Larangan Burka dan Kuota Siswa Bukan Solusi bagi Sekolah Italia
Ketika sebuah sistem publik dan fasilitas mendasar mulai terbengkalai, para politisi kerap kali beralih ke taktik klasik: melempar isu identitas. Mengkambinghitamkan kelompok minoritas menjadi jalan pintas paling praktis untuk memalingkan perhatian publik dari kegagalan sistemik yang tak kunjung diselesaikan.
Langkah inilah yang baru saja diambil oleh Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. Melalui sebuah dekrit hukum baru, pemerintahannya mengumumkan larangan penggunaan burka dan niqab di lingkungan sekolah serta menerapkan batasan kuota maksimal 30% per kelas bagi siswa yang dinilai belum memiliki penguasaan bahasa Italia yang memadai. Meloni membingkai aturan ini sebagai sebuah langkah "akal sehat" (common sense).
Namun, jika dibedah secara kritis, kebijakan ini sama sekali bukan solusi atas krisis pendidikan Italia. Di balik retorika perlindungan murid, kebijakan Meloni tidak lebih dari sekadar panggung politik menjelang pemilu—sebuah taktik pengkambinghitaman (scapegoating) demi merangkul basis pemilih kanan jauh, alih-alih menyelesaikan krisis struktural yang menggerogoti sekolah-sekolah di Italia.
1. Larangan Burka Menargetkan Populasi yang Hampir Tak Terlihat di Sekolah
Fakta statistik dan realitas di lapangan menunjukkan betapa tidak relevannya larangan ini dengan permasalahan sekolah yang sebenarnya.
Penggunaan burka atau niqab sangat langka di Italia. Estimasi media setempat mencatat bahwa hanya ada sekitar 500 hingga 600 wanita di seluruh negeri yang mengenakannya, dan anak-anak usia sekolah sama sekali tidak memakai pakaian tersebut.
Kebijakan ini menghadirkan situasi yang sangat kontradiktif. Hukum baru ini pada praktiknya justru menyasar sekelompok kecil ibu rumah tangga Muslim, yang kini terancam denda hingga $1.140 hanya karena melangkahkan kaki ke dalam gedung sekolah tempat anak-anak mereka menimba ilmu.
"Sebuah undang-undang yang menargetkan porsi populasi yang begitu kecil adalah cara lain untuk menegaskan bahwa perempuan berbusana tertutup adalah simbol minoritas yang tidak dapat terasimilasi, yang tentu saja akan menguntungkan politisi sayap kanan pada pemilu mendatang."
Aturan ini dirancang bukan berdasarkan kebutuhan riil, melainkan untuk menciptakan simbol ancaman buatan. Narasi "orang luar" (Otherness) diproduksi secara sengaja untuk dikonsumsi oleh pemilih sayap kanan demi kepentingan elektoral sesaat.
2. Kuota 30% Murid Asing: Aturan Lama yang Dikemas Ulang demi Propaganda
Pemerintah Meloni mengklaim bahwa pembatasan kuota murid yang belum mahir berbahasa Italia sebesar 30% per kelas bertujuan untuk mencegah kemunduran kualitas belajar. Namun, analisis kebijakan menunjukkan bahwa aturan ini sebenarnya hanyalah barang lama yang dikemas ulang. Batasan non-mengikat sebesar 30% untuk siswa non-Italia sebenarnya sudah diterbitkan sejak edaran (circular) tahun 2010 oleh Menteri Pendidikan saat itu, Mariastella Gelmini.
Dekrit baru Meloni tidak membawa perubahan teknis yang signifikan selain mengubah status aturan tersebut menjadi wajib. Berdasarkan analisis para ahli dan data publik yang dirilis Reuters, penerapan dekrit ini pada praktiknya hanya akan berdampak pada "paling banyak beberapa ratus anak saja di seluruh negeri."
Meskipun dampaknya secara praktis sangat minim, fungsi propagandanya luar biasa besar. Meloni menggunakan istilah retorik seperti "ghetto classes" saat berbicara di acara sayap pemuda partainya, Fratelli d'Italia (Brothers of Italy). Ia mengeklaim bahwa anak-anak Italia tidak boleh menjadi "minoritas yang tersisih" di kelas mereka sendiri. Narasi ini secara berbahaya membelah ruang kelas menjadi dua kubu: anak-anak lokal yang harus dilindungi di satu sisi, dan anak-anak imigran yang kehadirannya dianggap sebagai ancaman di sisi lain.
3. Banyak "Siswa Asing" Sebenarnya Lahir dan Besar di Italia
Ada fakta kontra-intuitif yang kerap diabaikan dalam wacana publik Italia: sebagian besar murid yang berstatus kewarganegaraan "non-Italia" sebenarnya lahir di Italia, tumbuh besar di sana, dan berbicara dengan aksen lokal yang kental seperti Milan atau Roma. Mereka tidak pernah tinggal di negara lain.
Penyebab utama dari status "asing" ini bukanlah kegagalan integrasi, melainkan hukum kewarganegaraan Italia yang sangat kaku dan tergolong paling ketat di Eropa. Sistem hukum inilah yang secara mekanis terus memproduksi status "orang luar" bagi anak-anak yang sepanjang hidupnya bernapas dan belajar di Italia.
Realitas ini dirasakan langsung oleh jurnalis dan penulis Randa Ghazy. Dalam ingatannya saat berusia tujuh atau delapan tahun, seorang murid baru asal Thailand bernama Natthaya bergabung di kelasnya. Guru mereka menempatkan Natthaya di sebelah Ghazy dengan alasan sederhana: dua "orang asing" dianggap bisa saling membantu. Padahal, Ghazy lahir dan besar di Italia, menguasai bahasa Italia sebagai bahasa ibu, dan merasa sama Italianya dengan murid-murid lainnya. Namun, kesadaran bersama akan dinamika kehidupan keluarga imigran justru membentuk ikatan kuat di antara mereka. Hal itu mendorong mereka untuk bekerja dua kali lebih keras hingga akhirnya mampu unggul dalam seluruh mata pelajaran, termasuk bahasa Italia.
4. Retorika Identitas Dipakai untuk Menyembunyikan Sekolah yang Rusak dan Gaji Guru yang Rendah
Eksploitasi isu identitas ini berfungsi sebagai tabir asap untuk menutupi krisis mendasar yang membelit sistem pendidikan Italia. Pemerintah secara sadar mengalihkan pandangan publik dari masalah riil yang menggerogoti sekolah: gedung-gedung sekolah yang rusak dan terbengkalai, biaya buku teks yang melonjak tinggi, serta gaji guru di Italia yang merupakan salah satu yang paling rendah di Eropa.
Fenomena yang disebut sebagai "ghetto classes" pada kenyataannya adalah produk langsung dari kemiskinan dan ketimpangan sosial-struktural, bukan akibat dari "invasi" imigran yang berniat menggeser posisi warga lokal.
"Alih-alih berinvestasi pada kursus bahasa Italia, gedung sekolah yang rusak, biaya buku teks yang mahal, dan gaji guru yang termasuk paling rendah di Eropa, pemerintah Meloni memilih untuk mengkambinghitamkan anak-anak yang rentan."
Dekrit baru ini menyembunyikan ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan krisis pendidikan primer. Pada akhirnya, anak-anak imigran dan keluarga rentanlah yang kembali dipaksa membayar harga atas kegagalan struktural pemerintah.
5. Langkah Meloni Adalah Reaksi Terhadap Gelombang Populisme Eropa
Kebijakan pendidikan Meloni tidak lahir di ruang hampa, melainkan bagian dari pergeseran peta politik Eropa yang kian tersedot ke kanan. Pada 6 September, partai kanan jauh AfD meraih kemenangan signifikan dalam pemilu di Saxony-Anhalt, Jerman. Di Prancis, kelompok kanan jauh pimpinan Marine Le Pen terus memimpin berbagai survei jelang pemilu presiden. Gelombang ini meluas seiring rangkaian pemilu yang membayang di Italia, Finlandia, Yunani, Polandia, Slowakia, hingga Spanyol, di mana partai-partai populis diperkirakan akan meraih suara besar.
Di panggung domestik Italia, Meloni berada di bawah tekanan politisi kanan radikal Roberto Vannacci dan partainya, Futuro Nazionale. Vannacci, seorang mantan jenderal militer yang dikenal lewat buku karangannya yang sarat rasisme, Islamofobia, dan antisemitisme, terus menangguk popularitas dalam jajak pendapat.
Adopsi kebijakan keras terkait burka dan kuota siswa ini merupakan langkah reaktif Meloni untuk membendung pengaruh Vannacci. Ia meminjam retorika ekstrem agar tidak kehilangan basis pemilih sayap kanan menjelang pemilu mendatang.
Fenomena ini mengagaskan refleksi yang lebih luas, seperti yang ditulis oleh Randa Ghazy dalam bukunya, L'Occidente è morto a Gaza ("Barat telah Mati di Gaza"). Wacana publik Eropa kini dihinggapi standar ganda yang akut: identitas Muslim terus-menerus dikonstruksikan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai sekuler dan liberal, sementara instrumen hukum yang dipakai oleh negara untuk "mempertahankan" nilai-nilai tersebut justru makin represif dan jauh dari prinsip kebebasan itu sendiri.
Tantangan integrasi bahasa dan budaya di sekolah tidak akan pernah terselesaikan melalui pembatasan kuota yang diskriminatif atau larangan yang bersifat simbolis. Integrasi yang berhasil membutuhkan investasi nyata dari negara: merekrut dan membiayai tenaga pengajar spesialis dengan gaji yang layak, menyalurkan bantuan fasilitas ke sekolah-sekolah yang paling membutuhkan, serta memberikan dukungan holistik bagi keluarga murid.
Membagi anak-anak di ruang kelas berdasarkan kuota dan label kewarganegaraan hanya akan menanamkan pesan yang merusak sejak dini: bahwa keberadaan mereka diakui sebagai sebuah masalah bagi negara tempat mereka tumbuh.
Ketika sebuah negara mulai mendikte cara berbusana warganya dan memilah anak-anak sekolah demi kalkulasi elektoral, sebuah pertanyaan fundamental patut kita ajukan: apakah pemerintah Eropa hari ini sedang mempertahankan nilai-nilai kebebasan liberal, atau justru sedang mengorbankan nilai-nilai tersebut demi mempertahankan kekuasaan politik sesaat?
0 komentar: