Bagaimana para pengambil keputusan mengkalkulasi risiko ketika setiap opsi yang tersedia secara konsisten mengarah pada pemburukan situasi? Dalam analisis politik-militer, menilai suatu keputusan strategis sering kali terjebak dalam bias masa lalu (hindsight bias)—melihat kembali tindakan masa lalu hanya berdasarkan dampak dan kehancuran ekstrem yang terjadi setelahnya.
Namun, untuk memahami logika internal dari sebuah keputusan historis, evaluasi harus dilakukan secara ex-ante, yaitu berdasarkan apa yang diketahui, ditakuti, dan diantisipasi oleh para pemimpin sebelum peristiwa itu terjadi.
Analisis terhadap keputusan kepemimpinan Hamas pada 7 Oktober menunjukkan sebuah kesimpulan internal bahwa mempertahankan status quo pra-7 Oktober jauh lebih berbahaya bagi kelangsungan perjuangan Palestina dibandingkan mengambil sebuah pertaruhan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dalam mengevaluasi hal ini, penting untuk membedakan antara tanggung jawab hukum dan moral atas kehancuran yang terjadi—yang sepenuhnya berada di tangan rezim pendudukan Zionis—dan penilaian terhadap rasionalitas strategis internal para pengambil keputusan sebelum operasi diluncurkan.
'Status Quo' Bukanlah Kedamaian, Melainkan Kelumpuhan Strategis yang Mencekik
Bagi kepemimpinan Hamas, kondisi sebelum 7 Oktober bukanlah bentuk perdamaian yang stabil, melainkan proses eliminasi bertahap terhadap opsi-opsi nasional Palestina. Terdapat lima tekanan yang saling konvergen dan meyakinkan mereka bahwa waktu tidak lagi berpihak pada Palestina:
Blokade Gaza: Selama lebih dari 16 tahun, lebih dari 2,2 juta warga Palestina terkurung dalam wilayah pesisir yang sempit dengan pembatasan ketat atas mobilitas, perdagangan, dan kehidupan sosial-ekonomi.
Tingkat pengangguran mencapai sekitar 44% pada pertengahan 2022 (pengangguran pemuda melebihi 60%), angka kemiskinan melampaui 80%, dan 1,2 juta pengungsi bergantung pada bantuan pangan darurat UNRWA.
Kolonisasi Tepi Barat: Sekitar 750.000 pemukim Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam pemukiman ilegal menurut hukum internasional.
Pemerintahan Netanyahu yang dibentuk pada akhir 2022 memberi pengaruh tanpa tanding kepada tokoh-tokoh seperti Bezalel Smotrich, yang secara terbuka menyodorkan tiga opsi bagi warga Palestina: tunduk tanpa aspirasi nasional, bermigrasi, atau menghadapi kekuatan mematikan jika melawan.
Krisis Al-Aqsa & Yerusalem: Serbuan militer berulang dan pencabulan status quo di Masjid Al-Aqsa menimbulkan kekhawatiran nyata bahwa tatanan yang ada di kompleks tersebut sedang dibongkar secara sistematis.
Pengalaman Masjid Ibrahimi di Hebron—yang dibagi secara paksa dan ditempatkan di bawah kendali penuh Israel—menjadi preseden buruk yang merusak garis merah Palestina.
Krisis Tahanan: Sebelum 7 Oktober, lebih dari 5.000 warga Palestina ditahan di penjara Israel (termasuk wanita dan anak-anak), dengan lebih dari 1.200 orang ditahan tanpa tuduhan (penahanan administratif).
Kondisi ini diperparah oleh pembatasan baru yang diterapkan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir. Sejarah pertukaran tahanan—seperti kesepakatan Jibril 1985 (1.150 tahanan) serta pertukaran Gilad Shalit pada 2011 (1.027 tahanan dibebaskan untuk 1 prajurit Israel)—membuktikan bahwa penangkapan tentara adalah metode paling efektif untuk menciptakan daya tawar.
Normalisasi Regional: Perjanjian Abraham (Abraham Accords) 2020 menunjukkan bahwa negara-negara Arab dapat menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa menyelesaikan hak-hak Palestina.
