Penerapan Syariat Islam di Ternate

Zainal Abidin dan Kesultanan Ternate adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Ya, karena Zainal Abidin adalah pemimpin pertama kesultanan ini. Dalam untaian sejarah nusantara, nama Sultan Zainal Abidin memang tidak setenar Sultan Baabullah, penguasa ke-24 Kesultanan Ternate yang berkuasa antara 1570-1583. Sultan Baabullah yang berhasil mengalahkan Portugis dan mengantarkan Ternate ke masa keemasan, kini diabadikan sebagai nama bandar udara Ternate, Maluku Utara.

Meski demikian, bukan berarti Sultan Zainal tak menorehkan pencapaian penting bagi Ternate. Memimpin Ternate pada rentang waktu 1486-1500, Sultan Zainal tercatat oleh sejarah sebagai peletak dasar sistem pemerintahan Islam pada abad ke-15. Zainal merupakan putra mahkota dari Raja Ternate ke-18, Kolano Marhoem, yang memerintah pada 1465-1486. Kolano adalah sebutan lain dari raja. Dalam beberapa catatan sejarah disebutkan, Kolano Marhoem diyakini sebagai raja pertama yang memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana.

Untuk memperdalam pengetahuan terhadap Islam, sang raja kemudian meminta bantuan seorang ulama asal Jawa bernama Datu Maula Hussein untuk mengajarkan agama Islam. Dalam referensi lainnya dikatakan, ulama asal Jawa ini bernama Maulana Husayn. Keduanya diyakini adalah sosok yang sama. Selain memiliki pengetahuan keislaman yang luas, ulama dari Jawa ini juga mahir membuat kaligrafi Alquran dan membaca Alquran.

Dari Hussein inilah, Zainal muda mendapatkan pengetahuan dasar tentang Islam. Seiring perjalanan waktu, proses pembelajaran Islam pada diri Zainal muda ternyata tak hanya berhenti pada sosok Hussein. Sebab, Hussein kemudian menyarankan Zainal untuk mendalami Islam ke seberang lautan, yakni tanah Jawa.

Karenanya pada 1495, berangkatlah Zainal bersama sang guru ke tanah rantau untuk menimba ilmu. Seperti disebutkan dalam buku berjudul Kepulauan Rempah-Rempah yang ditulis M Adnan Amal, tempat yang dituju Zainal adalah Pesantren Giri di Jawa Timur. Di tempat ini, Zainal Abidin menimba ilmu Islam secara langsung dari Sunan Giri. Sunan Giri yang termasuk salah satu Walisongo adalah pendiri Kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur.

Dalam literatur yang sama, Adnan Amal menulis, Zainal hanya tiga bulan berada di Pesantren Giri. Diyakini, keberadaannya di sana bukan hanya untuk menimba ilmu agama, melainkan sebagai upaya strategis untuk mengeratkan hubungan dengan kerajaan Islam di Gresik ini.

Saat datang ke Jawa, Zainal Abidin ini dijuluki sebagai Raja Bulawa yang berarti raja cengkih. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia tertulis, cengkih yang dibawa Zainal dari Maluku digunakan untuk persembahan. Sebagai imbal jasa dari persembahan cengkih itu, Zainal kemudian membawa sejumlah ulama dari Pesantren Giri ke Ternate. Seorang di antaranya adalah Tuhubahalul.

Saat datang ke tanah Jawa, Zainal Abidin sebenarnya sudah menyandang status sebagai raja ke-19 Ternate. Dalam literatur tersebut dijelaskan, hubungan antara Ternate dan Giri sudah terjalin erat. Hubungan yang terjalin dalam bidang politik dan ekonomi itu berlangsung hingga abad ke-18.

Ubah konstelasi politik

Selepas berkelana singkat ke Giri, Zainal membuat perubahan besar dalam konstelasi politik Kerajaan Ternate. Gelar Kolano atau raja yang sempat disandang ia tanggalkan. Sebagai gantinya, ia menyematkan gelar sultan yang menjadi cerminan dari kerajaan bercorak Islam.

Pada masa itu juga, Sultan Zainal Abidin mendirikan sejumlah pesantren. Ini adalah kali pertama pesantren didirikan di Ternate. Para tenaga pengajarnya didatangkan langsung oleh Zainal dari Giri. Mereka itulah yang turut serta bersamanya ketika meninggalkan Pesantren Giri.

Hal penting lain yang dilakukan Sultan Zainal adalah membentuk lembaga Bobato. Lembaga ini merupakan salah satu perangkat agama yang mengatur sistem hukum Islam di dalam sistem kesultanan. Di bawah kepemimpinan Sultan Zainal inilah, Islam kemudian diakui sebagai agama resmi kerajaan. Di saat yang sama juga, syariat Islam diberlakukan.

Dengan dibentuknya Bobato, Sultan Zainal Abidin telah meletakkan dasar untuk menjadikan Ternate sebagai kekhalifahan Islam. Model semacam ini pula dilakukan Demak di Pulau Jawa. Sayangnya, sejarah gemilang yang telah ditorehkan Sultan Zainal rupanya kurang didukung oleh pencatatan sejarah yang apik. Akibatnya, tak begitu jelas kapan dia dilahirkan dan dalam usia berapa sang sultan tutup usia. 

Sumber:

https://m.republika.co.id/amp/qf093a430

Memutus Nusantara Dengan Makkah dan Kairo

(Bagian-1)

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

(Channel Youtube Dengerin Hati)

Mengapa Portugis menguasai kota Malaka? Sekadar penguasaan jalur perdagangan rempah? Portugis berusaha menguasai Malaka sejak 1511. Saat sudah kuat, dikirimlah 18 kapal perang untuk menguasai Malaka.  Apa semangatnya?

Panglima perang Portugis berpidato sebelum penyerangan, "Adalah suatu pemujaan yang sangat suci dari kita untuk Tuhan dengan mengusir, mengikis orang Arab dari Malaka, dan memadamkan pelita pengikut Muhammad sehingga tidak ada lagi cahayanya di sini selama-lamanya."

Lalu disambungnya, "Sebab, saya yakin kalau perniagaan di Malaka ini telah kita rampas dari tangan kaum muslimin, habislah riwayat Kairo dan Makkah, dan Venesia tidak dapat lagi berniaga rempah-rempah kalau tidak berhubungan dengan Portugis."

Misi utama penghancuran Malaka adalah memutuskan jalur Melayu dan Nusantara dari Makkah dan Kairo. Karena di dua kota inilah sumber keilmuan dan gelora jihad perlawanan terhadap Penjajahan. 

Penjajah Belanda merasakan hal ini. Pada tahun 1686 M, datang pula Raja Iskandar yang Dipertuan Minangkabau. Diadakan hubungan rahasia dengan sultan Aceh, Susuhunan Mataram, Raja Kalimantan dan Andalas Timur supaya berserikat melawan Belanda dan meninggikan bersama semarak Islam.

Rencana ini tercium oleh Belanda, salah satu sebab pergolakan perlawanan di Nusantara bukan dari Jawa dan Sumatera tetapi dari orang tua, Syekh Yusuf Al Makasari, yang diasingkan di pulau Langkapuri Srilangka. Orang tua yang hanya memegang tasbih dalam tangannya itu, tersimpan kekuatan yang lebih tajam dari pedang.

Nasihat, kitab dan tulisannya menyebar melalui jamaah haji Nusantara. Kemudian secara berantai menyebar ke murid-muridnya dan santri-santri yang ada di Nusantara. Gelora keilmuan dan perjuangan kemerdekaan yang ingin diputus dengan memutus mata rantai jaringan Nusantara dengan Makkah dan Kairo.

Sumber:

1. Dari Perbendaharaan Lama karya Buya Hamka, GIP 2017, hal 42

2. Dari Hati Ke Hati, Buya Hamka, GIP 2016, hal 106-107

Penerapan Syariat Islam di Gowa

Penyebaran Islam dilakukan atas prakarsa raja serta kemampuan adaptasi para mubaligh.

Tak hanya Gowa-Tallo, sejumlah kerajaan lain juga tumbuh di Sulawesi Selatan. Namun, Gowa-Tallo-lah yang paling berpengaruh di sana.

Maka, dengan Islamnya kerajaan tersebut, dakwah Islam pun kemudian menyebar dengan pesat. Jika Aceh merupakan "Serambi Makkah" Indonesia, Gowa-Tallo-lah "Serambi Madinah"-nya. Karena di Gowa-Tallo, syariat Islam diterapkan kemudian didakwahkan ke timur Indonesia.

Setelah Kerajaan Gowa-Tallo memeluk Islam, penyebaran Islam di Sulawesi dan bagian timur Indonesia sangat pesat. Kerajaan Gowa-Tallo berhasil menorehkan tinta emas sejarah peletakan dasar dan penyebaran Islam di bagian timur negeri ini.

“Kerajaan ini juga menerapkan syariat Islam. Karena itu, wajar kalau Gowa ini dikenal sebagai Serambi Madinah," dikutip dari artikel Kerajaan Gowa-Tallo; Ekspedisi Islam Oleh ‘Serambi Madinah’ dari Timur di majalah al-Waie.

 

Prof DR Ahmad M Sewang MA dalam Islamisasi Kerajaan Gowa: abad XVI sampai abad XVII menuturkan, peristiwa masuk Islamnya Raja Gowa-Tallo merupakan tonggak sejarah dimulainya penyebaran Islam di Sulawesi Selatan.

Pasalnya, terjadi konversi Islam secara besar-besaran pascaperistiwa tersebut. Penerimaan Islam dimulai dari sebuah dekrit yang dikeluarkan pemimpin Gowa-Tallo, Sultan Alauddin, pada 9 November 1607 M. Dekrit tersebut menyatakan Islam sebagai agama resmi kerajaan dan agama masyarakat.

Saat dekrit dikeluarkan, dakwah Islam masih berlangsung dengan damai. Kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan Gowa-Tallo pra-Islam pun dengan sukarela menerima agama Allah ini. Begitu pula dengan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya.

Namun, hambatan dakwah mulai muncul ketika Raja Gowa-Tallo menyerukan Islam ke tiga kerajaan Bugis. Ketiga kerajaan yang tergabung dalam aliansi Tellunpoccoe menolak seruan tersebut. Maka, terjadilah perang antara Kerajaan Makassar yang terdiri atas Kerajaan Gowa dan Tallo dan Kerajaan Bugis yang terdiri atas Kerajaan Bone, Soppeng, dan Wajo.

Menurut artikel Islam di Kerajaan Gowa-Tallo; Menelusuri Jejak-jekak Islam dalam Kaitannya dengan Penyebaran Islam di Sulawesi di laman Wacana Nusantara, kerajaan yang menolak dakwah Gowa-Tallo merupakan kerajaan Bugis dan Mandar yang secara pemerintahan telah kuat.

Mereka khawatir Gowa-Tallo akan menjajah mereka. Faktor penolakan lain juga karena mereka sukar meninggalkan kegemaran makan babi, minum tuak, sabung ayam dengan berjudi, dan kebiasaan negatif lain.

Sumber:

https://m.republika.co.id/amp/n1boft

 

Penerapan Syariat Islam Di Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta

Pelaksanaan Syariat Islam di Nusantara pada masa lalu adalah sebuah fakta sejarah. Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta awalnya telah menggunakan hukum Islam dalam pengadilan yang diselenggarakan.

Lembaga pengadilan ini secara resmi diberi nama Al-Mahkamah Al-Kabirah. Namun masyarakat Jawa pada masa itu lebih mengenalnya dengan sebutan Pengadilan Surambi sebab pelaksanaannya dilakukan di serambi Masjid Agung.

Pengadilan Surambi dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dengan cakupan meliputi pengadilan untuk perkara hukum pidana, perkawinan, talak, dan warisan.

Hukum Pidana disini berkaitan dengan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Sementara penanganan Pidana administrasi dan persoalan Agraria (pasiten) dilaksanakan oleh Pengadilan Bale Mangu. Di Yogyakarta, pengadilan Surambi dilaksanakan di serambi Masjid Ageng Ngayogyakarta.

Dalam pengadilan tersebut, Kedua keraton telah menggunakan kitab Undang-Undang yang disebut Kitab Angger-angger. Kitab ini sengaja disusun secara bersama oleh kedua kerajaan untuk memenuhi kebutuhan Keraton akan pelaksanaan hukum Islam di wilayahnya.

Kitab Angger-angger ini disusun dari sejumlah kitab antara lain kitab Moharrar (muharrar), kitab Mahalli, kitab Topah (Tuhfah), kitab Patakulmungin (Fathul Muin), dan kitab Patakulwahab (Fathulwahab).

Pengurus pengadilan ini terdiri 10 (sepuluh) orang antara lain Kyai Pengulu sebagai ketua, anggota Pathok Nagari yang terdiri 4 (empat) orang, seorang Pengulu Hakim, dan sisanya terdiri dari para Ketib (katib).

