Bangsa Arab Mengabaikan Perjuangan Rakyat Palestina?

Oleh: Nasrulloh Baksolahar 

Abu Hasan An Nadwi dalam Sirah Nabawiyahnya berkata, "Bangsa Arab mencintai persamaan dan merindukan kebebasan. Laki-lakinya, penyabar dan pemberani, jarang bersedih di masyarakatnya., melindungi, teguh pendirian dalam hidupnya, penuh percaya diri dengan apa yang telah ditentukan untuknya, sekalipun itu sebuah kehidupan yang sulit dan keras."

Dedorus, penulis Yunani, menggambarkan karakter bangsa Arab, "Mereka menentang segala kekuatan yang berusaha menperbudak dan merendahkannya. Kebebasan bagi bangsa Arab adalah lambang terbesar, serta keistimewaan yang membedakan mereka dari yang lainnya." Dengan karakter dasar ini, apakah bangsa Arab berdiam diri terhadap kezaliman disekitarnya? Apakah berdiam diri atas penindasan terhadap rakyat Palestina?

Di era Jahiliyah saja, banyak kebaikan bangsa Arab yang dijaga dan dilanjutkan menjadi syariat Islam. Rasulullah pun menyukai satu perjanjian di era sebelum kenabiannya, yang isinya: di Mekkah tidak boleh ada orang yang dizhalimi baik penduduk Mekkah sendiri maupun pendatang kecuali pasti akan dibantu dan kembalikan haknya dari pihak yang menzhalimi. Lalu orang-orang Quraisy menamai perjanjian itu dengan nama Hilful Fudhul, karena disepakati orang para afadhil (orang-orang yang memiliki keutamaan).

Saat Rasulullah saw di boikot oleh Kafir Quraisy,  Bani Hasyim dan Abdul Muthalib yang belum tentu seluruhnya muslim berdiri bersama Rasulullah saw. Mereka rela menjadi bagian yang diboikot. Di sisi lain, sejumlah kaum Quraisy, walaupun masih kafir, pun bereaksi terhadap kezaliman ini. Diantara yang menentang adalah Hisyam bin Amr bin Rabiah, karena boikot merupakan tindakan menzalimi dan jiwa mereka bertentangan dengannya. Banyak juga yang melakukan penyelundupan untuk membantu Rasulullah saw.

Zuhair bin Abi Ummayah juga bereaksi atas pemboikotan ini, dia berkata di hadapan pemuka Quraisy dalam sebuah pertemuan mereka, "Wahai penduduk Mekah, apakah kita akan memakan makanan dan memakai pakaian, sedangkan Bani Hasyim dalam keadaan menderita, tidak boleh mengadakan jual beli dengan kita?" Di masa lalu, saat kemusyrikan masih menyelimuti bangsa Arab pun, mereka melawan kezaliman.  Apakah setelah menjadi muslim bangsa Arab tidak peduli dengan sesama muslim di Palestina?

Saat peristiwa Nakba 1948. Ketika penjajah Israel, yang didukung Amerika dan Inggris membantai rakyat Palestina. Demonstrasi besar-besaran terjadi di seluruh jazirah Arab. Mereka mengumpulkan dana dan bersiap menjadi relawan tempur. Padahal saat itu, sebagai besar negara Arab masih dijajah. Mereka menyelundupkan diri masuk ke Palestina. Walaupun sekembalinya ke negrinya mereka dipenjara, disiksa dan dibunuh oleh penguasa boneka penjajah.

Perang Afganistan, sokongan dari bangsa Arab cukup tinggi, dari menjadi bagian mujahidin hingga kucuran dana yang cukup besar. Contohnya, Usamah bin Laden yang menjadi mujahidin sekaligus mengorbankan kekayaan yang cukup besar. Dia dan keluarganya merupakan salah satu orang terkaya dari Arab Saudi.

Amerika menjatuhkan sanksi terhadap 10 anggota dan fasilitator keuangan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza dan sedang berperang melawan Israel. Seperti dilansir AFP, Kamis (19/10/2023), Departemen Keuangan AS dalam pernyataannya menyebut sanksi-sanksi terbaru ini menargetkan individu-individu yang berbasis di Gaza dan beberapa lokasi lainnya, seperti Sudan, Turki, Aljazair dan Qatar.

Penyelidikan keuangan Hamas yang dilakukan Israel menyebut sumbangan kepada badan-badan amal yang terkait dengan kelompok asal Palestina itu telah mengalami peningkatan signifikan selama serangan sejak 7 Oktober.

"Kami melihat peningkatan sebesar 70% dalam dana yang diberikan kepada badan amal yang terkait dengan Hamas," kata Uzi Shaya, mantan perwira tinggi di Mossad, badan intelijen Israel, seperti dikutip CNBC International. Dana ini bersumber dari sejumlah negara.

Senator AS Ted Cruz (R-Texas), pada 30 Oktober 2023, anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat, memperkenalkan Undang-Undang Sanksi Hamas, undang-undang pertama yang menargetkan Hamas secara komprehensif. Undang-undang tersebut akan menjatuhkan sanksi terhadap Hamas, anggota dan afiliasinya, serta negara-negara yang menyediakan dana dan wilayah untuk operasi Hamas.

Penyelidikan Mossad tentang sumber dana perjuangan rakyat Palestina, ragam undang-undang yang diusulkan dan disahkan oleh Senat Amerika untuk menjegal dana dan memberi sanksi kepada penyandang dana untuk rakyat Palestina dan sejumlah bukti sejarah, menunjukkan bahwa bangsa Arab sangat peduli bagi perjuangan rakyat Palestina walau pada level penguasanya lebih cendrung pro Israel dan Amerika karena ikatan perjanjian normalisasi dan bantuan militer.

"Harga" Perlawanan Rakyat Palestina yang "Dibayar" oleh Amerika 

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

Hingga detik ini, Amerika belum mengakui Palestina sebagai sebuah negara, walaupun Amerika kerap kali menjadi mediator perjanjian antara Palestina dengan penjajah Israel. Pada sisi lain, negara yang pertama kali mengakui  berdirinya penjajah Israel di bumi Palestina ada Amerika. Bisakah Amerika adil dan jujur dalam penyelesaian Palestina?

Perlawanan rakyat Palestina sangat luar biasa. Tak menyerah dengan kondisi apapun. Ini dijelaskan dalam hadist Shahih Bukhari dan Muslim, "Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Tidak ada masalah bagi mereka adanya orang-orang yang tidak mau menolong mereka. Demikian keadaan mereka sehingga datanglah ketetapan Allah." Dijelaskan pula, bahwa sekelompok orang tersebut tinggal di Syam. Karakter ini membuat penjajah Israel, Amerika dan Barat pusing tujuh keliling. Bagaimana cara Amerika  menghadapi perjuangan Palestina?

Pertama, Amerika menguatkan militer penjajah Israel dengan ragam bantuan. Melansir Al Jazeera, Israel adalah penerima bantuan luar negeri AS yang paling signifikan. Israel dilaporkan telah menerima sekitar US$263 miliar atau setara Rp4.171,70 triliun sejak 1946 hingga 2023. 

AS memberlakukan syarat-syarat tentang bagaimana bantuan, khususnya bantuan militer, dapat digunakan. Undang-Undang Leahy melarang ekspor barang-barang pertahanan AS kepada unit-unit militer yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Namun, tak ada unit Israel yang dihukum berdasarkan UU ini.

Kedua, Perjanjian Oslo I 1993 dan Oslo II 1995, menjadikan Otoritas Palestina (PA) sebagai mitra negoisasi dengan penjajah Israel. Mengingat perlawanan Palestina tak kunjung berhenti, maka PA seolah-olah menjadi kepanjangan tangan kepentingan penjajah Israel dan Amerika untuk merendam perlawanan ini. 

Konsekwensinya, Amerika Serikat memberikan bantuan keamanan kepada PA sejak pertengahan 90-an. Awalnya, bantuan tersebut secara ad hoc, seringkali secara sembunyi-sembunyi. Namun sejak tahun 2005, Departemen Luar Negeri AS telah memberikan bantuan keuangan dan personel langsung kepada organisasi keamanan PA. 

Pada 27 Mei 2021 saja, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memastikan memberikan USD 75 Juta atau sekitar Rp 1,1 Triliun. Hal ini disampaikan Blinken saat konferensi pers bersama dengan Presiden PA, Mahmoud Abbas, di Ramallah di Tepi Barat. 

Ketiga, mengunci negara di perbatasan Palestina dengan perjanjian tertentu. Perjanjian penjajah Israel-Yordania 1994. Perjanjian ini menormalisasikan hubungan antara Israel dan Yordania dan menyelesaikan sengketa wilayah di antara keduanya. Sebagai konsekwensinya, Amerika memberikan bantuan pada Yordania.

Seperti dilansir AFP, pada 28/11/2022, pemerintah Yordania  penandatanganan 'perjanjian dengan Amerika Serikat untuk alokasi dukungan finansial tahunan sebesar US$ 845,1 juta'.

Diketahui bahwa Yordania merupakan sekutu utama Barat di kawasan Timur Tengah.

Mesir juga tak berkutik dengan perjanjian Camp David 1978. Mesir mengakui Israel sebagai sebuah negara. Hasilnya, Mesir menjadi negara ke dua terbesar setelah penjajah Israel yang mendapatkan bantuan Amerika. Di era Obama tahun 2012,  bantuan militer Amerika senilai $1,3 miliar, berdasarkan Perjanjian Camp David tahun 1978. Jadi sangat wajar bila pintu Raffah di Gaza Selatan, buka dan tutupnya sesuai kepentingan penjajah Israel.

Keempat, di ring kedua negara yang berbatasan dengan Palestina, seperti Arab Saudi (belum sempat ditandatangani) Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan, Amerika mengikatnya dengan perjanjian Abraham di era Donald Trump dengan titik sentral normalisasi hubungan dengan penjajah Israel.

Melansir Info Singkat DPR (2020) bertajuk ‘Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab-Israel dan Isu Palestina’, negara jajahan Israel memandang normalisasi hubungan diplomatik antara UEA dan Israel justru semakin melemahkan soliditas dukungan negara-negara Arab dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka.

Dengan perjanjian ini Amerika memberikan ragam paket kemudahan, hingga pencabutan status negara teroris, pengakuan wilayah dan penghapusan hutang luar negri. Amerika merelakan segala kemudahan dan bantuan dana untuk negara di kawasan sekitar Palestina untuk meredam dukungan terhadap perlawanan rakyat Palestina terhadap penjajah Israel. Apakah penguasa negara-negara ini bisa "disuap"? Lihatlah aksi mereka sekarang, saat Gaza dibumihanguskan oleh penjajah Israel.

Sabda Rasulullah saw benar, "Tidak ada masalah bagi mereka (rakyat Palestina) adanya orang-orang yang tidak mau menolong mereka. Demikian keadaan mereka sehingga datanglah ketetapan Allah."