Keterbukaan Islam terhadap Pengalaman Peradaban Lain
Sesungguhnya keputusan untuk menggunakan bentuk lembaga keuangan dan administrasi yang telah diwarisi dari kerajaan-kerajaan sebelumnya merupakan keputusan yang sangat berani. Pada saat yang sama, keputusan tersebut menunjukkan pemahaman yang mendalam dan wawasan yang luas dalam menghadapi persoalan baru serta mencari solusi yang tepat.
Di balik keputusan tersebut terdapat sebuah fakta penting tentang karakter kepemimpinan pemerintahan Islam pada masa-masa awal.
Pemerintahan Islam memiliki kemampuan untuk bersikap lentur dan terbuka dalam pemikiran, pengambilan keputusan, serta langkah-langkah praktisnya. Keterbukaan tersebut bukan berarti kehilangan prinsip, apalagi mengikuti peradaban lain secara membabi buta. Sebaliknya, kaum Muslimin mampu memilah antara prinsip yang bersifat tetap dan sarana pengelolaan kehidupan yang dapat berubah sesuai kebutuhan.
Kemampuan membedakan keduanya merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengalaman Islam di bidang peradaban.
Islam membawa prinsip-prinsip yang menjadi fondasi kehidupan, tetapi tidak mengharuskan setiap bentuk teknis pemerintahan, administrasi, ekonomi, atau militer berasal dari tradisi Arab.
Di sinilah terlihat keluasan pandangan para pemimpin Muslim generasi awal.
Belajar dari Pengalaman Bangsa Lain
Ketika wilayah Islam semakin luas, muncul berbagai persoalan yang sebelumnya belum dikenal oleh masyarakat Arab dalam skala yang sama.
Madinah berkembang menjadi pusat pemerintahan. Wilayah kekuasaan meluas ke Irak, Syam, dan Mesir. Jumlah penduduk bertambah, pemasukan negara meningkat, administrasi menjadi semakin kompleks, dan kebutuhan pertahanan semakin besar.
Apakah semua persoalan baru itu harus diselesaikan dengan cara-cara yang sebelumnya dikenal oleh masyarakat Arab?
Ternyata tidak.
Beberapa sahabat mengusulkan kepada Umar bin Khattab untuk memanfaatkan sistem administrasi yang telah digunakan oleh bangsa-bangsa lain. Umar menerima usulan tersebut ketika melihat adanya kemaslahatan di dalamnya.
Dalam urusan kantor-kantor pemerintahan dan administrasi sosial, Umar mengadopsi sebagian mekanisme yang telah dikenal dalam pemerintahan Persia dan Romawi.
Di Madinah, administrasi menggunakan bahasa Arab. Sementara itu, kantor-kantor yang berada di Irak, Syam, dan Mesir pada awalnya tetap menggunakan bahasa setempat.
Di antara lembaga yang berkembang terdapat kantor sosial, kantor pos, serta berbagai instansi administratif lainnya.
Yang menarik, Umar tidak serta-merta mengganti seluruh tenaga yang telah berpengalaman dalam menjalankan administrasi di wilayah-wilayah tersebut. Pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman tetap dimanfaatkan.
Hal ini menunjukkan sebuah prinsip kepemimpinan yang penting:
Tidak semua yang berasal dari luar harus ditolak, sebagaimana tidak semua yang berasal dari luar harus diterima.
Yang dinilai adalah manfaatnya, kesesuaiannya dengan prinsip Islam, dan kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat.
Prinsip Tetap, Sarana Dapat Berubah
Sikap seperti ini memperlihatkan perbedaan antara syariat sebagai prinsip dan administrasi sebagai sarana.
Jika sebuah sistem administratif tidak bertentangan dengan nash syariat dan tidak bertentangan dengan semangat keadilan Islam, maka bentuk teknisnya dapat diadopsi dan disesuaikan.
Kaum Muslimin memahami bahwa administrasi pemerintahan merupakan bagian dari pengaturan kehidupan manusia. Ia bukan ibadah mahdhah yang seluruh bentuk teknisnya harus ditentukan secara tekstual.
Karena itu, selama sebuah mekanisme dapat mewujudkan kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip syariat, mengambil manfaat dari pengalaman bangsa lain merupakan sesuatu yang dapat diterima.
Inilah yang membuat pengalaman peradaban Islam memiliki kemampuan adaptasi yang kuat.
Islam tidak datang untuk menghapus seluruh pengalaman manusia sebelum Islam.
Islam datang membawa petunjuk untuk mengarahkan kehidupan manusia.
Maka pengalaman manusia yang telah ada dapat dikaji, disaring, diperbaiki, dan digunakan kembali selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ditetapkan Allah.
Sistem Pajak dan Pengelolaan Negara
Prinsip yang sama juga terlihat dalam berbagai regulasi administrasi lainnya.
Kaum Muslimin menggunakan sejumlah sistem yang telah dikenal oleh bangsa-bangsa lain sebagai sarana untuk membantu pemerintah menghadapi persoalan yang berkembang.
Salah satunya adalah sistem upeti atau jizyah.
Sistem pemungutan seperti ini bukanlah sesuatu yang baru diciptakan oleh Islam. Bangsa-bangsa lain telah mengenal berbagai bentuk pungutan dari kelompok masyarakat yang berada di bawah pemerintahan mereka.
Namun, Islam memberikan kerangka dan prinsip yang berbeda dalam penerapannya.
Yang menjadi perhatian bukan sekadar bagaimana memperoleh pemasukan negara, tetapi bagaimana pungutan tersebut dikelola dengan keadilan serta memperhatikan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, mengambil sebuah bentuk administrasi yang telah dikenal sebelumnya tidak berarti menerima seluruh filosofi yang melatarbelakanginya.
Sebuah sistem dapat diambil sebagai sarana, sementara prinsip dan orientasinya diarahkan kembali kepada nilai-nilai Islam.
Di sinilah kita perlu membedakan antara bentuk dan nilai.
Bentuk dapat saja memiliki kesamaan dengan peradaban lain.
Tetapi nilai yang mengendalikan penggunaannya dapat berbeda.
Belajar dalam Strategi Peperangan
Keterbukaan tersebut tidak hanya terjadi dalam administrasi pemerintahan.
Ia juga terlihat dalam bidang militer.
Bangsa Arab sebelumnya memiliki tradisi peperangan yang banyak mengandalkan serangan cepat dan kemudian mundur. Namun, ketika kaum Muslimin berhadapan dengan kerajaan-kerajaan besar dengan jumlah pasukan yang jauh lebih besar dan struktur militer yang lebih kompleks, cara lama tidak selalu memadai.
Para komandan Muslim menghadapi persoalan baru.
Bagaimana mengatur pasukan dalam jumlah besar?
Bagaimana menjaga agar pasukan tidak bergerak secara kacau?
Bagaimana membagi tugas setiap bagian pasukan?
Bagaimana memastikan komunikasi antara panglima dan pasukan tetap berjalan?
Persoalan tersebut membutuhkan sistem organisasi yang lebih terstruktur.
Maka kaum Muslimin menggunakan berbagai bentuk pengaturan militer yang sesuai dengan kebutuhan peperangan.
Salah satunya adalah sistem khamis, yaitu pembagian pasukan menjadi lima bagian:
1. pasukan garda depan;
2. pasukan pusat;
3. pasukan sayap kanan;
4. pasukan sayap kiri; dan
5. pasukan belakang.
Masing-masing bagian dipimpin oleh seorang komandan yang berada di bawah komando panglima tertinggi.
Ketika pasukan bergerak menuju medan pertempuran, panglima mengatur barisan dan pergerakan seluruh pasukan. Setiap bagian tidak bergerak sesuka hati, tetapi mengikuti koordinasi dan komando yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, kekuatan tidak hanya terletak pada keberanian individu, tetapi juga pada organisasi dan disiplin kolektif.
Peradaban yang Mau Belajar
Dari seluruh gambaran tersebut, kita menemukan satu karakter penting dalam pengalaman Islam: kemampuan untuk belajar tanpa kehilangan identitas.
Ini merupakan kemampuan yang sangat penting bagi sebuah peradaban.
Peradaban yang menutup diri dari seluruh pengalaman luar akan kehilangan banyak kemungkinan untuk berkembang. Tetapi peradaban yang menerima segala sesuatu dari luar tanpa penyaringan juga berisiko kehilangan jati dirinya.
Islam mengambil jalan yang berbeda.
Ia memiliki prinsip yang menjadi penyaring.
Apa yang bertentangan dengan wahyu ditolak.
Apa yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dapat dimanfaatkan.
Apa yang membutuhkan perbaikan dapat diperbaiki.
Apa yang merupakan persoalan teknis dapat dikembangkan sesuai kebutuhan zaman dan tempat.
Dengan cara inilah pengalaman Islam berkembang.
Karena itu, keberhasilan peradaban Islam tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuannya menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dalam setiap bidang.
Kadang-kadang kemajuan justru lahir dari kemampuan mengenali sesuatu yang sudah baik, mengambilnya, memperbaikinya, lalu menempatkannya dalam kerangka nilai yang baru.
Antara Prinsip dan Kreativitas
Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa kesetiaan kepada prinsip tidak harus berarti kekakuan dalam sarana.
Seorang pemimpin dapat tetap teguh dalam nilai, tetapi lentur dalam metode.
Ia dapat mempertahankan keadilan sebagai prinsip, tetapi mengubah mekanisme administrasinya.
Ia dapat mempertahankan amanah sebagai nilai, tetapi mengembangkan lembaga yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia dapat mempertahankan tujuan pertahanan, tetapi mengubah strategi militernya ketika menghadapi jenis musuh yang berbeda.
Di sinilah kita melihat hubungan antara wahyu dan pengalaman manusia.
Wahyu memberikan arah.
Akal membaca keadaan.
Pengalaman manusia menyediakan berbagai kemungkinan.
Kemudian seorang pemimpin mengambil keputusan berdasarkan prinsip, kebutuhan, dan kemaslahatan.
Mungkin inilah salah satu rahasia mengapa pengalaman peradaban Islam pada masa awal mampu berkembang dengan cepat.
Mereka tidak terjebak pada pertanyaan, “Apakah ini berasal dari kita atau dari bangsa lain?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Apakah ini benar, bermanfaat, adil, dan sesuai dengan prinsip yang Allah tetapkan?”
Ketika pertanyaan itu menjadi dasar pengambilan keputusan, sebuah peradaban dapat belajar dari mana saja tanpa kehilangan arah.
Sebab, yang menjaga identitas sebuah peradaban bukan semata-mata bentuk lembaganya, bahasa administrasinya, atau metode teknisnya.
Yang menjaganya adalah nilai yang menjadi ruh di balik seluruh aktivitasnya.
0 komentar: