Kehidupan Masyarakat Jakarta di Era Fatahillah

Kehidupan Masyarakat Jakarta di Era Fatahillah 

Perubahan Kalapa menjadi Jayakarta tidak dapat dilepaskan dari perubahan politik yang berlangsung di Jawa pada awal abad ke-16. Kerajaan Sunda Pajajaran, yang menurut berita Tome Pires dan De Barros berpusat di wilayah pedalaman sekitar Bogor dan menjadikan Kalapa sebagai pelabuhan utamanya, masih mempertahankan hubungan dengan Portugis setelah ditandatanganinya perjanjian pada 1522. Perjanjian tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan perdagangan, tetapi juga memiliki dimensi politik.

Bagi Kerajaan Demak yang sedang memperluas pengaruhnya di Jawa, hubungan antara Sunda dan Portugis merupakan perkembangan yang perlu diperhitungkan. Ingatan terhadap kegagalan Demak menyerang Portugis di Malaka pada 1513 semakin memperkuat kepentingan Demak untuk membendung pengaruh Portugis di wilayah Jawa bagian barat. Dalam konteks inilah perubahan politik di sekitar Kalapa mulai menemukan momentumnya.

Fadhillah dan Serangan ke Kalapa

Kedatangan seorang tokoh dari Pasai bernama Fadhillah menjadi keuntungan tersendiri bagi Demak. Fadhillah kemudian diangkat sebagai menantu dan dipercaya sebagai panglima untuk memimpin penyerangan terhadap Sunda-Kalapa. Ketika singgah di Cirebon, ia memperoleh dukungan pasukan gabungan Demak dan Cirebon. Hubungan tersebut semakin kuat karena Fadhillah juga merupakan menantu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati (Atja: 56–57).

Sebelum menuju Kalapa, pasukan tersebut terlebih dahulu bergerak ke Banten untuk memperoleh bantuan dari Maulana Hasanuddin, yang sejak 1526 telah menguasai wilayah Banten. Dari Banten, pasukan bergerak menuju Kalapa dan melancarkan serangan dari arah barat.

Serangan tersebut mencapai keberhasilan pada 22 Juni 1527. Pasukan Portugis di bawah pimpinan Francisco de Sa berhasil disingkirkan dari Kalapa. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Jakarta berdasarkan sumber Sukanuto dan disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.

Setelah kemenangan itu, nama Kalapa diganti menjadi Jayakarta, yang dimaknai sebagai “kemenangan yang telah tercapai” atau “membuat kemenangan”. Nama tersebut dikaitkan dengan ungkapan Al-Qur’an tentang kemenangan yang sempurna (Hoesein Djajadiningrat, 1956). Pergantian nama itu bukan sekadar perubahan administratif. Ia menandai perubahan kekuasaan sekaligus awal terbentuknya sebuah kota pelabuhan dengan corak politik dan keagamaan yang berbeda dari masa Kerajaan Sunda.

Siapa Pemimpin Penaklukan Kalapa?

Identitas tokoh yang memimpin penyerangan Kalapa menjadi salah satu persoalan dalam historiografi sejarah Jakarta. Sumber Portugis menyebut tokoh tersebut sebagai Faletehan, sedangkan Carita Purwaka Caruban Nagari, karya Pangeran Arya Cirebon yang disusun pada 1720, menyebutnya sebagai Fadhillah atau Fadhillah Khan.

Hoesein Djajadiningrat, sejak karya Critische Beschouwing van den Sejarah Banten (1913) hingga tulisannya Hari Lahirnya Jayakarta (1956), berpendapat bahwa Faletehan dalam berita Portugis adalah tokoh yang sama dengan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Namun, setelah Carita Purwaka Caruban Nagari ditemukan kembali pada 1970, muncul penafsiran berbeda. Berdasarkan sumber tersebut, Fadhillah Khan dipandang sebagai tokoh yang lebih tepat untuk diidentifikasi dengan Faletehan dalam berita Portugis.

Perbedaan identifikasi ini memperlihatkan bahwa sejarah perubahan Kalapa menjadi Jayakarta tidak hanya dibangun dari satu jenis sumber. Berita Portugis, babad, dan naskah Cirebon memberikan nama dan sudut pandang yang berbeda. Karena itu, rekonstruksi peristiwa tersebut memerlukan perbandingan antarsumber, bukan sekadar memilih salah satu tradisi sebagai kebenaran tunggal.

Jayakarta dan Perubahan Corak Kehidupan

Setelah berada di bawah pemerintahan Fadhillah, Jayakarta memasuki suasana politik dan keagamaan yang baru. Pemerintahannya bercorak Islam, sehingga kehidupan masyarakat mengalami perubahan seiring semakin berkembangnya Islam di kota pelabuhan tersebut.

Hubungan Jayakarta dengan Banten juga semakin erat. Hubungan politik itu diperkuat oleh hubungan keluarga melalui perkawinan. Putri Maulana Hasanuddin menikah dengan Tubagus Angke, sedangkan putri Sultan Abu Ma'ali Ahmad menikah dengan Pangeran Wijayakrama, Bupati Jayakarta. Hubungan perkawinan tersebut memperkuat kedudukan Jayakarta sebagai bagian dari lingkungan politik Kesultanan Banten (Uka Tjandrasasmita, 1967).

Pada masa pemerintahan Tubagus Angke, kota ini mulai dikenal oleh orang-orang Eropa dengan nama Jaccatra, sedangkan penguasanya disebut Koninck van Jaccatra. Kehadiran orang Belanda di Jayakarta tercatat sejak kedatangan armada yang dipimpin Cornelis de Houtman sekitar 13 November 1596. Hal itu diberitakan dalam De Eerste Schipvaert der Nederlanders Naar Oost-Indie Onder Cornelis de Houtman, 1595–1597 (Rouffaer & IJzerman, 1915: 104).

Sumber tersebut menggambarkan Tubagus Angke sebagai seorang yang telah lanjut usia. Setelah ia digantikan oleh putranya, Pangeran Wijayakrama, hubungan Jayakarta dengan bangsa-bangsa Eropa memasuki tahap baru. Jayakarta tidak hanya menjadi tempat persinggahan pedagang, tetapi juga menjadi ruang perundingan dan persaingan kepentingan antara penguasa lokal dan VOC.

Pada 10–13 November 1610, misalnya, Pangeran Wijayakrama mengadakan perjanjian dengan Gubernur Jenderal Pieter Both melalui Jaques Hermite (Uka Tjandrasasmita, 1977: 17). Namun, hubungan tersebut tidak berlangsung lama dalam suasana damai.

Konflik dengan VOC dan Berakhirnya Jayakarta

Ketegangan meningkat ketika VOC di bawah Jan Pieterszoon Coen berusaha memperkuat kedudukannya di Jayakarta. Pangeran Wijayakrama dengan tegas melarang VOC mendirikan benteng di wilayah kekuasaannya. Larangan tersebut akhirnya berkembang menjadi konflik terbuka.

Setelah kembali dari Ambon, J.P. Coen memimpin serangan terhadap Jayakarta. Pada 30 Mei 1619, pasukan VOC berhasil menaklukkan kota tersebut. Namun, sebelum serangan itu berlangsung, Pangeran Wijayakrama telah dibawa oleh Mangkubumi Banten melalui Pontang (IJzerman, 1917: 558–679).

Sebagian masyarakat Jayakarta kemudian mundur ke arah Pulo Gadung, yang kini dikenal sebagai kawasan Jatinegara Kaum. Di tempat inilah terdapat makam para pangeran keturunan Pangeran Wijayakrama. Adapun makam Pangeran Wijayakrama sendiri berada di Kampung Katengahan, Banten (Uka Tjandrasasmita, 1970).

Setelah berhasil menguasai Jayakarta, VOC di bawah J.P. Coen mengubah nama kota tersebut menjadi Batavia. Dengan demikian, berakhir pula satu fase penting dalam sejarah kota: dari Kalapa sebagai pelabuhan Kerajaan Sunda, berubah menjadi Jayakarta di bawah pemerintahan Islam, kemudian jatuh ke tangan VOC dan berkembang menjadi Batavia.

Tata Ruang Kota Islam

Sebelum jatuh kepada VOC, Jayakarta telah berkembang bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai kota pemerintahan. Pada masa Pangeran Wijayakrama, pembangunan keraton beserta lingkungan masjid, alun-alun, pasar, dan tempat kediaman para pejabat menunjukkan adanya pola tata ruang yang menyerupai kota-kota kerajaan Islam di Jawa.

Dalam gambaran tata ruang tersebut, keraton berada di bagian selatan, alun-alun dan masjid berada di sebelah barat, sedangkan pasar terletak di bagian timur laut atau utara (Uka Tjandrasasmita, 2000: 45–47; J.R. van Diessen, 1989: 16).

Pola tersebut memperlihatkan bahwa perubahan Jayakarta tidak hanya terjadi pada tingkat kekuasaan politik. Perubahan juga tercermin dalam struktur ruang kota. Keraton menjadi pusat pemerintahan, masjid menjadi bagian penting dari kehidupan keagamaan, sementara pasar menghubungkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan jaringan perdagangan yang lebih luas.

Tempat kediaman Tubagus Angke juga diperkirakan memiliki hubungan dengan nama Kampung Angke yang dikenal hingga sekarang. Jejak nama tempat tersebut menjadi salah satu petunjuk bahwa perkembangan kota meninggalkan lapisan-lapisan sejarah yang masih dapat ditelusuri dalam ruang Jakarta.

Kota Pelabuhan yang Semakin Internasional

Seiring dengan berkembangnya pemerintahan Islam, kehidupan keagamaan masyarakat Jayakarta semakin dinamis. Pada saat yang sama, perdagangan regional dan internasional berkembang pesat. Hubungan dagang tidak hanya berlangsung dengan pedagang dari kawasan Nusantara, tetapi juga dengan orang-orang Arab, Persia, Turki, Mesir, dan berbagai wilayah lain di Timur Tengah. Pedagang dari Barat, Jepang, dan Tiongkok juga hadir di kota pelabuhan tersebut.

Kehadiran berbagai kelompok pedagang kemudian membentuk lingkungan-lingkungan permukiman yang khas. Orang-orang dari latar belakang tertentu menempati perkampungan seperti Pecinan, Pakojan, Kampung Bali, Kampung Bandan, dan kawasan lainnya. Kota ini dengan demikian berkembang sebagai ruang perjumpaan berbagai kelompok manusia, bahasa, agama, dan kebudayaan.

Penduduk Jayakarta sendiri berasal dari beragam latar belakang. Selain masyarakat Sunda dan Jawa, terdapat orang Bali, Ambon, Banda, Banjar, Bugis, serta kelompok-kelompok dari berbagai wilayah Nusantara. Di luar itu terdapat pula pedagang dan pendatang dari Tiongkok, Belanda, Inggris, Jepang, Turki, Iran, Arab, Abessinia, India, dan Portugis.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Jayakarta sejak abad ke-16 hingga awal abad ke-17 telah berkembang menjadi kota pelabuhan yang bersifat internasional. Aktivitas ekonomi berjalan beriringan dengan interaksi sosial dan kebudayaan. Pelabuhan tidak hanya menjadi tempat keluar-masuk barang, tetapi juga menjadi ruang pertemuan manusia dari berbagai kawasan.

Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pergaulan

Keragaman penduduk tersebut tentu membutuhkan bahasa yang dapat menjembatani perbedaan. Dalam kehidupan perdagangan dan hubungan antarkelompok, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa komunikasi.

Salah satu bukti menarik terlihat dalam perjanjian antara VOC dan Pangeran Wijayakrama pada 1610. Ketika berhadapan dengan Pieter van den Broek, penguasa benteng VOC, Pangeran Wijayakrama menggunakan bahasa Melayu. Dalam sumber tersebut tercatat ungkapan:

“Orang ollanda pitsiara keras, condati dialo mau berkeji juga, mau mufakat mufakat lagi.”

Penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi politik menunjukkan bahwa bahasa tersebut telah memiliki fungsi penting dalam kehidupan Jayakarta. Bahasa Melayu bukan hanya bahasa perdagangan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi antara penguasa lokal dan orang-orang Eropa (IJzerman, 1917: 613; Uka Tjandrasasmita, 1970).

Pada masa itu, bahasa Melayu digunakan berdampingan dengan bahasa Belanda dan masih memungkinkan munculnya perbedaan penafsiran dalam komunikasi (J.R. van Diessen, 1989: 22). Apakah bahasa Melayu yang digunakan di Jayakarta pada masa itu telah memiliki bentuk yang dapat disebut sebagai bahasa Melayu Betawi, masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, khususnya dari perspektif sejarah bahasa dan linguistik.

Jayakarta sebagai Kota Multietnis

Dengan demikian, kehidupan masyarakat Jayakarta pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17 memperlihatkan proses urbanisasi yang berlangsung seiring dengan perubahan politik, perkembangan Islam, dan pertumbuhan perdagangan internasional.

Masyarakat Sunda dan Jawa menjadi bagian penting dari penduduk kota, terutama karena hubungan Jayakarta dengan Cirebon, Demak, dan Banten. Pada saat yang sama, arus migrasi dan perdagangan membawa orang-orang dari berbagai wilayah Asia Tenggara, seperti Patani, Thailand, Birma, dan Kamboja, serta dari kawasan Timur Tengah dan Asia Timur seperti Arab, Persia, Turki, Irak, Mesir, Tiongkok, dan Jepang. Kehadiran bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris dan Portugis semakin memperluas jaringan hubungan kota tersebut.

Karena itu, Jayakarta tidak tepat dilihat hanya sebagai sebuah kota politik yang berganti penguasa. Ia merupakan kota pelabuhan yang tumbuh melalui pertemuan berbagai jaringan: jaringan politik kerajaan-kerajaan Jawa, jaringan perdagangan antarpulau, jaringan Islam, dan jaringan perdagangan internasional.

Pada akhirnya, sejarah Jayakarta memperlihatkan sebuah kota yang terus berubah mengikuti pergeseran kekuasaan. Dari Kalapa yang menjadi pelabuhan utama Kerajaan Sunda, kota ini berubah menjadi Jayakarta setelah kemenangan Fadhillah pada 1527. Di bawah penguasa-penguasa Muslim dan dalam hubungan erat dengan Banten, Jayakarta berkembang sebagai kota pelabuhan yang semakin kosmopolitan. Di dalamnya tumbuh keraton, masjid, pasar, permukiman berbagai etnis, serta jaringan perdagangan yang menghubungkannya dengan berbagai kawasan Asia dan Eropa.

Namun, perkembangan tersebut sekaligus membuat Jayakarta menjadi ruang perebutan kepentingan. Ketika VOC berhasil menaklukkannya pada 1619, nama Jayakarta pun digantikan menjadi Batavia. Pergantian nama itu menandai berakhirnya satu babak sejarah, tetapi bukan berakhirnya kehidupan kota. Infrastruktur sosial, jaringan perdagangan, komunitas penduduk, dan jejak budaya yang telah terbentuk sebelumnya menjadi lapisan penting yang ikut membentuk sejarah Jakarta pada masa-masa berikutnya.