Merajut Muslimin dengan Bahasa dan Mata Uang di Era Abdul Malik bin Marwan

Sebuah wilayah yang luas belum tentu menjadi sebuah negara yang kuat. Wilayah yang terbentang dari Timur hingga Barat dapat saja berada di bawah satu kekuasaan, tetapi belum tentu memiliki sistem administrasi, ekonomi, dan kebudayaan yang terintegrasi. Perbedaan bahasa, mata uang, sistem pencatatan, dan tradisi pemerintahan dapat menjadi sekat yang menghambat persatuan.

Tantangan inilah yang dihadapi Dinasti Umayyah ketika wilayah kekuasaan Islam semakin meluas. Berbagai negeri telah berada di bawah pemerintahan khalifah, tetapi masing-masing masih mempertahankan sistem administrasi peninggalan pemerintahan sebelumnya.

Di tengah keadaan tersebut, Khalifah Abdul Malik bin Marwan (65–86 H/685–705 M), khalifah kelima Dinasti Umayyah, melakukan pembaruan besar. Ia tidak hanya memperkuat kekuasaan politik, tetapi juga membangun perangkat yang memungkinkan wilayah-wilayah Islam terhubung dalam satu sistem pemerintahan.

Dua kebijakan penting menjadi fondasi pembaruan tersebut: penyatuan bahasa administrasi dan penerbitan mata uang Islam.

1. Menyatukan Bahasa, Menyatukan Sistem Pemerintahan

Sebelum kebijakan arabisasi diberlakukan, administrasi pemerintahan di berbagai wilayah Islam masih menggunakan bahasa setempat. Di Irak, dokumen pemerintahan banyak ditulis dalam bahasa Persia. Di Mesir digunakan bahasa Qibthi, sedangkan di Syam masih digunakan bahasa Yunani atau Romawi.

Akibatnya, pemerintahan pusat menghadapi kesulitan dalam mengendalikan administrasi wilayah. Setiap daerah memiliki sistem pencatatan dan bahasa yang berbeda. Informasi mengenai pendapatan negara, luas lahan pertanian, hasil panen, serta kewajiban pajak harus dibaca melalui perangkat administrasi yang tidak seragam.

Abdul Malik memahami bahwa persoalan tersebut bukan sekadar masalah bahasa. Di balik perbedaan bahasa terdapat persoalan pengendalian pemerintahan.

Bagaimana seorang khalifah dapat mengetahui kondisi ekonomi seluruh wilayah jika laporan administrasinya menggunakan bahasa yang berbeda-beda? Bagaimana pemerintah dapat membandingkan pendapatan antardaerah jika sistem pencatatannya tidak seragam?

Karena itu, Abdul Malik mengambil kebijakan arabisasi diwan-diwan pemerintahan. Bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa administrasi negara, menggantikan bahasa-bahasa yang sebelumnya digunakan di berbagai wilayah.

Kebijakan ini membawa perubahan mendasar. Informasi pemerintahan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai bahasa kini dapat dibaca menggunakan satu bahasa administrasi. Pencatatan tanah pertanian, hasil panen, pendapatan negara, dan kewajiban pajak menjadi lebih mudah dikelola oleh pemerintah pusat.

Khalifah tidak lagi terlalu bergantung kepada penerjemah untuk memahami laporan dari wilayah-wilayah kekuasaannya.

Lebih jauh, bahasa Arab memiliki kedudukan khusus karena merupakan bahasa Al-Qur'an. Dengan menjadikannya bahasa administrasi, Abdul Malik turut memperkuat identitas peradaban Islam di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa dan kebudayaan berbeda.

Inilah pelajaran penting dari kebijakan arabisasi: kesatuan politik membutuhkan kesatuan sistem komunikasi. Wilayah yang luas tidak cukup hanya dipersatukan melalui kekuatan militer. Ia membutuhkan bahasa bersama agar pemerintahan dapat bekerja secara efektif.

2. Mata Uang Sendiri, Kemandirian Ekonomi

Pembaruan kedua yang sangat penting adalah penerbitan mata uang Islam.

Sebelum masa Abdul Malik, masyarakat di wilayah kekuasaan Islam masih menggunakan mata uang peninggalan dua imperium besar: dinar emas Bizantium dan dirham perak Persia. Mata uang tersebut telah lama beredar dan menjadi bagian dari aktivitas perdagangan masyarakat.

Namun, penggunaan mata uang asing dalam wilayah pemerintahan Islam juga menyisakan persoalan kedaulatan. Sebuah negara yang telah memiliki kekuasaan politik sendiri masih menggunakan simbol ekonomi dari pemerintahan sebelumnya.

Abdul Malik kemudian mengambil langkah strategis dengan menerbitkan mata uang sendiri.

Menurut riwayat yang dikutip dalam kitab Al-Muntazham, dari Malik bin Anas disebutkan bahwa Abdul Malik merupakan orang pertama yang menerbitkan dinar emas untuk diberlakukan secara luas di negara Islam. Pada mata uang tersebut dicantumkan tulisan yang memuat pesan-pesan Al-Qur'an.

Kebijakan ini bukan hanya mengganti gambar dan tulisan pada kepingan logam. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu membangun standar moneter sendiri.

Ustadz Yusuf Al-Isy dalam Ad-Daulah Al-Umawiyah menjelaskan bahwa pembaruan mata uang tidak cukup hanya dengan membuat alat pencetak atau mengganti tulisan asing dengan tulisan Arab. Persoalan timbangan dan ukuran mata uang juga harus diperhatikan.

Hal ini berkaitan langsung dengan ketentuan syariat, terutama zakat. Standar ukuran emas dan perak harus memiliki kepastian sehingga masyarakat dapat menghitung kewajiban zakat dengan mudah.

Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa Abdul Malik menetapkan ukuran dirham berdasarkan satuan enam daniq, dengan perbandingan sepuluh dirham setara dengan tujuh mitsqal.

Dengan demikian, kebijakan moneter tidak hanya mempertimbangkan kepentingan perdagangan dan pemerintahan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pelaksanaan syariat.

Di sini terlihat bagaimana sebuah kebijakan ekonomi dapat dihubungkan dengan sistem nilai agama. Mata uang bukan sekadar alat transaksi. Ia juga menjadi bagian dari tata kehidupan masyarakat Muslim.

3. Ketika Mata Uang Menjadi Simbol Kedaulatan

Penerbitan mata uang Islam ternyata tidak berlangsung tanpa tantangan.

Dalam sebuah riwayat yang dikutip dalam literatur sejarah, Kaisar Romawi memprotes kebijakan Abdul Malik yang mencantumkan nama Nabi Muhammad saw. dan pesan-pesan keislaman pada mata uang.

Kaisar mengancam akan menerbitkan mata uang tandingan dengan tulisan yang tidak disukai kaum Muslimin apabila Abdul Malik tidak menghentikan kebijakan tersebut.

Ancaman itu membuat Abdul Malik mempertimbangkan langkah yang harus diambil. Ia kemudian meminta nasihat Khalid bin Yazid bin Muawiyah.

Khalid memberikan saran agar pemerintah tidak membiarkan mata uang Romawi menjadi alat tekanan politik. Menurutnya, kaum Muslimin harus menerbitkan mata uang sendiri yang mencantumkan nama Allah dan Rasul-Nya.

Nasihat tersebut memperlihatkan bahwa persoalan mata uang tidak dapat dilepaskan dari persoalan kedaulatan.

Pihak yang menguasai sistem moneter memiliki pengaruh terhadap perdagangan, transaksi, dan kehidupan ekonomi masyarakat. Karena itu, ketergantungan terhadap mata uang negara lain dapat menjadi salah satu bentuk ketergantungan ekonomi.

Abdul Malik kemudian melanjutkan kebijakan penerbitan dinar Islam. Pada sekitar tahun 77 H atau 696–697 M, dinar bercorak Islam mulai diterbitkan dengan bentuk yang semakin khas. Gambar penguasa yang sebelumnya menjadi ciri mata uang Bizantium digantikan dengan tulisan-tulisan keislaman.

Di antara pesan yang dicantumkan adalah pengakuan terhadap keesaan Allah dan kerasulan Muhammad saw.

Sejak saat itu, mata uang Islam semakin memiliki identitas tersendiri. Dinar dan dirham bukan hanya menjadi alat pembayaran, melainkan juga simbol kemandirian politik dan ekonomi umat Islam.

4. Standarisasi Administrasi dan Penguatan Ekonomi

Arabisasi administrasi dan penerbitan mata uang sendiri memiliki hubungan yang erat dengan penguatan ekonomi negara.

Salah satu departemen penting dalam pemerintahan adalah Diwan al-Kharaj, yaitu lembaga yang mengurusi pendapatan negara, terutama pajak tanah dan hasil pertanian.

Lembaga ini mencatat berbagai informasi mengenai lahan pertanian, jenis tanaman, hasil panen, serta kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengetahui potensi ekonomi setiap wilayah.

Ketika sistem administrasi masih menggunakan berbagai bahasa, pengawasan terhadap pendapatan negara tentu lebih sulit. Namun, setelah bahasa administrasi diseragamkan, pengelolaan informasi menjadi lebih terintegrasi.

Pemerintah dapat mengetahui sumber-sumber pendapatan, membandingkan hasil pengelolaan antardaerah, serta memperkirakan kemampuan ekonomi wilayah kekuasaannya.

Pada masa Abdul Malik, pengelolaan pendapatan negara yang semakin teratur, didukung stabilitas keamanan dan ketertiban, turut mendorong perkembangan perdagangan dan perekonomian.

Salah satu gambaran besarnya penerimaan negara terlihat dari catatan mengenai pendapatan kharaj wilayah Syam yang disebut mencapai sekitar 1.730.000 dinar emas dalam setahun.

Angka tersebut menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan administrasi dan sumber daya ekonomi dalam menopang kekuatan sebuah pemerintahan.

Negara yang memiliki wilayah luas membutuhkan sistem pencatatan yang akurat. Tanpa administrasi yang baik, potensi kekayaan wilayah dapat tidak terkelola secara optimal.

5. Peradaban Tidak Hanya Dibangun dengan Ekspansi

Keberhasilan Abdul Malik tidak hanya terlihat dari kebijakan bahasa dan mata uang. Ia juga melakukan pembaruan dalam berbagai bidang pemerintahan.

Di antaranya adalah penguatan jaringan komunikasi melalui sistem Diwan al-Barid. Jaringan pos dengan menggunakan kuda-kuda estafet memungkinkan surat dan informasi pemerintahan dikirimkan lebih cepat dari satu wilayah ke wilayah lain.

Selain itu, pada masa pemerintahan Abdul Malik, perhatian terhadap penyempurnaan penulisan Al-Qur'an semakin berkembang. Pemberian tanda pembeda huruf dan tanda baca untuk membantu pembacaan Al-Qur'an menjadi bagian dari proses yang berlangsung pada masa itu, dengan peran sejumlah tokoh, termasuk dalam tradisi administrasi yang dikaitkan dengan al-Hajjaj bin Yusuf.

Berbagai pembaruan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan peradaban membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan menaklukkan wilayah.

Ekspansi militer memang dapat memperluas batas negara, tetapi integrasi administrasi, ekonomi, komunikasi, dan kebudayaanlah yang membuat wilayah tersebut dapat dikelola sebagai satu kesatuan.

Tidak mengherankan jika sejumlah penulis sejarah memberikan perhatian besar terhadap capaian Dinasti Umayyah. Dalam buku Al-Islam wa Hadharatuhu, dikutip pandangan seorang orientalis bernama Andre Michelle yang mengagumi kemampuan Bani Umayyah membangun pemerintahan yang luas dan kuat.

Wilayah yang membentang dari kawasan Sind di Timur hingga Spanyol di Barat berada dalam satu pemerintahan, dengan jaringan ekonomi dan kebudayaan yang saling terhubung.

Tentu, keberhasilan tersebut bukan berarti seluruh wilayah selalu berada dalam keadaan tanpa konflik. Namun, capaian integrasi pemerintahan dalam wilayah seluas itu merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Islam.

6. Kesatuan Membutuhkan Perangkat yang Nyata

Ada pelajaran besar dari kebijakan Abdul Malik bin Marwan.

Persatuan umat tidak cukup hanya dibangun melalui seruan persaudaraan. Ia membutuhkan perangkat yang membuat hubungan antardaerah berjalan secara nyata.

Bahasa yang sama memudahkan komunikasi dan administrasi. Mata uang yang sama memudahkan transaksi dan perdagangan. Standar ukuran yang jelas memudahkan penghitungan kewajiban ekonomi dan pelaksanaan syariat. Jaringan komunikasi mempercepat koordinasi pemerintahan.

Semua itu merupakan infrastruktur persatuan.

Kita sering membicarakan persatuan umat Islam dalam lingkup akidah, ibadah, dan persaudaraan. Namun, sejarah Abdul Malik memperlihatkan bahwa persatuan juga memiliki dimensi kelembagaan, administrasi, dan ekonomi.

Persatuan tidak akan kokoh jika setiap wilayah berjalan dengan sistem yang saling terpisah dan sulit dihubungkan.

Dari kebijakan Abdul Malik, kita belajar bahwa membangun kekuatan umat bukan hanya tentang memperluas wilayah atau memperbanyak jumlah penduduk. Yang tidak kalah penting adalah membangun sistem yang memungkinkan seluruh potensi umat bekerja dalam satu kesatuan.

Sebab, wilayah yang luas membutuhkan administrasi yang terintegrasi. Kekayaan yang besar membutuhkan pengelolaan yang teratur. Perdagangan yang ramai membutuhkan standar yang jelas. Dan persaudaraan yang kuat membutuhkan kesediaan membangun perangkat bersama.

Inilah salah satu warisan penting masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan: mengubah wilayah-wilayah yang sebelumnya memiliki sistem berbeda menjadi bagian dari sebuah peradaban yang semakin terhubung melalui bahasa, mata uang, administrasi, dan identitas bersama.

Sumber:

Ath-Thabari, Shahih Tarikh Ath-Thabari, Pustaka Azzam, 2011, Hal 264-265

As-Suyuthi, Tarikh Khulafa, 2017, Hal 257-258

Ahmad Musadad dkk, Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis Islam, Literasi Nusantara, 2021, Hal 41-42