Jalan Panjang Krisis Politik Israel: Ketika Perpecahan Internal Menjadi Ancaman Negara
1. Krisis yang Lebih Besar daripada Sekadar Pergantian Pemerintahan
Krisis politik Israel pasca-pemilu 27 Oktober 2026 memperlihatkan sebuah kenyataan menarik sekaligus mengkhawatirkan: sebuah negara yang memiliki kekuatan militer, teknologi, ekonomi, dan dukungan internasional ternyata tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan paling mendasar dalam kehidupan bernegara, yaitu membangun kesepakatan di antara para pemimpinnya sendiri.
Pemilu tersebut tidak menghasilkan kekuatan mayoritas di Knesset, parlemen Israel yang memiliki 120 kursi. Blok pendukung Benjamin Netanyahu memperoleh 53 kursi, sedangkan blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi. Sementara itu, dua partai yang mewakili masyarakat Arab memperoleh 19 kursi.
Tidak ada satu blok pun yang mampu mencapai ambang batas 61 kursi untuk membentuk pemerintahan dengan mayoritas mutlak.
Situasi ini menempatkan Eisenkot dalam posisi sulit. Ia memperoleh mandat untuk membentuk pemerintahan, tetapi harus menghadapi tiga pilihan yang sama-sama mengandung risiko politik.
Pertama, membentuk pemerintahan persatuan dengan Likud pimpinan Netanyahu. Namun, Netanyahu menghendaki dirinya tetap menjadi satu-satunya perdana menteri selama empat tahun. Artinya, tidak ada kesempatan bagi Eisenkot untuk memimpin melalui mekanisme rotasi.
Selain persoalan kepemimpinan, terdapat perbedaan mendasar mengenai pembentukan komisi penyelidikan negara atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, reformasi peradilan, dan kewajiban militer bagi kaum Haredi.
Kedua, membangun pemerintahan dengan dukungan partai-partai ultra-Ortodoks atau Haredi. Pilihan ini juga tidak mudah karena partai-partai tersebut selama ini memiliki hubungan politik yang kuat dengan Netanyahu. Persoalan wajib militer menjadi salah satu penghalang utama. Blok Eisenkot menghendaki berakhirnya pengecualian wajib militer bagi kelompok Haredi, sementara partai-partai tersebut berkepentingan mempertahankan pengaturan yang ada.
Ketiga, membentuk pemerintahan minoritas dengan dukungan partai-partai Arab, yaitu Ra'am dan Joint List. Secara matematis, jalan ini memungkinkan Eisenkot memperoleh dukungan yang cukup dalam pemungutan suara tertentu, meskipun tidak memiliki mayoritas koalisi permanen.
Namun, pilihan ketiga menghadapi penolakan keras dari sejumlah tokoh politik Yahudi. Avigdor Liberman, pemimpin Yisrael Beytenu, bahkan mengancam akan menolak pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab.
Di sinilah krisis politik Israel memperlihatkan kedalaman persoalannya. Perselisihan bukan sekadar mengenai siapa yang berhak menjadi perdana menteri, melainkan juga mengenai identitas negara, hubungan agama dan politik, kedudukan warga Arab, kewajiban pertahanan, serta arah kebijakan terhadap Palestina.
Pemerintahan dapat dibentuk melalui kompromi angka. Namun, apakah kompromi tersebut mampu menyatukan masyarakat yang telah terbelah?
Itulah pertanyaan yang jauh lebih besar.
2. Ketika Kepentingan Politik Mengalahkan Kepentingan Negara
Salah satu hal yang menarik dari negosiasi pembentukan pemerintahan adalah tuntutan yang dilaporkan diajukan oleh Likud.
Partai Netanyahu dikabarkan menghendaki agar dirinya tetap menjadi perdana menteri selama empat tahun, seluruh partai Zionis masuk ke dalam pemerintahan, termasuk Otzma Yehudit pimpinan Itamar Ben Gvir, serta adanya dukungan terhadap kemungkinan serangan militer berikutnya terhadap Iran.
Selain itu, terdapat tuntutan mengenai kelanjutan reformasi peradilan, pembentukan komisi penyelidikan politik untuk peristiwa 7 Oktober, rancangan undang-undang wajib militer bagi Haredi, dan penolakan terhadap pembentukan negara Palestina.
Sebagian tuntutan tersebut dibantah atau dikoreksi oleh Likud. Karena itu, daftar tersebut perlu dipahami sebagai laporan mengenai posisi awal negosiasi, bukan kesepakatan resmi kedua pihak.
Namun, secara politik, tuntutan itu memperlihatkan betapa rumitnya membangun pemerintahan persatuan ketika setiap kelompok membawa agenda yang sulit dikompromikan.
Persoalan penyelidikan 7 Oktober menjadi sangat penting. Serangan tersebut bukan sekadar kegagalan keamanan biasa. Peristiwa itu menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, intelijen, dan militer Israel.
Masyarakat tentu ingin mengetahui bagaimana serangan sebesar itu dapat terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa berbagai peringatan tidak berhasil mencegahnya.
Karena itu, penolakan terhadap pembentukan komisi penyelidikan negara dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesediaan elite politik mempertanggungjawabkan kegagalan pemerintahan.
Di sinilah muncul persoalan yang sering ditemukan dalam sejarah politik: apakah kekuasaan dipertahankan untuk menyelamatkan negara, atau negara dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan?
Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika kelangsungan politik seorang pemimpin bersinggungan dengan persoalan hukum dan kepentingan pribadinya.
Krisis kepemimpinan akhirnya bukan hanya menyangkut kemampuan membentuk kabinet, melainkan juga menyangkut legitimasi moral orang-orang yang ingin mempertahankan kekuasaan.
3. Israel Bukan Satu-satunya Negara yang Mengalami Kebuntuan Politik
Jika dibandingkan dengan negara lain, kebuntuan politik Israel sebenarnya bukan fenomena yang berdiri sendiri.
Sejumlah negara demokrasi pernah mengalami krisis pembentukan pemerintahan, bahkan dalam waktu yang jauh lebih panjang.
Belgia, misalnya, pernah mengalami kebuntuan politik selama 541 hari pada 2010–2011. Perbedaan kepentingan antara masyarakat Flanders yang berbahasa Belanda dan Wallonia yang berbahasa Prancis menyebabkan partai-partai kesulitan membangun kesepakatan pemerintahan.
Belgia kembali mengalami kebuntuan panjang pada 2019–2020.
Italia memiliki persoalan yang berbeda. Fragmentasi partai politik membuat pemerintahan silih berganti. Sejak Perang Dunia II, Italia telah mengalami puluhan pergantian kabinet. Pergantian pemerintahan yang terlalu sering menyulitkan kesinambungan kebijakan ekonomi dan reformasi birokrasi.
Spanyol juga pernah mengalami kebuntuan setelah pemilu 2015. Munculnya partai-partai baru mengakhiri dominasi dua partai tradisional. Akibatnya, pembentukan pemerintahan membutuhkan beberapa kali pemilu hingga akhirnya terbentuk kesepakatan politik.
Ketiga negara tersebut memperlihatkan bahwa sistem multipartai dan perbedaan kepentingan politik dapat menyebabkan pemerintahan kehilangan stabilitas.
Namun, terdapat perbedaan penting antara krisis di negara-negara tersebut dan krisis Israel.
Belgia menghadapi persoalan identitas bahasa dan wilayah. Italia menghadapi fragmentasi kepentingan partai. Spanyol menghadapi perubahan peta kekuatan politik.
Israel menghadapi seluruh persoalan tersebut dalam bentuk yang lebih kompleks, karena kebuntuan politik berlangsung bersamaan dengan konflik bersenjata, persoalan Palestina, ketegangan regional, dan perdebatan mengenai identitas dasar negara.
Dengan demikian, persoalan Israel tidak cukup dipahami sebagai kesulitan membentuk koalisi.
Ada persoalan lain yang jauh lebih mendasar: bagaimana sebuah negara mempertahankan kesatuan internal ketika masyarakatnya sendiri berbeda pandangan mengenai masa depan negara tersebut?
4. Krisis Konstitusional: Ketika Aturan Permainan Diperebutkan
Krisis Israel juga memiliki kemiripan dengan pengalaman Polandia dan Hungaria.
Pada 2023, Israel mengalami gelombang demonstrasi besar-besaran akibat rencana reformasi peradilan pemerintahan Netanyahu. Kebijakan tersebut dipandang oleh para penentangnya sebagai upaya memperbesar kekuasaan pemerintah dan mengurangi kemampuan Mahkamah Agung dalam mengawasi keputusan politik.
Perdebatan itu bukan sekadar persoalan teknis hukum. Ia menyentuh prinsip dasar kehidupan bernegara: siapa yang mengawasi penguasa ketika penguasa memiliki dukungan mayoritas parlemen?
Polandia pernah menghadapi persoalan serupa ketika pemerintahan Partai Hukum dan Keadilan melakukan perubahan besar terhadap sistem peradilan. Perubahan tersebut memicu demonstrasi dan konflik berkepanjangan dengan Uni Eropa.
Hungaria di bawah Viktor Orbán juga menghadapi kritik karena konsentrasi kekuasaan eksekutif, perubahan konstitusi, dan melemahnya independensi sejumlah lembaga pengawasan.
Namun, Israel memiliki karakteristik ketatanegaraan tersendiri. Negara itu tidak memiliki satu dokumen konstitusi tertulis yang terkonsolidasi seperti banyak negara lain. Sistem dasarnya bertumpu pada serangkaian Basic Laws atau Hukum-Hukum Dasar. Parlemennya juga hanya memiliki satu kamar.
Kondisi tersebut membuat hubungan antara pemerintah, Knesset, dan Mahkamah Agung menjadi sangat penting.
Apabila kekuatan politik yang menguasai parlemen berusaha memperluas kewenangannya sekaligus membatasi lembaga pengawas, persoalan yang muncul bukan lagi sekadar pertentangan antarpartai. Yang dipertaruhkan adalah keseimbangan kekuasaan dalam negara.
Inilah pelajaran penting dari berbagai krisis konstitusional: demokrasi tidak cukup hanya memiliki pemilu. Demokrasi juga membutuhkan pembatasan kekuasaan, independensi hukum, dan kesediaan pihak yang menang untuk menghormati hak pihak yang kalah.
5. Ketika Perpecahan Politik Berubah Menjadi Ancaman Sosial
Persoalan Israel semakin mengkhawatirkan ketika persaingan politik mulai disertai ancaman kekerasan.
Setelah pemilu, demonstran sayap kanan berkumpul di luar rumah Eisenkot. Mereka memperingatkannya agar tidak membentuk pemerintahan dengan dukungan partai-partai Arab.
Dalam demonstrasi di sekitar Knesset, sejumlah peserta bahkan memperingatkan kemungkinan terjadinya perang saudara apabila pemerintahan minoritas yang didukung partai-partai Arab terbentuk.
Ancaman tersebut mengingatkan masyarakat Israel pada pembunuhan Perdana Menteri Yitzhak Rabin pada 1995.
Rabin dibunuh oleh seorang ekstremis Yahudi yang menentang proses perdamaian Oslo dengan Palestina. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pertentangan politik dapat berkembang menjadi kekerasan ketika lawan politik tidak lagi dipandang sebagai sesama warga negara, melainkan sebagai musuh yang harus disingkirkan.
Dalam situasi sekarang, muncul pula penggunaan istilah keagamaan din rodef dalam polemik terhadap Eisenkot. Istilah ini sangat sensitif karena pernah digunakan oleh Yigal Amir untuk membenarkan pembunuhan Rabin.
Tentu saja, tidak setiap perbedaan politik akan berakhir dengan kekerasan. Namun, ketika ancaman, delegitimasi, dan bahasa permusuhan menjadi bagian dari persaingan politik, risiko kekerasan tidak dapat dianggap remeh.
Di sinilah krisis politik berubah menjadi krisis sosial.
Sebuah negara mungkin masih memiliki tentara yang kuat, persenjataan modern, dan teknologi canggih. Namun, semua itu tidak otomatis menjamin ketahanan apabila masyarakatnya kehilangan kesediaan untuk hidup bersama.
Kekuatan militer dapat menghadapi musuh dari luar. Tetapi siapa yang mampu menyembuhkan permusuhan yang tumbuh di dalam masyarakat sendiri?
6. Membaca Krisis Israel dengan Teori Ibnu Khaldun
Persoalan ini menarik apabila dibaca melalui pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah.
Ibnu Khaldun tidak hanya membahas pergantian dinasti atau jatuh bangunnya kerajaan. Ia berusaha menemukan hukum-hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan perjalanan kekuasaan.
Salah satu konsep terpentingnya adalah 'ashabiyyah, yaitu solidaritas kelompok, ikatan sosial, dan kekuatan kolektif yang memungkinkan suatu kelompok membangun kekuasaan.
Menurut Ibnu Khaldun, kekuasaan tidak lahir hanya karena kekuatan senjata. Ia membutuhkan solidaritas, kesediaan berkorban, kepemimpinan, dan tujuan bersama.
Pada tahap awal, solidaritas tersebut menjadi kekuatan untuk membangun pemerintahan dan mempertahankan kekuasaan.
Namun, setelah kekuasaan mencapai kemapanan, generasi berikutnya dapat mengalami perubahan. Kenyamanan, kemewahan, persaingan elite, dan perebutan kepentingan dapat mengikis semangat kolektif yang sebelumnya menjadi fondasi kekuasaan.
Dalam konteks Israel, kerangka ini dapat digunakan untuk membaca sejumlah gejala politik.
A. Melemahnya 'Ashabiyyah
Pada masa pembentukan negara Israel pada 1948, terdapat mobilisasi kolektif yang kuat di antara kelompok-kelompok pendirinya untuk membangun dan mempertahankan negara.
Namun, perjalanan sejarah selanjutnya melahirkan masyarakat dengan orientasi politik, agama, dan identitas yang semakin beragam.
Kini, pertentangan antara kelompok sekuler, nasionalis-religius, ultra-Ortodoks, dan masyarakat Arab Israel memperlihatkan persoalan kohesi sosial yang serius.
Kebuntuan pembentukan pemerintahan menjadi salah satu cermin dari perpecahan tersebut.
Dalam perspektif Ibnu Khaldun, ketika solidaritas yang menopang kekuasaan melemah, kemampuan negara untuk menggerakkan masyarakat menuju tujuan bersama juga akan berkurang.
Persoalannya bukan sekadar berapa jumlah kursi yang dimiliki masing-masing partai, melainkan apakah mereka masih memiliki kesepakatan mengenai kepentingan bersama.
B. Kekuasaan yang Berubah Menjadi Kepentingan Elite
Ibnu Khaldun menjelaskan adanya kecenderungan penguasa untuk memonopoli kekuasaan setelah berhasil membangun dominasi.
Kekuasaan yang pada awalnya dibangun melalui solidaritas bersama perlahan dapat berubah menjadi kepentingan keluarga, kelompok, dan lingkaran elite.
Gejala tersebut dapat digunakan sebagai kerangka untuk membaca konflik politik di sekitar Netanyahu.
Ketika persoalan kelangsungan pemerintahan, kepentingan politik pribadi, reformasi peradilan, dan proses hukum seorang pemimpin saling berkaitan, muncul pertanyaan mengenai batas antara kepentingan negara dan kepentingan penguasa.
Dalam teori Ibnu Khaldun, penguasa yang lebih mengutamakan kelangsungan kekuasaannya daripada kepentingan masyarakat sedang menghadapi persoalan legitimasi.
Negara tidak boleh menjadi milik seorang pemimpin atau kelompok politik tertentu.
C. Kezaliman sebagai Penghancur Peradaban
Salah satu gagasan penting Ibnu Khaldun adalah bahwa kezaliman merupakan pertanda kehancuran kehidupan berperadaban.
Ia menjelaskan bahwa ketidakadilan merusak kehidupan ekonomi, menghilangkan rasa aman, menghancurkan kepercayaan, dan melemahkan kemauan masyarakat untuk berkontribusi dalam kehidupan bersama.
Dalam konteks Israel, persoalan ini tidak dapat dipisahkan dari konflik dengan Palestina.
Pendudukan, penghilangan hak, kekerasan terhadap warga sipil, dan krisis kemanusiaan merupakan persoalan yang menyentuh legitimasi moral dan politik negara.
Kritik terhadap kebijakan Israel tidak hanya datang dari masyarakat Palestina, tetapi juga dari berbagai kalangan internasional.
Dalam kerangka Ibnu Khaldun, kekuatan suatu negara tidak dapat diukur hanya melalui kemampuan menaklukkan atau mempertahankan wilayah. Keadilan merupakan salah satu fondasi yang menentukan keberlangsungan kehidupan sosial.
Sebuah kekuasaan mungkin mampu bertahan dengan kekuatan senjata, tetapi ketidakadilan yang terus berlangsung akan menumbuhkan konflik dan menggerogoti fondasi kehidupannya.
D. Ketergantungan kepada Kekuatan Luar
Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa kemewahan dan ketergantungan dapat mengurangi daya tahan suatu kelompok.
Ketika suatu kekuasaan kehilangan kemampuan untuk mengandalkan kekuatan internalnya, ia semakin bergantung pada pihak lain.
Dalam kasus Israel, dukungan Amerika Serikat memiliki peranan penting dalam bidang militer, diplomasi, dan politik internasional.
Ketergantungan tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa Israel berada di ambang kehancuran. Namun, hal itu menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan ketika menganalisis daya tahan strategis negara tersebut.
Apabila ketergantungan eksternal bertemu dengan perpecahan internal, beban yang harus ditanggung negara akan semakin besar.
7. Siklus Kekuasaan: Apakah Israel Sedang Memasuki Fase Kemunduran?
Dalam Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun menguraikan siklus kekuasaan melalui lima fase.
Pertama, fase kemenangan dan pembentukan kekuasaan. Solidaritas kelompok menjadi kekuatan untuk merebut dan mendirikan pemerintahan.
Kedua, fase penguasa mulai memonopoli kekuasaan. Pemimpin berusaha mengonsolidasikan kewenangan dan membatasi pesaingnya.
Ketiga, fase kemapanan dan kemakmuran. Pemerintahan menikmati hasil pembangunan dan memperkuat institusi kekuasaannya.
Keempat, fase ketenteraman dan kepuasan terhadap capaian masa lalu. Penguasa mempertahankan tradisi serta pola kekuasaan yang telah terbentuk.
Kelima, fase pemborosan dan kemunduran. Kemewahan, ketidakadilan, persaingan elite, dan hilangnya solidaritas melemahkan fondasi kekuasaan.
Lima fase tersebut bukan kalender yang dapat digunakan untuk menentukan secara pasti kapan sebuah negara akan runtuh. Ia merupakan kerangka untuk memahami kecenderungan perubahan kekuasaan.
Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa kebuntuan politik Israel pada 2026 dengan sendirinya membuktikan bahwa negara tersebut telah memasuki fase terakhir kehidupannya.
Namun, sejumlah gejala dapat dijadikan bahan refleksi.
Ketika elite politik lebih sibuk mempertahankan kekuasaan daripada menyelesaikan persoalan negara, ketika masyarakat kehilangan kesepakatan mengenai masa depan bersama, ketika keadilan dipertanyakan, dan ketika kekuatan eksternal semakin menentukan keberlangsungan strategis, maka sebuah negara sedang menghadapi ujian ketahanan yang serius.
Pertanyaannya bukan sekadar apakah pemerintahan baru dapat dibentuk.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah negara tersebut masih memiliki solidaritas, keadilan, dan tujuan bersama yang mampu menopang kehidupannya.
8. Pelajaran Sejarah: Musuh dari Luar Tidak Selalu Menjadi Penyebab Kehancuran
Perbandingan antara Israel, Belgia, Italia, Spanyol, Polandia, dan Hungaria memperlihatkan bahwa krisis politik dapat muncul dalam berbagai bentuk.
Ada negara yang mengalami kebuntuan karena fragmentasi partai. Ada yang mengalami konflik akibat perbedaan identitas. Ada pula yang menghadapi krisis konstitusional karena kekuasaan eksekutif berusaha mengurangi independensi lembaga pengawasan.
Namun, terdapat satu pelajaran yang dapat ditarik dari berbagai pengalaman tersebut: kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengendalikan lawan, melainkan juga oleh kemampuannya membangun kepercayaan di antara masyarakatnya sendiri.
Ibnu Khaldun mengajak kita melihat sejarah dari sisi yang lebih dalam.
Keruntuhan suatu kekuasaan tidak selalu dimulai ketika musuh berhasil menembus perbatasannya. Ia dapat dimulai ketika keadilan kehilangan tempat, solidaritas berubah menjadi permusuhan, dan elite politik tidak lagi memiliki tujuan selain mempertahankan kekuasaan.
Dalam keadaan seperti itu, kekuatan militer dan kemakmuran ekonomi belum tentu mampu menyelamatkan sebuah peradaban.
Krisis Israel saat ini memang belum dapat dijadikan bukti bahwa negara tersebut akan segera runtuh. Sejarah tidak bekerja dengan kepastian yang sesederhana itu. Namun, krisis ini memperlihatkan sejumlah persoalan struktural yang patut diperhatikan: melemahnya kohesi sosial, pertentangan identitas, krisis legitimasi, persoalan keadilan, dan ketergantungan strategis.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bagi setiap bangsa bukanlah seberapa kuat senjatanya, seberapa besar ekonominya, atau seberapa luas dukungan internasionalnya.
Melainkan: seberapa kuat keadilan yang menopang kehidupannya, seberapa kokoh solidaritas masyarakatnya, dan seberapa besar kesediaan para pemimpinnya menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi?
Sebab, sebagaimana pelajaran yang dapat kita renungkan dari Ibnu Khaldun, kekuasaan mungkin dapat dibangun dengan kekuatan, tetapi keberlangsungannya membutuhkan solidaritas dan keadilan.
Dan ketika kedua fondasi itu runtuh, kejayaan masa lalu tidak selalu mampu menyelamatkan masa depan.
Link Kami
Beberapa Link Kami yang Aktif