Bagaimana mungkin sebuah kesultanan berkembang menjadi kekuatan politik dan ekonomi tanpa menguasai jalur perdagangan?
Pertanyaan ini penting karena banyak kesultanan di Nusantara bukan sekadar pusat pemerintahan. Mereka juga merupakan bagian dari jaringan perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah di kepulauan Indonesia dengan Asia Tenggara, India, Tiongkok, Timur Tengah, bahkan Eropa. Karena itu, bandar menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan ekonomi dan politik kesultanan.
Bandar bukan sekadar tempat kapal berlabuh. Ia adalah pintu masuk dan keluar komoditas, tempat bertemunya pedagang dari berbagai negeri, sekaligus ruang pertukaran informasi, bahasa, budaya, dan kepentingan politik.
Dengan kata lain, siapa yang menguasai bandar, memiliki posisi strategis dalam mengendalikan arus perdagangan.
Bandar sebagai Pusat Kehidupan Ekonomi
Kerajaan atau kesultanan yang berkembang sebagai negara-kota dan terlibat dalam perdagangan regional maupun internasional membutuhkan bandar sebagai tempat ekspor dan impor. Sebagian kesultanan menjadikan ibu kotanya sekaligus sebagai kota bandar. Sebagian lainnya meneruskan bandar yang telah berkembang sejak masa kerajaan sebelumnya.
Kesultanan Banten merupakan contoh yang menarik. Selain Surosowan yang berkembang sebagai pusat pemerintahan sekaligus bandar, terdapat sejumlah bandar lain yang berada dalam jaringan kekuasaannya, seperti Pontang, Tangerang, Ciguede, Kalapa, Cimanuk, dan Cirebon.
Demikian pula Kesultanan Demak. Jepara berkembang sebagai salah satu bandar pentingnya, sementara sejumlah bandar yang sebelumnya berada dalam jaringan Majapahit—seperti Tuban, Gresik, Jaratan, Sedayu, Surabaya, serta bandar-bandar di Madura—kemudian masuk ke dalam jaringan politik dan perdagangan Islam di pesisir Jawa.
Bagaimana dengan Maluku?
Di sana kita menemukan pola yang sama. Ternate, Tidore, Hitu, Ambon, Banda, Bacan, Makian, dan Jailolo merupakan bandar-bandar penting yang sekaligus menjadi pusat kekuasaan kesultanan. Posisi geografisnya sangat strategis karena Maluku merupakan salah satu pusat produksi rempah-rempah yang sangat dibutuhkan pasar Asia dan kemudian Eropa.
Samudera Pasai juga menunjukkan pola serupa. Ibu kotanya sekaligus menjadi pusat kekuasaan dan bandar, sementara sejumlah bandar lain di pesisir Selat Malaka menjadi bagian dari jaringan perdagangan yang lebih luas.
Kesultanan Aceh Darussalam bahkan membangun jaringan bandar yang jauh lebih luas. Lambri menjadi salah satu bandar pentingnya. Ketika Aceh berkembang menjadi kekuatan regional, wilayah-wilayah pesisir di Selat Malaka dan Sumatera Barat turut masuk ke dalam jaringan kekuasaannya, termasuk Pariaman dan bandar-bandar di pesisir barat seperti Barus, Singkil, hingga Meulaboh.
Di wilayah lain kita menemukan pola yang berbeda. Kesultanan Jambi dan Palembang berkembang di daerah aliran sungai besar, masing-masing Batanghari dan Musi. Sungai menjadi jalan penghubung antara wilayah pedalaman sebagai penghasil komoditas dengan bandar sebagai pintu perdagangan.
Demikian pula Kutai dan Tenggarong, serta kesultanan di Kalimantan Selatan yang memiliki jaringan perdagangan melalui Banjarmasin dan bandar-bandar pedalaman seperti Martapura dan Nagara.
Di Sulawesi Selatan, Gowa-Tallo berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan utama. Sementara itu, di Jawa, jaringan bandar pesisir menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi Demak, Cirebon, Banten, dan kemudian Mataram.
Bukankah dari sini kita dapat melihat sesuatu yang lebih besar?
Perdagangan tidak hanya membutuhkan barang. Perdagangan membutuhkan ruang, jaringan, keamanan, aturan, dan kekuasaan yang mampu menjaganya.
Syahbandar: Pengelola Pintu Gerbang Internasional
Jika bandar adalah pintu gerbang perdagangan, siapa yang mengatur lalu lintas di dalamnya?
Di sinilah peran syahbandar menjadi penting.
Pemerintahan kota bandar pada umumnya diserahkan kepada putra-putra sultan yang berkedudukan sebagai Tumenggung atau Adipati. Mereka membawahi para syahbandar yang diangkat oleh sultan.
Menariknya, syahbandar tidak selalu berasal dari penduduk setempat. Orang asing juga dapat dipercaya menduduki jabatan tersebut. Di Banten, misalnya, terdapat syahbandar dari kalangan Keling, Gujarat, dan Tionghoa. Di tempat lain ditemukan syahbandar India di Aceh, Tionghoa di Makassar dan Cirebon, serta Jepang di Batavia.
Mengapa orang asing diberi tanggung jawab demikian besar?
Salah satu alasannya adalah pengalaman mereka dalam perdagangan internasional, penguasaan bahasa, serta pengetahuan mengenai kebiasaan para pedagang dan pelaut dari berbagai negeri.
Bukankah kemampuan memahami bahasa dan budaya orang lain merupakan modal penting dalam perdagangan?
Karena itu, tugas syahbandar tidak terbatas pada urusan jual beli. Ia juga berkaitan dengan hubungan dengan pihak asing, legalisasi, yudikasi, kepolisian, administrasi, dan berbagai persoalan yang bersifat internasional (Purnadi, 1961: 1–9; Uka Tjandrasasmita, 1984: 245).
Dengan demikian, bandar sesungguhnya merupakan sebuah institusi yang kompleks. Ia memiliki administrasi, hukum, keamanan, diplomasi, dan sistem perdagangan.
Dari Bandar Menuju Pasar dan Perkampungan Pedagang
Lalu, apa yang terjadi ketika kapal-kapal dari berbagai negeri datang membawa barang?
Tentu diperlukan pasar.
Komoditas ekspor dan impor membutuhkan tempat untuk dikumpulkan, dipertukarkan, dan didistribusikan. Karena itu, kota pusat kerajaan dan kota bandar biasanya memiliki pasar-pasar besar yang menjadi simpul perdagangan.
Namun perdagangan tidak selalu berlangsung cepat. Pelayaran sangat bergantung pada angin muson. Pedagang yang datang dari tempat jauh sering harus menunggu musim yang tepat sebelum dapat melanjutkan perjalanan.
Dari proses menunggu dan berinteraksi itulah tumbuh komunitas-komunitas pedagang asing.
Muncullah Kampung Pacinan, Kampung Keling, Pakojan, Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon, Kampung Bali, dan berbagai perkampungan lainnya (Uka Tjandrasasmita, 2000: 106–107).
Dengan demikian, bandar bukan hanya membentuk ekonomi.
Ia juga membentuk masyarakat kosmopolitan.
Di bandar, orang dari berbagai negeri bertemu. Mereka membawa barang, tetapi juga membawa bahasa, pengetahuan, teknologi, agama, kebiasaan, dan jaringan sosial.
Samudera Pasai dan Komoditas Ekspor
Samudera Pasai memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara kesultanan, bandar, dan komoditas.
Menurut berita Tome Pires, Pasai setiap tahun dapat menghasilkan sekitar 8.000–10.000 bahar lada, meskipun kualitasnya berbeda dengan lada dari Kocin. Pasai juga menghasilkan sutera, kapur barus, dan berbagai komoditas lainnya.
Pasai bukan hanya tempat produksi. Ia juga menjadi tempat menghimpun komoditas dari wilayah lain.
Aru, misalnya, menghasilkan kapur barus, emas, kayu yang mengandung bahan obat, rotan, dan perak yang digunakan sebagai alat tukar. Komoditas dari berbagai wilayah Sumatera kemudian masuk ke jaringan perdagangan yang lebih luas.
Di pesisir timur Sumatera—Aru, Rokan, Kampar, Indragiri, Siak, Jambi, hingga Palembang—komoditas ekspor antara lain lada, kapur barus, kayu gaharu, madu, lilin, pinang, dan emas hasil penambangan.
Sebaliknya, wilayah-wilayah tersebut membutuhkan berbagai barang dari luar, seperti kain dari India, porselen dan sutera dari Tiongkok, serta berbagai wewangian dari Timur Tengah.
Di sinilah terlihat mekanisme perdagangan yang saling melengkapi.
Pedalaman menghasilkan komoditas. Bandar mengumpulkannya. Pedagang membawanya ke pasar yang lebih luas. Sebaliknya, barang dari luar masuk melalui bandar dan bergerak menuju pedalaman.
Jaringan itu membentuk sebuah sistem ekonomi yang saling terhubung.
Kalapa: Bandar Sunda dalam Jaringan Regional dan Internasional
Bandar Kalapa memberikan contoh lain.
Pada awal abad ke-16, ketika masih berada di bawah Kerajaan Sunda Pajajaran, Kalapa telah menjadi bandar penting. Dari sana diekspor lada, asam, beras, daging, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
Komoditas tersebut tidak hanya diperdagangkan ke wilayah lain di Nusantara. Kalapa memiliki hubungan dengan Sumatera, Palembang, Lawe, Makassar, Malaka, Jawa, Madura, dan berbagai daerah lainnya.
Jaringannya bahkan melampaui Asia Tenggara. Hubungan perdagangan Sunda Pajajaran melalui Kalapa juga menjangkau India, Maladewa, dan Tiongkok.
Bagaimana komoditas dari pedalaman sampai ke bandar?
Melalui jalan darat dan sungai.
Dengan demikian, bandar sebenarnya hanyalah satu mata rantai dalam jaringan yang jauh lebih panjang. Di belakang sebuah kapal yang berangkat dari bandar terdapat petani, penambang, pengumpul, pedagang lokal, pengangkut sungai, pedagang besar, nakhoda, dan penguasa yang menyediakan keamanan.
Karena itu, sejarah bandar pada hakikatnya adalah sejarah hubungan antara pedalaman dan pesisir.
Barang dari luar juga masuk melalui Kalapa. Berbagai jenis kain dari Keling dan Cambay diperdagangkan, sementara barang-barang Tiongkok, terutama keramik, ditemukan dalam jumlah besar di kawasan bandar Banten dan wilayah perdagangan lainnya (Cortesao, 1944: 16, 69, 81; Mundarjito dkk., 1979: 28).
Banten: Bandar yang Menghubungkan Banyak Dunia
Banten kemudian berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan terpenting di Nusantara.
Ketika rombongan Belanda di bawah Cornelis de Houtman tiba di Banten pada 1596, mereka menyaksikan aktivitas perdagangan yang sangat ramai. Pedagang Tionghoa menawarkan sutera berwarna, beludru, satin, benang emas, porselen, barang tembaga, air raksa, kertas, cermin, sisir, kaca mata, pedang, kipas, payung, dan berbagai barang lainnya.
Pedagang Gujarat membawa bahan kaca, gading, dan permata dari Cambay. Pedagang Gujarat, Bengal, Arab, dan Persia membawa pula komoditas dari wilayah masing-masing (Rouffaer-Ijzerman, 1915: 112; Uka Tjandrasasmita, 2000: 142–148).
Bayangkan suasana bandar itu.
Berbagai bahasa terdengar. Kapal-kapal datang silih berganti. Barang dari Tiongkok bertemu dengan komoditas India. Pedagang Arab berinteraksi dengan pedagang Nusantara. Gujarat, Bengal, Persia, dan berbagai wilayah Asia bertemu dalam satu ruang perdagangan.
Banten bukan hanya sebuah kota. Ia adalah simpul pertemuan dunia.
Jaringan tersebut semakin berkembang pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Hubungan perdagangan Banten dengan Gowa, Ternate, Timur Tengah, Eropa, Tiongkok, Jepang, dan berbagai wilayah Asia Tenggara terus dikembangkan.
Bahkan ketika VOC berusaha menghalangi hubungan Banten dengan sumber rempah-rempah di Maluku dan Sulawesi, jaringan tersebut tetap diupayakan karena rempah merupakan salah satu komoditas utama yang menopang perdagangan Banten.
Data Daghregister Belanda menunjukkan hubungan perdagangan Banten dengan Denmark, Prancis, Inggris, Tiongkok, Jepang, dan berbagai negeri Asia Tenggara, termasuk Filipina (Uka Tjandrasasmita, 1995: 116–117).
Temuan arkeologis berupa keramik Tiongkok, Jepang, dan barang-barang Eropa semakin memperkuat gambaran tentang luasnya jaringan tersebut.
Ketika Monopoli Menghancurkan Jaringan
Namun di sinilah pertanyaan yang lebih penting muncul:
Apa yang terjadi ketika perdagangan bebas sebuah kesultanan berhadapan dengan kekuatan kolonial yang ingin memonopolinya?
Jaringan perdagangan Banten mulai mengalami tekanan berat sejak akhir abad ke-17 dan berlanjut pada abad ke-18. VOC membatasi hubungan dagang Banten dengan dunia luar. Kekuasaan kolonial semakin mengakar, sementara Batavia berkembang sebagai pusat perdagangan kolonial.
Pada awal abad ke-19, terutama pada masa Gubernur Jenderal Daendels, Kesultanan Banten akhirnya dihancurkan dan dihapuskan. Wilayahnya kemudian diatur dalam struktur pemerintahan Hindia-Belanda.
Perdagangan yang sebelumnya tersebar dalam jaringan bandar kesultanan secara bertahap bergeser ke Batavia.
Hal serupa terjadi di pesisir utara Jawa. Bandar Cirebon, Tegal, Kendal, Semarang, Jepara, Tuban, dan lainnya semakin berada di bawah kendali kolonial.
Di Maluku, jaringan perdagangan Ternate dan Tidore juga mengalami tekanan yang sama. Setelah Portugis dan Spanyol tersingkir, VOC justru tampil sebagai kekuatan baru yang menerapkan monopoli.
Dengan demikian, pergantian penguasa asing tidak otomatis berarti berakhirnya perebutan kepentingan.
Yang berubah adalah siapa yang mengendalikan jalur perdagangan.
Jaringan yang sebelumnya dibangun oleh kesultanan dan pedagang lokal secara bertahap dipaksa masuk ke dalam sistem monopoli VOC dan kemudian pemerintahan Hindia-Belanda.
Aceh: Ketika Politik, Ulama, Militer, dan Perdagangan Bertemu
Di antara kesultanan-kesultanan tersebut, Aceh menunjukkan daya tahan yang luar biasa.
Mengapa Aceh mampu bertahan lebih lama?
Salah satu faktor penting yang dikemukakan adalah hubungan erat antara pemimpin dan ulama. Selain itu, para sultan Aceh secara konsisten mengembangkan kekuatan politik, militer, dan perdagangan secara bersamaan.
Sultan Ali Mughayat Shah, yang memerintah sekitar 1521–1530, berhasil melepaskan Aceh dari pengaruh Pedir dan mengembangkan kekuatan Kesultanan Aceh Darussalam.
Bandar Pedir memiliki komoditas seperti lada, kayu gaharu, kapur barus, lak, timah untuk kebutuhan pembuatan kapal, dan emas dari pedalaman.
Pedagang dari berbagai negeri datang untuk mendapatkan komoditas tersebut. Mereka berasal dari Cathai, Gujarat, Cambay, Coromandel, Bengal, Pegu, Tenaserin, Kedah, Turki, Arab, Persia, Keling, Siam, dan Bruas (Dasgupta, 1962: 40–41).
Apakah ini sekadar aktivitas ekonomi?
Tidak.
Perdagangan membutuhkan kekuatan politik untuk menjamin keamanan. Kekuatan politik membutuhkan ekonomi untuk membiayai pemerintahan dan pertahanan.
Keduanya saling menopang.
Sultan Alauddin Riayat Shah al-Kahar kemudian melanjutkan pengembangan kekuatan Aceh. Ia memperluas kekuasaan dan jaringan perdagangan sekaligus membangun kekuatan militer dengan dukungan pasukan dari Turki, Cambay, Malabar, dan Abessenia.
Aceh pun semakin kuat.
Puncak Kejayaan di Bawah Sultan Iskandar Muda
Puncak perkembangan Aceh terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda, 1607–1636.
Pada masa ini, Aceh mencapai kemajuan dalam politik, militer, perdagangan, dan kehidupan keagamaan. Pedagang dari Tiongkok, India, Jawa, Siam, Turki, Prancis, Inggris, dan Belanda datang ke Aceh.
Komoditas ekspornya sangat beragam, antara lain kayu cendana, sapan, damar, gandarukem, getah perca, berbagai obat-obatan, parfum, kapur, bunga lawang, lada, gading, lilin, tali sabuk, dan sutera.
Sementara itu, komoditas impornya antara lain beras, minyak, guci, gula, anggur, kurma, timah, besi, tekstil dari Gujarat, Masulipatan, dan Keling, batik dari Malabar, kain cinde dari Gujarat, guci dari Pegu, berbagai peralatan, kertas, tembakau, air mawar, dan barang lainnya (Lombard, 1967: 110–111).
Aceh dengan demikian bukan sekadar produsen. Ia adalah pasar internasional.
Pedagang datang bukan hanya untuk membeli, tetapi juga untuk menjual.
Menurut Dasgupta, sebelum kedatangan Inggris dan Belanda, Aceh memiliki kedudukan yang mapan dalam perdagangan Asia. Kehadiran pedagang Eropa kemudian membawa perubahan terhadap sistem dan pola perdagangan Aceh (Dasgupta, 1962: 202).
Dari Kemakmuran Menuju Keruntuhan
Namun, apakah kekuatan ekonomi dapat bertahan selamanya?
Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh secara bertahap mengalami kemunduran dalam jaringan perdagangan. Tekanan semakin berat pada abad ke-19 ketika perang Aceh melawan Hindia-Belanda berlangsung.
Sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk membangun perdagangan dan kesejahteraan semakin banyak terserap untuk peperangan.
Akhirnya, setelah Sultan Muhammad Daud Shah menyerahkan kekuasaan pada 1903, kegiatan ekonomi dan perdagangan Aceh berada di bawah kendali pemerintah Hindia-Belanda.
Di sini kita menemukan sebuah pola sejarah yang berulang:
ketika sebuah kekuatan kehilangan kendali atas jalur perdagangan, ia bukan hanya kehilangan pasar; ia juga kehilangan sebagian dari kedaulatan ekonominya.
Penutup: Ketika Jaringan Perdagangan Dipatahkan
Jika seluruh perjalanan ini kita lihat dari kejauhan, tampak jelas bahwa kesultanan-kesultanan Nusantara bukanlah wilayah yang terisolasi.
Samudera Pasai, Malaka, Aru, Kampar, Siak, Jambi, Palembang, Demak, Cirebon, Banten, Mataram, Ternate, Tidore, Gowa-Tallo, Kutai, Banjar, Pontianak, dan berbagai kesultanan lainnya terhubung melalui jaringan pelayaran dan perdagangan.
Bandar menjadi simpulnya.
Sungai menjadi jalur penghubung pedalaman dan pesisir.
Pasar menjadi tempat pertukaran.
Syahbandar menjadi pengatur hubungan dagang.
Pedagang menjadi penghubung antardaerah.
Dan kesultanan menyediakan kekuasaan, keamanan, serta aturan yang memungkinkan jaringan tersebut berkembang.
Dari jaringan itulah terbentuk perdagangan regional dan internasional yang menghubungkan Nusantara dengan Asia Tenggara, Tiongkok, Jepang, India, Ceylon, Timur Tengah, hingga Eropa.
Sistem perdagangan pada masa itu tentu memiliki karakteristiknya sendiri, termasuk praktik merkantilisme dan commenda. Namun satu hal tidak dapat diabaikan: perdagangan telah menjadi salah satu fondasi kemakmuran dan kekuatan politik kesultanan-kesultanan Nusantara.
Lalu datanglah Portugis dengan kepentingan politik dan ekonomi yang diringkas dalam semboyan gold, glory, gospel, serta konsep feitoria, fortaleza, dan igreja: perdagangan, penguasaan militer, dan penginjilan.
Malaka jatuh.
Jaringan perdagangan kesultanan-kesultanan Nusantara mulai merasa terancam.
Demak, Aceh, Cirebon, Banten, Ternate, Tidore, dan kesultanan lainnya berusaha menghadapi kekuatan Portugis. Namun kemudian datang kekuatan kolonial berikutnya.
VOC menguasai Batavia.
Monopoli perdagangan diperluas.
Bandar-bandar yang dahulu menjadi pintu terbuka menuju dunia perlahan berubah menjadi bagian dari sistem kolonial.
Di sinilah sejarah memberikan pelajaran yang sangat penting.
Perdagangan bukan hanya persoalan barang. Ia adalah persoalan kedaulatan.
Siapa yang menguasai bandar, menguasai pintu keluar-masuk komoditas.
Siapa yang menguasai jalur pelayaran, memiliki pengaruh terhadap arus perdagangan.
Siapa yang memaksakan monopoli, dapat mengubah struktur ekonomi masyarakat.
Dan ketika jaringan perdagangan yang dibangun selama berabad-abad dipatahkan oleh kekuatan kolonial, yang hilang bukan sekadar keuntungan perdagangan. Yang ikut melemah adalah kemampuan kesultanan untuk menentukan arah ekonominya sendiri.
Maka, jika bandar dahulu merupakan nadi kesultanan, kolonialisme berusaha mengambil alih nadi tersebut.
Dari sinilah kita dapat memahami bahwa runtuhnya banyak kesultanan Nusantara bukan hanya kisah tentang kalahnya sebuah kerajaan dalam peperangan. Ia juga merupakan kisah tentang perebutan bandar, jalur perdagangan, komoditas, pasar, dan pada akhirnya—kedaulatan.
0 komentar: