israel?

Sejarah kerap memperlihatkan pola yang berulang: kekuatan besar tidak selalu ditumbangkan oleh kekuatan besar lainnya, tetapi justru oleh entitas kecil yang tumbuh perlahan, ditempa oleh tekanan, dan dipersatukan oleh keyakinan.

Ketika Perang Bizantium-Sasaniyah menguras energi dua imperium besar—Romawi dan Persia—lahir sebuah kekuatan baru di Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Dalam beberapa dekade, kekuatan yang awalnya kecil itu mampu mengubah peta dunia, sebagaimana dicatat dalam karya Hugh Kennedy The Great Arab Conquests, yang menjelaskan bagaimana momentum sejarah dimanfaatkan oleh komunitas Muslim awal.

Pola serupa tampak saat Perang Salib mencapai puncaknya dengan jatuhnya Baitul Maqdis. Bukan kekhalifahan besar yang terlebih dahulu membebaskannya, melainkan gerakan yang dibangun oleh Nur ad-Din Zengi dan disempurnakan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Sejarawan Carole Hillenbrand dalam The Crusades: Islamic Perspectives menekankan bahwa kemenangan itu lahir dari konsolidasi moral, politik, dan spiritual—bukan sekadar kekuatan militer.

Demikian pula ketika Invasi Mongol menghancurkan peradaban besar, kemenangan justru datang dari kekuatan yang relatif baru di Mesir: Kesultanan Mamluk. Pertempuran Pertempuran Ain Jalut menjadi titik balik, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Jackson, bahwa ketangguhan organisasi dan kepemimpinan mampu menghentikan gelombang yang sebelumnya dianggap tak terbendung.

Begitu pula Kesultanan Utsmaniyah yang berawal dari suku kecil di Anatolia, namun kemudian menjelma menjadi kekuatan global yang mengubah sejarah Eropa dan Timur Tengah.

Dari rangkaian ini, muncul satu pelajaran penting: perubahan besar sering lahir dari pinggiran, bukan dari pusat kekuasaan. Dalam konteks hari ini, ketika Israel mendominasi secara militer, pertanyaan yang muncul bukan hanya siapa lawan terkuatnya, tetapi siapa yang paling merasakan dampak langsung dari konflik tersebut.

Sejumlah analis seperti Rashid Khalidi dalam The Hundred Years’ War on Palestine menekankan bahwa dinamika perlawanan sering tumbuh dari pengalaman langsung penindasan—bukan semata dari kalkulasi geopolitik negara besar.

Dengan demikian, kemungkinan perubahan tidak selalu datang dari kekuatan besar seperti Iran, tetapi bisa muncul dari entitas kecil di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, atau Suriah—yang ditempa oleh realitas konflik itu sendiri. Sejarah menunjukkan: yang menentukan bukan hanya kekuatan, tetapi daya tahan, arah keyakinan, dan kemampuan membangun momentum dari keterdesakan.

Kerugian Amerika dalam Konflik Timur Tengah: Perang yang Menguras Kemakmuran

Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Timur Tengah kembali menuai kritik tajam setelah pengunduran diri Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional, Joe Kent. Dalam surat pengunduran dirinya, Kent menegaskan bahwa ia tidak dapat lagi mendukung perang melawan Iran, yang menurutnya tidak memberikan manfaat strategis bagi rakyat Amerika.

Kent, yang selama ini menjadi penasihat utama dalam isu kontra-terorisme bagi Donald Trump dan komunitas intelijen, secara tegas menyatakan bahwa Iran “tidak menimbulkan ancaman langsung” bagi Amerika Serikat. Ia bahkan menyebut perang tersebut sebagai hasil tekanan dari Israel dan kelompok lobi berpengaruh di dalam negeri, bukan kebutuhan mendesak keamanan nasional.

Pernyataan ini menjadi sorotan karena menyentuh aspek fundamental dalam hukum dan kebijakan luar negeri Amerika. Dalam sistem hukum AS, presiden hanya dapat melancarkan serangan militer tanpa persetujuan Kongres jika terdapat “ancaman yang akan segera terjadi”. Klaim Kent secara implisit mempertanyakan legitimasi dasar dari operasi militer tersebut, baik dari sisi hukum domestik maupun hukum internasional.

Lebih jauh, Kent menggambarkan perang di Timur Tengah sebagai “jebakan” yang telah berulang kali menguras sumber daya Amerika. Ia mengingatkan bahwa konflik semacam ini tidak hanya merenggut nyawa prajurit, tetapi juga menggerus kekayaan nasional dan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Pengalaman panjang Amerika di kawasan—mulai dari Irak hingga Afghanistan—menjadi bukti bahwa kemenangan militer tidak selalu berbanding lurus dengan keuntungan strategis.

Dalam konteks perang terbaru melawan Iran, dampak tersebut mulai terlihat. Hingga saat ini, korban jiwa telah berjatuhan di berbagai pihak: tentara Amerika, warga Iran, hingga populasi di kawasan Teluk dan Israel. Namun, di balik angka-angka tersebut, terdapat biaya yang jauh lebih besar—biaya logistik perang, pengeluaran militer, serta potensi gangguan terhadap ekonomi global, termasuk jalur energi strategis.

Kritik Kent juga menyentuh dimensi politik domestik. Ia menilai bahwa keterlibatan Amerika dalam konflik ini bertentangan dengan janji kampanye Trump yang mengusung slogan “America First”. Janji untuk mengakhiri perang tanpa akhir justru berubah menjadi keterlibatan baru dalam konflik yang berpotensi berkepanjangan. Hal ini memicu kekecewaan di kalangan pendukung Trump sendiri, termasuk dalam gerakan politik yang selama ini menolak intervensi militer luar negeri.

