Bangsa-bangsa Asia Tenggara tidak pernah menerima begitu saja kedatangan imperialis Barat. Sejak abad ke-16 M, ketika Portugis dan Spanyol mulai memasuki kawasan Nusantara, perlawanan muncul di berbagai wilayah. Pada abad berikutnya, tantangan semakin kompleks dengan hadirnya Belanda melalui VOC dan kemudian Inggris.
Di antara berbagai bentuk perlawanan tersebut, terdapat satu corak yang sangat menonjol: perlawanan bersenjata yang dipimpin oleh para sultan, bangsawan, ulama, dan tokoh masyarakat Muslim.
Mengapa perlawanan itu muncul?
Apakah semata-mata karena perebutan kekuasaan? Ataukah karena persoalan perdagangan? Atau terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni penolakan terhadap dominasi politik dan ekonomi bangsa asing atas negeri-negeri Muslim Nusantara?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang penting untuk diajukan ketika membaca sejarah hubungan Nusantara dengan imperialisme Barat.
VOC: Berdagang dengan Senjata?
VOC pada dasarnya didirikan sebagai perusahaan dagang. Namun, dalam praktiknya, VOC memiliki kekuasaan politik dan militer yang sangat besar. Ia dapat membuat perjanjian, membangun benteng, mengerahkan tentara, melakukan blokade, bahkan berperang.
Di sinilah muncul sebuah paradoks sejarah.
Jika tujuan utamanya berdagang, mengapa perdagangan harus ditopang oleh kekuatan militer?
M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern menunjukkan bagaimana beberapa Gubernur Jenderal VOC memainkan peran penting dalam ekspansi militer Belanda di Nusantara. Di antara tokoh yang menonjol ialah Antonio van Diemen, Johan Maetsuycker, dan Cornelis Janszoon Speelman.
Ekspansi tersebut terutama diarahkan ke kawasan Indonesia Timur dan Kepulauan Maluku, wilayah yang sangat penting karena produksi rempah-rempahnya.
Namun, untuk menguasai Maluku, VOC harus terlebih dahulu memperhitungkan kekuatan-kekuatan politik yang sudah ada di Nusantara.
Mataram di Jawa, Banten di bagian barat Jawa, Makassar di Sulawesi Selatan, Ternate dan Tidore di Maluku, serta berbagai kesultanan lainnya bukanlah ruang kosong yang dapat begitu saja dikuasai oleh bangsa asing.
Karena itu, penguasaan perdagangan pada akhirnya berubah menjadi persoalan penguasaan politik.
Jayakarta: Mata Rantai Strategis Nusantara
VOC memahami arti penting Jayakarta.
Jayakarta bukan sekadar sebuah kota pelabuhan. Letaknya menjadikannya salah satu simpul penting jaringan perdagangan Nusantara. Kapal-kapal dari berbagai bandar di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku dapat singgah sebelum melanjutkan pelayaran menuju Sumatra, Sri Lanka, India, Afrika, hingga Timur Tengah.
Bukankah dengan menguasai sebuah bandar strategis, seseorang dapat mengawasi lalu lintas perdagangan yang jauh lebih luas?
Inilah yang membuat Jayakarta menjadi sangat penting bagi VOC.
Secara geografis, Jayakarta relatif jauh dari pusat kekuasaan Demak, Cirebon, dan Banten. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi VOC untuk membangun kekuatan.
Pada 1619 M, VOC berhasil menguasai Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia.
Dengan demikian, sebuah bandar dagang berubah menjadi pusat kekuatan kolonial.
J.P. Coen, yang menjadi Gubernur Jenderal VOC pada 1619–1623 dan 1627–1629 M, mempunyai pandangan ekspansionistis yang sangat jelas. Dalam gambaran Ricklefs, penguatan perdagangan VOC tidak dapat dipisahkan dari upaya menghancurkan kekuatan yang dianggap menghalangi kepentingannya.
Maka pertanyaan kembali muncul:
Apakah ini masih sekadar perdagangan? Ataukah perdagangan telah berubah menjadi instrumen kekuasaan?
Sultan Agung dan Pembebasan Batavia
Setelah Batavia dikuasai VOC, Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung menjadi salah satu kekuatan utama yang berusaha menentang ekspansi tersebut.
Sultan Agung memerintah Mataram pada 1613–1645 M. Ia tidak memandang keberadaan VOC di Batavia sebagai persoalan kecil.
Bersama Dipati Ukur dari Tatar Ukur, Sultan Agung melancarkan serangan terhadap Batavia pada 1628 dan 1629 M.
Serangan tersebut merupakan salah satu episode penting dalam sejarah perlawanan terhadap VOC.
Mengapa Sultan Agung menyerang Batavia?
Karena Batavia bukan sekadar kota. Di balik Batavia terdapat jaringan kekuasaan dan perdagangan yang sedang dibangun VOC. Dengan mempertahankan Batavia, VOC dapat memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah lain.
Serangan Mataram memang tidak berhasil menghancurkan VOC. Namun, perlawanan tersebut menunjukkan bahwa ekspansi kolonial tidak berlangsung tanpa perlawanan.
Bahkan dalam konflik tersebut, terjadi pula tawanan perang dan hubungan diplomatik sementara antara Mataram dan VOC.
Dengan demikian, hubungan Mataram-VOC tidak selalu berupa perang terbuka. Kadang berlangsung melalui diplomasi, kadang melalui tekanan, dan pada saat tertentu berubah menjadi peperangan.
Dari Sultan Agung kepada Amangkurat I
Di sinilah sejarah mulai memperlihatkan sebuah ironi.
Sultan Agung dikenal sebagai penguasa yang berhadapan dengan VOC. Namun, setelah wafatnya, orientasi politik Mataram berubah secara drastis di bawah putranya, Amangkurat I.
Amangkurat I memerintah pada 1646–1677 M.
Jika Sultan Agung berusaha membendung pengaruh VOC, mengapa Amangkurat I justru mendekatinya?
Perubahan orientasi politik inilah yang kemudian menimbulkan konflik internal yang sangat besar.
Amangkurat I mengambil kebijakan yang semakin menjauh dari sebagian ulama dan kelompok-kelompok yang sebelumnya mempunyai pengaruh kuat dalam kehidupan politik Mataram.
Sejumlah sumber sejarah juga mencatat terjadinya pembunuhan besar-besaran terhadap ulama pada masa pemerintahannya. Angka sekitar 6.000 ulama sering disebut dalam literatur, meskipun rincian dan penafsiran atas peristiwa tersebut perlu ditempatkan secara kritis dalam kajian sejarah.
Apa akibatnya?
Alih-alih memperkuat kerajaan, kebijakan represif tersebut justru memperbesar perlawanan.
Dan dari sinilah muncul Trunajaya.
Trunajaya dan Perlawanan Ulama
Pemberontakan Trunajaya berlangsung pada 1675–1680 M. Gerakan ini mendapat dukungan dari berbagai kelompok yang menentang pemerintahan Amangkurat I, termasuk tokoh-tokoh ulama seperti Kiai Kajoran.
Perlawanan tersebut bukan sekadar perebutan takhta.
Di dalamnya terdapat pertarungan mengenai arah politik Mataram:
Apakah kerajaan akan berdiri sebagai kekuatan yang mandiri, ataukah bergantung kepada VOC?
Dalam konteks inilah sebagian masyarakat melihat perjuangan Trunajaya sebagai bagian dari perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap telah bersekutu dengan penjajah.
Ricklefs mencatat kuatnya kesadaran Islam di tengah masyarakat Jawa pada masa itu. Keyakinan bahwa keberadaan kekuatan asing non-Muslim di Jawa menjadi penghalang bagi datangnya keberkahan merupakan salah satu unsur yang memperkuat dukungan masyarakat terhadap perlawanan.
Tetapi semangat saja tidak cukup.
Perang membutuhkan persenjataan, logistik, jaringan ekonomi, organisasi, dan kemampuan militer.
Di sinilah kelemahan gerakan Trunajaya mulai terlihat.
Mengapa Perlawanan Trunajaya Gagal?
Trunajaya menghadapi lawan yang memiliki keunggulan militer dan ekonomi.
VOC memiliki tentara profesional, benteng, kapal, persenjataan, serta jaringan perdagangan yang luas. Selain itu, VOC memperoleh dukungan dari Amangkurat II dan Arung Palakka dari Bone.
Sementara itu, pasukan Trunajaya beroperasi terutama dari pedalaman Jawa Timur.
Bagaimana mereka memperoleh dana perang?
Bagaimana perdagangan dapat berlangsung jika jalur laut dikuasai VOC?
Di sinilah blokade ekonomi menjadi senjata yang sangat efektif.
VOC tidak harus selalu memenangkan setiap pertempuran di darat. Dengan menguasai jalur perdagangan dan laut, VOC dapat memutus sumber daya lawannya.
Maka terlihat sebuah pelajaran penting:
Dalam perang, kekuatan militer tidak berdiri sendiri. Ia bergantung pada ekonomi, perdagangan, logistik, dan jaringan politik.
Trunajaya akhirnya terdesak dan gugur pada 1680 M.
Kiai Kajoran juga mengalami nasib tragis. Ia tertangkap dan kemudian gugur pada 1679 M. Tradisi sejarah lokal dan berbagai sumber mengenai periode ini juga mengaitkan wafatnya sejumlah tokoh agama dengan konflik yang sedang berlangsung.
Banten: Sultan Ageng Tirtayasa Melawan VOC
Pada saat Mataram menghadapi persoalan internal, Banten tampil sebagai kekuatan penting lainnya.
Sultan Ageng Tirtayasa memerintah Banten pada 1651–1683 M.
Berbeda dengan politik VOC yang berusaha mengendalikan perdagangan, Sultan Ageng mengembangkan Banten sebagai bandar yang terbuka bagi berbagai bangsa.
Pedagang dari Asia, Afrika, Prancis, Denmark, dan Inggris melakukan hubungan dagang dengan Banten.
Bukankah kebijakan seperti ini justru dapat memperkuat posisi Banten?
Bagi VOC, justru di sinilah persoalannya.
Banten terlalu dekat dengan Batavia. Jika Banten dapat berdagang bebas dengan bangsa-bangsa lain, monopoli VOC akan terganggu.
Karena itu, konflik antara Banten dan VOC semakin tajam.
VOC kemudian menggunakan berbagai cara untuk melemahkan Banten, termasuk tekanan politik dan upaya memanfaatkan konflik internal kerajaan.
Di sinilah politik divide et impera memperoleh ruang.
Jika sebuah kekuatan tidak dapat dihancurkan dari luar, bukankah lebih mudah jika ia dibuat terpecah dari dalam?
Sultan Ageng, Trunajaya, dan Syekh Yusuf
Sultan Ageng Tirtayasa tidak hanya berhadapan dengan VOC di Banten. Ia juga memberikan dukungan kepada gerakan Trunajaya yang menentang Amangkurat I dan VOC.
Dalam perjuangan tersebut tampil pula seorang ulama besar dari Makassar: Syekh Yusuf al-Makassari.
Kehadiran Syekh Yusuf memperlihatkan bahwa jaringan perlawanan tidak selalu dibatasi oleh wilayah kerajaan.
Ulama, santri, pedagang, bangsawan, dan kekuatan politik dapat terhubung melampaui batas geografis.
Namun, sekali lagi, persoalan terbesar bukan hanya kekuatan lawan.
Banten sendiri mengalami konflik internal.
Putra Sultan Ageng, Sultan Haji, berbalik dan bekerja sama dengan VOC. Konflik internal tersebut akhirnya melemahkan Banten.
Pada akhirnya, Sultan Ageng kehilangan kekuasaan, sementara Syekh Yusuf ditangkap dan dibuang ke berbagai tempat hingga akhirnya sampai ke Afrika Selatan.
Maka sejarah kembali memberikan pertanyaan yang pahit:
Mengapa kekuatan yang besar sering kali tidak hancur karena serangan dari luar, tetapi karena perpecahan dari dalam?
Dua Sultan Hasanuddin, Dua Zaman Perlawanan
Dalam sejarah Banten dan Makassar terdapat dua tokoh yang sama-sama bernama Sultan Hasanuddin, tetapi berasal dari kesultanan dan zaman yang berbeda.
Pertama, Sultan Hasanuddin dari Banten, yang memerintah pada abad ke-16 M dan menghadapi ekspansi Portugis.
Kedua, Sultan Hasanuddin dari Gowa-Makassar, yang memerintah pada 1653–1669 M dan menghadapi VOC.
Keduanya memperlihatkan pola yang hampir serupa:
Kesultanan yang memiliki posisi strategis dalam perdagangan akan menjadi sasaran kekuatan imperialis yang ingin menguasai jalur ekonomi Nusantara.
Sultan Hasanuddin dan Perang Makassar
Sultan Hasanuddin dari Gowa merupakan salah satu tokoh terbesar dalam perlawanan terhadap VOC.
Perang Makassar mencapai titik penting dengan Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667 M.
Perjanjian tersebut sangat membatasi kekuatan politik dan perdagangan Gowa-Makassar serta memperkuat posisi VOC dalam perdagangan di kawasan tersebut.
Namun, apakah kemenangan VOC semata-mata diperoleh karena keunggulan jumlah pasukan Belanda?
Tidak.
VOC juga memperoleh bantuan Arung Palakka dari Bone.
Cornelis Speelman sendiri membawa kekuatan VOC yang relatif terbatas. Keunggulan VOC terletak pada kombinasi antara kekuatan laut, blokade perdagangan, diplomasi, dan kemampuan memanfaatkan konflik antarkekuatan lokal.
Dengan demikian, perang Makassar memberikan pelajaran yang sama seperti konflik Mataram dan Banten:
Kekuatan kolonial tidak selalu menang karena jumlah tentaranya lebih besar. Mereka dapat menang karena mampu menggabungkan militer, ekonomi, diplomasi, dan politik pecah belah.
Sultan Hasanuddin kemudian kembali melancarkan perlawanan pada 1668–1669 M. Namun, tekanan VOC dan sekutu-sekutunya akhirnya membuat Gowa semakin terdesak.
VOC dan Pemutusan Jaringan Perdagangan
Salah satu kunci keberhasilan VOC adalah penguasaan laut.
Ini penting untuk dipahami.
VOC tidak hanya menyerang benteng atau pasukan lawannya. Ia juga berusaha mengendalikan jalur perdagangan yang menjadi sumber pembiayaan kerajaan.
Ketika jalur laut ditutup, perdagangan terhenti.
Ketika perdagangan terhenti, pemasukan kerajaan berkurang.
Ketika pemasukan berkurang, kemampuan membiayai perang ikut melemah.
Dengan demikian, blokade ekonomi dapat menjadi senjata perang yang sama pentingnya dengan senjata di medan tempur.
Inilah salah satu sebab mengapa perlawanan yang memiliki dukungan rakyat sekalipun dapat mengalami kekalahan apabila tidak mempunyai basis ekonomi dan logistik yang kuat.
Ketika Sesama Pribumi Berhadapan
Di sinilah bagian paling getir dari sejarah ini.
VOC tidak selalu menghadapi kerajaan-kerajaan Nusantara seorang diri. Dalam berbagai konflik, VOC berhasil memperoleh sekutu dari kalangan penguasa atau kelompok lokal yang mempunyai kepentingan politik masing-masing.
Arung Palakka merupakan salah satu contoh paling penting dalam konteks Perang Makassar.
Dalam konflik Trunajaya, VOC juga memperoleh dukungan dari pihak yang berseberangan dengan Trunajaya.
Dengan demikian, perlawanan terhadap VOC tidak hanya berhadapan dengan tentara Belanda.
Ia juga berhadapan dengan fragmentasi politik di antara kekuatan-kekuatan pribumi sendiri.
Apakah VOC terlalu kuat?
Mungkin.
Tetapi apakah perpecahan di antara kekuatan Nusantara juga ikut membuat VOC semakin kuat?
Inilah pertanyaan sejarah yang tidak boleh diabaikan.
Perlawanan yang Tidak Pernah Benar-Benar Berhenti
Kekalahan Sultan Agung dalam menyerang Batavia tidak mengakhiri perlawanan.
Kekalahan Sultan Hasanuddin tidak menghapus semangat perlawanan di Makassar.
Jatuhnya Sultan Ageng Tirtayasa tidak menghilangkan perlawanan di Banten.
Gugurnya Trunajaya tidak membuat seluruh masyarakat menerima kekuasaan VOC begitu saja.
Perlawanan terus muncul dalam berbagai bentuk dan wilayah.
Pada 1750, misalnya, Banten kembali mengalami pemberontakan yang dikaitkan dengan Kiai Tapa dan memperoleh dukungan dari sebagian masyarakat Tionghoa.
Mengapa dukungan lintas kelompok seperti itu dapat terjadi?
Karena kolonialisme tidak selalu menghadapkan satu bangsa dengan bangsa lain secara sederhana. Di lapangan, kepentingan ekonomi, agama, politik, perdagangan, dan kekuasaan saling berkelindan.
Karena itu, sejarah perlawanan terhadap VOC tidak cukup dibaca sebagai cerita Belanda melawan pribumi.
Ia jauh lebih kompleks.
Ada kerajaan melawan VOC.
Ada kerajaan bekerja sama dengan VOC.
Ada ulama melawan penguasa pribumi yang bekerja sama dengan VOC.
Ada pedagang yang kepentingannya dirugikan oleh monopoli.
Ada pula kelompok pribumi yang akhirnya berada di pihak VOC karena pertimbangan politiknya sendiri.
Pelajaran dari Sejarah
Dari rangkaian perlawanan Sultan Agung, Sultan Ageng Tirtayasa, Trunajaya, Syekh Yusuf, dan Sultan Hasanuddin, terlihat bahwa kekuatan kolonial tidak hanya mengandalkan senjata.
Ia mengandalkan monopoli perdagangan, penguasaan laut, blokade ekonomi, diplomasi, benteng, tentara profesional, dan politik pecah belah.
Sebaliknya, para pejuang Nusantara memiliki modal yang berbeda: legitimasi kerajaan, dukungan rakyat, jaringan ulama, semangat keagamaan, kemampuan menguasai wilayah, dan jaringan perdagangan.
Namun, kekuatan tersebut sering kali tidak terintegrasi dalam satu strategi bersama.
Di sinilah sejarah menjadi cermin.
Apakah sebuah bangsa cukup hanya memiliki keberanian?
Tidak.
Keberanian harus bertemu dengan ilmu.
Semangat harus bertemu dengan organisasi.
Kekuatan militer harus ditopang ekonomi.
Perjuangan harus memiliki jaringan.
Dan yang tidak kalah penting, persatuan politik harus dijaga.
Sebab sejarah VOC memperlihatkan satu kenyataan yang pahit: sebuah kekuatan asing dapat menjadi sangat kuat bukan hanya karena kekuatannya sendiri, tetapi karena lawan-lawannya terpecah dan saling berhadapan.
Karena itu, membaca sejarah perlawanan Islam terhadap VOC bukan sekadar mengenang siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Lebih jauh dari itu, kita sedang bertanya kepada diri sendiri:
Mengapa sebuah bangsa yang memiliki kerajaan, ulama, pedagang, tentara, kekayaan alam, dan rakyat yang besar dapat dikalahkan oleh kekuatan asing yang jumlahnya jauh lebih kecil?
Jawabannya mungkin tidak hanya berada di medan perang.
Ia juga berada di pelabuhan, pasar, istana, jaringan perdagangan, meja diplomasi, dan—yang paling menentukan—di dalam persatuan atau perpecahan masyarakat itu sendiri.
0 komentar: