Penerapan Syariat Islam di Nusantara (bagian-3)

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

(Channel Youtube Dengerin Hati)

Setelah wafatnya para Walisanga, munculnya ulama pembaharu di abad ke 17 di Nusantara. Mereka adalah Nur Al-Din Al-Raniri wafat 1658, Abd Al-Ra'uf Al-Sinkili (1615-1693 M) dan Muhammad Yusuf Al Makasari (1627-1699).

Menurut Prof Dr Azyumardi Azra, mereka menampilkan diri sebagai sufi-sufi teladan, yang memberikan perhatian bukan hanya kepada perjalanan spiritual mereka sendiri, melainkan juga kepada masalah dan tugas duniawi. Mereka memegang jabatan Mufti di Kesultanan masing-masing.1)

Ar-Raniri diangkat menjadi Syeikh Al Islam di Kesultanan Aceh 1637 M di era Iskandar Tsani. Posisi ini salah satu kedudukan tertinggi di Kesultanan yang di bawah langsung Sultan sendiri. Sedangkan Qadhinya saat itu adalah Qadhi Malik Al-Adil.

Menurut catatan Belanda, Ar Raniri bukan saja ahli dalam soal keagamaan tetapi juga persoalan ekonomi dan politik. Di era Sultanah  Shafiyah Al-Din, Ar Raniri membuat kebijakan perdagangan yang menguntungkan Gujarat dan merugikan Belanda.

Peranan Ar Raniri juga mengintensifkan proses Islamisasi dalam bidang politik. Sebagai Syeikh Al Islam Kesultanan Aceh,  tugasnya memberikan nasihat kepada Sultan Iskandar Tsani yang baru naik tahta. Dalam bukunya Bustan Al-Salatin, dia mengungkapkan bagaimana menasihati Sultan dalam fungsinya sebagai penguasa dan Khalifah Allah di bumi.

Dengan mengutip ayat Al-Qur'an, dia menjelaskan kepada Sultan tanggungjawab dan kewajibannya kepada rakyat yang lemah, dan mendatangkan kebaikan bagi rakyat akan membuatnya dilindungi dan dirahmati Allah. Dengan dialog ini, Sultan banyak menghapus hukuman yang tidak sesuai syariat Islam.

Menurut Ar Raniri, penerapan syariat Islam tidak dapat ditingkatkan tanpa pengetahuan lebih mendalam terhadap hadist Rasulullah saw. Oleh karena itulah dia membuat kitab yang isinya himpunan hadist yang diterjemahkan dari Bahasa Arab ke Melayu. 

(Diringkas dari buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 17-18, Azyumardi Azra, Kencana 2007)

Penerapan Syariat Islam di Nusantara (bagian-4)

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

(Channel Youtube Dengerin Hati)

Setelah kepergian Ar Raniri. Kesultanan Aceh mengangkat Al-Sinkili sebagai Syeikh Islam Aceh. Beliau banyak menulis buku atas permintaan Sultanah Aceh yang bernama Shafiyyah Al-Din. Tulisannya bukan hanya ibadah tetapi seluruh aspek kehidupan.

Kitab fiqih Mir'at At Thullab ditulis untuk sang Sultanah, isinya tentang ibadah, muamalat, kehidupan politik, sosial, ekonomi dan keagamaan kaum muslimin. Di era Sinkili juga, Syarif Makkah memberikan gelar Sultan kepada   Sultanah kerajaan Aceh. Mengenai polemik penguasanya seorang perempuan, Sinkili cendrung diam. Ini indikasi toleransi pribadinya atas hal ini.

Menurut Buya Hamka, kerajaan Aceh berkembang maju dan kedudukan Sultan dalam susunan pemerintahnya tidak bisa memerintahkan dengan kemauannya sendiri. Kekuasaan dibagi menjadi eksekutif, legislatif dan Yudikatif.

Undang-undang di Kesultanan Aceh diberi nama Qanun Asyi Darussalam. Isinya menegaskan bahwa sumber hukum, adat, qanun dan resam adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas, menurut madzah Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak boleh menyeleweng dari itu.

Di era Sinkili, perempuan diperbolehkan untuk aktif duduk di pemerintahan, legislatif, aktif  dalam memegang peranan di saat perang hingga menjadi Sultanah. Ini  merupakan sumbangsih pemikiran dalam kaitannya diperbolehkan perempuan menjadi hakim dan pemimpin.

Hingga akhirnya Mufti Kepala di Makkah mengirimkan fatwa bahwa perempuan menjadi Sultanah bertentangan dengan syariat Islam. Sejak itulah kesultanan Aceh dipimpin oleh laki-laki kembali.

Sumber:

1. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke 17-18, Prof Dr Azyumardi Azra, Kencana 2007.

2. Sejarah Umat Islam,  Buya Hamka, GIP 2017.

3. Biografi Ulama Nusantara, Rizem Aizid, Diva Press 2016.