Pasca Perang Diponegoro, Pengadilan Surambi di Kasultanan Ngayogyakarta diberhentikan atas prakarsa penjajah Belanda dengan dikeluarkannya Resolusi No. 29 tertanggal 11 Juni 1831.

Sejak saat itu masalah pidana yang sebelumnya menjadi wewenang Pengadilan Surambi ditangani oleh Rechtsbank voor Criminele Zaken (Pengadilan Hukum Pidana).

Sumber:

https://beritalangitan.com/sejarah/syariah-islam-pernah-diterapkan-kesultanan-yogyakarta-dan-kasunanan-surakarta/

Kesultanan Nusantara, Bagian dari Kekhalifahan Islam?

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

(Channel Youtube Dengerin Hati)

Interaksi antara kerajaan Nusantara dengan Kekhalifahan Islam di Timur Tengah dimulai dari surat menyurat antara Khalifah Muawiyah bin Abu Sofyan dan Umar bin Abdul Aziz pada era kerajaan Sriwijaya. Mereka saling bertukar hadiah dan keilmuan.

Setelah mundurnya Hindu dan Budha, bagaimana keterkaitan kerajaan di Nusantara dengan Kekhalifahan Islam? Apakah berdiri sendiri atau bagian Kekhalifahan Islam yang mendunia?

Dalam sejarah tercata beberapa pemberian gelar Kesultanan kepada raja-raja di Nusantara dari kekhalifahan yang ada di Arab dan misi khusus dari Khalifah Turki Utsmani  untuk Islamisasi Nusantara.

Kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Samudera Pasai.  Aceh sangat terkenal di Makkah karena jaringan keilmuannya. Oleh karena itulah,

Syarif Makkah menganugerahkan gelar Sultan pada Merah Silu yang kemudian bergelar Al-Malikush Shaleh sebagai Sultan di Kesultanan Samudra Pasai. Gelar ini mirip dengan gelar yang digunakan Kekhalifahan Mamalik di Mesir.1)

Berdirinya Kesultanan Demak merupakan misi khusus dari Khalifah Muhammad 1 Turki Utsmani untuk percepatan Islamisasi di Nusantara, khususnya Jawa. Sang Khalifah mengirimkan tim khusus yang dikenal sebagai Walisanga.

Setelah Demak redup, penerusnya adalah Kesultanan Mataram. 

Pemimpin besarnya bergelar Senapati Ing Alogo Ngabdurrahman Pandito Corkrokusumo atau disebut juga Hanyokrokusumo. Dia mendapatkan pengakuan gelar Sultan dari Syarif Makkah. Sejak itulah sang Baginda dipanggil Sultan Agung.2)

Kesultanan Banten merupakan kerajaan Muslim paling penting di Jawa. Saat Syeikh Yusuf Al Makasari pertama kali tiba di Banten untuk belajar yang berkuasa saat itu Sultan Abu Mafakhir Abdullah Qadir. Yang memberikan gelar Sultan adalah Syarif Makkah.3)

Kesultanan Aceh di era Alauddin Ri'ayat Syah (1537-1568) disahkan bergelar Sultan oleh Khalifah Salim II Turki Utsmani. Sang Khalifah memberikan bantuan 40 perwira Turki yang mendidik tentara Aceh.4) 

Pengangkatan dan pemberian gelar Sultan dari Syarif Makkah dan Khalifah Turki Utsmani secara langsung menunjukkan Nusantara pun bagian Kekhalifahan yang saat itu ada.

Catatan:

1) Sejarah Umat Islam karya Buya Hamka, GIP 2016, hal 523

2) Dari Perbendaharaan Lama  karya Buya Hamka, GIP 2017, hal 16

3) Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 17-18 karya Prof Dr Azyumardi Azra, Kencana 2004, hal 262

4) Sejarah Umat Islam karya Buya Hamka, GIP 2016, hal 582

Penerapan Syariat Islam di Nusantara (bagian-1)

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

(Channel Youtube Dengerin Hati)

Ahmad Sarwat dalam bukunya Kedudukan Qadhi dalam hukum Islam mengatakan, "Eksistensi tegaknya hukum syariah itu tergantung pada eksistensi qadhi. Dikatakan hukum itu berjalan, manakala dijamin qadhi lancar menjalankan tugasnya. Sebaliknya, dikatakan hukum itu runtuh ketika qadhi tidak menjalankan tugasnya."

Ahmad Sarwat melanjutkan, "Maka antara qadhi dan berjalannya hukum itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Walaupun di tengah umat Islam sudah ada AlQuran dan Hadits sebagai pedoman, namun keberadaan qadhi menjadi syarat mutlak bagi umat Islam."

Keberadaan Qadhi menurut Ahmad Sarwat, " Hukum keberadaan qadhi ini menjadi fardhu kifayah bagi umat Islam di suatu tempat, sedangkan bagi Sultan, hukumnya menjadi fardhu ‘ain untuk menunjuk atau mengangkat qadhi pada suatu

wilayah."

Jadi legalitas formal untuk melihat apakah di Nusantara telah menerapkan syariat Islam salah satunya dari hadirnya Qadhi yang memutuskan perkara pidana maupun perdata dalam sebuah kerajaan atau negara.

Bila menilik legalitas formalnya, ada beberapa kerajaan di Nusantara yang memenuhi syarat ini. Misalnya kesultanan Samudera Pasai. Ini terlihat dari catatan perjalanan Ibnu Batutah ke Pasai.

Ibnu Batutah tiba di Kesultanan Pasai di era Sultan Al-Malikush Zhahir II (1326-1348M). Dia menyaksikan bahwa sang Sultan sangat teguh memegang agama dan alim. Disisinya ada seorang Qadhi yang berasal dari Syiraz yang merupakan Zuriyah Rasulullah saw. 

Ibnu Batutah menceritakan kesederhanaan sang Sultan, "Sultan sering bertukar pikiran dengan ulama. Bila pergi ke shalat Jum'at, sang Sultan berjalan kaki. Sang Sultan gemar sekali mengembangkan agama ke negri-negri yang berdekatan, dan negri mana pun yang belum memeluk Islam." 1)

1) Sejarah Umat Islam, Buya Hamka, GIP 2016, hal 524

Penerapan Syariat Islam di Nusantara (bagian-2)

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

(Channel Youtube Dengerin Hati)

Ibnu Qayim Al-Jauziyah berkata, "Darul Islam adalah negara yang dikuasai oleh kaum muslimin dan di dalamnya diberlakukan hukum Islam. Jika di dalamnya tidak diberlakukan hukum Islam maka status bukan darul Islam.

Kesultanan Demak memenuhi kriteria tersebut. Hukum Islamnya sudah diserap ke dalam kitab Salokantoro dan Angger Surya Alam. Kitab ini menjadi undang-undang yang berlaku di Kesultanan Demak.  Cikal bakalnya tertuang pada Het Boek van Bonang dan Kropak Ferrara yang merupakan ajaran Wali Sanga.

Dalam teks dokumen  Kropak Ferrara disebutkan, "Jika ada orang yang terlibat dalam persoalan hukum dan tidak mau diajak menyelesaikannya menurut syariat Islam, tetapi malah ingin memakai hukum kafir, maka dia menjadi kafir." 

Dalam pemberlakuan hukum Islam di Kesultanan Demak, Raden Fattah dan para wali berperan sebagai penasihat dan penegak hukumnya. Kesultanan Demak merupakan obsesi pemimpin pertama Walisanga yaitu Syeikh Maulana Malik Ibrahim yang pernah memberikan wejangan, "Melaksanakan hukum dan amaliah  agama secara terang-terangan."

Untuk menata pemerintahannya, Sultan Fattah mengangkat Sunan Kudus sebagai Qadhi, hakim agung. Sunan Giri sebagai Mufti. Sunan Kalijaga sebagai dewan penasihat. Sedangkan imam pertama Masjid Agung Demak adalah Sunan Bonang putra Sunan Ampel.

Kitab Angger Suryo Alam merupakan adopsi dari Syariat Islam seperti, Jual beli, penitipan, penggadaian, hukum potong tangan bagi pencuri, hukuman mati bagi pencuri yang sekaligus pembunuh dengan dipenggal, hukum bunuh bagi pezina berat, denda, penjara, dan hukuman mati bagi pencela dan penghina agama dan sebagainya yang telah diterima oleh masyarakat Islam demi tegaknya keadilan dan ketertiban umum.

Melihat hal ini maka Theodoor Gautier dan Thomas Pigeaud sampai menyatakan bahwa Kesultanan Demak didirikan di atas pondasi syariat Islam yang ketat.

(Diringkas dari Buku Sultan Fattah, Rachmad Abdullah, Al-Wafi 2015)