Puncaknya terjadi pada 22 September 2023, ketika Benjamin Netanyahu menampilkan peta "Timur Tengah Baru" di Majelis Umum PBB yang memperlihatkan seluruh Palestina bersejarah sebagai wilayah Israel tanpa ada negara Palestina.
Bagi Hamas, menunggu bukanlah tindakan netral. Kesabaran strategis telah berubah menjadi kelumpuhan strategis (strategic paralysis) yang secara perlahan menghapus keberadaan Palestina dari peta politik kawasan.
"Pilihan yang ada tidak pernah sekadar antara perang dan perdamaian. Situasi yang ada itu sendiri mencakup kekerasan, pencekikan, dan pemburukan yang terus-menerus."
Menilai Rasionalitas Keputusan Secara 'Ex-Ante', Bukan 'Ex-Post'
Dalam analisis geopolitik yang objektif, rasionalitas sebuah tindakan harus dinilai secara ex-ante—berdasarkan informasi, ketakutan, dan ekspektasi makul para pengambil keputusan sebelum aksi dijalankan—bukan secara ex-post dengan menarik kesimpulan ke belakang dari skala kehancuran yang terjadi kemudian.
Gaza telah mengalami kehancuran dan kerugian dalam skala luar biasa yang mencakup tindakan pemusnahan dan genosida. Temuan hukum dan HAM dari berbagai lembaga internasional independen telah mengonfirmasi realitas ini:
Amnesty International dan B'Tselem menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.
International Association of Genocide Scholars (IAGS) dan Komisi Penyelidik Mandiri Internasional PBB mengonfirmasi terjadinya tindakan genosida.
Human Rights Watch (HRW) secara spesifik mendokumentasikan tindakan pemusnahan (extermination) dan aksi genosida.
Namun, menegaskan logika strategis Hamas secara ex-ante tidak sama dengan membenarkan atau menjadi penyebab dari kejahatan yang dilakukan oleh rezim Zionis. Tanggung jawab atas genosida dan penghancuran Gaza sepenuhnya berada pada rezim yang melakukan pendudukan dan pihak-pihak yang mendukungnya.
Rasionalitas keputusan internal harus dipisahkan dari tindak kejahatan balasan yang dilakukan oleh pihak lawan.
"Rasionalitas harus dinilai berdasarkan apa yang diketahui, ditakuti, dan diharapkan secara wajar oleh para pengambil keputusan pada saat itu."
Opsi Diplomatik dan Non-Kekerasan Telah Dicoba dan Menemui Jalan Buntu
Operasi 7 Oktober tidak lahir dari ruang hampa atau menjadi pilihan pertama tanpa opsi lain. Di bawah kepemimpinan Yahya Sinwar dan jajaran kepemimpinan Hamas sejak 2017, berbagai jalur non-konfrontatif dan diplomatik telah diuji secara ekstensif namun semuanya menemui jalan buntu:
Rekonsiliasi Politik (2017): Hamas berupaya melakukan rekonsiliasi dengan Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas untuk menyerahkan kendali administratif Gaza kembali kepada PA demi mengakhiri blokade dan sanksi. Upaya ini gagal akibat penolakan keras serta oposisi dari Israel dan Amerika Serikat.
Gencatan Senjata Longgar: Hamas berulang kali menegosiasikan kesepakatan gencatan senjata jangka panjang melalui mediasi Mesir dan Qatar untuk melonggarkan blokade.
Mobilisasi Massa Damai (2018–2019): Masyarakat Gaza menggelar Great March of Return, sebuah aksi unjuk rasa damai massal di perbatasan. Respons militer Israel sangat mematikan: lebih dari 200 warga Palestina tewas dan puluhan ribu lainnya luka-luka.
Fleksibilitas Politik (2017): Hamas menerbitkan Document of General Principles and Policies yang menerima pembentukan negara Palestina berdaulat penuh berdasarkan perbatasan 1967 sebagai formula konsensus nasional, tanpa mengakui legitimasi entitas Zionis.
Pengujian bertahun-tahun terhadap seluruh jalur ini menghasilkan kesimpulan pahit: tidak ada satu pun dari langkah politik, diplomasi, maupun mobilisasi massa ini yang mampu menghentikan pengepungan Gaza, menghentikan perluasan pemukiman di Tepi Barat, melindungi Al-Aqsa dari penyerbuan, atau membebaskan ribuan tahanan Palestina. Bagi kepemimpinan perlawanan, seluruh pintu non-ekskalatif telah tertutup rapat.
Titik Buta dan Konvergensi Miskalkulasi Strategis
Meskipun keputusan tersebut didasari oleh kalkulasi politik yang jelas, terdapat jarak yang signifikan antara apa yang diantisipasi oleh Hamas dengan realitas yang akhirnya terjadi.
Konvergensi Miskalkulasi (Titik Buta Strategis)
Miskalkulasi Hamas terjadi pada kegagalan memprediksi konvergensi simultan dari lima perkembangan ekstrem berikut:
Kampanye Genosida Berkelanjutan: Kegagalan mengantisipasi serangan Israel yang melampaui seluruh ambang batas sejarah sebelumnya, mencakup perang pemusnahan bertahun-tahun, pengusiran massal hampir seluruh populasi, dan penggunaan kelaparan sebagai senjata secara terbuka.
Pelindung Mutlak dari Barat: Tingkat dan durasi dukungan AS serta Eropa yang tak tergoyahkan berupa pasokan senjata canggih, intelijen, dan perlindungan diplomatik di PBB meskipun dihadapkan pada kecaman internasional dan bukti genosida.
Kelumpuhan Pemerintah Arab & Muslim: Tingkat kelemahan, ketidakberdayaan, dan kepasifan yang luar biasa dari pemerintah negara-negara Arab dan Muslim dalam mengambil tindakan nyata.
Keterbatasan Intervensi 'Poros Perlawanan': Kurangnya koordinasi total akibat Iran dan Hezbollah yang terkejut oleh waktu pelaksanaan operasi. Hal ini menyebabkan intervensi regional berjalan secara reaktif sebagai front dukungan (seperti tindakan Hezbollah dari Lebanon, aksi Houthi di Yaman, dan serangan kelompok Irak) alih-alih menjadi serangan balasan terkordinasi dalam skala penuh yang sanggup mencegah penghancuran Gaza.
Absennya Uprising Massal Internal: Ketidakmampuan untuk memicu pemberontakan massal yang berkelanjutan di Tepi Barat atau di antara warga Palestina di dalam wilayah 1948 (Green Line).
Vonis Sejarah Masih Terbuka dan Belum Final
Dampak dari peristiwa 7 Oktober secara fundamental telah merusak narasi bahwa isu Palestina dapat diabaikan atau dilewati begitu saja melalui kesepakatan normalisasi regional. Peristiwa ini mendobrak kembali persoalan kemerdekaan Palestina ke pusat perhatian politik global.
Pemberontakan Palestina 1936: Tampak kalah secara militer pada tahun 1939, namun secara mendasar membentuk kesadaran dan perlawanan jangka panjang.
Uni Soviet (Perang Dunia II): Kehilangan lebih dari 20 juta warganya sebelum akhirnya berhasil mengalahkan Nazi Jerman.
Vietnam & Afganistan: Mengalami penderitaan dan kehancuran fisik yang luar biasa selama berpuluh-puluh tahun menghadapi kekuatan asing sebelum akhirnya pasukan pendudukan menarik diri sepenuhnya.
Apakah 7 Oktober akan dicatat oleh sejarah sebagai sebuah miskalkulasi strategis yang membawa bencana, atau sebagai titik balik (breaking point) yang meruntuhkan tatanan regional yang tidak berkelanjutan, merupakan pertanyaan terbuka yang belum bisa dijawab saat ini. Sejarah jarang memberikan vonis final ketika konsekuensi jangka panjangnya masih terus berkembang.
Keputusan kepemimpinan Hamas untuk meluncurkan operasi 7 Oktober bukanlah sebuah ledakan kekerasan acak yang tak terelakkan, bukan pula sebuah pilihan yang berada di luar kritik strategis.
Keputusan tersebut lahir dari kalkulasi dingin bahwa mempertahankan status quo pra-7 Oktober adalah tindakan fatal yang secara perlahan akan mematikan seluruh masa depan perjuangan nasional Palestina.
0 komentar: