Monarki Absolut dan Pemujaan terhadap Kekuasaan
Zaman Jahiliyah merupakan salah satu panggung sejarah yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat berubah menjadi alat penindasan ketika tidak dibatasi oleh nilai keadilan. Sistem politik pada masa itu di berbagai wilayah umumnya dibangun di atas kekuasaan yang terpusat dan mutlak. Raja atau penguasa memiliki kewenangan yang sangat besar, sementara rakyat berada dalam posisi yang lemah.
Di sejumlah negeri, kekuasaan bahkan tidak hanya dipandang sebagai hak politik, tetapi dibungkus dengan keyakinan yang memberikan kesan kesucian kepada penguasa. Kekuasaan diwariskan melalui dinasti tertentu dan dipertahankan dengan membangun keyakinan bahwa keluarga penguasa memang memiliki hak khusus untuk memerintah.
Di Persia, misalnya, Dinasti Sassanid meyakini bahwa hak mereka atas kerajaan berasal dari Tuhan. Keyakinan tersebut kemudian ditanamkan kepada masyarakat sehingga kekuasaan dinasti tidak sekadar diterima sebagai kenyataan politik, tetapi juga dianggap sebagai sesuatu yang memiliki legitimasi suci.
Di sinilah persoalan kekuasaan menjadi lebih dalam. Ketika sebuah kekuasaan berhasil meyakinkan rakyat bahwa dirinya memiliki hak suci untuk memerintah, maka perlawanan terhadap penguasa tidak lagi dipandang sekadar sebagai perlawanan politik. Ia dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan yang dianggap telah ditetapkan.
Kekuasaan akhirnya bukan hanya menguasai tubuh manusia, tetapi juga berusaha menguasai cara manusia berpikir.
Pemujaan terhadap Raja
Pola serupa ditemukan di Cina. Raja dipandang sebagai Maharaja, Putra Langit, dan dianggap memiliki kedudukan khusus dalam tatanan kosmis.
Dalam kepercayaan yang berkembang ketika itu, langit dipandang sebagai unsur laki-laki dan bumi sebagai unsur perempuan, yang kemudian melahirkan alam semesta. Maharaja Cina yang pertama dipandang sebagai anak sulung dari pasangan tersebut. Karena itu, seorang maharaja dianggap sebagai bapak bagi seluruh bangsa Cina.
Kedudukan tersebut memberikan ruang kekuasaan yang sangat luas. Rakyat dapat memandang raja sebagai sosok yang berhak menentukan segala sesuatu. Bahkan, ungkapan yang berkembang menggambarkan hubungan tersebut secara sangat paternalistik: raja dianggap sebagai bapak dan ibu bangsa.
Ketika Maharaja Lie Yan atau Thai Tsung meninggal dunia, seluruh negeri Cina berkabung. Kesedihan itu bahkan diekspresikan melalui tindakan-tindakan ekstrem. Ada yang menusuki wajahnya dengan jarum, menggunduli kepala, atau memukuli telinganya sendiri sebagai bentuk duka.
Kita dapat melihat sebuah pola yang berulang dalam sejarah: ketika penguasa ditempatkan terlalu tinggi, rakyat tidak lagi diposisikan sebagai manusia merdeka yang memiliki kehormatan, melainkan sebagai bagian dari struktur kekuasaan yang harus tunduk kepada penguasa.
Pemujaan terhadap Bangsa dan Tanah Air: Imperium Romawi
Bentuk lain dari pemujaan terhadap kekuasaan terdapat dalam Imperium Romawi. Jika di tempat lain kekuasaan dipusatkan pada raja atau dinasti, di Romawi kebanggaan terhadap bangsa dan imperium menjadi salah satu dasar kehidupan politik.
Bangsa dan tanah Romawi ditempatkan sebagai pusat kepentingan. Negeri-negeri lain dipandang terutama berdasarkan manfaatnya bagi kepentingan imperium.
Dalam keadaan seperti itu, bangsa yang ditaklukkan kehilangan kedudukan yang setara. Mereka diperlakukan sebagai pihak yang harus menyediakan tenaga, kekayaan, dan sumber daya untuk kepentingan pusat kekuasaan.
Robert Briffault menggambarkan bahwa keruntuhan Romawi bukan semata-mata disebabkan oleh kerusakan moral seperti korupsi, tetapi juga oleh kerusakan yang telah melekat dalam struktur negara sejak awal. Menurutnya, lembaga-lembaga negara dan kemasyarakatan dibangun di atas landasan yang tidak sehat sehingga pada akhirnya tidak mampu menyelamatkan negara dari akibat kesalahan dan penyimpangan fundamental.
Ada pelajaran penting di sini: sebuah negara dapat memiliki hukum, lembaga, kekuatan militer, kemampuan administrasi, bahkan peradilan yang maju, tetapi semua itu belum tentu menyelamatkan sebuah masyarakat apabila fondasi keadilannya telah rusak.
Negara yang hanya menjadi alat kesejahteraan bagi segelintir orang, sementara sebagian besar rakyat diperas untuk menopangnya, pada akhirnya akan menghadapi keretakan dari dalam.
Pemerintahan Romawi di Mesir dan Syam
Gambaran tersebut semakin jelas ketika melihat pemerintahan Romawi di wilayah yang mereka kuasai.
Mengenai Mesir, Doktor Alfred G. Butler menggambarkan bahwa pemerintahan Romawi lebih berorientasi pada pengerukan kekayaan rakyat untuk kepentingan penguasa daripada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan untuk mendidik rakyat, meningkatkan taraf kehidupan, atau memperbaiki kesejahteraan mereka bukan menjadi perhatian utama. Pemerintahan dijalankan oleh orang-orang asing yang bertumpu pada kekuatan dan kekerasan serta tidak memiliki kedekatan dengan masyarakat yang mereka perintah.
Keadaan di Syam juga mengalami perubahan.
Menurut sejarawan Syam, Al-Ustadz Kurdi Ali, pada mulanya penduduk Syam diperlakukan dengan cukup baik oleh Romawi. Namun, setelah imperium menjadi semakin kuat, perlakuan tersebut berubah menjadi sistem penghambaan dan penindasan.
Penduduk Syam tetap tinggal di tanah mereka sendiri, tetapi secara politik dan ekonomi mereka merasa seperti orang asing di negeri sendiri.
Pajak yang dibebankan kepada rakyat begitu berat sehingga sebagian mereka bahkan menjual anak-anaknya untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan pemerintah.
Kerja paksa, pemerasan, dan perbudakan pun merajalela.
Ironisnya, pada saat yang sama, kekuasaan tersebut mampu membangun tempat-tempat pendidikan dan istana-istana megah. Hal ini memperlihatkan bahwa kemajuan pembangunan tidak selalu identik dengan kesejahteraan rakyat.
Sebuah peradaban dapat membangun bangunan yang megah, tetapi jika manusia yang menopang pembangunan itu hidup dalam penindasan, maka kemegahan tersebut menyimpan persoalan moral yang mendalam.
Pergantian Penguasa, tetapi Penindasan Tetap Berulang
Syam mengalami sejarah panjang pergantian kekuasaan. Romawi memerintah wilayah itu selama berabad-abad. Sebelumnya dan sesudahnya, kekuasaan Yunani juga meninggalkan jejak konflik dan peperangan.
Dalam catatan yang dikutip dalam sumber ini, masa pemerintahan berbagai kekuatan asing di Syam digambarkan sebagai periode yang diwarnai peperangan, perpecahan, dan penderitaan rakyat.
Karena itu, persoalannya tidak berhenti pada siapa yang menjadi penguasa.
Pergantian penguasa tidak otomatis mengubah nasib rakyat apabila struktur kekuasaan yang menindas tetap dipertahankan.
Inilah salah satu pelajaran penting dari sejarah: perubahan nama penguasa tidak selalu berarti perubahan sistem.
Sistem Perpajakan di Negeri Iran
Keadaan serupa juga terlihat di Persia.
Sistem ekonomi dan politik Iran pada masa Sassanid digambarkan tidak stabil dan sarat dengan ketidakadilan. Salah satu sumber persoalan adalah sistem perpajakan yang sangat bergantung pada perilaku para pejabat yang bertugas memungut pajak.
Besarnya pajak dapat berubah-ubah. Dalam praktiknya, para pemungut pajak memiliki ruang untuk melakukan penyimpangan, bahkan merampas kekayaan rakyat.
Seorang penulis sejarah Iran pada zaman Sassanid menggambarkan bahwa besarnya pajak dan upeti dapat bertambah atau berkurang sehingga pemasukan negara tidak stabil. Sementara itu, biaya peperangan yang terus berlangsung membutuhkan sumber dana yang besar.
Ketika negara membutuhkan uang untuk membiayai peperangan, jalan yang ditempuh adalah menambah beban pajak rakyat.
Daerah-daerah yang dikenal kaya, seperti Babil, menjadi sasaran pajak baru.
Di sini terlihat bagaimana peperangan dan sistem perpajakan dapat membentuk lingkaran yang merugikan rakyat: peperangan membutuhkan biaya, biaya ditarik dari rakyat, beban rakyat meningkat, sementara kekuasaan tetap membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk mempertahankan dirinya.
Harta Kekayaan Raja-Raja Iran
Di tengah beratnya beban rakyat, kekayaan para raja Iran justru terkonsentrasi dalam jumlah yang sangat besar.
Sebagian besar sumber daya negara tidak digunakan untuk meningkatkan kehidupan rakyat, tetapi tersimpan dalam bentuk kekayaan kerajaan.
Menurut sumber yang dikutip dalam tulisan ini, raja-raja Iran terbiasa menimbun uang dan benda-benda berharga.
Antara tahun 607 dan 608 M, ketika Maharaja Kisra II memindahkan hartanya ke istana barunya di Mada'in, disebutkan bahwa nilai kekayaan yang dipindahkan mencapai 468 juta tail emas. Sumber yang sama menyebut bahwa pada tahun ketiga belas pemerintahannya, simpanan kekayaannya mencapai 800 juta tail emas.
Terlepas dari rincian angka yang berasal dari sumber sejarah tersebut, gambaran yang ingin disampaikan sangat jelas: terdapat konsentrasi kekayaan yang sangat besar di lingkungan istana, sementara sebagian besar rakyat hidup dalam kondisi yang jauh lebih berat.
Persoalannya bukan semata-mata tentang banyak atau sedikitnya harta seorang penguasa. Persoalan yang lebih mendasar adalah ketika kekayaan yang dihasilkan masyarakat terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara masyarakat luas tidak menikmati hasil dari kekayaan tersebut.
Jurang antara Lapisan Masyarakat
Ketimpangan sosial semakin terlihat dalam struktur masyarakat Iran.
Golongan hartawan hanya terdiri atas segelintir orang, sedangkan sebagian besar penduduk mengalami kemiskinan.
Penulis Iran fi Ahdis Sassanid, ketika membahas masa yang dianggap sebagai salah satu periode paling sengsara di Iran, menggambarkan bahwa pembenahan keuangan yang dilakukan Kisra Anusyirwan lebih banyak menguntungkan kepentingan istana daripada rakyat.
Rakyat tetap hidup dalam kebodohan dan kemelaratan.
Para filosof Byzantium bahkan mengkritik struktur sosial Persia karena melihat adanya jurang yang sangat lebar antara lapisan masyarakat. Dalam masyarakat seperti itu, orang yang kuat menindas orang yang lemah.
Kekuasaan dan kekayaan kemudian saling menguatkan. Orang yang telah memiliki kekayaan memperoleh kedudukan; kedudukan menghasilkan pengaruh; pengaruh memberikan akses terhadap kekuasaan; dan kekuasaan kembali memperkuat kekayaan.
Sebuah lingkaran sosial pun terbentuk.
Sistem Kelas dan Warisan Kedudukan
Pangkat dan kedudukan dalam masyarakat juga cenderung diberikan kepada keluarga atau keturunan yang telah memiliki kekayaan, kedudukan, dan pengaruh di lingkungan penguasa.
Robert Briffault menggambarkan bahwa dalam masyarakat Romawi pada masa kemerosotan, sistem kelas semakin kuat. Ketika lembaga-lembaga sosial menghadapi ancaman perubahan, kelompok yang berkuasa justru berusaha mencegah munculnya gerakan yang dapat mengubah struktur tersebut.
Akibatnya, masyarakat terikat pada kelas sosialnya.
Seseorang tidak bebas menentukan masa depannya. Anak harus mengikuti profesi ayahnya. Kedudukan sosial diwariskan dan sulit ditembus oleh orang dari lapisan bawah.
Ketika status sosial ditentukan sejak lahir, manusia kehilangan salah satu unsur penting dari kebebasannya: kesempatan untuk mengembangkan dirinya berdasarkan kemampuan dan usahanya sendiri.
Kaum Tani di Negeri Iran
Lapisan masyarakat yang paling merasakan beratnya sistem tersebut adalah kaum tani.
Rakyat dibebani berbagai pajak baru yang sangat memberatkan. Tidak sedikit petani yang meninggalkan pekerjaannya atau masuk ke biara untuk menghindari pajak dan kewajiban menjadi serdadu bagi negara yang tidak mereka rasakan sebagai milik mereka.
Ketika sistem ekonomi membuat pekerjaan tidak lagi memberikan kehidupan yang layak, pengangguran dan berbagai bentuk kejahatan pun berkembang.
Penulis Iran fi Ahdis Sassanid menggambarkan penderitaan kaum petani. Mereka terikat pada tanah garapan, tetapi tenaga mereka dapat digunakan tanpa upah dan mereka dipaksa melakukan berbagai pekerjaan.
Sejarawan Ammianus Marcellinus juga menggambarkan kaum tani yang mengikuti pasukan dengan berjalan kaki dalam keadaan sengsara, tanpa memperoleh gaji atau upah yang layak.
Hubungan antara petani dan tuan tanah akhirnya menyerupai hubungan antara budak dan tuannya.
Di sini kita melihat bagaimana ketidakadilan ekonomi bukan hanya persoalan angka pajak atau kepemilikan tanah. Ketidakadilan dapat mengubah hubungan antarmanusia: satu pihak menjadi pemilik kekuasaan, sementara pihak lain kehilangan kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri.
Penindasan dan Kesewenang-wenangan
Penindasan juga terjadi di berbagai wilayah lain.
Di Syam dan Irak, sumber yang dikutip dalam tulisan ini menyebut adanya penindasan terhadap rakyat oleh kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan. Di Mesir, kelompok Jacobian juga disebut melakukan tindakan yang merugikan rakyat.
Kezaliman tidak hanya menyentuh harta benda. Jiwa manusia dan kehormatan perempuan pun ikut menjadi korban.
Lebih menyedihkan lagi, para pejabat yang seharusnya menegakkan keadilan justru tidak memedulikan keluhan rakyat.
Ketika ketidakadilan berlangsung terlalu lama, manusia dapat mengalami keadaan yang lebih berbahaya daripada sekadar kemiskinan: mereka mulai menganggap kezaliman sebagai sesuatu yang normal.
Rakyat akhirnya menerima penderitaan sebagai nasib yang tidak mungkin diubah. Keadaan yang seharusnya dilawan justru dianggap sebagai takdir yang harus diterima.
Bahkan dalam kondisi tertentu, sebagian orang lebih memilih kematian daripada terus menjalani kehidupan yang penuh penindasan.
Ketika Kekuasaan Kehilangan Amanah
Jika seluruh gambaran tersebut direnungkan, tampak bahwa persoalan masyarakat Jahiliyah bukan hanya persoalan buruknya seorang raja atau pejabat tertentu.
Masalahnya lebih mendasar: kekuasaan kehilangan amanahnya.
Ketika raja dianggap memiliki hak mutlak, ketika dinasti dianggap memiliki hak suci untuk memerintah, ketika bangsa tertentu merasa berhak menguasai bangsa lain, ketika pajak digunakan untuk menopang peperangan dan kemewahan istana, ketika kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, dan ketika rakyat tidak memiliki ruang untuk mengubah keadaan, maka politik dan ekonomi tidak lagi menjadi sarana untuk menjaga kehidupan manusia.
Keduanya berubah menjadi instrumen kekuasaan.
Sejarah seperti ini penting untuk direnungkan bukan sekadar agar kita mengetahui bagaimana manusia hidup pada masa lalu. Sejarah memperlihatkan sebuah pola yang dapat berulang kapan saja:
ketika kekuasaan tidak dibatasi oleh keadilan, kekayaan tidak disertai amanah, dan manusia kehilangan kehormatan di hadapan manusia lainnya, maka sistem politik dan ekonomi perlahan berubah menjadi alat penindasan.
Karena itu, perubahan sebuah peradaban tidak cukup hanya dengan mengganti penguasa.
Yang harus diperbaiki adalah cara manusia memandang kekuasaan, harta, hukum, dan kehormatan manusia itu sendiri.
Di situlah kita dapat memahami mengapa risalah Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah individual, tetapi juga membawa perubahan terhadap cara manusia membangun kehidupan bersama.
0 komentar: