Mengapa Eropa Justru Semakin Timpang? 4 Realita Mengejutkan tentang Jurang Kekayaan dan Solusi Ekonomi

Di tengah narasi pemulihan ekonomi global dan pertumbuhan pasar tenaga kerja pasca-pandemi, sebuah kegelisahan mendalam justru memuncak di tengah masyarakat. Biaya hidup yang melonjak tajam, harga rumah yang makin tidak terjangkau, dan kecemasan akan menyusutnya kelas menengah telah menjadi realitas harian bagi jutaan orang. 

Meskipun indikator agregat makroekonomi menunjukkan pertumbuhan, kesejahteraan nyata yang dirasakan oleh sebagian besar populasi justru mengalami keretakan yang mengkhawatirkan.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada keterbatasan sudut pandang kita dalam menilai kesehatan ekonomi. Selama berdekade-dekade, pengambil kebijakan dan ekonom terlalu berfokus pada indikator pendapatan harian atau bulanan (earnings/income). Padahal, memfokuskan perhatian hanya pada arus kas harian akan menutupi ketimpangan struktural yang jauh lebih besar: penguasaan aset dan kekayaan bersih (net wealth).

Melihat dinamika ekonomi melalui kacamata kekayaan mengungkapkan lanskap ketimpangan yang jauh lebih ekstrem, mendalam, dan menuntut solusi redistribusi yang fundamental.

Ketimpangan ekonomi modern tidak lagi sekadar urusan berapa besar gaji yang diterima seseorang setiap bulan. Ketika krisis biaya hidup menghantam, daya tahan seorang individu tidak ditentukan oleh pendapatan kotor harian, melainkan oleh bantalan aset yang dimiliki.

Kesenjangan antara kelompok yang memiliki aset produktif dan kelompok yang hanya mengandalkan upah harian kini membentuk jurang pemisah sosial yang makin melebar di seluruh dunia.

Menganalisis kekayaan bersih—yang mencakup kepemilikan properti, tabungan, dan portofolio finansial dikurangi beban utang—memberikan gambaran yang jauh lebih jujur mengenai realitas kekuatan ekonomi masyarakat. 

Pendapatan hanya menggambarkan dinamika hari ini, sedangkan kekayaan mengendalikan kepastian esok hari. Tanpa memahami disparitas kekayaan, kebijakan publik akan terus salah sasaran dalam menangani akar krisis kesenjangan sosial.

Ketimpangan Kekayaan Jauh Lebih Ekstrem Dibanding Ketimpangan Pendapatan

Ketika mengukur ketimpangan pendapatan, negara-negara di Uni Eropa (UE) umumnya mencatatkan angka yang relatif moderat, dengan Indeks Gini pendapatan berkisar antara 20 hingga 38.

Namun, indikator pendapatan ini memberikan ilusi kesetaraan yang menyesatkan. Ketika indikator beralih ke ketimpangan kekayaan bersih (net wealth), angkanya melonjak ke tingkat yang sangat ekstrem. Di Jerman, misalnya, Indeks Gini kekayaan mencapai angka yang fantastis, yaitu 72,6.

Disparitas kepemilikan aset ini menciptakan jurang pemisah yang sangat tajam di dalam populasi:

Konsentrasi di Puncak: Di negara-negara seperti Jerman, Estonia, dan Spanyol, 5% populasi teratas menguasai lebih dari 40% dari total kekayaan bersih nasional.

Kehampaan di Dasar: Di Jerman, 50% populasi terbawah secara kolektif hanya memiliki 4% dari total kekayaan negara. Bahkan di Slovakia, yang tercatat sebagai salah satu negara paling egaliter dalam studi tersebut, 50% populasi terbawah hanya menguasai 17% kekayaan nasional.

Perbedaan antara pendapatan dan kekayaan bukan sekadar perdebatan akademis, melainkan tentang daya tahan hidup dan akumulasi modal antargenerasi. Pendapatan harian hanya mencerminkan arus kas untuk memenuhi kebutuhan riil saat ini, sedangkan kekayaan menentukan keamanan masa depan, daya tahan terhadap krisis ekonomi, akses terhadap pendidikan berkualitas, hingga pengaruh politik.

"Sementara para ekonom dan pembuat kebijakan terbiasa berfokus pada apa yang dihasilkan masyarakat, kekayaan menceritakan kisah yang sama sekali berbeda—kisah yang tidak hanya menangkap pendapatan hari ini, tetapi juga keamanan, peluang, dan daya tahan masa depan terhadap krisis ekonomi."

Paradoks Kemakmuran: Negara Kaya Mengalami Penyusutan Kelas Menengah Terparah

Sebuah temuan yang kontradiktif terlihat dalam dinamika regional Eropa. Secara keseluruhan, ketimpangan pendapatan antarnegara di UE sebenarnya mengalami penurunan selama 15 tahun terakhir.

Penurunan ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan yang pesat di negara-negara anggota baru di Eropa Tengah dan Timur (EU13, seperti Polandia, Rumania, Slovakia, dan Kroasia) yang berhasil mengejar ketertinggalan ekonomi mereka (catch-up growth).

Namun, paradoks besar justru terjadi di tingkat internal negara-negara kaya. Negara-negara Eropa Barat dan Nordik (EU14, seperti Swedia, Denmark, Jerman, Luksemburg, Austria, dan Finlandia)—yang selama ini dikenal memiliki sistem kesejahteraan sosial (welfare state) yang sangat kuat—justru mengalami peningkatan ketimpangan internal dan erosi kelas menengah yang signifikan.

Penyusutan Kelas Menengah: Meskipun rata-rata kelas menengah di UE mencakup 64% populasi (berkisar dari lebih dari 75% di Slovakia hingga 51% di Bulgaria), hampir dua pertiga negara anggota UE mengalami penyusutan ukuran kelas menengah.

Pergeseran ke Bawah: Penurunan ukuran kelas menengah ini sebagian besar disebabkan oleh pergeseran populasi ke kelompok berpendapatan bawah (downward movement).

Merapuhnya Benteng Egaliter: Negara-negara yang secara historis sangat egaliter seperti Swedia dan Denmark telah bergeser menjadi semakin timpang dibandingkan posisi mereka pada tahun 2006.

Hambatan Akses Struktural: Pendidikan tingkat rendah, usia muda, dan status pengangguran telah menjadi penghalang yang makin berat bagi individu untuk dapat masuk atau mempertahankan posisi mereka di dalam kelas menengah.

Mengapa negara kesejahteraan mulai gagal menahan laju ketimpangan ini? Data menunjukkan dua faktor kunci:

Alokasi Bantuan Sosial yang Kurang Progresif: Hanya satu pertiga dari negara anggota UE yang mengalokasikan manfaat sosial secara progresif (di mana 50% populasi terbawah menerima porsi manfaat yang lebih besar daripada 50% populasi teratas). Bahkan ketika pensiun dikeluarkan dari perhitungan, di beberapa negara kelompok berpendapatan tinggi justru menerima porsi manfaat sosial yang lebih besar.

Pentingnya Intervensi Aktif Pemerintah: Ketika pemerintah melakukan intervensi struktural secara masif—seperti skema pertahanan lapangan kerja (job retention schemes) saat pandemi COVID-19—erosi pendapatan kelas menengah dapat ditahan jauh lebih baik dibandingkan pada masa Krisis Finansial Global (2008–2013). Ini membuktikan bahwa tanpa kebijakan redistribusi yang progresif dan aktif, pertumbuhan ekonomi murni akan terus mengikis kelas menengah.

Krisis Perumahan: Mesin Utama Ketimpangan Sekaligus Penyelamat Ekonomi

Perumahan memainkan peran ganda yang sangat mendasar dalam struktur ketimpangan modern. Di satu sisi, aset properti merupakan pilar utama kekayaan masyarakat, yang menyumbang 63% dari total kekayaan bersih di seluruh UE pada tahun 2021. Di sisi lain, sektor perumahan telah berubah menjadi mesin utama yang memperlebar jurang ekonomi.

Hubungan antara kepemilikan rumah dan ketimpangan menunjukkan dinamika yang sangat unik:

Efek Demokratisasi Properti: Negara-negara dengan tingkat kepemilikan rumah yang tinggi cenderung memiliki tingkat ketimpangan kekayaan yang lebih rendah. Faktanya, dari 6 negara dengan tingkat kepemilikan rumah tertinggi di Eropa—yang semuanya merupakan negara anggota baru di Eropa Tengah dan Timur—5 di antaranya masuk dalam jajaran negara dengan distribusi kekayaan paling adil.

Pemicu Lonjakan Ketimpangan: Sebaliknya, lonjakan ketimpangan kekayaan yang tajam di negara-negara seperti Spanyol, Slovenia, dan Yunani sangat dipicu oleh disparitas kekayaan perumahan. Empat negara Eropa Barat dengan tingkat kepemilikan rumah terendah (Jerman, Austria, Prancis, dan Belanda) justru berada di jajaran negara yang paling timpang dalam distribusi kekayaan bersih.

Krisis Antargenerasi: Lonjakan harga properti dan biaya sewa yang jauh melampaui pertumbuhan pendapatan telah mengunci generasi muda dari pasar perumahan. Terlemparnya generasi muda dari akses kepemilikan rumah merusak kendaraan utama mereka untuk membangun akumulasi kekayaan jangka panjang, yang pada akhirnya memperpermanen ketimpangan antargenerasi.

Perumahan telah bergeser dari fungsi sosial mulianya sebagai pemenuh kebutuhan dasar manusia menjadi baji pemisah utama yang memecah struktur ekonomi masyarakat.

Ekonomi Islam dan Etika Distribusi: Jalan Tengah Anti-Konsentrasi Kekayaan

Kegagalan mekanisme pasar bebas dalam membagi kekayaan secara adil serta keterbatasan sistem negara kesejahteraan (welfare state) konvensional menunjukkan perlunya merajut kembali kerangka etika dan kelembagaan dalam sistem distribusi ekonomi. Dalam konteks ini, perspektif ekonomi Islam menawarkan pendekatan struktural holistik yang secara fundamental dirancang untuk mencegah penumpukan modal pada segelintir elit dan menjamin mengalirnya keadilan ekonomi.

Sistem ekonomi Islam menawarkan jalan tengah (jalan tengah) yang membedakannya secara tegas dari dua sistem dominan dunia:

Kapitalisme memprioritaskan kebebasan individu tanpa batas dalam akumulasi harta, yang secara inheren mendorong konsentrasi modal dan ketimpangan struktural ekstrem.

Sosialisme berusaha menciptakan pemerataan dengan menghapuskan hak milik pribadi, namun tindakan ini mematikan insentif individu untuk bekerja, berinovasi, dan berkarya secara optimal.

Islam mengakui hak milik pribadi dan kebebasan berusaha (hurriyah), namun menempatkan kepemilikan tersebut sebagai amanah (trust) dari Allah SWT yang terikat kuat dengan pilar keadilan sosial ('adl) dan tanggung jawab kolektif.

Landasan normatif utama dari larangan konsentrasi kekayaan ini tercantum secara eksplisit dalam QS. Al-Hasyr (59): 7:

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Al-Hasyr: 7)

Secara operasional, kerangka distribusi Islam bekerja secara seimbang melalui dua saluran utama yang saling melengkapi:

Saluran Pertukaran Pasar (Exchange/Profit-Taking): Distribusi yang terjadi melalui aktivitas komersial dan transaksi muamalah di pasar. Saluran ini menuntut penegakan etika pasar yang ketat, transparansi informasi, serta keadilan harga untuk mencegah distorsi.

Saluran Solidaritas Sosial (Non-Profit-Taking): Redistribusi pendapatan dan kekayaan langsung melalui instrumen syariah wajib maupun sukarela—seperti zakat, infak, sedekah, hibah, warisan, dan wakaf—yang berfungsi mengalirkan kelebihan modal dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan.

Untuk memastikan kedua saluran ini berjalan tanpa penindasan (lā tazlimūna wa lā tuzlamūn), Islam menetapkan etika serta larangan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik ekonomi yang merusak keadilan distribusi:

Larangan Riba, Gharar, dan Ihtikar: Dilarang keras melakukan eksploitasi bunga (riba), transaksi spekulatif berisiko tinggi (gharar), dan penimbunan barang (ihtikar) untuk memanipulasi harga.

Transparansi Produk: Keterbukaan informasi wajib dijunjung tinggi. Rasulullah SAW bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya" (HR. Ibnu Majah 2246).

Pencegahan Distorsi Pasar: Larangan cegat pasar (jalab) atau mencegat pedagang sebelum sampai ke pasar untuk memanipulasi harga (HR. Bukhari dan Muslim), serta larangan menjual barang sebelum diterimanya secara sah (qabdh) sebagaimana riwayat Ibnu Abbas RA (HR. Bukhari dan Muslim).

Sistem tata kelola ini tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan kontekstual. Sejarah mencatat bagaimana para Khalifah seperti Umar ibn Khattab dan Ali ibn Abi Thalib secara fleksibel menyesuaikan penetapan tarif pajak tanah (kharaj) serta mekanisme pembagian tunjangan Baitul Mal sesuai dengan dinamika kontribusi dan perubahan sosial masyarakat. Dengan memadukan kesadaran spiritual, etika transaksi, dan kebijakan redistribusi yang dinamis, ekonomi Islam membuktikan bahwa kebebasan ekonomi dan keadilan sosial dapat berjalan secara harmonis.

Mekanisme pasar murni dan sistem kesejahteraan sosial yang statis terbukti mengalami tekanan berat dalam melindungi kelas menengah dan generasi muda dari jurang ketimpangan kekayaan. Pengalaman empiris global menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi agregat tidak dengan sendirinya menciptakan pemerataan. Mengatasi krisis kesenjangan ini membutuhkan keberanian kebijakan publik—seperti penyediaan perumahan sosial yang terjangkau, alokasi manfaat sosial yang benar-benar progresif, dan reformasi perpajakan kekayaan—yang disinergikan dengan kerangka etika yang memandang kekayaan bukan sebagai komoditas pribadi semata, melainkan sebagai amanah sosial demi kemaslahatan bersama.

Sungai Cisadane dari Masa ke Masa: Perjuangan Melawan Penjajahan di Balik Tepi Sungainya

Bagi masyarakat yang setiap hari beraktivitas di sekitar Tangerang, Bogor, hingga Banten, Sungai Cisadane mungkin hanya terlihat sebagai bentang alam biasa—sebuah aliran air lebar yang membelah daratan di tengah hiruk-pikuk komuter dan pesatnya pembangunan urban. 

Keberadaan sungai ini sering kali luput dari ingatan, hanya dianggap sebagai jalur air hidrologi atau penyejuk pemandangan kota.

Padahal, di balik arusnya yang tenang, Sungai Cisadane menyimpan jejak kelam pertumpahan darah, perpecahan politik, dan keberanian luar biasa dari rakyat Nusantara. Sungai ini adalah panggung utama garis depan pertempuran melawan penjajah, dari era kompeni VOC hingga masa Revolusi Fisik mempertahankan kemerdekaan. 

Mari kita bongkar fakta sejarah paling berdampak yang membuktikan bahwa Cisadane adalah saksi bisu perjuangan abadi di tanah Banten dan Tangerang.

Garis Batas Kekuasaan dan Demarkasi Perang yang Menentukan Takdir

Secara geografis, Sungai Cisadane membentang sepanjang 126 km, berhulu di lereng Gunung Pangrango, Gunung Salak, serta Gunung Kendeng, lalu mengalir membelah Bogor hingga bermuara di Tanjung Burung, Kabupaten Tangerang.

Catatan kuno abad ke-16 bahkan merekam bahwa kawasan hilir dekat muaranya dahulu lebih dikenal secara resmi dengan nama Ci Gede (Chegujde atau Cheguide). Namun, peran geografis sungai ini jauh melampaui urusan nama dan bentang alam.

Pada era Kesultanan Banten, khususnya di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Sungai Cisadane ditetapkan sebagai garis batas kekuasaan resmi yang memisahkan wilayah kedaulatan Kesultanan Banten dari daerah kontrol VOC di Batavia.

Ratusan tahun kemudian, fungsi geografis militer ini terulang kembali secara krusial pada masa Revolusi Fisik (1946). Sungai Cisadane dijadikan garis demarkasi resmi pertahanan yang membentang ke selatan melalui Gobang, Krekel, hingga menyusuri Sungai Cianten di Leuwiliang.

Garis ini membagi lima sektor pertahanan Brigade Tirtayasa/Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Banten dengan wilayah pendudukan tentara Belanda/NICA di sebelah timur.

"Sungai Cisadane bukan sekadar aliran air sepanjang 126 km, melainkan garis batas geopolitik vital yang memisahkan wilayah kekuasaan Kesultanan Banten dari monopoli VOC, sekaligus menjadi garis demarkasi pertahanan pasukan Republik pada masa Revolusi 1946."

Melihat catatan sejarah ini, kita disadarkan bahwa secara alami sungai sering kali menjadi benteng tak terlihat dalam lanskap politik. Arus air yang membelah daratan memberikan rintangan fisik alami yang secara otomatis memaksa kekuatan militer dan politik menjadikan jalurnya sebagai garis batas penentu takdir suatu wilayah.

Panggung Perang Saudara Banten dan Pengkhianatan Sultan Haji

Salah satu babak paling dramatis dan kelam di sepanjang aliran Cisadane terjadi pada masa Perang Banten (1682–1683). Pertempuran sengit meletus di sepanjang jalur sungai ini, melingkupi kawasan Tangerang hingga Angke, sebagai akibat dari konflik internal keraton yang dimanfaatkan secara licik oleh pihak asing.

Sultan Ageng Tirtayasa yang gigih menentang monopoli perdagangan VOC harus berhadapan dengan putranya sendiri, Sultan Haji (Abu an-Nasr). Konflik memuncak ketika Sultan Ageng Tirtayasa memimpin penyerangan langsung dan berhasil menguasai Keraton Surosowan pada 26–27 Februari 1681. 

Terdesak oleh serangan ayahnya, Sultan Haji melarikan diri dan meminta bantuan perlindungan kepada perwakilan VOC, Jacob de Roy.

Gubernur Jenderal VOC, Cornelis Speelman, langsung memanfaatkan peluang emas ini dengan melancarkan serangan balik dua arah. Serangan dari laut dipimpin oleh Kapten François Tack dan Isaac de l'Ostal de Saint-Martin, sementara serangan darat menerjang dari arah Tangerang dan Angke di bawah pimpinan Kapten Hartsinck dengan kekuatan 1.000 pasukan.

Menghadapi gempuran hebat gabungan VOC dan Sultan Haji di Keraton Tirtayasa, Sultan Ageng Tirtayasa mengambil keputusan taktis yang sangat radikal: beliau membumihanguskan Keraton Tirtayasa agar tidak ada harta maupun fasilitas bangunan yang bisa dimanfaatkan musuh, sebelum akhirnya beliau mundur ke pedalaman untuk bergerilya.

"Perpecahan internal Kesultanan Banten mencapai titik nadir di sepanjang Cisadane. Sultan Ageng Tirtayasa memilih membumihanguskan Keraton Tirtayasa agar musuh tidak mendapatkan apa pun, sebelum akhirnya beliau dikhianati dan ditangkap oleh taktik licik VOC."

Tragedi di sepanjang aliran Cisadane ini memberikan pelajaran sejarah yang mendalam bagi kita. Perpecahan internal dan ambisi personal yang picik selalu menjadi pintu masuk paling ampuh bagi kekuatan asing untuk menancapkan dominasi monopoli dan melumpuhkan kedaulatan lokal secara total.

Lengkong Ulama dan Lahirnya Para Pejuang Gerilya Cisadane

Tepi Sungai Cisadane tidak hanya menjadi panggung bentrokan militer, tetapi juga tempat tumbuh suburnya pusat perlawanan berbasis keagamaan dan kebudayaan. Salah satu kawasan paling bersejarah di tepi sungai ini adalah Lengkong Ulama (Lengkong Sumedang).

Permukiman ini didirikan sekitar tahun 1631–1633 oleh Raden Aria Wangsakara (Aria Wiraraja), seorang keturunan Raja Sumedang yang juga memiliki garis keturunan dari Sunan Gunung Djati Cirebon. Langkah Raden Aria Wangsakara berpindah ke kawasan Banten didasari oleh sikap politik yang tegas: beliau menolak pengaruh Kerajaan Mataram dan enggan tunduk pada perintah untuk menumpas pemberontakan Dipati Ukur.

Di tepi Cisadane, Raden Aria Wangsakara membangun benteng moral dan memimpin perlawanan rakyat melawan VOC sejak tahun 1651 hingga 1683. Api perlawanan berbasis ulama ini tidak padam begitu saja. Pada abad ke-18, pejuang gerilya seperti Kiai Tapa dan Tubagus Buang melanjutkan gema perlawanan dengan menjadikan kawasan aliran Cisadane dan Gunung Munara di Rumpin sebagai basis pertahanan utama untuk menggempur kedudukan Kompeni Belanda.

Dari rekam jejak Lengkong Ulama, kita dapat memahami betapa perlawanan berbasis ulama dan tokoh lokal di sepanjang Cisadane merupakan tulang punggung pertahanan budaya dan agama. Keberadaan basis-basis perjuangan di tepi sungai ini berfungsi sebagai benteng spiritual yang menjaga identitas dan martabat rakyat dari cengkeraman penjajah.

