Ada orang mengatakan, “Melenyapkan Israel hanyalah sebuah impian. Karena itu, kita harus bersikap realistis. Kita harus mengakui kenyataan yang ada dan membangun ko-eksistensi damai dengan Israel.”
Bukankah sekilas pemikiran seperti ini terdengar masuk akal?
Bukankah politik memang menuntut kita untuk berhadapan dengan kenyataan, bukan dengan angan-angan?
Namun, di sinilah persoalannya: realistis terhadap kenyataan tidak sama dengan menyerah kepada ketidakadilan.
Mengakui bahwa sesuatu itu ada tidak berarti kita harus menganggap seluruh tindakan dan kebijakannya benar. Sebaliknya, kita dapat mengakui realitas politik sambil tetap menolak pendudukan, diskriminasi, perampasan hak, dan berbagai bentuk ketidakadilan.
Karena itu, persoalan sebenarnya bukan sekadar: “Apakah Israel ada atau tidak?”
Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah:
“Apakah keberadaan suatu negara boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak dan martabat manusia lain?”
Di sinilah pragmatisme dapat menjadi berbahaya. Ketika kata “realistis” digunakan untuk membenarkan ketidakadilan, ia tidak lagi menjadi kebijaksanaan politik, melainkan dapat berubah menjadi pembenaran terhadap keadaan yang semestinya diperjuangkan untuk diperbaiki.
JANGAN MENYAMAKAN REALISME DENGAN KEPASRAHAN
Kita memang harus mengakui bahwa persoalan Palestina sangat kompleks. Israel tidak berdiri sendirian. Di belakangnya terdapat jaringan dukungan politik, ekonomi, militer, dan diplomatik yang membuat persoalan tersebut tidak mudah diselesaikan.
Lalu apakah kesulitan itu berarti perjuangan harus dihentikan?
Tentu tidak.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak keadaan yang dahulu dianggap permanen ternyata berubah ketika muncul generasi yang memiliki visi, ketekunan, organisasi, dan kepemimpinan.
Kita dapat melihat kembali sejarah Perang Hiththin.
Selama berpuluh-puluh tahun, kekuatan Salib menguasai sebagian besar wilayah Palestina. Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan mereka selama sekitar sembilan puluh tahun. Keadaan itu tentu menimbulkan kesan seolah-olah kekuasaan tersebut akan bertahan selamanya.
Namun sejarah berkata lain.
Kemudian tampil Salahuddin al-Ayyubi. Ia bukan sekadar seorang panglima yang mengandalkan kekuatan militer. Ia hadir dalam konteks kebangkitan politik, sosial, dan keagamaan yang lebih luas.
Kemenangan Hiththin pada 1187 kemudian membuka jalan bagi kembalinya Baitul Maqdis ke tangan kaum Muslimin.
Pelajarannya bukan bahwa sejarah harus diulang melalui kekerasan.
Pelajarannya adalah bahwa keadaan politik yang tampaknya permanen tetap dapat berubah.
Dan perubahan itu biasanya tidak lahir dari kepasrahan.
APAKAH YANG HARI INI TERLIHAT MUSTAHIL SELAMANYA AKAN MUSTAHIL?
Inilah pertanyaan yang seharusnya diajukan kepada mereka yang menyebut setiap cita-cita perubahan sebagai “utopia”.
Bukankah banyak perubahan besar dalam sejarah dahulu juga dianggap mustahil?
Bukankah sesuatu yang hari ini tampak kokoh dapat berubah ketika kondisi politik, sosial, ekonomi, dan moral yang menopangnya mengalami perubahan?
Karena itu, persoalannya bukan sekadar seberapa jauh tujuan itu dari kita.
Pertanyaannya adalah:
Apakah kita memiliki keyakinan, strategi, kesabaran, dan langkah nyata untuk mendekatinya?
Tujuan yang jauh memang tidak akan tercapai dengan angan-angan.
Namun tujuan yang jauh juga tidak akan pernah tercapai apabila sejak awal kita menyatakan bahwa perubahan itu mustahil.
Yang diperlukan adalah visi yang jelas, strategi yang rasional, pendidikan yang panjang, persatuan masyarakat, penguatan institusi, diplomasi yang efektif, dan perjuangan politik yang konsisten.
DARI PERLAWANAN MENUJU STRATEGI
Lalu bagaimana jalan yang harus ditempuh?
Sebagian orang menjawab:
“Kita harus merebut simpati internasional. Kita harus mengandalkan konferensi-konferensi, diplomasi, dan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
Yang lain menjawab:
“Bukankah selama puluhan tahun kita telah menempuh jalan diplomasi? Mengapa hasilnya belum memadai?”
Pertanyaan ini patut direnungkan.
Namun kita juga perlu menghindari kesimpulan yang terlalu sederhana.
Kegagalan diplomasi pada masa tertentu tidak otomatis berarti diplomasi tidak berguna. Sebaliknya, keberadaan diplomasi juga tidak berarti seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui meja perundingan.
Maka strategi yang matang tidak seharusnya mempertentangkan seluruh instrumen perjuangan secara hitam-putih.
Diplomasi, hukum internasional, pendidikan, ekonomi, media, pembangunan institusi, solidaritas masyarakat sipil, dan perjuangan politik dapat menjadi bagian dari satu strategi yang lebih luas.
Pertanyaannya bukan:
“Diplomasi atau perjuangan?”
Tetapi:
“Bagaimana berbagai bentuk perjuangan yang sah dapat disusun menjadi strategi yang efektif untuk mewujudkan keadilan?”
APAKAH DUNIA INTERNASIONAL BENAR-BENAR NETRAL?
Di sinilah kritik terhadap sistem internasional menjadi relevan.
Selama bertahun-tahun, berbagai resolusi, pertemuan, dan pernyataan internasional telah muncul berkaitan dengan konflik Palestina-Israel.
Tetapi sebuah pertanyaan sederhana tetap perlu diajukan:
Apakah setiap keputusan politik otomatis menghasilkan keadilan di lapangan?
Tentu tidak.
Lembaga internasional bukanlah ruang yang sepenuhnya bebas dari kepentingan negara-negara besar. Di dalamnya terdapat pertarungan kepentingan geopolitik, ekonomi, keamanan, dan pengaruh diplomatik.
Karena itu, mengandalkan satu lembaga atau satu forum saja tentu tidak memadai.
Tetapi dari sini pun kita tidak boleh melompat pada kesimpulan bahwa seluruh diplomasi internasional sia-sia.
Justru tantangannya adalah bagaimana membuat tekanan diplomatik, hukum internasional, opini publik, dan kekuatan masyarakat sipil saling memperkuat.
KEKUATAN BUKAN HANYA SENJATA
Inilah bagian yang sering dilupakan dalam perdebatan mengenai perjuangan.
Kekuatan tidak hanya berbentuk senjata.
Kekuatan juga dapat berupa:
- kekuatan ilmu pengetahuan;
- kekuatan pendidikan;
- kekuatan ekonomi;
- kekuatan institusi;
- kekuatan diplomasi;
- kekuatan hukum;
- kekuatan media dan komunikasi;
- kekuatan persatuan masyarakat;
- serta kekuatan moral.
Sebuah masyarakat yang terdidik, terorganisasi, mandiri secara ekonomi, kuat secara institusional, dan memiliki visi politik jangka panjang akan memiliki daya tawar yang jauh lebih besar.
Maka perjuangan tidak seharusnya dipersempit menjadi pertanyaan tentang siapa yang memiliki senjata lebih banyak.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Siapa yang memiliki visi lebih panjang?
Siapa yang mampu membangun institusi lebih kuat?
Siapa yang mampu menjaga persatuan ketika menghadapi tekanan?
Dan siapa yang mampu mengubah penderitaan menjadi energi untuk membangun masa depan?
BELAJAR DARI SALAHUDDIN
Kisah Salahuddin al-Ayyubi dapat dibaca bukan hanya sebagai kisah seorang panglima yang memenangkan perang.
Ia dapat dibaca sebagai kisah tentang konsolidasi kekuatan yang panjang.
Sebelum kemenangan besar terjadi, terdapat proses membangun kepemimpinan, menyatukan kekuatan yang sebelumnya tercerai-berai, memperkuat institusi, dan membangkitkan kembali kepercayaan diri masyarakat.
Dengan demikian, Hiththin bukanlah keajaiban yang muncul dalam satu malam.
Ada proses panjang yang mendahuluinya.
Inilah pelajaran terpentingnya:
Jangan hanya menginginkan kemenangan. Bangunlah kondisi yang memungkinkan kemenangan itu terjadi.
Jangan hanya menginginkan perubahan politik.
Bangunlah masyarakat yang mampu menopang perubahan tersebut.
Jangan hanya menginginkan kebebasan.
Bangunlah institusi yang mampu menjaga kebebasan.
Dan jangan hanya mengutuk ketidakadilan.
Bangunlah kekuatan moral, intelektual, sosial, ekonomi, dan politik yang mampu melawannya secara efektif.
PERTANYAAN TERAKHIR UNTUK KAUM “REALISTIS”
Maka kepada mereka yang mengatakan, “Kita harus realistis,” kita dapat menjawab:
Ya.
Kita harus realistis.
Tetapi realistis bukan berarti menyerah.
Realistis berarti mengetahui kekuatan lawan tanpa melebih-lebihkannya.
Realistis berarti memahami kelemahan sendiri tanpa menjadikannya alasan untuk selamanya lemah.
Realistis berarti mengetahui bahwa perubahan membutuhkan waktu.
Realistis berarti menyusun strategi berdasarkan kenyataan.
Dan yang paling penting:
realistis berarti berani membedakan antara menerima kenyataan dan menerima ketidakadilan.
Sebab sejarah tidak pernah hanya ditulis oleh mereka yang memiliki kekuasaan pada hari ini.
Sejarah juga ditulis oleh mereka yang, ketika melihat sesuatu yang dianggap mustahil, bertanya:
“Benarkah keadaan ini harus berlangsung selamanya?”
Pertanyaan itulah yang menjaga harapan tetap hidup.
Dan harapan yang disertai ilmu, kesabaran, organisasi, strategi, serta perjuangan yang bermartabat dapat menjadi kekuatan perubahan yang sangat besar.
0 komentar: