Yang Terkuat, Takut Hancur

Pertanyaan ini menyentuh satu hukum yang berulang dalam sejarah: kekuatan lahiriah tidak selalu berbanding lurus dengan ketenangan batin dan keberlanjutan sebuah kekuasaan.

Fir’aun dalam kisah Nabi Musa bukanlah penguasa lemah. Ia memiliki tentara, kekayaan, dan legitimasi politik. Namun Al-Qur’an menggambarkan bagaimana rasa takut justru tumbuh di puncak kekuasaannya. Ketika mendengar kabar kelahiran seorang bayi yang akan menggulingkannya, ia merespons dengan pembantaian. Ini bukan tanda kekuatan, melainkan kegelisahan eksistensial—ketakutan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kezaliman suatu saat akan runtuh.

Logika yang sama dapat digunakan untuk memahami Israel hari ini. Secara militer dan teknologi, Israel termasuk yang paling unggul di kawasan. Didukung oleh kekuatan global seperti Amerika Serikat, serta memiliki keunggulan ekonomi dan intelijen, secara kasat mata ia tampak kokoh.

Namun, kekuatan seperti ini sering menyembunyikan kerentanan yang lebih dalam.

Pertama, ada krisis legitimasi. Sebagaimana Fir’aun yang sadar—meski tak diakui—bahwa kekuasaannya berdiri di atas penindasan, demikian pula sebuah negara yang dibangun di atas konflik berkepanjangan akan terus dihantui oleh pertanyaan moral dan sejarah.

Kedua, ada ketakutan terhadap perlawanan yang tak pernah padam. Fir’aun tidak takut pada kekuatan Musa saat itu, tetapi pada potensi kebenaran yang dibawanya. Begitu pula Israel: yang dihadapi bukan sekadar kekuatan militer lawan, tetapi ide, identitas, dan keyakinan yang terus melahirkan perlawanan baru.

Ketiga, ada kecemasan internal. Sejarah menunjukkan bahwa banyak kekuasaan runtuh bukan karena serangan luar, tetapi karena rapuh dari dalam—perpecahan elite, krisis politik, dan hilangnya kepercayaan rakyat.

Maka, ketakutan itu bukan kontradiksi dari kekuatan, melainkan konsekuensi dari cara kekuatan itu dibangun. Kekuatan yang berdiri di atas keadilan melahirkan ketenangan. Sebaliknya, kekuatan yang bertumpu pada dominasi akan selalu dibayangi bayang-bayang kehancurannya sendiri.

Cara Berfikir Israel yang Menghancurkan Dirinya Sendiri 

Apakah perjalanan Israel menuju isolasi dan potensi keruntuhan merupakan akibat dari tindakannya sendiri? Pertanyaan ini semakin relevan di tengah kepemimpinan Benjamin Netanyahu, yang kerap membingkai setiap perang bukan sebagai pilihan politik, melainkan sebagai keniscayaan sejarah.

Dalam berbagai pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel “dipaksa berperang” demi mempertahankan eksistensi. Namun, narasi ini mengandung kontradiksi mendasar: bagaimana mungkin sebuah negara yang secara aktif memulai dan memperluas konflik tetap mengklaim diri sebagai pihak yang semata-mata bertahan? Meski demikian, dalam wacana politik Israel dan sebagian media Barat, kontradiksi ini justru dinormalisasi.

Akar dari cara pandang ini dapat ditelusuri jauh sebelum berdirinya Israel pada peristiwa Nakba. Sejak awal, pemikiran Zionisme menempatkan kelangsungan hidup sebagai kemenangan, bukan koeksistensi. Keamanan dipahami sebagai ekspansi, bukan keseimbangan.

Sebelum 7 Oktober 2023, Israel berada dalam fase ekspansi diplomatik melalui normalisasi dengan berbagai negara. Netanyahu bahkan membayangkan “Timur Tengah baru” yang mengintegrasikan Israel secara politik dan ekonomi. Namun, perang di Gaza justru membalik arah tersebut. Alih-alih memperkuat posisi global, konflik ini mempercepat isolasi internasional dan mengikis legitimasi, termasuk di antara sekutu tradisional.

Di sisi lain, krisis internal Israel turut memperparah keadaan. Peringatan tentang potensi keruntuhan konstitusional serta wacana “kutukan dekade kedelapan” mencerminkan kecemasan mendalam mengenai keberlanjutan negara.

Ironinya, Israel terus mengandalkan kekuatan militer tanpa menghasilkan solusi politik yang berkelanjutan. Di Gaza, Lebanon, dan kawasan lain, dominasi militer tidak berujung pada stabilitas.

Dengan demikian, ancaman terhadap Israel kini bukan semata datang dari luar, melainkan dari logika politiknya sendiri. Ketika koeksistensi tidak pernah benar-benar menjadi pilihan, maka konflik menjadi satu-satunya jalan—dan kehancuran perlahan menjadi konsekuensi yang tak terelakkan.

Geopolitik yang Kian Menyulitkan Israel

Dinamika geopolitik terbaru menunjukkan posisi Israel semakin kompleks dan tidak sepenuhnya menguntungkan. Salah satu indikasinya terlihat dari ketegangan antara penilaian intelijen dan keputusan politik di Amerika Serikat. Sejumlah kalangan intelijen menilai bahwa eskalasi konflik dipengaruhi oleh dorongan kepentingan Israel, sementara keputusan politik tetap mengarah pada keterlibatan lebih jauh. Perbedaan ini perlahan memengaruhi persepsi publik Amerika terhadap Israel.

Di kawasan, agresivitas militer Israel di Suriah dan Lebanon, serta berbagai klaim geopolitik lainnya, memperkuat anggapan bahwa Israel menjadi faktor ketidakstabilan regional. Hal ini mendorong negara-negara sekitar untuk meninjau ulang posisi dan strategi pertahanan mereka.

Di sisi lain, dinamika militer juga berubah. Hamas dinilai berhasil mengguncang moral militer Israel dalam konflik berkepanjangan. Sementara itu, Iran menunjukkan kapasitas baru dalam menekan dan menguji sistem pertahanan udara Israel. Dukungan teknologi militer dari Turki serta potensi kekuatan strategis Pakistan menandai kemungkinan pergeseran aliansi militer yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Barat.

Menariknya, Eropa menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati. Berbeda dengan masa lalu, negara-negara Eropa kini cenderung menahan diri dan tidak ingin memperluas konflik. Sikap ini memperlihatkan adanya perubahan prioritas geopolitik dan kelelahan terhadap eskalasi perang di kawasan.

Dalam konteks ini, Israel menghadapi tekanan dari berbagai arah: eksternal maupun internal. Menurunnya kepercayaan publik, meningkatnya kritik internasional, serta perubahan peta aliansi global menjadi tantangan serius bagi stabilitas jangka panjangnya.

Dengan demikian, lanskap geopolitik saat ini menunjukkan bahwa Israel tidak lagi berada pada posisi dominan tanpa tantangan. Sebaliknya, ia menghadapi fase baru yang ditandai oleh meningkatnya tekanan strategis, perubahan aliansi, dan ketidakpastian yang semakin dalam.

Strategi “Ababil” Iran Menghancurkan Pertahanan Udara Israel 

Dalam Al-Qur’an, Surah Al-Fīl ayat 3 menggambarkan bagaimana Allah mengirim “thairan abābīl”—burung-burung yang datang berbondong-bondong—untuk menghancurkan pasukan bergajah.

Para mufasir seperti Mujahid menafsirkan ababil sebagai kelompok yang datang beriringan, sementara Ibnu Al-Yazidi memaknainya sebagai kumpulan yang tersebar dari berbagai arah. Gambaran ini bukan sekadar kisah, tetapi pola: serangan berlapis, simultan, dan datang dari banyak arah.

Dalam konteks konflik modern, sejumlah analis melihat pola serangan Iran terhadap Israel mencerminkan pendekatan serupa—yang dapat disebut sebagai “strategi ababil modern”.

Strategi ini dimulai dengan serangan saturasi, yaitu peluncuran ratusan drone dan rudal secara bersamaan untuk membanjiri sistem pertahanan berlapis Israel seperti Iron Dome, David’s Sling, dan Arrow. Dalam beberapa gelombang, jumlahnya dapat melampaui 400 proyektil sekaligus.

Selanjutnya adalah kombinasi drone dan rudal. Drone murah dikirim dalam jumlah besar sebagai pengalih dan penguras interceptor, sementara rudal presisi menjadi pukulan utama. Pola ini sering dipadukan dengan rudal pengecoh (decoy) untuk memancing sistem pertahanan menembak lebih awal.

Iran juga menggunakan serangan bertahap dengan timing presisi, memanfaatkan jeda waktu saat sistem pertahanan melakukan pengisian ulang. Pada saat yang sama, rudal balistik berkecepatan tinggi diluncurkan untuk mempersempit waktu respons lawan.

Semua itu diperkuat dengan peluncuran dari sistem tersembunyi—silo bawah tanah, peluncur mobile, dan lokasi tersebar—yang menyulitkan deteksi dini. Tujuan akhirnya bukan menembus sepenuhnya, tetapi mengeksploitasi celah, karena bahkan sistem terbaik pun tidak 100% kedap.

Dimensi lain muncul dari kombinasi multi-front bersama Hezbollah. Dari utara, Hizbullah meluncurkan ratusan roket jarak dekat, sementara Iran menyerang dari jarak jauh. Pola ini menciptakan tekanan simultan yang memecah fokus pertahanan Israel.

Dalam simulasi, jika total ancaman mencapai 500–900 objek, dengan tingkat intersepsi 80–90%, maka 10–20% tetap berpotensi lolos. Artinya, puluhan proyektil dapat mencapai target strategis—pangkalan militer, bandara, atau infrastruktur energi.

Di sinilah inti strategi tersebut: bukan menghancurkan seluruh sistem, tetapi membanjiri, membingungkan, dan membuka celah kecil. Dalam perang modern, satu celah kecil yang tepat sasaran dapat menghasilkan dampak besar—militer, ekonomi, maupun psikologis.

Seperti ababil dalam kisah Al-Qur’an, kekuatan tidak selalu terletak pada satu pukulan besar, melainkan pada gelombang yang datang terus-menerus, dari berbagai arah, hingga pertahanan paling kokoh pun mulai retak.

Sumber:

Masduha, Al-Alfaazh, Penerbit Al-Kautsar, 2017

Qur'an Kemenag, Tafsir Tahlili

Perubahan Geopolitik Baru: Arab–Iran Menghangat, Israel–AS Menegang?

Pertemuan para menteri luar negeri di Riyadh menandai babak baru dinamika geopolitik Timur Tengah. Dalam forum yang melibatkan Hakan Fidan serta para Menlu negara Teluk, muncul kekhawatiran bahwa konflik antara Iran dan aliansi Israel–Amerika Serikat akan berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Menurut laporan Anadolu Agency dan dikutip pula oleh Republika, para pemimpin kawasan memperkirakan perang dapat berlanjut beberapa pekan ke depan. Negosiasi gencatan senjata dinilai sulit tercapai, terutama karena adanya dorongan kuat dari Benjamin Netanyahu agar Donald Trump tidak menghentikan operasi militer.

Fidan menegaskan bahwa Israel berupaya memengaruhi kebijakan Washington agar tidak membuka jalur damai. Hal ini justru memunculkan indikasi kesenjangan kepentingan antara Israel dan AS, sebagaimana juga disorot dalam sejumlah analisis media Barat seperti Reuters dan Al Jazeera, yang mencatat meningkatnya perbedaan pendekatan dalam menangani konflik Iran.

Di sisi lain, negara-negara Arab menegaskan posisi netral. Mereka tidak mengizinkan wilayah udara maupun pangkalan militernya digunakan untuk menyerang Iran. Namun, mereka juga mengecam serangan balasan Iran yang menyasar infrastruktur sipil di kawasan Teluk. Sikap ini menunjukkan upaya menjaga keseimbangan di tengah eskalasi konflik.

Meski demikian, dinamika baru mulai terlihat. Para pemimpin Arab, menurut Fidan, mulai mempertimbangkan kemungkinan kerja sama pertahanan dengan Iran di masa depan. Ini sejalan dengan pandangan dalam literatur hubungan internasional tentang balance of power, di mana negara-negara cenderung menyesuaikan aliansi demi stabilitas kawasan.

Perubahan ini mengindikasikan pergeseran penting: dari ketergantungan penuh pada payung keamanan Barat menuju opsi multipolar. Jika tren ini berlanjut, Timur Tengah berpotensi memasuki fase baru—di mana Iran tidak lagi semata dipandang sebagai ancaman, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam arsitektur keamanan regional.

Israel dan Upaya Menarik Amerika ke Medan Perang seperti Yahudi Madinah dalam Perang Ahzab

Isu mengenai peran Israel dalam mendorong keterlibatan Amerika Serikat dalam berbagai konflik kembali mencuat. Nama Benjamin Netanyahu kerap dikaitkan dengan upaya memengaruhi kebijakan luar negeri AS, baik dalam konteks perang di Irak maupun ketegangan dengan Iran.

Dalam invasi Irak tahun 2003, strategi “Shock and Awe” yang digunakan oleh pemerintahan George W. Bush didasarkan pada klaim keberadaan senjata pemusnah massal (WMD). Klaim tersebut kemudian terbukti tidak akurat. Sejumlah analis menilai bahwa narasi ancaman ini turut diperkuat oleh tokoh-tokoh pro-Israel, termasuk Netanyahu, yang saat itu aktif memperingatkan bahaya Irak di forum internasional.

Hampir dua dekade kemudian, pola serupa kembali diperdebatkan dalam konteks ketegangan dengan Iran. Pemerintahan Donald Trump dituding menerima tekanan untuk mengambil langkah militer terhadap Iran dengan dalih ancaman nuklir dan “ancaman yang akan segera terjadi.” Namun, perbedaan mencolok muncul antara narasi politik dan temuan intelijen.

Dalam sidang Kongres AS, sejumlah pejabat intelijen, termasuk Tulsi Gabbard, menghadapi pertanyaan tajam terkait apakah Iran benar-benar merupakan ancaman langsung. Jawaban yang mengambang memperlihatkan adanya ketegangan antara realitas intelijen dan keputusan politik. Bahkan, pengunduran diri pejabat kontra-terorisme seperti Joe Kent memperkuat kesan adanya perbedaan pandangan di dalam tubuh pemerintahan.

Kritik juga datang dari tokoh media seperti Tucker Carlson, yang menilai bahwa perang terhadap Iran bertentangan dengan prinsip “America First.” Ia bahkan mengklaim bahwa waktu dan arah konflik lebih banyak ditentukan oleh kepentingan Israel dibandingkan kepentingan nasional AS.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kebijakan luar negeri AS sepenuhnya didasarkan pada kepentingannya sendiri, ataukah dipengaruhi oleh tekanan eksternal? Tuduhan bahwa lobi pro-Israel memainkan peran signifikan semakin menguat, terutama ketika kebijakan militer tampak tidak selaras dengan penilaian intelijen internal.

Di sisi lain, dinamika ini mengingatkan pada pola lama dalam sejarah. Dalam sirah Nabawiyah, kelompok Yahudi di Madinah pernah berupaya membangun koalisi besar untuk menyerang Rasulullah ﷺ. Mereka mendatangi berbagai kabilah Arab, termasuk Quraisy dan Ghathafan, serta menjanjikan keuntungan materi dan dukungan politik agar bersatu melawan kaum Muslimin.

Upaya tersebut berhasil menggalang kekuatan besar yang dikenal dalam Perang Ahzab, di mana sekitar 10.000 pasukan mengepung Madinah. Koalisi ini terbentuk melalui provokasi, janji, dan penyatuan kepentingan berbagai kelompok yang sebelumnya terpisah.

Perbandingan ini menunjukkan adanya pola berulang dalam sejarah: membangun aliansi, menciptakan narasi ancaman, dan mendorong pihak lain untuk terlibat dalam konflik yang lebih luas. Dalam konteks modern, perdebatan mengenai peran Israel dan pengaruhnya terhadap kebijakan AS masih terus berlangsung, terutama ketika fakta intelijen dan keputusan politik tampak tidak sejalan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa adalah apakah kekuatan besar mampu menjaga independensi keputusannya, atau justru terjebak dalam kepentingan yang lebih sempit namun berdampak global.

---

Jürgen Habermas: Humanis, Kecuali dalam Penderitaan Palestina

Jürgen Habermas (1929–2026) dikenal sebagai salah satu filsuf paling berpengaruh dalam beberapa dekade terakhir. Ia memberi kontribusi besar dalam filsafat, sosiologi, studi komunikasi, dan ilmu politik, serta menjadi tokoh utama dalam tradisi Sekolah Frankfurt. Melalui Teori Tindakan Komunikatif, ia mengadvokasi rasionalitas, demokrasi, dan dialog bebas sebagai fondasi masyarakat modern.

Namun, setelah wafatnya, muncul perdebatan tajam, khususnya di kalangan intelektual Arab, terkait sikap politiknya terhadap Palestina. Habermas dinilai menjunjung tinggi rasionalitas Barat, tetapi mengabaikan penderitaan rakyat Palestina. Dukungan yang ia berikan terhadap Israel, termasuk dalam konteks kehancuran Gaza, dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip universal yang selama ini ia bela.

Kontradiksi ini semakin terlihat jika dibandingkan dengan sikapnya dalam kasus lain, seperti penolakannya terhadap Penghargaan Buku Sheikh Zayed pada 2021 karena alasan kebebasan dan keadilan. Dalam kasus Palestina, ia justru menolak menyebut kekerasan di Gaza sebagai genosida, meskipun korban sipil terus berjatuhan dalam skala besar.

Sebagian analis menjelaskan sikap ini sebagai produk konteks historis Jerman, terutama beban moral akibat warisan Nazi. Dukungan tanpa syarat terhadap Israel dianggap sebagai bentuk penebusan atas kejahatan masa lalu. Selain itu, pengaruh politik dan lobi pro-Israel juga dinilai memperkuat posisi tersebut.

Namun, penjelasan lain melihat persoalan ini lebih luas, yakni sebagai bagian dari pola historis dalam pemikiran Barat yang disebut “humanisme eksklusif.” Dalam kerangka ini, nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan hanya berlaku penuh bagi kelompok internal, sementara diabaikan ketika berhadapan dengan “yang lain.”

Sejarah kolonialisme memperlihatkan pola serupa: nilai-nilai humanisme diagungkan di dalam negeri, tetapi diabaikan dalam praktik penjajahan. Dalam konteks ini, sikap Habermas bukanlah anomali, melainkan cerminan konsistensi dari tradisi tersebut—di mana universalitas hanya berlaku secara terbatas, bukan global.

Cara Hasan Al-Banna Mengelorakan Kesadaran akan Palestina 

Hasan Al-Banna adalah ulama yang sangat peduli dengan kenyataan rakyat Palestina, sehingga beliau berusaha dengan sangat serius untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Islam, menghilangkan rasa rendah diri dan sikap tuli serta buta dari telinga dan mata Muslimin. Beliau memiliki hubungan yang erat dengan beberapa pemimpin pejuang Palestina, di antaranya adalah seorang pejuang besar Haji Amin al-Husaini.

Hasan Al-Banna menggunakan majalahnya yang bernama An-Nadzir dan Al-Ikhwan, sebagai media untuk membangkitkan kesadaran terhadap masalah Palestina yang sesungguhnya.

Hasan Al-Banna juga memanfaatkan momen peringatan Isra Mi‘raj agar memori masjid Al-Aqsa terus kuat. Juga memperingati perjanjian Belfour pada setiap tanggal 2 November untuk membangkitkan kesadaran umat untuk menolak perjanjian Belfour yang dikeluarkan oleh pihak yang bukan pemiliknya, Inggris, kepada pihak yang sama sekali tidak berhak, Israel.

Sebagimana diibaratkan Amin Al-Husaini, "Palestina bukanlah sebuah negara yang tidak memiliki bangsa, sampai munculnya sebuah bangsa yang tidak memiliki negara."

Pada tahun 1936, Imam Hasan menerbitkan edisi khusus majalah An-Nadzir dengan topik spesial membahas revolusi Palestina. Dalam salah satu rubriknya, ia menulis sebuah artikel yang membangkitkan umat untuk berjihad dan siap syahid fi sabilillah. Sebab siapa pun yang berani mati, Allah akan menganugerahkan kehidupan.

Sumber:

Yusuf Al-Qardhawi, Sang Pelita, Pustaka Al-Kautsar, 2023

Hasan Al-Banna Pelopor Penggelora Kesadaran akan Palestina 

Syeikh Yusuf Al-Qardhawi berkisah saat dia masih sekolah di tingkat Tsanawiyah. Saat itu persoalan Palestina merupakan persoalan yang selalu aktual dan menarik perhatian. Saat itu, kalangan Islam-lah yang lebih banyak menarik perhatian tentang Palestina dibandingkan kalangan Nasionalis. Karenanya, sangat sedikit dari kalangan Nasionalis yang menyadari betapa bahayanya gerakan Zionisme di Palestina.

Pada suatu ketika, salah seorang penguasa Mesir yang berjiwa nasionalis ditanya tentang persoalan Palestina, jawabannya,  "Saya perdana menteri Mesir dan bukan perdana menteri Palestina."

Atas sikapnya ini, para mahasiswa dan masyarakat melawan sikap tersebut dengan aksi-aksi demonstrasi dan mengkritik sikap penguasa serta mengobarkan api revolusi di kalangan pelajar, mahasiswa, plus masyarakat luas. Saat itu, aksinya masih menunggu hasil perjanjian Belfour.

Dalam kondisi tersebut, tokoh Islam yang paling peduli dengan Palestina dan menyadari bahaya gerakan dan tujuan zionisme bagi bangsa Arab dan dunia Islam adalah Hasan Al-Banna.

Beliau selalu mengikuti perkembangan peristiwa di Palestina serta beragam rencana busuk yang ingin dilakukan Zionis Israel. Hal ini penting untuk menghilangkan sikap lalai yang menyelimuti hati umat dan membuktikan kebohongannya bahwa Palestina telah menjual negrinya kepada Yahudi dan bahwa mereka sudah tidak mau lagi melakukan perlawanan dan jihad melawan Zionis Israel.

Menurut Hasan Al-Banna, semuanya merupakan kebohongan yang disebarkan oleh Zionis Israel dan penjajah Inggris. Yang benar, hanya 2 persen yang dijual dari seluruh Palestina, yang menjualnya pun orang asing dan non muslim.

Kenyataannya rakyat Palestina selalu gigih melawan Zionis Israel dengan segala kemampuan yang dimiliki, sekalipun penjajah Inggris selalu menghalanginya dengan larangan memiliki senjata apa pun untuk mempertahankan diri. 

Padahal pada sisi lain, Inggris membiarkan dan mempersilahkan Zionis Israel bertindak represif, sadis, dan tidak manusiawi terhadap rakyat Palestina.

Anehnya, sikap politik Zionis dan kolonialis diterima oleh para pemimpin Arab dengan mengesampingkan persoalan Palestina. Penguasa Arab tidak pernah peduli untuk membela harga diri bangsa Palestina. 

Persoalan Palestina hanya menjadi persoalan rakyat Palestina sendiri tanpa perhatian masyarakat Arab dan dunia Islam. Inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Padahal pada sisi lain, Zionis Israel sedang membuat gudang senjata yang sangat besar dan selalu mendapatkan bantuan dari berbagai negara lain.

Sumber:

Yusuf Al-Qardhawi, Sang Pelita Umat, Pustaka Al-Kautsar, 2023

Dilarangnya Shalat Idul Fitri di Al-Aqsa dan Retaknya Mitos Ketakterkalahkan Israel

Sejarah mencatat, kehancuran sebuah kekuasaan kerap diawali dari puncak kezaliman. Dalam perspektif Al-Qur’an, kezaliman mencapai titik nadir ketika manusia dihalangi untuk beribadah di rumah-rumah Allah. Apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa pada akhir Ramadhan 2026 menghadirkan kembali pola sejarah itu—bukan sekadar insiden keamanan, melainkan sinyal perubahan yang lebih dalam.

Untuk pertama kalinya sejak pendudukan tahun 1967, otoritas Israel menutup akses ke kompleks suci tersebut dan melarang pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Ribuan warga Palestina dipaksa melaksanakan shalat di luar tembok Kota Tua Yerusalem Timur, di bawah bayang-bayang aparat bersenjata, gas air mata, dan granat kejut.

Pemandangan yang biasanya penuh takbir berubah menjadi ruang sunyi yang mencekam. Jalan-jalan yang lazimnya dipadati jamaah dan pedagang kini menyerupai kota mati. Toko-toko ditutup, aktivitas ekonomi lumpuh, dan warga hidup dalam tekanan ganda: spiritual dan material.

Israel berdalih bahwa langkah ini diambil demi alasan keamanan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan regional, termasuk konfrontasi dengan Iran. Namun, bagi warga Palestina dan sejumlah organisasi internasional, kebijakan tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi yang lebih luas—memperketat kontrol atas situs suci sekaligus mengubah status historisnya secara bertahap.

Kecaman pun datang dari berbagai pihak, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam dan Liga Arab, yang menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan beribadah dan hukum internasional. Namun di lapangan, respons tersebut belum mampu mengubah realitas yang dihadapi warga Palestina.

Di tengah tekanan itu, satu hal justru tampak bertahan: perlawanan sosial dan spiritual. Warga tetap berkumpul, mendekati Al-Aqsa sejauh yang mereka mampu, menjadikan ruang-ruang sempit di luar tembok sebagai tempat sujud. Dalam keterbatasan, mereka menegaskan bahwa kontrol fisik tidak selalu berarti kemenangan politik.

Peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan dinamika geopolitik yang lebih luas. Selama beberapa dekade, Israel membangun citra sebagai kekuatan yang tak tergoyahkan—ditopang oleh superioritas militer, dukungan Barat, dan dominasi narasi global. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan retakan pada fondasi tersebut.

Di Jalur Gaza, operasi militer berkepanjangan belum mampu memadamkan perlawanan. Di Lebanon, kekuatan penyeimbang terus membatasi ruang gerak militer Israel. Sementara itu, keterlibatan aktor regional lain memperluas medan konflik menjadi lebih kompleks dan tidak terprediksi.

Puncaknya terlihat dalam konfrontasi terbuka dengan Iran. Respons militer yang mampu menjangkau target strategis Israel menandai pergeseran penting: dari dominasi sepihak menuju pola saling menahan. Ini bukan sekadar eskalasi, melainkan perubahan struktur kekuatan di kawasan.

Dalam konteks ini, penutupan Masjid Al-Aqsa menjadi simbol yang lebih besar dari sekadar kebijakan keamanan. Ia mencerminkan kegelisahan sebuah kekuasaan yang mulai kehilangan kendali naratif dan strategisnya. Ketika akses ibadah dibatasi, legitimasi moral turut dipertaruhkan.

Mitos “Israel tak terkalahkan” yang selama ini dipelihara perlahan mengalami erosi. Bukan karena kekalahan militer langsung, tetapi karena ketidakmampuan mengubah keunggulan militer menjadi stabilitas politik yang berkelanjutan.

Sejarah belum selesai. Namun tanda-tandanya mulai terlihat: setiap tindakan represif yang dimaksudkan untuk mengokohkan kekuasaan justru berpotensi mempercepat delegitimasi. Dan dari celah itulah, sebuah babak baru di Timur Tengah perlahan mulai terbentuk.

Mengapa Masih Mempercayai Israel?

Pertanyaan ini mengemuka di tengah rangkaian peristiwa yang menunjukkan pola ketidakkonsistenan dalam relasi politik dan militer.

Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak mengetahui serangan Israel terhadap fasilitas gas South Pars di Iran. Pernyataan ini menandakan adanya jarak koordinasi antara dua sekutu strategis, bahkan dalam operasi yang berdampak besar terhadap stabilitas kawasan dan ekonomi global.

Di sisi lain, Israel juga dituduh melanggar kesepakatan gencatan senjata di kawasan regional. Operasi militer dilaporkan tetap berlangsung di Lebanon dan Suriah, termasuk penguasaan wilayah perbatasan serta serangan ke Beirut dan Damaskus. Hal ini memperkuat persepsi bahwa komitmen terhadap kesepakatan sering kali bersifat sementara dan situasional.

Jika ditarik ke dalam perspektif sejarah, pola serupa pernah muncul dalam sirah Nabi Muhammad ﷺ. Dalam perjanjian Piagam Madinah, sejumlah kelompok Yahudi yang sebelumnya terikat kesepakatan justru melanggarnya, bahkan hingga terlibat dalam upaya yang mengancam keselamatan Rasulullah ﷺ.

Dalam peristiwa Perang Ahzab, dinamika pengkhianatan juga terlihat. Di tengah pengepungan Madinah oleh pasukan Quraisy dan sekutunya, sebagian pihak yang semula berada dalam perjanjian justru dilaporkan berbalik, didorong oleh rasa takut dan tekanan situasi, dengan harapan melemahkan kaum Muslimin dari dalam.

Rangkaian peristiwa ini—baik dalam konteks modern maupun sejarah—menunjukkan satu benang merah: kepercayaan dalam politik dan konflik sering kali rapuh, terutama ketika kepentingan berubah.

Dengan demikian, pertanyaan “mengapa masih mempercayai” bukan sekadar retorika, tetapi refleksi atas pola berulang dalam hubungan yang dibangun di atas kepentingan, bukan komitmen yang kokoh.

Amerika Lepas Tangan atas Serangan Israel ke Fasilitas LNG South Pars

Perang antara Iran dan aliansi Amerika–Israel memasuki fase baru ketika serangan terhadap ladang gas South Pars memicu eskalasi regional yang luas. Namun, di tengah meningkatnya konflik, muncul sinyal jelas bahwa Washington mulai menjaga jarak dari langkah militer Israel.

Menurut laporan Al Jazeera, Reuters, dan Associated Press, Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa Amerika Serikat “tidak ada hubungannya” dengan serangan terhadap fasilitas energi Iran di South Pars. Ia bahkan menggambarkan tindakan Israel sebagai serangan yang “brutal”, sekaligus berjanji bahwa aksi serupa tidak akan terulang—selama Iran menahan diri.

Dalam pernyataan lainnya, Trump juga memperingatkan bahwa jika Iran kembali menyerang fasilitas LNG di Qatar, Amerika tidak akan ragu mengambil tindakan keras. Pernyataan yang kontradiktif ini menunjukkan posisi dilematis Washington: di satu sisi ingin menahan eskalasi, di sisi lain tetap mempertahankan tekanan militer.

Serangan Israel tersebut segera memicu respons keras dari Iran. Fasilitas energi di kawasan Teluk menjadi sasaran balasan, termasuk kompleks LNG di Ras Laffan, Qatar—salah satu pusat produksi gas terbesar dunia. Dampaknya tidak hanya bersifat regional, tetapi juga global, karena gangguan terhadap infrastruktur energi langsung memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan.

Negara-negara Teluk pun berada dalam posisi sulit. Arab Saudi, melalui pernyataan pejabatnya, memperingatkan kemungkinan “tindakan militer jika diperlukan”, namun tetap berhati-hati agar tidak terseret ke dalam perang terbuka. Di sisi lain, Qatar mengambil langkah diplomatik tegas dengan mengusir atase Iran, menandai meningkatnya ketegangan antarnegara di kawasan.

Para analis menilai situasi ini sebagai “perang energi” yang berpotensi meluas. Ketergantungan dunia terhadap kawasan Teluk membuat setiap serangan terhadap fasilitas minyak dan gas memiliki dampak sistemik terhadap ekonomi global.

Dengan demikian, sikap Amerika yang mulai mengambil jarak dari serangan Israel mencerminkan kekhawatiran akan eskalasi yang tak terkendali. Konflik ini tidak lagi sekadar perang militer, tetapi telah berubah menjadi krisis geopolitik dan energi yang mengancam stabilitas kawasan dan dunia.

Israel Mengkhianati Amerika: Dari Intelijen Palsu hingga Serangan ke Fasilitas Energi Iran

Ketegangan antara Israel dan Amerika Serikat memasuki babak baru setelah terungkap bahwa serangan terhadap fasilitas energi Iran diduga tidak sepenuhnya didasarkan pada koordinasi yang transparan. Sejumlah laporan dari Reuters dan Al Jazeera menyebutkan bahwa Israel memberikan gambaran intelijen yang menyesatkan terkait kondisi Iran sebelum operasi militer dilakukan.

Serangan terhadap ladang gas South Pars menjadi titik balik. Presiden Donald Trump secara terbuka mengakui bahwa serangan tersebut terjadi tanpa sepengetahuan penuh Washington. Dalam pernyataannya, Trump bahkan menegaskan bahwa tidak akan ada lagi serangan Israel terhadap fasilitas energi Iran—sebuah sinyal kuat adanya ketegangan di balik aliansi strategis tersebut.

Perubahan sikap Washington semakin terlihat ketika Trump mulai menyerukan deeskalasi. Menurut laporan Republika, pemerintah AS telah berulang kali mengirim pesan melalui jalur diplomatik untuk menghentikan perang, terutama setelah Iran melancarkan serangan balasan yang luas dan terkoordinasi.

Balasan Iran terbukti jauh lebih besar dari perkiraan. Berdasarkan laporan Associated Press dan AFP, serangan diarahkan ke berbagai fasilitas energi di kawasan Teluk, termasuk Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Dampaknya langsung terasa di pasar global: harga minyak melonjak hingga lebih dari 115 dolar AS per barel, sementara harga gas meningkat drastis.

Penutupan Selat Hormuz memperburuk situasi. Jalur ini merupakan nadi distribusi sekitar 20 persen energi dunia. Gangguan di kawasan tersebut memicu kekhawatiran krisis energi global dan lonjakan inflasi yang luas.

Reaksi internasional pun bermunculan. Kanselir Jerman Friedrich Merz menyambut sinyal deeskalasi dari Washington dan menegaskan kesiapan Eropa untuk membantu stabilisasi kawasan. Namun, kerusakan telah terjadi: pasar global terguncang, rantai pasok energi terganggu, dan risiko konflik regional semakin meluas.

Peristiwa ini menegaskan satu hal: tindakan sepihak Israel tidak hanya menyeret Amerika ke dalam konflik yang lebih dalam, tetapi juga mengguncang stabilitas ekonomi global. Dalam lanskap geopolitik yang rapuh, kesalahan intelijen dan keputusan militer yang tergesa dapat berujung pada krisis yang jauh melampaui medan perang.

Mereka Yang Merusak Al-Aqsa dan Akibatnya: Perjalanan Sejarah Menurut Surat Al-Baqarah Ayat 114

Sejarah Masjid Al-Aqsa bukan sekadar kisah bangunan suci, tetapi rekam jejak panjang perebutan kekuasaan—dan konsekuensi yang kerap berbalik menghantam para perusaknya.

Catatan paling awal mengarah pada invasi Nebukadnezar II pada 586 SM. Ia menghancurkan Bait Suci Pertama dan mengasingkan penduduk Yerusalem. Babilonia tampak tak tergoyahkan, namun hanya beberapa dekade kemudian runtuh. Sejarah mencatat pola awal: kekuatan yang menghancurkan pusat spiritual sering kali tidak mampu mempertahankan kejayaannya sendiri.

Pola itu berulang saat Titus menghancurkan Bait Suci Kedua pada tahun 70 M. Romawi menguasai dunia, tetapi akhirnya terpecah dan melemah dari dalam. Dalam setiap fase, Yerusalem menjadi saksi bahwa dominasi militer tidak menjamin keberlanjutan peradaban.

Pada era Perang Salib, Masjid Al-Aqsa bahkan dijadikan markas militer. Namun dominasi itu hanya bertahan singkat. Pada 1187, Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali kota tersebut. Sejarah kembali menunjukkan bahwa kekuasaan yang berdiri di atas penindasan memiliki batas usia.

Dalam perspektif wahyu, tindakan merusak dan menghalangi ibadah memiliki konsekuensi yang tegas. Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

QS. Al-Baqarah: 114

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَاۗ اُولٰۤىِٕكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَاۤىِٕفِيْنَ ۗ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di masjid-masjid Allah untuk disebut nama-Nya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya memasukinya kecuali dengan rasa takut. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang besar.”

Memasuki era modern, sejak pendudukan Israel atas Yerusalem Timur pada 1967, tekanan terhadap Al-Aqsa terus berlangsung—pembatasan ibadah, penggerebekan, hingga ketegangan yang berulang. Situasi ini mencapai titik balik penting pada 7 Oktober 2023 melalui operasi Operasi Badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh Hamas.

Operasi tersebut secara eksplisit dikaitkan dengan Al-Aqsa—sebagai respons atas pembatasan akses, penggerebekan kompleks masjid, dan meningkatnya tekanan di Yerusalem. Nama “Badai Al-Aqsa” sendiri menunjukkan bahwa simbol Al-Aqsa telah menjadi pemicu mobilisasi, bukan hanya isu lokal, tetapi juga identitas kolektif.

Dampaknya bagi Israel tidak sederhana. Serangan tersebut memicu konflik besar yang meluas ke Gaza, Lebanon, dan kawasan lain, membuka front baru, serta meningkatkan tekanan internasional terhadap kebijakan militernya. Selain kerugian militer dan keamanan, Israel juga menghadapi isolasi diplomatik yang semakin tajam, kritik global, dan tekanan ekonomi akibat konflik berkepanjangan.

Dari sudut pandang investigatif, satu pola kembali terlihat: setiap upaya mengontrol atau menekan Al-Aqsa tidak berhenti pada satu peristiwa, tetapi justru memicu reaksi yang lebih luas—sering kali di luar perhitungan awal.

Sejarah akhirnya memperlihatkan garis yang konsisten: Al-Aqsa bukan sekadar lokasi, tetapi titik sensitif yang menghubungkan iman, politik, dan perlawanan. Dan setiap kali ia ditekan, gelombang respons yang muncul tidak hanya mengguncang kawasan, tetapi juga menguji daya tahan mereka yang mencoba menguasainya.

Dari Palestina ke Dunia: Ketika Israel Menjadi Beban Global

Serangan bersama Israel–Amerika ke Iran, disertai operasi darat Israel ke Lebanon, telah mengubah wajah konflik Timur Tengah. Apa yang sebelumnya dipersepsikan sebagai konflik terbatas antara Israel dan Palestina kini menjelma menjadi krisis regional dengan dampak global. Dalam konteks ini, Israel tidak lagi dipandang semata sebagai musuh rakyat Palestina, tetapi mulai dilihat sebagai aktor yang turut mengguncang stabilitas dunia.

Dampak paling nyata terlihat pada gelombang pengungsi yang meluas. Di Tepi Barat, eskalasi militer memperparah kondisi sipil yang sudah rapuh. Di Lebanon, serangan darat memicu perpindahan penduduk dari wilayah selatan menuju kota-kota besar, menciptakan tekanan sosial dan ekonomi baru. Sementara itu di Iran, serangan terhadap fasilitas strategis memicu kepanikan dan migrasi terbatas dari wilayah yang terdampak. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konflik telah melampaui batas geografis Palestina dan menciptakan krisis kemanusiaan lintas negara.

Di sisi lain, serangan terhadap fasilitas energi Iran membawa dampak yang jauh lebih luas. Gangguan terhadap ladang gas dan infrastruktur energi, serta meningkatnya risiko di Selat Hormuz—jalur vital bagi sekitar 20 persen pasokan energi dunia—telah menghambat distribusi global. Akibatnya, harga minyak melonjak tajam, memicu efek berantai terhadap biaya produksi, transportasi, dan harga pangan di berbagai negara. Dunia kini menghadapi tekanan inflasi yang tidak lagi bersumber dari dinamika ekonomi semata, tetapi dari eskalasi militer.

Efek terhadap perekonomian global menjadi semakin nyata. Kenaikan harga energi mempersempit ruang fiskal banyak negara, menekan daya beli masyarakat, dan meningkatkan risiko perlambatan ekonomi. Negara berkembang menjadi pihak yang paling rentan, karena ketergantungan tinggi pada impor energi dan keterbatasan kapasitas untuk meredam gejolak harga.

Dalam situasi ini, pertanyaan penting muncul: apakah dunia mulai memberikan tekanan nyata kepada Israel? Dalam beberapa tahun terakhir, kritik terhadap Israel meningkat, terutama terkait tuduhan genosida di Palestina. Kini, dengan meluasnya dampak ekonomi global, tekanan tersebut berpotensi semakin kuat. Negara-negara yang sebelumnya bersikap netral atau diam mulai mempertimbangkan ulang posisi mereka, terutama ketika stabilitas ekonomi domestik ikut terancam.

Dengan demikian, Israel menghadapi bentuk isolasi yang lebih kompleks. Bukan hanya tekanan moral akibat krisis kemanusiaan di Palestina, tetapi juga tekanan pragmatis dari negara-negara yang terdampak secara ekonomi. Ketika konflik mulai mengganggu kepentingan global, maka legitimasi tindakan militer pun semakin dipertanyakan.

Perang ini menunjukkan satu hal: dalam dunia yang saling terhubung, tidak ada konflik yang benar-benar lokal. Ketika energi terganggu dan manusia terusir dari tanahnya, maka dampaknya akan selalu meluas—dan dunia pun ikut merasakannya.

Setelah Palestina, Dunia Menanggung Derita Berupa Inflasi Global Akibat Ulah Israel ?

Serangan Israel terhadap fasilitas energi Iran menandai babak baru konflik Timur Tengah—bukan lagi sekadar perang teritorial, tetapi perang yang mengguncang sistem ekonomi global. Jika sebelumnya penderitaan terpusat di Gaza dan Tepi Barat, kini dampaknya menjalar ke seluruh dunia melalui satu jalur krusial: energi.

Target utama serangan adalah ladang gas South Pars, ladang gas terbesar di dunia yang menjadi tulang punggung pasokan energi Iran. Serangan ini segera memicu kepanikan pasar. Harga minyak mentah Brent melonjak lebih dari 5 persen hingga menembus kisaran 100–110 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) juga mengalami kenaikan signifikan. Lonjakan ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan refleksi dari meningkatnya premi risiko akibat eskalasi konflik.

Namun, yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya kenaikan harga, melainkan potensi gangguan pasokan dalam skala besar. Kawasan Teluk—khususnya jalur strategis Selat Hormuz—menjadi titik krusial. Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati jalur ini. Ketika konflik meluas dan jalur ini terganggu, dunia tidak hanya menghadapi kenaikan harga, tetapi juga ancaman kekurangan pasokan energi hingga jutaan barel per hari.

Iran pun merespons dengan ancaman yang memperbesar eskalasi. Teheran menyatakan kemungkinan menargetkan fasilitas energi di negara-negara Teluk seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ancaman ini bukan retorika kosong. Laporan menyebutkan adanya serangan terhadap fasilitas gas di Qatar, yang semakin memperburuk sentimen pasar dan mempertegas bahwa konflik ini berpotensi meluas menjadi perang energi regional.

Dampak lanjutan dari situasi ini sangat jelas: inflasi global. Energi adalah fondasi utama dalam rantai produksi dan distribusi. Ketika harga energi naik, biaya produksi meningkat, distribusi menjadi lebih mahal, dan pada akhirnya harga barang—termasuk pangan—ikut terdongkrak. Negara-negara yang bergantung pada impor energi akan merasakan tekanan paling besar, sementara daya beli masyarakat global terancam menurun.

Lebih jauh lagi, para analis memperingatkan risiko “stagflasi”—kombinasi antara inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Kondisi ini pernah menghantam dunia pada krisis minyak 1970-an, dan kini bayangannya kembali muncul. Ketergantungan dunia terhadap stabilitas energi Timur Tengah membuat konflik di kawasan ini tidak pernah benar-benar lokal—ia selalu global dalam dampaknya.

Amerika Serikat sendiri mencoba meredam gejolak dengan langkah darurat, seperti melonggarkan regulasi pengiriman energi dan membuka peluang pasokan tambahan dari Venezuela. Namun, langkah ini lebih bersifat reaktif daripada solusi jangka panjang.

Dengan demikian, perang ini memperlihatkan satu realitas pahit: penderitaan tidak lagi terbatas pada wilayah konflik. Dari Gaza yang hancur, gelombang dampaknya kini menjalar ke dapur-dapur rumah tangga di seluruh dunia. Harga pangan naik, biaya hidup meningkat, dan ketidakpastian ekonomi meluas.

Sejarah berulang dalam pola yang berbeda. Ketika energi dijadikan medan perang, maka seluruh dunia menjadi medan dampaknya.

Amerika Mencari Sekutu untuk Menopang Israel dalam Perang Iran

Dalam eskalasi perang melawan Iran, Amerika Serikat terlihat aktif membangun koalisi global guna menopang Israel. Namun, upaya ini tidak selalu berjalan mulus dan justru memperlihatkan dinamika resistensi dari berbagai pihak.

Pertama, tekanan terhadap Suriah menjadi salah satu langkah strategis. Laporan Reuters menyebut Washington mendorong Damaskus untuk mengirim pasukan ke Lebanon timur guna membantu melucuti Hizbullah. Namun, Suriah menolak secara hati-hati karena khawatir terseret konflik yang lebih luas dan memicu ketegangan sektarian. 

Kedua, Amerika juga berupaya menggalang negara-negara lain untuk ikut menekan Iran. Menteri Luar Negeri AS bahkan meminta para diplomatnya mendorong sekutu internasional untuk secara kolektif mengisolasi Iran dan Hizbullah.  Namun, respons global tidak sepenuhnya sejalan. Negara-negara Eropa menolak terlibat langsung dalam perang ini dan menyebutnya “bukan perang kami”. 

Ketiga, Presiden Donald Trump secara terbuka meminta berbagai negara, termasuk sekutu NATO, untuk membantu mengamankan jalur strategis seperti Selat Hormuz. Bahkan, AS disebut telah berkomunikasi dengan sejumlah negara untuk membentuk koalisi maritim guna melindungi jalur pelayaran tersebut.  Namun, penolakan dari sekutu NATO menunjukkan adanya keretakan dalam upaya tersebut. 

Keempat, dari sisi Israel, Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Iran merupakan ancaman eksistensial, dan terdapat upaya untuk memperluas koordinasi dengan negara-negara regional dalam menghadapi Iran.  Ini menunjukkan adanya upaya membangun front yang lebih luas, termasuk melibatkan negara-negara Arab.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak negara justru berhati-hati. Negara-negara Teluk memilih bertahan dan memperkuat pertahanan udara, bukan ikut menyerang. Bahkan, beberapa sekutu utama AS menolak keterlibatan langsung dalam konflik.

Dengan demikian, strategi Amerika untuk membangun koalisi global menghadapi Iran memperlihatkan dua sisi: ambisi membentuk aliansi luas, tetapi juga batas-batas dukungan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konflik modern, membangun koalisi tidak semudah membangun kekuatan militer—karena setiap negara memiliki kepentingan dan risiko yang harus diperhitungkan.

Kecerdikan Negara-negara Arab dalam Menyikapi Serangan Israel–Amerika ke Iran

Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran tidak hanya menguji kekuatan Iran, tetapi juga memperlihatkan kecerdikan negara-negara Arab dalam menjaga stabilitas kawasan tanpa terjebak dalam konflik langsung.

Pertama, negara-negara Arab cenderung tidak terpancing untuk ikut serta dalam serangan terhadap Iran. Sebaliknya, banyak negara memilih jalur diplomasi dan de-eskalasi. Sebuah pernyataan bersama dari lebih dari 20 negara Arab dan Muslim bahkan menyerukan penghentian konflik dan penghormatan terhadap hukum internasional . Sikap ini menunjukkan kehati-hatian strategis agar kawasan tidak terjerumus ke perang besar.

Kedua, negara-negara Teluk mengambil posisi defensif: bukan menyerang Iran, tetapi melindungi wilayahnya. Ketika Iran meluncurkan serangan balasan ke berbagai negara Teluk, seperti Arab Saudi dan Yordania, sistem pertahanan udara—sebagian besar berbasis teknologi Amerika—digunakan untuk mencegat rudal dan drone . Ini menunjukkan strategi “bertahan tanpa terlibat langsung.”

Ketiga, negara-negara Arab juga memainkan keseimbangan antara kekuatan negara dan non-negara. Di satu sisi, beberapa negara menjaga hubungan keamanan dengan Amerika. Namun di sisi lain, mereka tidak sepenuhnya menutup ruang bagi dinamika perlawanan non-negara di kawasan, seperti yang terlihat dalam kompleksitas situasi di Lebanon dan Palestina.

Keempat, pengalaman pahit di Irak dan Libya menjadi pelajaran penting. Saat intervensi asing terjadi di masa lalu, fragmentasi politik internal mempercepat kehancuran negara. Kini, negara-negara Arab tampak lebih berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan tersebut, dengan menghindari konflik terbuka yang dapat memicu instabilitas domestik.

Dengan demikian, respons dunia Arab terhadap konflik ini bukanlah pasif, melainkan strategi yang terukur: menahan diri dari eskalasi, memperkuat pertahanan, dan menjaga keseimbangan geopolitik. Inilah bentuk kecerdikan politik kawasan dalam menghadapi tekanan global tanpa kehilangan stabilitas internal.

Kekuatan Muslimin yang Tercermin dari Serangan Israel–Amerika ke Iran

Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memperlihatkan dinamika baru dalam peta kekuatan dunia Muslim. Di tengah tekanan militer dan ekonomi, justru tampak bahwa kekuatan tidak melemah, melainkan bertransformasi dan beradaptasi.

Pertama, daya tahan menjadi faktor utama. Iran sebagai negara dan Hamas sebagai aktor non-negara menunjukkan kemampuan bertahan dalam tekanan ekstrem. Berbagai laporan media internasional menyoroti bahwa meski diserang, struktur kekuasaan Iran tetap stabil dan tidak mengalami keruntuhan internal. Hal serupa terlihat di Gaza, di mana Hamas tetap bertahan meski menghadapi operasi militer intensif.

Kedua, konflik ini menegaskan efektivitas perang asimetris. Iran tidak harus menandingi kekuatan militer secara langsung, tetapi mampu memberikan tekanan melalui jaringan regional dan strategi tidak konvensional. Reuters dan Al Jazeera mencatat bahwa pendekatan ini memperluas medan konflik tanpa konfrontasi frontal berskala penuh.

Ketiga, kekuatan strategis kawasan terlihat dari kendali terhadap energi dan pelayaran global. Kedekatan Iran dengan Selat Hormuz—jalur vital bagi sekitar seperlima perdagangan minyak dunia—membuat setiap eskalasi langsung berdampak pada harga energi global. Laporan Financial Times dan The Guardian mencatat lonjakan harga minyak serta kekhawatiran terhadap gangguan rantai pasok internasional.

Keempat, kawasan Timur Tengah tampak belajar dari pengalaman pahit di Irak dan Libya. Ketika intervensi asing terjadi di masa lalu, fragmentasi politik internal mempercepat kehancuran negara. Namun dalam kasus Iran, tidak terlihat perebutan kekuasaan internal yang signifikan, menunjukkan tingkat konsolidasi yang lebih kuat.

Dengan demikian, konflik ini tidak hanya mencerminkan ketegangan militer, tetapi juga memperlihatkan empat kekuatan utama: daya tahan, strategi asimetris, kendali geopolitik atas energi dan pelayaran, serta pembelajaran historis kawasan. Ini menandai perubahan penting dalam bagaimana kekuatan di dunia Muslim beroperasi dan bertahan dalam tekanan global.

---

Represi Solidaritas Palestina dan Kemunduran Demokrasi di Jerman

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi kebebasan sipil di Jerman menunjukkan tanda-tanda kemunduran yang mengkhawatirkan. Salah satu faktor utama yang mendorong tren ini adalah meningkatnya represi terhadap aktivisme pro-Palestina, yang oleh banyak pengamat dinilai telah meluas menjadi pembatasan yang lebih luas terhadap kebebasan berekspresi dan oposisi politik.

Laporan terbaru dari CIVICUS Monitor menjadi indikator penting. Pada Desember lalu, lembaga ini menurunkan peringkat ruang sipil Jerman dari “menyempit” menjadi “terhambat”. Penurunan tersebut terutama didasarkan pada respons negara terhadap aksi solidaritas Palestina, yang dinilai semakin represif. Aparat disebut kerap membatasi demonstrasi secara ketat, bahkan merespons pelanggaran kecil dengan tindakan berlebihan seperti pengepungan massa, penyemprotan merica, hingga kekerasan fisik.

Lebih jauh, laporan tersebut menyoroti kecenderungan pemerintah untuk menyamakan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme. Praktik ini dinilai berbahaya karena tidak hanya membungkam solidaritas terhadap Palestina, tetapi juga menciptakan efek jera yang meluas di kalangan masyarakat sipil. Dalam konteks ini, isu antisemitisme kerap digunakan sebagai instrumen politik untuk membatasi ruang diskusi yang sah.

Perhatian internasional terhadap situasi ini juga meningkat. Pada Februari 2026, Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi, Irene Khan, melakukan kunjungan resmi ke Jerman. Dalam pernyataan penutupnya, ia mengingatkan bahwa ruang kebebasan berekspresi di negara tersebut semakin menyempit. Ia secara khusus mengkritik pendekatan pemerintah yang terlalu berorientasi pada keamanan, termasuk penggunaan undang-undang anti-terorisme untuk membatasi advokasi terkait Palestina.

Khan juga menyoroti lemahnya pembedaan antara ujaran kebencian dan ekspresi politik yang sah. Misalnya, kriminalisasi slogan “Dari sungai ke laut, Palestina akan merdeka” dinilai tidak proporsional, terutama karena tidak ada kepastian hukum yang jelas mengenai larangan tersebut. Ia menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi seharusnya hanya diterapkan dalam kondisi yang benar-benar ekstrem.

Analisis yang lebih luas disampaikan oleh Transnational Institute melalui laporan berjudul “Solidaritas di Bawah Pengepungan”. Laporan ini berargumen bahwa represi terhadap gerakan solidaritas Palestina di Jerman berfungsi sebagai “uji coba” bagi perluasan kebijakan otoriter. Dengan kata lain, tindakan yang awalnya ditujukan pada satu isu berpotensi meluas ke berbagai bentuk perbedaan pendapat lainnya.

Indikasi ini mulai terlihat dalam kasus lain. Aktivis iklim dari kelompok Letzte Generation menghadapi dakwaan serius, termasuk tuduhan membentuk organisasi kriminal. Bahkan, ekspresi satir sederhana di media sosial pun dapat berujung pada sanksi hukum, sebagaimana terjadi pada seorang remaja yang dihukum karena mengunggah meme yang mengkritik militer.

Fenomena ini menunjukkan pola yang konsisten: pembatasan yang awalnya ditujukan pada solidaritas Palestina kini meluas ke berbagai bentuk ekspresi politik lainnya. Dalam perspektif ini, isu Palestina sering disebut sebagai “burung kenari di tambang batu bara”—indikator awal dari krisis yang lebih besar dalam sistem demokrasi.

Jika tren ini terus berlanjut, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan untuk mendukung Palestina, tetapi fondasi demokrasi itu sendiri di Jerman. Sebab, ketika negara mulai menentukan batas-batas ekspresi secara sepihak dan represif, maka ruang bagi perbedaan pendapat—yang merupakan inti demokrasi—akan semakin tergerus.

---