Lima Kesalahan Netanyahu: Dari Badai Al-Aqsa hingga Konflik Regional

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali menjadi sorotan setelah mengalihkan tanggung jawab atas kegagalan strategi militernya kepada Mossad. Pola ini mencerminkan kecenderungan berulang: ketika strategi tidak berjalan sesuai rencana, kesalahan dialihkan kepada pihak lain.

Kesalahan pertama terlihat dalam peristiwa Serangan 7 Oktober 2023. Netanyahu sempat menyatakan bahwa dirinya tidak menerima peringatan intelijen terkait serangan tersebut. Pernyataan itu kemudian ditarik setelah memicu kontroversi. Meski sejumlah pejabat keamanan mengakui kegagalan, Netanyahu dinilai tidak sepenuhnya mengambil tanggung jawab.

Kesalahan kedua muncul dalam perang berkepanjangan di Gaza. Operasi militer besar tidak berhasil melumpuhkan perlawanan maupun melucuti kelompok bersenjata seperti Hamas. Di tengah eskalasi kehancuran, ia cenderung menghindari evaluasi terbuka dan menolak pembentukan komisi penyelidikan independen, sehingga memunculkan kritik terkait akuntabilitas.

Kesalahan ketiga terjadi dalam strategi menghadapi Iran. Netanyahu mendukung skenario yang diyakini dapat memicu pemberontakan internal dan menjatuhkan rezim. Rencana tersebut disusun bersama David Barnea dan turut dibahas dalam upaya meyakinkan Donald Trump. Namun, asumsi tersebut tidak terbukti. Tidak terjadi gelombang pemberontakan besar, dan ketika strategi gagal, Netanyahu kembali menyalahkan Mossad, meski ia sendiri merupakan penggerak utama kebijakan tersebut.

Kesalahan keempat berkaitan dengan dinamika konflik di Suriah, khususnya komunitas Druze di wilayah Suwayda. Bentrokan lokal antara milisi Druze dan suku Badui pada Juli 2025 berkembang menjadi konflik bersenjata yang lebih luas. Intervensi militer Israel, dengan dalih melindungi Druze, justru memperumit situasi dan meningkatkan ketegangan dengan pemerintah Suriah di bawah Bashar al-Assad. Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa instabilitas lokal dapat dimanfaatkan untuk menekan pemerintahan Suriah, meski realitas di lapangan jauh lebih kompleks dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan dari luar.

Kesalahan kelima tampak dalam perhitungan terhadap kekuatan Hezbollah. Meskipun sejumlah operasi militer Israel dianggap berhasil secara taktis, termasuk serangan terhadap tokoh penting, hal itu tidak mampu menghancurkan struktur perlawanan Hizbullah. Kelompok ini tetap memiliki kapasitas militer dan dukungan yang signifikan di Lebanon.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan baru: apakah eskalasi lebih lanjut, seperti kemungkinan operasi darat ke Lebanon di tengah situasi gencatan senjata, justru akan menjadi kesalahan berikutnya? Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan taktis tidak selalu berujung pada kemenangan strategis.

Secara keseluruhan, rangkaian peristiwa ini menunjukkan pola yang konsisten. Netanyahu berulang kali membangun kebijakan di atas asumsi yang rapuh—baik dalam menghadapi Hamas, Iran, Suriah, maupun Hizbullah. Ketika realitas tidak sesuai harapan, narasi segera dialihkan dan tanggung jawab dipindahkan.

Kini, dengan meningkatnya tekanan militer dan politik, Netanyahu menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik di tingkat regional maupun domestik. Jika pola ini terus berlanjut, maka kegagalan bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan konsekuensi dari strategi yang sejak awal tidak berpijak pada realitas yang utuh.

Yang Terkuat, Takut Hancur

Pertanyaan ini menyentuh satu hukum yang berulang dalam sejarah: kekuatan lahiriah tidak selalu berbanding lurus dengan ketenangan batin dan keberlanjutan sebuah kekuasaan.

Fir’aun dalam kisah Nabi Musa bukanlah penguasa lemah. Ia memiliki tentara, kekayaan, dan legitimasi politik. Namun Al-Qur’an menggambarkan bagaimana rasa takut justru tumbuh di puncak kekuasaannya. Ketika mendengar kabar kelahiran seorang bayi yang akan menggulingkannya, ia merespons dengan pembantaian. Ini bukan tanda kekuatan, melainkan kegelisahan eksistensial—ketakutan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kezaliman suatu saat akan runtuh.

Logika yang sama dapat digunakan untuk memahami Israel hari ini. Secara militer dan teknologi, Israel termasuk yang paling unggul di kawasan. Didukung oleh kekuatan global seperti Amerika Serikat, serta memiliki keunggulan ekonomi dan intelijen, secara kasat mata ia tampak kokoh.

Namun, kekuatan seperti ini sering menyembunyikan kerentanan yang lebih dalam.

Pertama, ada krisis legitimasi. Sebagaimana Fir’aun yang sadar—meski tak diakui—bahwa kekuasaannya berdiri di atas penindasan, demikian pula sebuah negara yang dibangun di atas konflik berkepanjangan akan terus dihantui oleh pertanyaan moral dan sejarah.

Kedua, ada ketakutan terhadap perlawanan yang tak pernah padam. Fir’aun tidak takut pada kekuatan Musa saat itu, tetapi pada potensi kebenaran yang dibawanya. Begitu pula Israel: yang dihadapi bukan sekadar kekuatan militer lawan, tetapi ide, identitas, dan keyakinan yang terus melahirkan perlawanan baru.

Ketiga, ada kecemasan internal. Sejarah menunjukkan bahwa banyak kekuasaan runtuh bukan karena serangan luar, tetapi karena rapuh dari dalam—perpecahan elite, krisis politik, dan hilangnya kepercayaan rakyat.

Maka, ketakutan itu bukan kontradiksi dari kekuatan, melainkan konsekuensi dari cara kekuatan itu dibangun. Kekuatan yang berdiri di atas keadilan melahirkan ketenangan. Sebaliknya, kekuatan yang bertumpu pada dominasi akan selalu dibayangi bayang-bayang kehancurannya sendiri.

Cara Berfikir Israel yang Menghancurkan Dirinya Sendiri 

Apakah perjalanan Israel menuju isolasi dan potensi keruntuhan merupakan akibat dari tindakannya sendiri? Pertanyaan ini semakin relevan di tengah kepemimpinan Benjamin Netanyahu, yang kerap membingkai setiap perang bukan sebagai pilihan politik, melainkan sebagai keniscayaan sejarah.

Dalam berbagai pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel “dipaksa berperang” demi mempertahankan eksistensi. Namun, narasi ini mengandung kontradiksi mendasar: bagaimana mungkin sebuah negara yang secara aktif memulai dan memperluas konflik tetap mengklaim diri sebagai pihak yang semata-mata bertahan? Meski demikian, dalam wacana politik Israel dan sebagian media Barat, kontradiksi ini justru dinormalisasi.

Akar dari cara pandang ini dapat ditelusuri jauh sebelum berdirinya Israel pada peristiwa Nakba. Sejak awal, pemikiran Zionisme menempatkan kelangsungan hidup sebagai kemenangan, bukan koeksistensi. Keamanan dipahami sebagai ekspansi, bukan keseimbangan.

Sebelum 7 Oktober 2023, Israel berada dalam fase ekspansi diplomatik melalui normalisasi dengan berbagai negara. Netanyahu bahkan membayangkan “Timur Tengah baru” yang mengintegrasikan Israel secara politik dan ekonomi. Namun, perang di Gaza justru membalik arah tersebut. Alih-alih memperkuat posisi global, konflik ini mempercepat isolasi internasional dan mengikis legitimasi, termasuk di antara sekutu tradisional.

Di sisi lain, krisis internal Israel turut memperparah keadaan. Peringatan tentang potensi keruntuhan konstitusional serta wacana “kutukan dekade kedelapan” mencerminkan kecemasan mendalam mengenai keberlanjutan negara.

Ironinya, Israel terus mengandalkan kekuatan militer tanpa menghasilkan solusi politik yang berkelanjutan. Di Gaza, Lebanon, dan kawasan lain, dominasi militer tidak berujung pada stabilitas.

Dengan demikian, ancaman terhadap Israel kini bukan semata datang dari luar, melainkan dari logika politiknya sendiri. Ketika koeksistensi tidak pernah benar-benar menjadi pilihan, maka konflik menjadi satu-satunya jalan—dan kehancuran perlahan menjadi konsekuensi yang tak terelakkan.

Geopolitik yang Kian Menyulitkan Israel

Dinamika geopolitik terbaru menunjukkan posisi Israel semakin kompleks dan tidak sepenuhnya menguntungkan. Salah satu indikasinya terlihat dari ketegangan antara penilaian intelijen dan keputusan politik di Amerika Serikat. Sejumlah kalangan intelijen menilai bahwa eskalasi konflik dipengaruhi oleh dorongan kepentingan Israel, sementara keputusan politik tetap mengarah pada keterlibatan lebih jauh. Perbedaan ini perlahan memengaruhi persepsi publik Amerika terhadap Israel.

Di kawasan, agresivitas militer Israel di Suriah dan Lebanon, serta berbagai klaim geopolitik lainnya, memperkuat anggapan bahwa Israel menjadi faktor ketidakstabilan regional. Hal ini mendorong negara-negara sekitar untuk meninjau ulang posisi dan strategi pertahanan mereka.

Di sisi lain, dinamika militer juga berubah. Hamas dinilai berhasil mengguncang moral militer Israel dalam konflik berkepanjangan. Sementara itu, Iran menunjukkan kapasitas baru dalam menekan dan menguji sistem pertahanan udara Israel. Dukungan teknologi militer dari Turki serta potensi kekuatan strategis Pakistan menandai kemungkinan pergeseran aliansi militer yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Barat.

Menariknya, Eropa menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati. Berbeda dengan masa lalu, negara-negara Eropa kini cenderung menahan diri dan tidak ingin memperluas konflik. Sikap ini memperlihatkan adanya perubahan prioritas geopolitik dan kelelahan terhadap eskalasi perang di kawasan.

Dalam konteks ini, Israel menghadapi tekanan dari berbagai arah: eksternal maupun internal. Menurunnya kepercayaan publik, meningkatnya kritik internasional, serta perubahan peta aliansi global menjadi tantangan serius bagi stabilitas jangka panjangnya.

Dengan demikian, lanskap geopolitik saat ini menunjukkan bahwa Israel tidak lagi berada pada posisi dominan tanpa tantangan. Sebaliknya, ia menghadapi fase baru yang ditandai oleh meningkatnya tekanan strategis, perubahan aliansi, dan ketidakpastian yang semakin dalam.

Strategi “Ababil” Iran Menghancurkan Pertahanan Udara Israel 

Dalam Al-Qur’an, Surah Al-Fīl ayat 3 menggambarkan bagaimana Allah mengirim “thairan abābīl”—burung-burung yang datang berbondong-bondong—untuk menghancurkan pasukan bergajah.

Para mufasir seperti Mujahid menafsirkan ababil sebagai kelompok yang datang beriringan, sementara Ibnu Al-Yazidi memaknainya sebagai kumpulan yang tersebar dari berbagai arah. Gambaran ini bukan sekadar kisah, tetapi pola: serangan berlapis, simultan, dan datang dari banyak arah.

Dalam konteks konflik modern, sejumlah analis melihat pola serangan Iran terhadap Israel mencerminkan pendekatan serupa—yang dapat disebut sebagai “strategi ababil modern”.

Strategi ini dimulai dengan serangan saturasi, yaitu peluncuran ratusan drone dan rudal secara bersamaan untuk membanjiri sistem pertahanan berlapis Israel seperti Iron Dome, David’s Sling, dan Arrow. Dalam beberapa gelombang, jumlahnya dapat melampaui 400 proyektil sekaligus.

Selanjutnya adalah kombinasi drone dan rudal. Drone murah dikirim dalam jumlah besar sebagai pengalih dan penguras interceptor, sementara rudal presisi menjadi pukulan utama. Pola ini sering dipadukan dengan rudal pengecoh (decoy) untuk memancing sistem pertahanan menembak lebih awal.

Iran juga menggunakan serangan bertahap dengan timing presisi, memanfaatkan jeda waktu saat sistem pertahanan melakukan pengisian ulang. Pada saat yang sama, rudal balistik berkecepatan tinggi diluncurkan untuk mempersempit waktu respons lawan.

Semua itu diperkuat dengan peluncuran dari sistem tersembunyi—silo bawah tanah, peluncur mobile, dan lokasi tersebar—yang menyulitkan deteksi dini. Tujuan akhirnya bukan menembus sepenuhnya, tetapi mengeksploitasi celah, karena bahkan sistem terbaik pun tidak 100% kedap.

Dimensi lain muncul dari kombinasi multi-front bersama Hezbollah. Dari utara, Hizbullah meluncurkan ratusan roket jarak dekat, sementara Iran menyerang dari jarak jauh. Pola ini menciptakan tekanan simultan yang memecah fokus pertahanan Israel.

Dalam simulasi, jika total ancaman mencapai 500–900 objek, dengan tingkat intersepsi 80–90%, maka 10–20% tetap berpotensi lolos. Artinya, puluhan proyektil dapat mencapai target strategis—pangkalan militer, bandara, atau infrastruktur energi.

Di sinilah inti strategi tersebut: bukan menghancurkan seluruh sistem, tetapi membanjiri, membingungkan, dan membuka celah kecil. Dalam perang modern, satu celah kecil yang tepat sasaran dapat menghasilkan dampak besar—militer, ekonomi, maupun psikologis.

Seperti ababil dalam kisah Al-Qur’an, kekuatan tidak selalu terletak pada satu pukulan besar, melainkan pada gelombang yang datang terus-menerus, dari berbagai arah, hingga pertahanan paling kokoh pun mulai retak.

Sumber:

Masduha, Al-Alfaazh, Penerbit Al-Kautsar, 2017

Qur'an Kemenag, Tafsir Tahlili

Perubahan Geopolitik Baru: Arab–Iran Menghangat, Israel–AS Menegang?

Pertemuan para menteri luar negeri di Riyadh menandai babak baru dinamika geopolitik Timur Tengah. Dalam forum yang melibatkan Hakan Fidan serta para Menlu negara Teluk, muncul kekhawatiran bahwa konflik antara Iran dan aliansi Israel–Amerika Serikat akan berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Menurut laporan Anadolu Agency dan dikutip pula oleh Republika, para pemimpin kawasan memperkirakan perang dapat berlanjut beberapa pekan ke depan. Negosiasi gencatan senjata dinilai sulit tercapai, terutama karena adanya dorongan kuat dari Benjamin Netanyahu agar Donald Trump tidak menghentikan operasi militer.

Fidan menegaskan bahwa Israel berupaya memengaruhi kebijakan Washington agar tidak membuka jalur damai. Hal ini justru memunculkan indikasi kesenjangan kepentingan antara Israel dan AS, sebagaimana juga disorot dalam sejumlah analisis media Barat seperti Reuters dan Al Jazeera, yang mencatat meningkatnya perbedaan pendekatan dalam menangani konflik Iran.

Di sisi lain, negara-negara Arab menegaskan posisi netral. Mereka tidak mengizinkan wilayah udara maupun pangkalan militernya digunakan untuk menyerang Iran. Namun, mereka juga mengecam serangan balasan Iran yang menyasar infrastruktur sipil di kawasan Teluk. Sikap ini menunjukkan upaya menjaga keseimbangan di tengah eskalasi konflik.

Meski demikian, dinamika baru mulai terlihat. Para pemimpin Arab, menurut Fidan, mulai mempertimbangkan kemungkinan kerja sama pertahanan dengan Iran di masa depan. Ini sejalan dengan pandangan dalam literatur hubungan internasional tentang balance of power, di mana negara-negara cenderung menyesuaikan aliansi demi stabilitas kawasan.

Perubahan ini mengindikasikan pergeseran penting: dari ketergantungan penuh pada payung keamanan Barat menuju opsi multipolar. Jika tren ini berlanjut, Timur Tengah berpotensi memasuki fase baru—di mana Iran tidak lagi semata dipandang sebagai ancaman, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam arsitektur keamanan regional.

Israel dan Upaya Menarik Amerika ke Medan Perang seperti Yahudi Madinah dalam Perang Ahzab

Isu mengenai peran Israel dalam mendorong keterlibatan Amerika Serikat dalam berbagai konflik kembali mencuat. Nama Benjamin Netanyahu kerap dikaitkan dengan upaya memengaruhi kebijakan luar negeri AS, baik dalam konteks perang di Irak maupun ketegangan dengan Iran.

Dalam invasi Irak tahun 2003, strategi “Shock and Awe” yang digunakan oleh pemerintahan George W. Bush didasarkan pada klaim keberadaan senjata pemusnah massal (WMD). Klaim tersebut kemudian terbukti tidak akurat. Sejumlah analis menilai bahwa narasi ancaman ini turut diperkuat oleh tokoh-tokoh pro-Israel, termasuk Netanyahu, yang saat itu aktif memperingatkan bahaya Irak di forum internasional.

Hampir dua dekade kemudian, pola serupa kembali diperdebatkan dalam konteks ketegangan dengan Iran. Pemerintahan Donald Trump dituding menerima tekanan untuk mengambil langkah militer terhadap Iran dengan dalih ancaman nuklir dan “ancaman yang akan segera terjadi.” Namun, perbedaan mencolok muncul antara narasi politik dan temuan intelijen.

Dalam sidang Kongres AS, sejumlah pejabat intelijen, termasuk Tulsi Gabbard, menghadapi pertanyaan tajam terkait apakah Iran benar-benar merupakan ancaman langsung. Jawaban yang mengambang memperlihatkan adanya ketegangan antara realitas intelijen dan keputusan politik. Bahkan, pengunduran diri pejabat kontra-terorisme seperti Joe Kent memperkuat kesan adanya perbedaan pandangan di dalam tubuh pemerintahan.

Kritik juga datang dari tokoh media seperti Tucker Carlson, yang menilai bahwa perang terhadap Iran bertentangan dengan prinsip “America First.” Ia bahkan mengklaim bahwa waktu dan arah konflik lebih banyak ditentukan oleh kepentingan Israel dibandingkan kepentingan nasional AS.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kebijakan luar negeri AS sepenuhnya didasarkan pada kepentingannya sendiri, ataukah dipengaruhi oleh tekanan eksternal? Tuduhan bahwa lobi pro-Israel memainkan peran signifikan semakin menguat, terutama ketika kebijakan militer tampak tidak selaras dengan penilaian intelijen internal.

Di sisi lain, dinamika ini mengingatkan pada pola lama dalam sejarah. Dalam sirah Nabawiyah, kelompok Yahudi di Madinah pernah berupaya membangun koalisi besar untuk menyerang Rasulullah ﷺ. Mereka mendatangi berbagai kabilah Arab, termasuk Quraisy dan Ghathafan, serta menjanjikan keuntungan materi dan dukungan politik agar bersatu melawan kaum Muslimin.

Upaya tersebut berhasil menggalang kekuatan besar yang dikenal dalam Perang Ahzab, di mana sekitar 10.000 pasukan mengepung Madinah. Koalisi ini terbentuk melalui provokasi, janji, dan penyatuan kepentingan berbagai kelompok yang sebelumnya terpisah.

Perbandingan ini menunjukkan adanya pola berulang dalam sejarah: membangun aliansi, menciptakan narasi ancaman, dan mendorong pihak lain untuk terlibat dalam konflik yang lebih luas. Dalam konteks modern, perdebatan mengenai peran Israel dan pengaruhnya terhadap kebijakan AS masih terus berlangsung, terutama ketika fakta intelijen dan keputusan politik tampak tidak sejalan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa adalah apakah kekuatan besar mampu menjaga independensi keputusannya, atau justru terjebak dalam kepentingan yang lebih sempit namun berdampak global.

---