Sementara itu, Trump menanggapi pengunduran diri Kent dengan nada keras. Ia menyebut Kent “lemah dalam hal keamanan” dan tetap bersikeras bahwa Iran merupakan ancaman serius bagi Amerika dan sekutunya. Perbedaan pandangan ini mencerminkan perpecahan yang lebih luas di dalam elite keamanan nasional Amerika: antara mereka yang melihat intervensi militer sebagai kebutuhan strategis, dan mereka yang memandangnya sebagai beban yang merugikan.

Di tengah polemik ini, peran tokoh lain seperti Tulsi Gabbard juga menjadi perhatian. Meskipun tidak secara terbuka menentang perang, Gabbard dikenal sebagai salah satu suara kritis terhadap keterlibatan militer Amerika yang berkepanjangan di luar negeri.

Pada akhirnya, konflik ini menegaskan satu realitas penting: perang di Timur Tengah bukan sekadar persoalan geopolitik, tetapi juga persoalan ekonomi dan keberlanjutan nasional. Setiap peluru yang ditembakkan, setiap operasi militer yang digelar, membawa konsekuensi finansial yang besar—konsekuensi yang pada akhirnya ditanggung oleh rakyat Amerika sendiri.

Jika sejarah menjadi pelajaran, maka pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya bagaimana memenangkan perang, tetapi apakah perang itu sendiri layak untuk diperjuangkan.

Perang oleh Amerika: Dari Lobi Global hingga Pola Lama Sejarah

Pengunduran diri Joe Kent dari posisinya sebagai Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat membuka kembali perdebatan lama: sejauh mana kebijakan luar negeri Amerika dipengaruhi oleh tekanan eksternal, khususnya dari Israel dan kelompok lobi yang kuat di dalam negeri. Dalam pernyataannya, Kent menegaskan bahwa Iran bukan ancaman langsung bagi Amerika Serikat, dan bahwa keputusan untuk menyerang justru lahir dari tekanan politik serta arus informasi yang bias.

Pernyataan ini secara tidak langsung menyinggung peran Donald Trump sebagai pengambil keputusan tertinggi, yang disebut berada dalam “ruang gaung” informasi yang memperkuat narasi ancaman Iran. Kent bahkan mengaitkan situasi ini dengan pola lama yang pernah terjadi pada Perang Irak 2003—sebuah perang yang kemudian diakui banyak pihak dibangun di atas informasi intelijen yang keliru.

Di sisi lain, Gedung Putih membantah keras klaim tersebut. Trump menegaskan bahwa serangan terhadap Iran didasarkan pada bukti kuat adanya ancaman yang akan datang. Perbedaan pandangan ini mencerminkan konflik klasik dalam tubuh pemerintahan Amerika: antara pendekatan kehati-hatian berbasis intelijen dengan dorongan geopolitik yang lebih agresif.

Menariknya, Menteri Luar Negeri Marco Rubio justru memberikan perspektif yang memperkuat kompleksitas situasi. Ia menyatakan bahwa keterlibatan Amerika dalam konflik ini tidak sepenuhnya sukarela, melainkan sebagai respons terhadap langkah Israel yang hampir pasti akan memicu serangan balasan terhadap kepentingan Amerika di kawasan. Dengan kata lain, Washington terjebak dalam dilema: tidak bertindak berarti membiarkan sekutu bertindak sendiri dan memicu eskalasi, sementara bertindak berarti ikut terseret dalam konflik yang lebih luas.

Dalam konteks ini, nama Benjamin Netanyahu tidak bisa dilepaskan. Kebijakan keamanan Israel yang agresif terhadap Iran telah lama menjadi faktor penentu dinamika kawasan Timur Tengah. Ketika Israel bergerak, konsekuensinya hampir selalu melibatkan Amerika—baik sebagai sekutu strategis maupun sebagai pihak yang harus menanggung dampak geopolitiknya.

Jika ditarik lebih jauh, pola ini memiliki kemiripan dengan dinamika yang pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad ﷺ di Madinah. Kelompok Yahudi di Madinah, dalam beberapa riwayat sejarah Islam, disebut kerap membangun aliansi dan melakukan provokasi terhadap kabilah Quraisy untuk menyerang komunitas Muslim. Peristiwa seperti Perang Ahzab menjadi contoh bagaimana tekanan dan hasutan eksternal dapat memicu konflik besar. Namun, menariknya, pihak yang mendorong konflik tersebut pada akhirnya justru harus menanggung konsekuensi sosial dan politik, termasuk terusir dari Madinah.

Paralel sejarah ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan secara sederhana dua konteks yang berbeda, tetapi untuk menunjukkan adanya pola berulang dalam politik: bagaimana aktor-aktor tertentu memanfaatkan ketegangan, membangun narasi ancaman, lalu mendorong pihak lain untuk berperang demi kepentingan strategis mereka.

Kasus pengunduran diri Joe Kent dan polemik serangan terhadap Iran memperlihatkan bahwa di balik keputusan perang, sering kali terdapat lapisan kompleks berupa lobi, persepsi ancaman, dan kepentingan geopolitik. Amerika Serikat, sebagai kekuatan global, tidak selalu bertindak dalam ruang hampa; ia bergerak dalam jejaring aliansi, tekanan domestik, dan kalkulasi strategis yang saling bertabrakan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukan hanya apakah Iran benar-benar ancaman, tetapi juga: siapa yang mendefinisikan ancaman tersebut, dan untuk kepentingan siapa narasi itu dibangun. Sejarah—baik modern maupun klasik—menunjukkan bahwa perang sering kali bukan sekadar soal keamanan, melainkan juga tentang pengaruh, persepsi, dan siapa yang berhasil mengendalikan arah keputusan.