Tragedi Pertempuran Serpong 1946 dan Lahirnya "Makam Pahlawan Seribu"

Memasuki era kemerdekaan, aliran Cisadane kembali dibanjiri darah para pejuang Republik. Peristiwa heroik ini bermula pada 23 Mei 1946, ketika sekitar 400 pejuang laskar dari Desa Sampeureun (Maja) di bawah pimpinan KH. Ibrahim bergerak menuju Serpong yang telah diduduki Belanda. Di Tenjo, mereka menyatu dengan 300 pejuang laskar pimpinan ulama kenamaan KH. Harun (Abuya Tenjo).

Mobilisasi massa rakyat ini bergerak secara organik. Sepanjang perjalanan menuju Parungpanjang pada 25 Mei 1946, pasukan terus membesar dengan bergabungnya laskar Kampung Sengkol pimpinan Jaro Tiking, laskar Rangkasbitung pimpinan Mama Hasyim, serta barisan laskar pimpinan Nafsirin Hadi dan E. Mohammad Mansyur. Pada malam harinya, para pimpinan laskar menggelar dewan siasat pertempuran.

Keesokan harinya, 26 Mei 1946, serangan ke Serpong dilancarkan dari dua arah. Pasukan bergerak maju hanya berbekal senjata tajam sambil mengumandangkan takbir secara bergelombang.

Namun, tentara Belanda yang telah memposisikan diri di titik-titik strategis menyambut mereka dengan hujan tembakan senapan mesin yang sangat gencar.

"Pasukan laskar Banten maju terus menantang bahaya dengan mengumandangkan takbir. Namun gencar dihujani tembakan senapan mesin Belanda, suara takbir itu lambat laun melemah dan akhirnya tidak terdengar lagi. Sekitar 200 pejuang gugur di tempat."

Sebanyak 200 pejuang gugur di tempat, termasuk KH. Ibrahim dan Jaro Tiking. Momen kritis lalu terjadi usai pembantaian tersebut: dengan keberanian luar biasa, Nafsirin Hadi personally melangkah mendatangi pimpinan tentara Belanda, seorang Letnan KNIL, untuk meminta izin menguburkan jenazah para pejuang.

Perwira Belanda tersebut mengabulkan izin dengan syarat yang sangat ketat: hanya 4 orang pejuang yang diperbolehkan masuk ke medan pertempuran, dan seluruh proses pemakaman harus selesai tepat pukul 06.00 sore.

Atas keteguhan tersebut, pada 27 Mei 1946, sebanyak 200 jenazah pahlawan berhasil dimakamkan secara masal dalam tiga lubang besar. Lokasi bersejarah di Kampung Pariang, Serpong tersebut hingga hari ini dihormati dengan nama Makam Pahlawan Seribu.

Tragedi Serpong menjadi bukti nyata betapa luar biasanya keberanian laskar rakyat Banten. Meski kalah jauh secara persenjataan modern, keteguhan tekad mereka untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia menjadi warisan kebangsaan yang tak ternilai harganya.

Identitas Tangerang yang Terukir dari Jalur Perdagangan Hingga Logo Benteng

Jejak Sungai Cisadane dalam membentuk peradaban sekitarnya terukir sejak era kuno. Catatan musafir Portugis, Tome Pires, pada awal abad ke-16 telah mencatat keberadaan pelabuhan niaga penting di hilir Cisadane yang bernama Tamgaram. Pelabuhan ini menjadi pintu masuk utama lalu lintas perdagangan menuju Teluk Jakarta dan pedalaman Jawa Barat.

Sejarah panjang mengenai pos pertahanan militer, parit pertahanan, dan benteng perlawanan di sepanjang aliran sungai ini akhirnya melekat permanen menjadi identitas daerah. Julukan Kota/Kabupaten "Benteng" serta simbol susunan batu benteng pada logo resmi Kabupaten Tangerang—yang resmi berdiri pada tahun 1943, dua tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan—diangkat langsung dari riwayat benteng pertahanan masyarakat di tepi Sungai Cisadane.

Sungai Cisadane yang kita saksikan hari ini mungkin tampak begitu tenang, memantulkan bayangan jembatan modern dan gemerlap pemukiman di atas permukaannya.

Namun, sejarah telah mencatat bahwa setiap tetes air yang mengalir dari lereng Pangrango hingga muara Tanjung Burung pernah bercampur dengan darah, keringat, dan air mata para pejuang yang mempertahankan tanah airnya.

Dari diplomasi batas wilayah Sultan Ageng Tirtayasa, perlawanan ulama di Lengkong, hingga gema takbir yang gugur di Serpong tahun 1946, Cisadane adalah benteng pertahanan abadi bagi masyarakat Banten dan Tangerang.

Saat Anda melintas di atas jembatan Sungai Cisadane hari ini, pernahkah Anda membayangkan, pertempuran dan pengorbanan hebat apa saja yang pernah terjadi tepat di bawah aliran air yang sedang Anda lihat?

Jejak Arkeologis dan Geografis Lengkong Sumedang

Untuk memperkuat data historis mengenai Lengkong Sumedang, penelusuran tidak cukup hanya dilakukan melalui naskah dan tradisi lisan. Jejak sejarah tersebut perlu dibandingkan dengan peninggalan arkeologis yang masih dapat ditemukan di lapangan, terutama makam, bekas rumah, dan masjid yang secara tradisional dikaitkan dengan R.A. Wangsakara.

Pada saat yang sama, naskah asli yang pernah menjadi sumber penyusunan sejarah Lengkong Sumedang masih perlu ditemukan kembali. Keberadaan naskah tersebut sangat penting karena dari bahan kertas, jenis tinta, bentuk tulisan, kondisi fisik, serta isi dan struktur teksnya dapat diperoleh petunjuk mengenai usia, asal-usul, dan proses pewarisan informasi sejarah yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian, antara sumber tertulis dan peninggalan fisik dapat dilakukan perbandingan. Jika keduanya menunjukkan arah yang sama, gambaran sejarah Lengkong Sumedang akan menjadi semakin kuat.

Makam R.A. Wangsakara

Salah satu peninggalan yang paling penting adalah makam R.A. Wangsakara.

Makam tersebut terletak di bagian bukit dalam kawasan perkampungan Lengkong Sumedang. Penempatan makam tokoh yang dianggap sebagai leluhur atau memiliki kedudukan keramat di atas bukit bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri dalam tradisi masyarakat Jawa dan Sunda. Pola semacam ini dapat ditemukan di sejumlah tempat, antara lain pada kompleks makam Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Sendang, Sunan Giri, serta kompleks makam Imogiri yang menjadi tempat pemakaman Sultan Agung Hanyokrokusumo dan para sultan Yogyakarta dan Surakarta (Uka Tjandrasasmita, 1992).

Karena itu, posisi makam R.A. Wangsakara di atas bukit dapat dilihat sebagai bagian dari tradisi penempatan makam tokoh leluhur atau tokoh agama pada tempat yang memiliki posisi geografis tertentu.

Dari sudut pandang arkeologis, nisan makam R.A. Wangsakara memiliki bentuk yang sederhana. Nisan tersebut kemungkinan terbuat dari batu kali. Ukurannya relatif kecil, dengan bagian puncak yang terpangkas dan sedikit melengkung menyerupai bahu. Kedua sisinya berbentuk lurus dan pendek, kemudian membentuk badan nisan yang juga lurus hingga bagian kaki.

Bagian kaki berupa bingkai dengan lekukan-lekukan. Kedua sisi lekukan tersebut seolah membentuk segitiga yang menjadi hiasan pada bagian paling bawah badan nisan. Pada bidang utama nisan tidak terdapat tulisan. Hiasannya hanya berupa pola spiral yang seakan membentuk sebuah medali.

Secara tipologis, pola dasar nisan seperti ini memiliki karakter lokal, meskipun bentuk serupa juga ditemukan di berbagai tempat lain, antara lain Troloyo, Demak, dan Banten (Othman Mohd. Yatim, 1988: 33).

Di depan makam R.A. Wangsakara terdapat makam lain dengan nisan berukuran kecil dan berbentuk bulat menyerupai gada. Bagian puncaknya berbentuk bulat melengkung seperti penutup kepala. Tipologi nisan semacam ini juga ditemukan di kompleks makam Banten yang memperlihatkan pengaruh tradisi Mandar.

Kesederhanaan kedua nisan tersebut justru menarik perhatian. Berdasarkan bentuknya, keduanya mengingatkan pada tipe nisan arkais yang diperkirakan berkembang sekitar akhir abad ke-17 M.

Tentu saja, tipologi semata tidak cukup untuk menentukan usia sebuah makam secara pasti. Namun, apabila bentuk nisan tersebut dibandingkan dengan nisan dari situs-situs lain yang telah memiliki konteks kronologis, tipologi dapat menjadi salah satu petunjuk penting dalam rekonstruksi sejarah Lengkong.

Makam Kiai Mustakim dan Jejak Generasi Berikutnya

Jejak arkeologis tidak berhenti pada makam R.A. Wangsakara.

Di luar kompleks makam R.A. Wangsakara, di dekat masjid kuno yang kini telah mengalami perubahan total, terdapat sebuah makam yang berada di dalam cungkup. Makam tersebut dikenal sebagai makam Kiai Mustakim. Di bagian depannya terdapat makam Darda.

Menurut keterangan H. Soleh, Kiai Mustakim merupakan anak Darda.

Nisan makam Kiai Mustakim memiliki bentuk yang berbeda dari nisan R.A. Wangsakara. Bentuknya menyerupai gada yang memanjang, dengan bagian puncak lebih besar dan meruncing. Badannya berbentuk seperti gada dengan bidang yang menyerupai segi delapan. Bagian kaki berbentuk segi empat, sedangkan pada setiap sudut pertemuan sisi-sisinya terdapat bentuk segitiga yang dikenal sebagai antefik.

Berdasarkan perkembangan tipologi nisan, bentuk seperti ini diperkirakan berasal dari tradisi abad ke-18 dan ke-19 M. Dr. Moh. Othman Yatim, ahli sejarah dan arkeologi Malaysia, mengelompokkannya ke dalam Tipe Otman-M.

Nisan dengan tipe tersebut ditemukan antara lain di Banda Aceh dan Malaysia. Bentuk yang serupa juga terdapat di Banten, termasuk kompleks makam di sekitar Masjid Agung Banten. Kemiripan tersebut menarik karena hubungan antara Banten dan Aceh pada masa lalu memang cukup kuat.

Bentuk nisan yang serupa juga ditemukan di Kampung Garisul, Jasinga. Situs tersebut telah disebut dalam penelitian Hoesein Djajadiningrat dan kemudian diteliti lebih lanjut oleh almarhum Muhammad Thoha Idris (Toha Idris, 1995).

Beberapa nisan di Garisul masih memiliki angka tahun yang dapat dibaca. Di antaranya makam Haji Syarif bertahun 1200 H atau 1822 M, makam Embah Adong bertahun 1215 H atau 1837 M, serta nisan lain yang bertahun 1238 H atau 1860 M.

Data tersebut menunjukkan bahwa tipe nisan semacam ini masih digunakan hingga abad ke-19. Jika bentuk nisan Kiai Mustakim dibandingkan dengan nisan-nisan Garisul dan dikaitkan dengan tradisi silsilah yang berkembang di Lengkong, ada kemungkinan bahwa Kiai Mustakim hidup pada masa ketika pergolakan sosial dan politik di Banten kembali berkembang dan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda mulai muncul.

Dengan demikian, kompleks makam Lengkong memperlihatkan lapisan sejarah yang tidak hanya berasal dari satu generasi. Makam R.A. Wangsakara menunjukkan lapisan awal komunitas, sementara makam-makam sesudahnya dapat menjadi petunjuk mengenai kesinambungan komunitas tersebut pada abad-abad berikutnya.

Rumah R.A. Wangsakara dan Jejak Kehidupan Awal Lengkong

Peninggalan lain yang memiliki hubungan langsung dengan R.A. Wangsakara adalah rumah yang menurut tradisi merupakan tempat tinggal istrinya yang kedua.

Meskipun rumah tersebut telah mengalami perbaikan, beberapa unsur bangunannya masih memperlihatkan karakter lama. Bata merahnya masih tampak sebagai bata berukuran besar yang berbeda dari material bangunan modern. Pada bagian dinding masih terdapat gedeg bambu yang dibuat dengan teknik disasak, bukan dianyam atau dikepang.

Susunan ruangan rumah juga masih sederhana. Walaupun kemungkinan telah mengalami beberapa kali perbaikan, sejumlah unsur bangunan tersebut masih dapat digunakan untuk memahami karakter hunian masyarakat pada masa lalu.

Rumah ini penting bukan semata-mata karena usianya, tetapi karena tradisi masyarakat menghubungkannya langsung dengan keluarga R.A. Wangsakara.

Sementara itu, rumah yang menurut tradisi ditempati oleh istri pertama R.A. Wangsakara berada di sisi Cisadane dan kini sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah sebuah pohon asam tua yang dipercaya sebagai penanda lokasi.

Letak situs tersebut sangat menarik.

Lokasinya tepat berada di tepi barat Sungai Cisadane. Sejak masa Kesultanan Banten, kawasan ini merupakan bagian dari wilayah strategis yang berhadapan dengan daerah di sebelah timur Cisadane yang dikuasai VOC, bahkan terhubung dengan kawasan hingga Angke.

Karena itu, meskipun bangunan rumahnya telah hilang, lokasi tersebut tetap memiliki nilai sebagai situs sejarah.

Menurut keterangan masyarakat, di sekitar kawasan tersebut juga terdapat gua-gua. Namun, pada saat penelitian lapangan dilakukan, gua-gua tersebut belum sempat ditelusuri lebih jauh. Jika keberadaannya dapat diverifikasi dan diteliti, kemungkinan besar gua-gua tersebut dapat menambah informasi mengenai pemanfaatan ruang di sekitar Lengkong pada masa lalu.

Masjid Lengkong: Jejak Islamisasi Komunitas

Peninggalan yang tidak kalah penting adalah masjid yang secara tradisional dikaitkan dengan R.A. Wangsakara.

Sayangnya, bangunan masjid tersebut kini telah mengalami perubahan secara menyeluruh. Namun, dokumentasi sebelum pembongkaran masih tersedia. Foto yang dibuat oleh Drs. Edi, Kasi Kebudayaan, telah disampaikan kepada Drs. Najib sehingga bentuk bangunan lama masih dapat dipelajari.

Dari foto tersebut terlihat bahwa masjid lama memiliki atap bertingkat dua. Bentuk semacam ini mengingatkan pada masjid-masjid lama di wilayah Jakarta yang pada abad ke-18 banyak menggunakan atap bertingkat dua.

Fondasinya berbentuk persegi empat dan tampak cukup kokoh. Menurut keterangan H. Soleh, bata-bata bangunan lama berukuran besar dan berwarna merah.

Jika keterangan mengenai ukuran bata tersebut benar, maka terdapat kesamaan dengan penggunaan bata berukuran besar pada sejumlah masjid kuno di Banten dan Jakarta. Masjid Agung Banten Lama, misalnya, juga memperlihatkan penggunaan bata merah berukuran besar.

Menurut tradisi masyarakat setempat, masjid tersebut didirikan oleh R.A. Wangsakara.

Keterangan ini memiliki arti penting karena memperkuat gambaran R.A. Wangsakara bukan hanya sebagai tokoh yang membuka permukiman, tetapi juga sebagai seorang kiai atau ulama yang menjalankan fungsi keagamaan di tengah masyarakatnya.

Dari sinilah nama Lengkong Ulama dapat dipahami. Lengkong bukan hanya dikenal sebagai Lengkong Sumedang karena komunitas pendirinya dikaitkan dengan Sumedang, tetapi juga sebagai Lengkong Ulama karena tokoh yang dikaitkan dengan pendiriannya dikenal sebagai seorang ulama.

Dengan demikian, makam, rumah, dan masjid membentuk satu kesatuan situs yang menggambarkan kehidupan komunitas awal Lengkong.

Cisadane dan Jaringan Perairan Masa Lalu

Namun, sejarah Lengkong tidak dapat dipisahkan dari lingkungan geografisnya.

Kampung Lengkong Sumedang berada di tepi Sungai Cisadane. Jauh sebelum permukiman yang secara tradisional dikaitkan dengan R.A. Wangsakara berdiri, kawasan Cisadane telah memiliki arti penting dalam jaringan perairan wilayah Jawa bagian barat.

Jejak penggunaan kawasan tersebut bahkan dapat ditarik jauh ke masa Kerajaan Tarumanegara. Di wilayah Muara Cianten dan Ciaruteun, Ciampea, ditemukan prasasti dari pertengahan abad ke-5 M yang berasal dari masa pemerintahan Sri Maharaja Purnawarman.

Pada masa Pajajaran, Ciliwung memang menjadi salah satu jalur perairan penting menuju Pelabuhan Kalapa. Namun, Cisadane juga tetap digunakan sebagai jalur lalu lintas air menuju wilayah Tangerang.

Pada awal abad ke-16, keberadaan Pelabuhan Tangerang bahkan telah dicatat oleh Tome Pires dalam perjalanannya pada 1512–1515 (Armando Cortesao, 1967: 171).

Artinya, Sungai Cisadane bukan sekadar unsur alam. Ia merupakan bagian dari jaringan mobilitas manusia, barang, dan kekuasaan yang telah berlangsung jauh sebelum kedatangan R.A. Wangsakara.

Pada masa Kesultanan Banten sejak abad ke-16, fungsi tersebut semakin berkembang. Cisadane menjadi jalur perhubungan air sekaligus kawasan strategis dalam menghadapi kekuatan VOC.

Bahkan pada pertengahan abad ke-18, ketika terjadi perlawanan Kiai Tapa dan Tubagus Buang, wilayah Rumpin dan Gunung Munara menjadi salah satu kawasan pertahanan dan pertempuran gerilyawan Banten melawan VOC.

Dengan demikian, Lengkong berada di dalam sebuah lanskap yang sejak lama memiliki arti strategis secara ekonomi, geografis, dan militer.

Lengkong di Belokan Cisadane

Posisi geografis Lengkong semakin menarik karena Cisadane di kawasan tersebut membentuk belokan atau meander yang menciptakan semacam tanjung.

Di satu sisi terdapat kawasan Lengkong; di sisi lainnya terbentang wilayah di seberang timur Cisadane.

Posisi seperti ini memberikan keuntungan tertentu. Sungai dapat menjadi jalur transportasi sekaligus batas alam. Pada masa konflik, aliran sungai dapat berfungsi sebagai garis pertahanan. Pada masa damai, sungai yang sama menjadi jalur perdagangan dan komunikasi.

Karena itu, tidak mengherankan apabila kawasan Lengkong kemudian memiliki nilai strategis dalam sejarah Banten dan Tangerang.

Di Kampung Lengkong Sumedang juga terdapat lebih dari satu bukit. Selain bukit tempat makam R.A. Wangsakara berada, terdapat bukit lain yang memiliki sumber air. Air tersebut membentuk aliran kecil menuju Sungai Cisadane.

Kondisi lingkungan ini memperlihatkan bahwa kawasan Lengkong memiliki sumber daya alam yang cukup untuk mendukung kehidupan masyarakat. Apabila aliran air tersebut ditata menjadi kolam atau danau kecil, selain dapat berfungsi sebagai tempat penampungan air, kawasan itu juga berpotensi memberikan nilai lanskap yang menarik.

Karena itu, apabila dilakukan penataan lingkungan secara baik dan tetap memperhatikan kelestarian situs sejarah, Lengkong Sumedang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata sejarah, budaya, dan alam.

R.A. Wangsakara dan Awal Komunitas Lengkong

Dari seluruh rangkaian data tersebut, mulai dari naskah, tradisi masyarakat, makam, rumah, masjid, hingga kondisi geografis, dapat disusun sebuah gambaran mengenai awal terbentuknya komunitas Lengkong Sumedang.

Dalam tradisi yang berkembang, tokoh pendirinya adalah R.A. Wangsakara, yang diidentifikasi dengan Pangeran Aria Wiraraja II dari Sumedang.

Ia diperkirakan meninggalkan Sumedang sekitar 1631–1633, pada masa pergolakan yang berkaitan dengan pemberontakan Dipati Ukur dan meningkatnya tekanan kekuasaan Mataram terhadap wilayah Priangan.

Dari Sumedang, ia kemudian pergi ke Banten dan memperoleh izin untuk menetap di wilayah Lengkong di tepi barat Cisadane. Masa tersebut berlangsung ketika Kesultanan Banten berada di bawah pemerintahan Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir.

Kepergian tersebut dalam tradisi lokal dikaitkan dengan penolakan terhadap semakin kuatnya pengaruh Mataram atas Sumedang. Selain itu, terdapat pula konteks yang lebih luas berupa pergolakan Dipati Ukur dan gerakan orang-orang dari Priangan yang mencari perlindungan di luar kekuasaan Mataram.

Namun, hubungan antara R.A. Wangsakara dan Pangeran Aria Wiraraja II tetap merupakan persoalan yang harus terus diuji. Kesamaan nama, tradisi silsilah, kronologi, dan hubungan dengan Sumedang merupakan petunjuk penting, tetapi pembuktian sejarah memerlukan perbandingan dengan naskah asli dan sumber-sumber lain.

Lengkong sebagai Komunitas Ulama dan Perlawanan

Setelah menetap di Lengkong, R.A. Wangsakara dalam tradisi masyarakat dikenal bukan hanya sebagai tokoh pendiri permukiman, tetapi juga sebagai kiai atau ulama.

Peran keagamaannya tercermin dalam tradisi mengenai pendirian masjid. Masjid menjadi pusat kehidupan keagamaan komunitas sekaligus menjadi salah satu tanda bahwa permukiman tersebut berkembang menjadi komunitas yang memiliki identitas sosial dan keislaman.

Namun, kehidupan Lengkong tidak berlangsung dalam ruang yang terpisah dari politik Banten.

Letaknya yang berada di tepi barat Cisadane menempatkan komunitas ini di dalam kawasan yang berhadapan langsung dengan kekuatan VOC di sebelah timur. Karena itu, dalam tradisi sejarah setempat, Wangsakara dan masyarakatnya juga dikaitkan dengan perlawanan terhadap usaha-usaha kolonial VOC sejak pertengahan abad ke-17.

Perjuangan tersebut kemudian diteruskan oleh para penggantinya dan berlangsung dalam konteks konflik Kesultanan Banten dengan VOC hingga berakhirnya masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa.

Setelah kekuasaan Banten beralih kepada Sultan Haji dengan dukungan VOC, struktur pemerintahan Tangerang pun berubah. Tokoh-tokoh seperti Pangeran Aria Sutadilaga dan Pangeran Aria Subraja kemudian muncul dalam struktur pemerintahan Tangerang di bawah pengaruh VOC.

Perubahan tersebut menandai berakhirnya satu fase sejarah Lengkong dan dimulainya fase baru ketika komunitas yang sebelumnya tumbuh dalam lingkungan Kesultanan Banten harus berhadapan dengan struktur kekuasaan kolonial.

Lengkong sebagai Situs Sejarah

Jika seluruh data tersebut ditempatkan dalam satu rangkaian, maka sejarah Lengkong Sumedang dapat dilihat melalui beberapa lapisan.

Pertama, terdapat tradisi genealogis yang menghubungkan R.A. Wangsakara dengan Sumedang dan Pangeran Aria Wiraraja II.

Kedua, terdapat konteks sejarah, terutama pergolakan Sumedang, Mataram, dan Dipati Ukur pada sekitar 1631–1633 yang memberikan latar bagi perpindahan sejumlah tokoh dan komunitas dari Priangan menuju Banten.

Ketiga, terdapat bukti arkeologis, berupa makam, nisan, rumah, dan masjid yang memberikan gambaran mengenai kehidupan komunitas Lengkong dari masa ke masa.

Keempat, terdapat konteks geografis, yaitu Sungai Cisadane yang sejak masa awal telah menjadi jalur perairan, perdagangan, komunikasi, sekaligus batas strategis.

Kelima, terdapat konteks politik Banten, terutama ketika wilayah Tangerang dan Cisadane menjadi kawasan penting dalam konflik antara Kesultanan Banten dan VOC.

Semua unsur tersebut saling melengkapi. Tidak satu pun dapat berdiri sendiri sebagai bukti tunggal. Justru melalui perbandingan antara sumber tertulis, tradisi lisan, peninggalan arkeologis, dan kondisi geografis, sejarah Lengkong dapat direkonstruksi secara lebih hati-hati.

Atas dasar itu, Lengkong Sumedang atau Lengkong Ulama layak dipandang sebagai kampung bersejarah sekaligus situs sejarah yang memiliki nilai penting bagi sejarah Sumedang, Banten, Tangerang, dan perkembangan Islam di wilayah tersebut.

Pelestarian situs ini menjadi penting, bukan hanya untuk mempertahankan makam R.A. Wangsakara, rumah lama, masjid, dan lingkungan geografisnya, tetapi juga untuk menjaga memori tentang proses perpindahan masyarakat, pembentukan komunitas Islam, dan perubahan politik yang berlangsung di kawasan Cisadane sejak abad ke-17.

Dengan penataan lingkungan yang tepat, Lengkong memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata sejarah dan budaya sekaligus wisata alam. Namun, pengembangan tersebut sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari upaya pelestarian: menjaga bukti sejarah terlebih dahulu, baru kemudian mengembangkan nilai edukasi dan wisatanya.

Pada akhirnya, Lengkong bukan sekadar nama sebuah kampung di tepi Cisadane. Ia merupakan ruang tempat bertemunya jejak Sumedang, sejarah Banten, pergolakan Dipati Ukur, perkembangan Islam, perjuangan melawan VOC, serta kehidupan masyarakat yang tumbuh di sepanjang sungai.

Di tengah perubahan zaman, makam, rumah, masjid, bukit, dan aliran Cisadane menjadi saksi bisu dari proses panjang terbentuknya sebuah komunitas yang hingga kini masih dikenal sebagai Lengkong Sumedang atau Lengkong Ulama.

Komunitas Sumedang di Tangerang: Kesetiaan pada Kesultanan Banten 

Dari Sumedang ke Banten: Jejak Pelarian pada Masa Dipati Ukur

Cerita tentang beberapa pembesar Sumedang yang meninggalkan daerah asalnya dan pergi ke Banten antara lain terdapat dalam sebuah naskah di Leiden yang memuat cerita Dipati Ukur versi Sumedang (Ekadjati, 1982: 180–185).

Menurut naskah tersebut, peristiwa itu berkaitan dengan hubungan antara Sumedang dan Mataram pada masa pemerintahan Pangeran Arya Suriadiwangsa, putra Pangeran Geusan Ulun dari Ratu Harisbaya.

Ketika Mataram meminta bantuan Sumedang untuk menaklukkan Madura, terutama melalui Adipati Martalaya, usaha tersebut tidak segera berhasil. Madura tetap bertahan dan tidak dapat ditundukkan. Namun, Pangeran Arya Suriadiwangsa menempuh pendekatan kekeluargaan. Ia masih memiliki hubungan darah dengan Madura melalui ibunya, Ratu Harisbaya, putri Arosbaya di Madura.

Melalui pendekatan tersebut, peperangan dapat dihindari. Madura kemudian mengakui kekuasaan Mataram. Atas jasanya itu, Pangeran Arya Suriadiwangsa memperoleh gelar Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumahdinata, yang kemudian dikenal sebagai Rangga Gempol I.

Akan tetapi, hubungan antara keluarga penguasa Sumedang dan Mataram kemudian mengalami ketegangan.

Diceritakan bahwa pada suatu ketika Pangeran Sumedang berkelakar dengan kakaknya, Pangeran Rangga Gede. Ia mengatakan bahwa apabila dirinya menghendaki, ia dapat menaklukkan Mataram hanya dalam waktu setengah hari.

Ucapan tersebut terdengar oleh dua pembesar Mataram, Tumenggung Suralaya dan Dipati Ukur. Kelakar yang semula berlangsung dalam lingkungan keluarga itu kemudian menjadi persoalan politik. Pangeran Sumedang tidak lagi dipedulikan oleh Sultan Mataram dan akhirnya diasingkan ke Kampung Bembem hingga meninggal. Karena itu, ia kemudian dikenal dengan sebutan Pangeran Bembem.

Setelah peristiwa tersebut, Pangeran Sumedang meminta kakaknya, Pangeran Rangga Gede, kembali ke Sumedang. Namun, ketika tiba di Sumedang, Rangga Gede tidak menemukan putranya, Raden Arya Suriadiwangsa—yang mungkin merupakan Arya Suriadiwangsa II atau Pangeran Wiraraja II. Tokoh tersebut ternyata telah meninggalkan Sumedang bersama para pengikutnya dan pergi ke Banten.

Kepergian inilah yang kemudian menjadi salah satu mata rantai penting dalam menelusuri asal-usul komunitas Sumedang di Tangerang.

Pangeran Rangga Gede dan Pengejaran Dipati Ukur

Setelah mengetahui bahwa putranya telah pergi, Pangeran Rangga Gede dipanggil menghadap ke Mataram. Ia kemudian dipenjarakan.

Dalam cerita tersebut dikisahkan bahwa putri angkatnya memberitahukan kepadanya bahwa ia akan dihukum mati. Namun, ia mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan dirinya: apabila mampu menumpas pemberontakan Dipati Ukur, ia akan dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke Sumedang.

Rangga Gede menerima tugas tersebut. Setelah dibebaskan, ia kembali ke Sumedang dan kemudian berangkat bersama pasukannya untuk mencari Dipati Ukur.

Namun, ketika sampai di Citepus, Pangeran Rangga Gede meninggal dunia. Sementara itu, Dipati Ukur bersama pasukannya telah meninggalkan wilayah Ukur dan bergerak ke arah Banten.

Dengan demikian, cerita tersebut memperlihatkan adanya dua gerakan yang berlangsung hampir bersamaan. Di satu sisi, Pangeran Rangga Gede bergerak dari Sumedang untuk mengejar Dipati Ukur. Di sisi lain, sebagian tokoh dan pengikut dari lingkungan Sumedang justru telah bergerak menuju Banten.

Putra Pangeran Rangga Gede yang juga memperoleh gelar Pangeran Rangga Gempol adalah Ki Tubagus Weruh. Ia tinggal di Mataram dan kemudian menggantikan kedudukan ayahnya. Sultan Mataram mengangkatnya sebagai Rangga Gempol, yang mungkin merupakan Rangga Gempol III.

Ketika Sultan Mataram wafat, Ki Tubagus Weruh berkunjung ke Mataram, yang pada masa itu telah berada di bawah pemerintahan Susuhunan Pakubuwono.

Orang Sumedang yang Meloloskan Diri ke Banten

Dari rangkaian cerita tersebut dapat ditarik dugaan mengenai identitas pembesar Sumedang yang meloloskan diri ke Banten pada masa pemberontakan Dipati Ukur.

Tokoh yang dimaksud kemungkinan adalah Pangeran Arya Suriadiwangsa II atau Wiraraja II.

Namun, terdapat persoalan penting. Dalam Babad Sumedang disebutkan adanya Pangeran Wiraraja II yang meninggalkan Sumedang sekitar 1631–1633. Sementara itu, masyarakat Lengkong mengenal tokoh yang menjadi cikal bakal komunitas mereka sebagai R.A. Wangsakara.

Karena itu, identifikasi R.A. Wangsakara dengan Pangeran Arya Wiraraja II harus ditempatkan sebagai sebuah persoalan sejarah yang masih memerlukan pembuktian melalui perbandingan berbagai sumber.

Tradisi mengenai kepergian tokoh tersebut juga perlu ditempatkan dalam konteks hubungan politik Sumedang dengan Mataram. Pada masa itu, tidak semua orang dari lingkungan Sumedang berada dalam posisi yang sama terhadap kekuasaan Mataram. Sebagian bahkan meninggalkan Sumedang dan mencari tempat perlindungan di wilayah yang berada di luar kontrol langsung Mataram.

Hingga Pangeran Rangga Gede meninggal di Citepus, Dipati Ukur belum berhasil ditangkap. Sebagian pasukannya bahkan telah meloloskan diri ke arah Banten.

Dengan demikian, kedatangan R.A. Wangsakara atau Pangeran Arya Wiraraja II ke wilayah Banten dapat dibaca dalam konteks pergolakan politik yang lebih luas di Priangan pada dekade 1630-an.

Gelombang Pengungsian dari Priangan ke Banten

Keterangan tersebut mendapatkan konteks yang lebih luas dari Sejarah Banten.

Setelah serangan tentara Mataram ke Batavia pada 1628 mengalami kegagalan, banyak orang dari wilayah Priangan—termasuk dari Ukur, Sumedang, dan daerah lainnya—kembali mencari perlindungan. Mereka khawatir terhadap hukuman Mataram sekaligus terdorong oleh keinginan untuk melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan tersebut.

Dipati Ukur sendiri tetap mempertahankan perlawanan. Pada 1630, pasukannya yang berada di Gunung Lumbung masih bertahan menghadapi serangan Mataram. Namun, tekanan yang terus berlangsung menyebabkan sebagian pengikutnya meninggalkan Dipati Ukur.

Mereka mencari perlindungan ke Batavia dan Banten.

Dalam situasi tersebut, Banten menjadi salah satu tempat yang memungkinkan para pendatang dari Priangan menetap. Bahkan, disebutkan bahwa hanya Kesultanan Banten yang memberikan izin kepada mereka untuk menetap di sepanjang Cisadane.

Keterangan ini penting bagi sejarah Lengkong. Jika benar bahwa sebagian orang Sumedang dan pengikut Dipati Ukur bergerak menuju Banten pada masa tersebut, maka kemunculan komunitas Sumedang di sekitar Cisadane bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari arus perpindahan manusia yang terjadi akibat pergolakan politik di Priangan pada awal abad ke-17.

Akhir Pemberontakan Dipati Ukur

Mengenai waktu berakhirnya pemberontakan Dipati Ukur, Sejarah Banten memberikan petunjuk melalui sebuah sangkala atau kronogram tahun yang berbunyi buta tata gati ajrih.

Dalam Sejarah Banten, ungkapan tersebut semula ditafsirkan sebagai tahun 1555 Jawa, yang kira-kira bertepatan dengan 1633/1634 M. Namun, Hoesein Djajadiningrat melakukan koreksi terhadap pembacaan tersebut. Menurutnya, kata buta seharusnya dibaca bata, yang memiliki nilai angka 3.

Dengan demikian, rangkaian kata tersebut menjadi bata tata gati ajrih, yang menunjukkan tahun 1553 Jawa, atau kira-kira antara 30 Juli 1631 sampai 16 Juli 1632 M (Hoesein Djajadiningrat, 1983: 191).

Keterangan ini menarik jika dibandingkan dengan sumber Babad Sumedang yang menyebut keberadaan Pangeran Wiraraja II pada sekitar 1631–1633.

Dengan demikian, terdapat kedekatan waktu antara tiga peristiwa: pergolakan Dipati Ukur, perpindahan sebagian tokoh dari Sumedang menuju Banten, dan munculnya pemukiman yang kemudian dikenal sebagai Lengkong Sumedang.

Namun, kedekatan waktu belum dengan sendirinya membuktikan hubungan langsung. Karena itu, hubungan antara ketiga peristiwa tersebut tetap perlu diperkuat dengan sumber lain.

Lengkong dalam Ruang Politik Kesultanan Banten

Ketika orang-orang Sumedang mulai datang ke wilayah Banten, kesultanan tersebut berada di bawah pemerintahan Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir, yang memerintah pada 1596–1651.

Pada masa pemerintahannya, Banten mulai menghadapi berbagai konflik dengan VOC. Setelah Sultan Abdul Kadir wafat pada 1651, ia digantikan oleh cucunya, Sultan Abdul Fatah, yang lebih dikenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa.

Di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai bidang pertanian dikembangkan melalui pembangunan saluran-saluran pengairan. Perdagangan antardaerah di Nusantara juga diperluas, demikian pula hubungan perdagangan dengan berbagai wilayah di Barat, Timur Tengah, Tiongkok, Jepang, dan Asia Tenggara.

Pada saat yang sama, perlawanan terhadap VOC semakin meningkat. Konflik tidak hanya berlangsung di pusat Kesultanan Banten, tetapi juga menjalar ke wilayah perbatasan, termasuk kawasan Tangerang dan sepanjang Cisadane.

Pertempuran antara pasukan Banten dan VOC di kawasan Angke–Tangerang terjadi pada 1658 dan 1659. Dalam rangka memperkuat wilayah tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa memperbanyak penduduk di Tangerang hingga mencapai kurang lebih 6.000 jiwa.

Kemungkinan, sebagian dari pemukiman tersebut berada di kampung-kampung sepanjang bagian barat Sungai Cisadane, termasuk Lengkong yang kemudian dikenal sebagai Lengkong Sumedang atau Lengkong Ulama.

Kawasan Tangerang pada masa itu bukan sekadar daerah permukiman. Ia merupakan wilayah strategis dalam menghadapi kekuatan VOC yang berada di Batavia, di sebelah timur Cisadane.

Pertempuran antara pasukan Kesultanan Banten dan VOC bahkan disertai dengan penghancuran tanaman dan penggilingan tebu. Berbagai peristiwa tersebut tercatat dalam Sejarah Banten dan diperkuat oleh sumber-sumber historis lain, termasuk arsip VOC dan daghregisters, yaitu catatan harian VOC.

Peristiwa-peristiwa tersebut juga telah dikaji dalam karya Uka Tjandrasasmita, Sultan Ageng Tirtayasa Musuh Besar Kompeni Belanda (1967).

Lengkong sebagai Wilayah Perbatasan Banten

Posisi Lengkong menjadi semakin menarik ketika dibandingkan dengan sumber kolonial.

Dalam karya F. de Haan, Priangan: De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811 (1912), Lengkong yang terletak di pinggir barat Cisadane disebut sebagai wilayah yang berada di bawah kepala-kepala daerah Kesultanan Banten. Salah satu pejabat yang disebut sebagai kepala Tangerang adalah Pangeran Dipati, di bawah Sultan Banten yang tua, yang kemungkinan besar adalah Sultan Ageng Tirtayasa.

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa Lengkong bukan wilayah yang berada di luar dinamika politik Banten. Sebaliknya, letaknya di sisi barat Cisadane menjadikannya bagian dari kawasan strategis yang berbatasan dengan wilayah yang dikuasai VOC.

Bahkan sampai 1682, peperangan masih berlangsung. Ketika VOC menyerang Keraton Tirtayasa dan mendukung Sultan Haji, putra Sultan Ageng Tirtayasa yang berusaha merebut kekuasaan Kesultanan Banten, kawasan Tangerang dan Cisadane masih menjadi bagian dari wilayah konflik.

Dalam berita-berita masa itu, selain Lengkong, disebut pula tempat-tempat seperti Songi Tiga atau Siang Tiga, Pondok Tatsjor, Pondok Kacang, Kampung Kekulonan, Cikokol, Prist Sampora, dan daerah-daerah lainnya.

Dengan demikian, Lengkong berada dalam sebuah jaringan wilayah yang memiliki nilai strategis dalam pertahanan dan politik Kesultanan Banten.

Para Penguasa Tangerang dan Jejak Keturunan Wangsakara

Arsip bertanggal 20 Desember 1668 mencatat beberapa pemimpin yang ditempatkan di Tangerang pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Di antaranya adalah Radin Sina Pattij atau Raden Senapati dan Kieej Daman atau Kiai Demang.

Raden Senapati kemudian digantikan oleh putranya, Raden Aria Wangsadireja, yang beberapa kali datang menghadap VOC dan kemudian meninggal di Kademangan.

Berita Caeff tanggal 4 Maret 1680 juga menyebut sejumlah kepala daerah di Tangerang yang berada di bawah pemerintahan Kesultanan Banten. Di antaranya adalah Kiai Dipati Suradilaha, yang mungkin merupakan Suriadilaga, sebagai kepala Tangerang dan daerah sekitarnya. Saudaranya disebut bernama Tumenggung Yuda Mangagala, yang dalam sumber De Haan disebut Tanumanggala.

Penggantinya mungkin Sutadilaga, saudara Pangeran Wangsadireja.

Rangkaian nama tersebut menjadi menarik apabila dibandingkan dengan silsilah yang disusun Mukri Mian. Nama-nama yang muncul setelah Pangeran Arya Wangsakara dalam silsilah tersebut mungkin merupakan keturunannya yang kemudian memegang peranan dalam pemerintahan Tangerang, termasuk wilayah Lengkong.

Jika hubungan genealogis tersebut dapat dibuktikan, maka sejarah Lengkong tidak hanya berkaitan dengan perpindahan seorang tokoh dari Sumedang. Komunitas tersebut kemungkinan berkembang menjadi bagian dari struktur sosial-politik Tangerang dalam lingkungan Kesultanan Banten.

Keterangan arsip memperlihatkan bahwa proses tersebut terus berlangsung hingga perubahan politik besar di Banten pada akhir abad ke-17.

Pada 2 Juli 1682, misalnya, Kiai Mas Sutadilaga, saudara laki-laki Pangeran Aria Wangsadiraja, tercatat menghadap Gubernur Jenderal. Kemudian, berdasarkan arsip tanggal 2 Januari 1686, Raden Aria Subraja juga tercatat menghadap VOC.

Kiai Mas Aria Sutadilaga kemudian disebut sebagai Bupati Tangerang pertama di bawah perlindungan Kompeni Belanda atau VOC, setelah Kesultanan Banten berada di bawah Sultan Haji.

Dari Kesultanan Banten kepada VOC

Perubahan politik tersebut mencapai titik penting setelah Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dibawa ke Batavia. Ia kemudian dipenjarakan hingga wafat.

Setelah perjanjian antara Sultan Abu Nasr Abdul Kahar atau Sultan Haji dengan VOC pada 17 April 1684, kekuasaan Kesultanan Banten secara politik semakin berada di bawah pengaruh VOC. Kekuasaan ekonomi pun semakin dibatasi, terutama melalui monopoli perdagangan.

Bagi Lengkong, perubahan ini bukan sekadar pergantian penguasa. Posisi strategis wilayah Cisadane membuat kawasan tersebut terus terlibat dalam perubahan ekonomi dan politik.

Sungai Cisadane kemudian menjadi jalur penting pengangkutan hasil perkebunan, termasuk kopi. Kopi dari daerah Bogor diangkut melalui sungai menggunakan perahu hingga menuju Untung Jawa. Dari sana, hasil tersebut dapat diteruskan dengan sarana transportasi yang lebih cepat.

Menurut De Haan, perahu-perahu yang mengangkut kopi dari Lengkong berada di bawah penguasaan Bupati atau regent Tangerang. Pola tersebut berlangsung hingga abad ke-19 (F. de Haan, 1912: 294, 661).

Dengan demikian, letak Lengkong di tepi Cisadane memberikan arti ekonomi yang semakin besar. Sungai yang sejak masa Kesultanan Banten menjadi bagian dari jaringan pertahanan dan mobilitas, kemudian berkembang menjadi jalur pengangkutan komoditas perdagangan.

Lengkong dan Perubahan Kekuasaan

Sejak berakhirnya kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, para Bupati Tangerang semakin berada di bawah pengawasan VOC dan kemudian pemerintahan Hindia Belanda.

Perubahan tersebut semakin kuat setelah Daendels menghapus Kesultanan Banten dan membaginya ke dalam struktur pemerintahan kabupaten, yang kemudian berkembang dalam sistem keresidenan.

Namun, perubahan kekuasaan tersebut tidak menghapus jejak sejarah komunitas yang telah terbentuk sebelumnya.

Dari berbagai sumber sejarah yang ada, dapat terlihat bahwa sejak masa R.A. Wangsakara, Lengkong Sumedang telah berkembang sebagai sebuah perkampungan yang memiliki kedudukan penting. Letaknya berada di sebuah belokan Sungai Cisadane, di sisi barat sungai, yang pada masa Kesultanan Banten merupakan bagian dari kawasan strategis perbatasan.

Posisi tersebut semakin penting pada masa Sultan Ageng Tirtayasa ketika Cisadane menjadi salah satu batas antara wilayah Kesultanan Banten dan wilayah yang berada di bawah pengaruh VOC di sebelah timur.

Dengan demikian, sejarah Lengkong dapat dipahami dalam dua lapisan yang saling berhubungan.

Lapisan pertama adalah sejarah perpindahan komunitas, yaitu kedatangan orang-orang dari Sumedang ke wilayah Banten pada masa pergolakan Dipati Ukur sekitar dekade 1630-an.

Lapisan kedua adalah sejarah pembentukan kawasan strategis Tangerang, ketika Lengkong berkembang di sepanjang Cisadane dan kemudian menjadi bagian dari jaringan pertahanan, pemerintahan, dan perdagangan Kesultanan Banten.

Di antara kedua lapisan tersebut terdapat sosok R.A. Wangsakara, yang dalam tradisi Lengkong dihubungkan dengan Raden Arya Wiraraja II dari Sumedang.

Jika identifikasi tersebut dapat diperkuat melalui perbandingan naskah, silsilah, arsip, sumber Banten, sumber Sumedang, dan bukti arkeologis, maka sejarah Lengkong tidak lagi hanya dapat dilihat sebagai sejarah sebuah kampung. Ia menjadi bagian dari sejarah perpindahan elite dan komunitas Sumedang, pergolakan Priangan pada masa Dipati Ukur, pertumbuhan Kesultanan Banten, serta perebutan ruang strategis di sepanjang Sungai Cisadane antara Banten dan VOC.

Dalam perspektif tersebut, Lengkong Sumedang atau Lengkong Ulama merupakan salah satu titik pertemuan antara sejarah Sumedang, Banten, Tangerang, dan jaringan politik Jawa Barat pada abad ke-17.

Rekonstruksi Sejarah Komunitas Sumedang di Tangerang

Untuk merekonstruksi sejarah Lengkong Ulama, yang juga dikenal sebagai Lengkong Sumedang di Kabupaten Tangerang, diperlukan metode sejarah yang memungkinkan berbagai sumber diperiksa, dibandingkan, dan ditempatkan dalam konteksnya masing-masing.

Proses tersebut dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, pengumpulan sumber sejarah atau heuristik, baik melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan. Kedua, kritik sumber untuk membedakan sumber primer dan sekunder sekaligus menguji kredibilitasnya. Ketiga, analisis terhadap berbagai data yang telah diperoleh untuk menemukan fakta-fakta sejarah. Keempat, penyusunan fakta tersebut menjadi narasi sejarah atau historiografi (Sartono Kartodirdjo, 1992).

Dalam penelitian mengenai Lengkong Ulama, sumber yang dikumpulkan tidak hanya berupa dokumen tertulis. Berbagai jenis sumber sejarah dan arkeologis yang berkaitan dengan keberadaan komunitas ini meliputi: (1) babad dan cerita tradisional masyarakat, (2) dokumen kearsipan, (3) karya tulis para ahli, (4) peninggalan arkeologis, (5) peta lokasi dan hasil penelitian lapangan, serta (6) wawancara dengan masyarakat dan tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan mengenai sejarah setempat.

Berbagai sumber tersebut tentu tidak selalu memberikan keterangan yang sama. Bahkan, dalam sejumlah hal, terdapat perbedaan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Karena itu, setiap keterangan perlu dibandingkan dan dikritisi agar dapat diperoleh fakta sejarah yang sedekat mungkin dengan peristiwa yang sebenarnya. Dalam proses tersebut, pendekatan teoretis yang sesuai dengan objek kajian juga diperlukan, terutama untuk memahami sejarah Lengkong Ulama sebagai sebuah komunitas yang memiliki hubungan dengan Sumedang.

Dari Lengkong Menjadi Lengkong Ulama

Dalam peta topografi, nama kampung tersebut hanya tercatat sebagai Lengkong, tanpa tambahan "Ulama" ataupun "Sumedang". Penyebutan Lengkong Ulama atau Lengkong Sumedang tampaknya berkaitan dengan sejarah komunitas yang pernah bermukim di tempat tersebut.

Menurut tradisi masyarakat setempat, sejak masa lampau Lengkong ditempati seorang ulama atau kiai yang berasal dari Sumedang, yaitu Raden Aria Wangsakara. Keberadaan tokoh tersebut kemudian menjadi bagian penting dari ingatan kolektif masyarakat mengenai asal-usul kampung itu.

Bekas rumah yang pernah ditempati istri kedua R.A. Wangsakara masih ada, meskipun telah mengalami berbagai perubahan. Adapun rumah yang konon ditempati istri pertamanya sudah tidak ditemukan lagi. Menurut keterangan masyarakat setempat, lokasi rumah tersebut ditandai oleh sebuah pohon asam besar yang berada di seberang barat Sungai Cisadane.

Jejak sejarah lainnya adalah masjid yang dahulu digunakan oleh komunitas tersebut. Masjid itu kini telah mengalami pembaruan secara menyeluruh. Beruntung, bangunan lama sempat difoto sebelum dipugar sehingga bentuk aslinya masih dapat diketahui melalui dokumentasi tersebut, yang kini berada pada Pak Najib.

Dari foto itu terlihat bahwa masjid lama memiliki atap bertingkat dua. Sementara itu, bata-bata asli bangunan sudah tidak tampak lagi. Menurut keterangan Bapak Soleh, lantai masjid dahulu menggunakan ubin berwarna merah dengan ukuran yang cukup besar.

Peninggalan-peninggalan tersebut penting bukan hanya sebagai benda fisik, tetapi juga sebagai petunjuk mengenai keberadaan sebuah komunitas yang dalam tradisi lokal dihubungkan dengan seorang tokoh dari Sumedang.

Naskah Mukri Mian dan Jejak R.A. Wangsakara

Pertanyaan berikutnya adalah: siapakah sebenarnya tokoh yang dikenal sebagai R.A. Wangsakara?

Salah satu sumber yang dapat digunakan untuk menelusurinya adalah tulisan H. Mukri Mian, seorang pensiunan Departemen Agama yang tinggal di Kampung Lengkong Kulon, Legok, Tangerang. Pada tahun 1983, ia menyusun sebuah naskah mengenai Sejarah Kampung Lengkong yang dipersembahkan kepada warga keturunan R.A. Wangsakara pada khususnya dan kepada bangsa Indonesia pada umumnya (Mukri Mian, 1983).

Ketika ditanyakan mengenai sumber yang digunakannya, Mukri Mian menjelaskan bahwa penyusunan naskah tersebut didasarkan pada sebuah naskah lama yang pernah disimpan oleh almarhum Kiai Muchtar dan Bapak Yasin. Sayangnya, keberadaan naskah asli itu kemudian tidak diketahui.

Menurut keterangan yang diperoleh, naskah tersebut pernah dipinjamkan kepada sekelompok mahasiswa bersama dosen mereka yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Lengkong. Naskah itu kabarnya ditulis menggunakan huruf pegon di atas kertas daluwang dengan tinta Cina. Jika keterangan tersebut benar, karakter fisik naskah itu dapat menjadi petunjuk penting mengenai usia dan tradisi penulisannya.

Namun, persoalan yang perlu diperhatikan adalah apakah naskah Mukri Mian benar-benar merupakan salinan langsung dari naskah lama tersebut ataukah sudah mengalami perubahan, penambahan, atau penafsiran ulang. Karena naskah aslinya belum ditemukan, persoalan ini belum dapat dipastikan.

Meski demikian, naskah Mukri Mian memiliki nilai penting karena memuat silsilah R.A. Wangsakara, baik dari garis ayah maupun ibu, serta hubungan keturunannya ke atas dan ke bawah. Silsilah tersebut dapat dijadikan titik awal untuk melakukan perbandingan dengan sumber-sumber lain, terutama babad lokal dan karya-karya sejarah mengenai Sumedang dan Cirebon.

Di sinilah persoalan sejarah Lengkong mulai berhubungan dengan sejarah Sumedang.

Menelusuri Hubungan Lengkong dengan Sumedang

Karena naskah Mukri Mian menghubungkan R.A. Wangsakara dengan Sumedang, maka hubungan tersebut perlu diperiksa melalui sumber-sumber sejarah Sumedang, termasuk Babad Sumedang.

Dibandingkan dengan Babad Cirebon, Babad Galuh, dan babad-babad lainnya, Babad Sumedang memiliki perhatian yang kuat terhadap asal-usul para bupati Sumedang. Salah satu tokoh penting dalam narasi tersebut adalah Pangeran Santri, yang ditempatkan sebagai cikal bakal bupati-bupati Sumedang.

Hal ini mungkin berkaitan dengan kedudukannya sebagai salah satu penguasa Sumedang yang pertama memeluk Islam. Julukan "Pangeran Santri" sendiri mencerminkan hubungan tokoh tersebut dengan kehidupan keislaman.

Menurut Babad Sumedang, dari garis ayahnya Pangeran Santri merupakan keturunan Sunan Gunung Jati. Silsilah tersebut disusun sebagai berikut: Sunan Gunung Jati mempunyai putra; putra tersebut menurunkan Pangeran Panjunan; Pangeran Panjunan menurunkan Pangeran Pamekaran atau Palakaran; dan Pangeran Pamekaran kemudian menjadi ayah Pangeran Santri.

Akan tetapi, ketika dibandingkan dengan Babad Cirebon karya J.L.A. Brandes dan Dr. Rinkes (1911), terdapat perbedaan penting. Nama Pangeran Santri tidak disebutkan dalam Babad Cirebon.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap tradisi historiografi memiliki fokus dan kepentingannya sendiri. Bagi masyarakat Cirebon, Pangeran Santri tidak menjadi bagian dari garis keturunan raja-raja Cirebon. Karena itu, perhatian Babad Cirebon lebih banyak diberikan kepada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati serta garis keturunannya.

Namun, nama Pangeran Panjunan tetap muncul. Bahkan, dalam Babad Cirebon maupun sumber-sumber lainnya, terdapat keterangan mengenai Syekh Abdurrahman yang bergelar Pangeran Panjunan.

Pangeran Panjunan dan Pangeran Pamekaran

Dalam Carita Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Cerbon tahun 1720, misalnya, disebutkan bahwa Syarif Abdurrahman, yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Panjunan, adalah salah seorang putra Sultan Sulaiman dari Baghdad.

Ia datang ke Pulau Jawa bersama adik-adiknya, yaitu Syarif Abdurrahim, Syarif Kahfi, dan Syarifah Baghdad. Mereka meninggalkan Baghdad setelah diusir oleh ayahnya karena belajar tasawuf kepada Syekh Juned (Atja, 1972).

Setelah berada di Jawa, Syekh Abdurrahman pernah berdebat mengenai ajaran Islam dengan Sunan Gunung Jati. Setelah peristiwa tersebut, ia bersama istrinya pergi menuju Wringin Pitu-Junti, Japura.

Karena itu, apabila dalam naskah Mukri Mian disebutkan bahwa Syekh Abdurrahman merupakan putra Sultan Maulana Hud, keterangan tersebut tampaknya berkaitan dengan tradisi yang terdapat dalam Babad Cirebon dan Carita Purwaka Caruban Nagari.

Persoalan berikutnya menyangkut Pangeran Pamekaran, yang dalam tradisi Sumedang disebut sebagai putra Pangeran Panjunan sekaligus ayah Pangeran Santri.

Berdasarkan penelitian sumber yang dilakukan R.D. Asikin Wijayakusuma dalam Sejarah Sumedang, Pangeran Panjunan disebut mempunyai dua orang istri. Salah satunya adalah Ratu Petak dari Panjunan, sedangkan yang lain adalah Ratu Martasari, putri Sunan Gunung Jati.

Dari perkawinan Pangeran Panjunan dengan Ratu Petak lahir Pangeran Pamekaran. Namun, Pangeran Pamekaran kemudian dianggap sebagai putra Ratu Martasari (R.D. Asikin Wijayakusuma, 1960).

Dalam tradisi lokal, makam Pangeran Pamekaran disebut berada di kompleks makam Pronggol, Pegambiran, Cirebon.

Sementara itu, silsilah Sunan Gunung Jati, terutama melalui garis ibu, dalam berbagai babad—antara lain Babad Cirebon, Carita Purwaka Caruban Nagari, Sejarah Banten, dan Hikayat Hasanuddin—sering dihubungkan dengan raja-raja Pajajaran. Garis ayahnya juga dihubungkan dengan Sultan Hud (Hoesein Djajadiningrat, 1913; Jan Edel, 1938).

Dari sinilah jalur silsilah yang menghubungkan Cirebon, Sumedang, dan kemudian Lengkong mulai terlihat.

Dari Pangeran Santri kepada Geusan Ulun

Pangeran Santri, yang disebut sebagai bupati Sumedang pertama yang memeluk Islam, mempunyai putra yang kemudian dikenal sebagai Geusan Ulun. Dari Geusan Ulun inilah kemudian berkembang garis keturunan para bupati Sumedang.

Geusan Ulun sendiri memiliki hubungan yang erat dengan Cirebon. Setelah berguru agama di Demak, ia kembali ke Sumedang dan dalam perjalanan pulang sempat menginap di Cirebon. Di sana ia melakukan pembicaraan mengenai persoalan keagamaan dengan Panembahan Ratu, cicit Sunan Gunung Jati.

Dalam tradisi yang berkembang di Sumedang dan Cirebon, pada masa itulah terjadi peristiwa yang kemudian menjadi salah satu episode terkenal dalam sejarah Sumedang: Ratu Harisbaya, istri muda Panembahan Ratu, jatuh cinta kepada Geusan Ulun. Keduanya kemudian melarikan diri menuju Sumedang.

Peristiwa tersebut memicu konflik antara Cirebon dan Sumedang. Pihak Sumedang dipimpin oleh Sayang Hawu atau Jayaperkosa bersama Terong Peot, Nangganan, dan Kondanghapa. Pada akhirnya, Panembahan Ratu merelakan Ratu Harisbaya dan sebagai bagian dari penyelesaian konflik menyerahkan Sindangkasih atau Majalengka kepada Cirebon.

Peristiwa Geusan Ulun dan Ratu Harisbaya tidak hanya muncul dalam Babad Sumedang. Cerita tersebut juga dikenal dalam sejumlah sumber lain dan masih hidup dalam ingatan masyarakat, terutama kalangan generasi tua di Sumedang.

Peristiwa itu diperkirakan terjadi sekitar tahun 1588, sebelum Cirebon berada di bawah pengaruh Mataram. Beberapa tahun kemudian, sekitar 1590, Panembahan Senopati dari Mataram membantu memperkuat Kota Cirebon dengan membangun dan memperkuat tembok yang mengelilinginya (Asikin Wijayakusuma, 1960; H.J. de Graaf & Th.G. Pigeaud, 1986: 144).

Cerita mengenai konflik antara Cirebon dan Sumedang akibat pelarian Ratu Harisbaya juga ditemukan dalam tulisan Veth, van Deventer, de Roo de la Faille, serta tradisi yang berkembang di Sumedang dan lingkungan Keraton Kasepuhan maupun Kacirebonan (Asikin Wijayakusuma, 1960).

Dari Ratu Harisbaya kepada Wiraraja

Dalam cerita tersebut disebutkan bahwa ketika dibawa ke Sumedang, Ratu Harisbaya sedang mengandung dua bulan. Setelah melahirkan, putranya diberi nama Raden Suriadiwangsa. Geusan Ulun menganggapnya sebagai anak sendiri. Kelak Raden Suriadiwangsa menjadi Bupati Sumedang dengan gelar Pangeran Kusumahdinata.

Sebelum menikah dengan Ratu Harisbaya, Geusan Ulun telah mempunyai seorang istri, yaitu Nyi Gedengwaru, putri Sunan Pada yang menurut tradisi masih merupakan keturunan Prabu Siliwangi. Dari perkawinan tersebut lahir sejumlah keturunan, di antaranya Pangeran Rangga Gede.

Adapun keturunan Geusan Ulun dari Ratu Harisbaya, sebagaimana dicatat R.D. Asikin Wijayakusuma (1960: 51), antara lain:

1. Pangeran Aria Suradiwangsa atau Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumah Dinata I, yang kemudian menjadi Bupati Wadana Mataram pertama untuk seluruh Pasundan;

2. Pangeran Tumenggung Tegalkalong, yang disebut sebagai mertua Sultan Mataram;

3. Raden Rangga Nitinegara, yang menurunkan para bupati dan pembesar keluarga Wangsataru; dan

4. Raden Arya Wiraraja I.

Raden Arya Wiraraja I kemudian mempunyai putra bernama Wiraraja II.

Tokoh inilah yang menjadi penting dalam rekonstruksi sejarah Lengkong.

Menurut sumber yang dikutip R.D. Asikin Wijayakusuma, Wiraraja II pada sekitar tahun 1631–1633, ketika berlangsung Perang Dipati Ukur, meninggalkan Sumedang. Ia kemudian membuka pemukiman baru—dalam istilah Sunda disebut ngababakan—di Lengkong Sumedang, di tepi Sungai Cisadane, di sebelah girang Tangerang.

Di sinilah muncul hubungan yang sangat menarik antara sejarah Sumedang dan sejarah Lengkong di Tangerang.

R.A. Wangsakara dan Pertanyaan tentang Lengkong

Nama yang paling penting dalam penelusuran ini adalah Raden Arya Wiraraja II.

Nama tersebut memiliki kemiripan dengan nama R.A. Wangsakara yang tercantum dalam silsilah yang disusun Mukri Mian. Bahkan, Mukri Mian kemudian mengidentifikasi R.A. Wangsakara sebagai Raden Arya Wiraraja II setelah melakukan kunjungan ke Sumedang dan melihat silsilah yang tercatat dalam Babad Sumedang yang disimpan di Museum Geusan Ulun.

Identifikasi tersebut menjadi titik penting dalam rekonstruksi sejarah komunitas Sumedang di Tangerang. Jika R.A. Wangsakara memang identik dengan Raden Arya Wiraraja II, maka keberadaan komunitas Sumedang di Lengkong dapat ditempatkan dalam konteks sejarah Sumedang pada masa Perang Dipati Ukur, sekitar 1631–1633.

Akan tetapi, pada tahap ini identifikasi tersebut belum cukup hanya diterima berdasarkan kesamaan nama dan tradisi genealogis. Ia masih memerlukan pengujian silang dengan sumber-sumber lain.

Pertanyaan sejarah yang kemudian muncul menjadi lebih spesifik:

Apakah R.A. Wangsakara benar-benar berasal dari lingkungan keluarga Sumedang dan merupakan Raden Arya Wiraraja II yang meninggalkan Sumedang pada masa Perang Dipati Ukur?

Jika benar, pertanyaan berikutnya adalah:

Apa yang menyebabkan ia meninggalkan Sumedang?

Dan yang tidak kalah penting:

Mengapa tempat yang dipilih adalah Lengkong, di tepi Sungai Cisadane, di seberang barat Tangerang?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah tradisi tentang Lengkong Sumedang hanya merupakan cerita genealogis yang berkembang kemudian, ataukah benar-benar mencerminkan proses perpindahan sebuah komunitas dari Sumedang ke wilayah Tangerang pada abad ke-17.

Dengan demikian, sejarah Lengkong tidak cukup ditelusuri hanya melalui makam, masjid, rumah tinggal, atau cerita masyarakat. Semua jejak tersebut harus ditempatkan dalam jaringan sumber yang lebih luas: naskah Lengkong, silsilah keluarga, Babad Sumedang, sumber-sumber Cirebon, dokumen kolonial, peninggalan arkeologis, peta lama, serta tradisi lisan masyarakat.

Dari perbandingan berbagai sumber itulah dapat dicari titik temu antara tradisi lokal dan fakta sejarah. Pada akhirnya, persoalan utama rekonstruksi sejarah Lengkong adalah menemukan hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan antara Sumedang, Raden Arya Wiraraja II, R.A. Wangsakara, Perang Dipati Ukur, dan terbentuknya komunitas Lengkong di tepi Sungai Cisadane.