Dalam panggung diplomasi internasional, kata "perdamaian" sering kali berfungsi sebagai eufemisme yang menutupi realitas penaklukan di lapangan. Retorika ini mencapai puncaknya pada 26 Juni 2026, saat jabat tangan formal di Washington menandai kesepakatan kerangka kerja antara Lebanon dan Israel.
Namun, di balik lampu sorot kamera, sebuah manifesto yang ditandatangani oleh lebih dari 300 intelektual Arab menyuarakan peringatan keras: bahwa apa yang disebut sebagai integrasi sebenarnya adalah fragmentasi yang sistematis.
Penolakan ini bukan sekadar skeptisisme politik, melainkan respons intelektual terhadap bangkitnya gerakan 'Uri Tzafon'—sebuah ambisi yang ingin mengubah peta Lebanon selatan menjadi perluasan dari proyek 'Israel Raya'.
Normalisasi: Bukan Perdamaian, Melainkan Formalisasi Ketundukan
Bagi para intelektual, akademisi, dan aktivis Arab, perjanjian seperti Abraham Accords bukanlah sebuah pakta antara entitas yang setara. Alih-alih membawa stabilitas, normalisasi dipandang sebagai "kapitulasi yang dibungkus dengan bahasa kedaulatan."
Perjanjian ini dianggap sengaja dirancang untuk mengabaikan hak penentuan nasib sendiri rakyat Arab demi kepentingan geopolitik negara-negara besar.
Sebagaimana ditegaskan dalam manifesto tersebut:
"The Abraham Accords... are part of this new imperial moment that, under the guise of economic integration, seeks at all costs to safeguard US hegemonic advantage in the region."
Para intelektual berargumen bahwa istilah "perdamaian" telah didevaluasi menjadi alat retoris untuk melenyapkan resistensi. Dalam konteks ini, perdamaian bukanlah ketiadaan konflik, melainkan penerimaan sukarela terhadap hegemoni militer dan ekonomi yang dipaksakan, yang pada akhirnya hanya mengonsolidasikan kolonisasi di wilayah tersebut.
Infrastruktur Hegemoni: Di Balik Proyek IMEC dan Koridor Ekonomi
Normalisasi tidak berdiri di ruang hampa; ia memiliki fondasi ekonomi yang sangat strategis melalui proyek India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC). Proyek ini, yang diumumkan pada G20 tahun 2023, menempatkan Israel sebagai hub geografis yang sangat penting.
Namun, bagi kaum intelektual Arab, koridor ini adalah infrastruktur hegemoni AS yang bertujuan menjadikan kawasan Arab sebagai pasar bebas bagi barang dan identitas, sekaligus membendung pengaruh Jalur Sutra (Silk Road) Tiongkok.
Ambisi teritorial ini bahkan sempat bocor ke ranah diplomatik melalui insiden "Yellow Zone". Kementerian Luar Negeri Israel sempat mempublikasikan peta yang melipat sebagian wilayah Lebanon selatan ke dalam perbatasan Israel sebelum akhirnya ditarik karena tekanan diplomatik.
Insiden ini membuktikan bahwa integrasi ekonomi hanyalah prasyarat bagi normalisasi yang bersifat ekspansif—sebuah upaya rekayasa perbatasan yang dilakukan secara bertahap namun pasti.
Gerakan 'Uri Tzafon': Ambisi 'Israel Raya' yang Merambah Lebanon
Ambisi ekonomi tersebut menemukan manifestasi fisiknya dalam gerakan 'Uri Tzafon' (Arise, North atau Awaken, North).
Didirikan pada awal 2024, koalisi ini secara terang-terangan mengklaim bahwa wilayah Lebanon selatan hingga Sungai Litani adalah milik Israel. Mereka membungkus klaim ini sebagai "koreksi sejarah" atas pembagian wilayah di masa mandat Inggris dan Prancis.
Secara teknis, mereka berargumen bahwa jarak 4-5 km dari perbatasan saat ini menuju Sungai Litani adalah wilayah yang secara strategis tidak dapat dipertahankan tanpa aneksasi. Argumen keamanan ini kemudian dicampuradukkan dengan doktrin religius yang membangkitkan narasi kuno tentang tanah suku Naphtali, Asher, dan Manasseh.
Gerakan ini bukan lagi kelompok pinggiran, mengingat adanya dukungan tersirat dari menteri-menteri sayap kanan seperti Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir yang mulai menyuarakan urgensi pemukiman di Lebanon selatan.
Menggunakan 'West Bank Playbook' di Tanah Lebanon
Strategi 'Uri Tzafon' di Lebanon merupakan replika presisi dari pola yang digunakan di Tepi Barat (West Bank). Pola ini melibatkan langkah-langkah kecil yang menciptakan "fakta di lapangan" (facts on the ground):
Pembangunan Pos Terdepan: Dimulai dengan aksi mendirikan tenda-tenda di wilayah Lebanon, seperti di Wazzani, yang awalnya dipindahkan oleh militer namun perlahan mulai mendapatkan perlindungan.
Model 'Fighting Settlement': Menghidupkan kembali konsep Nahal—pemukiman tempur muda yang menggabungkan peran petani dan tentara. Di sini, pemukiman bukan sekadar komunitas sipil, melainkan instrumen pertahanan aktif.
Landasan Intelektual: Contoh nyatanya adalah insiden tewasnya arkeolog Ze'ev Erlich di benteng Shama, Lebanon selatan, saat melakukan kunjungan bersama militer.
Kunjungan arkeologis semacam ini berfungsi sebagai peletakan batu pertama secara intelektual untuk membenarkan klaim sejarah di masa depan.
Melalui strategi ini, kelompok ideologis mendahului kebijakan resmi negara untuk melakukan aneksasi secara de facto sebelum akhirnya dilegalisasi oleh sistem hukum negara.
Tanggung Jawab Intelektual: Menolak Netralitas yang Menyesatkan
Para intelektual Arab yang menandatangani manifesto ini menegaskan kembali prinsip yang pernah disuarakan oleh Ghassan Kanafani dan Bassel Al-Araj: bahwa dalam kondisi penindasan, netralitas adalah bentuk pengkhianatan.
Mereka secara tajam mengkritik "solidaritas simbolis" yang sering ditunjukkan dunia internasional—sebuah bentuk dukungan yang "tidak merepotkan siapa pun" dan hanya berfungsi sebagai penenang hati nurani tanpa menyentuh akar penindasan.
Mendukung rakyat yang terjajah hanya dalam batasan yang dapat diterima oleh penindas adalah tindakan mendukung penderitaan mereka, bukan pembebasan mereka. Oleh karena itu, para intelektual menolak untuk menerjemahkan pemberontakan rakyat ke dalam bahasa yang "sopan".
Tanggung jawab mereka adalah mempertahankan integritas aspirasi rakyat untuk kedaulatan penuh atas tanah dan sumber daya, menolak segala bentuk normalisasi yang bertujuan menghapus identitas nasional.
Refleksi Masa Depan dan 'Jarak Nol' dari Keadilan
Konflik yang membara saat ini bukan sekadar masalah teknis perbatasan, melainkan benturan fundamental antara proyek imperial yang ekspansif dengan aspirasi pembebasan nasional yang tak kunjung padam.
Fenomena 'Uri Tzafon' dan penolakan keras para intelektual Arab menunjukkan bahwa di balik narasi "perdamaian" yang dipaksakan, terdapat realitas perlawanan yang mendalam.
Pada akhirnya, para intelektual ini mengadopsi sikap "jarak nol" (zero distance) dari mesin penghancur—sebuah posisi penolakan radikal sebagai satu-satunya cara untuk menjamin martabat individu dan kolektif.
Kita harus bertanya pada diri sendiri: Berapa harga sebenarnya dari sebuah "perdamaian" jika ia menuntut penghapusan hak-hak dasar dan kedaulatan sebuah bangsa? Apakah stabilitas yang dibangun di atas ketundukan bisa disebut sebagai perdamaian, ataukah ia hanyalah jeda sebelum ledakan keadilan yang sesungguhnya tiba?
0 komentar: