24 Tahun Rahasia Terbuka: Apa yang Diketahui Inggris tentang Kejahatan Perang di Palestina?
Sejarah sering kali ditulis dengan tinta yang tidak terlihat oleh publik hingga saatnya tiba bagi para aktornya untuk mencuci tangan. Selama lebih dari dua dekade, kebijakan luar negeri Inggris terhadap Israel-Palestina tampak seperti sebuah teater ambivalensi yang terjaga rapi.
Namun, dokumen-dokumen Foreign Office yang dideklasifikasi pada tahun 2024 telah mengoyak tirai tersebut, menyingkap bahwa London sebenarnya memiliki catatan lengkap mengenai kejahatan perang sejak tahun 2002.
Ada ironi yang getir saat kita melihat hari ini: pemerintahan Inggris pada tahun 2026 menyebut situasi di pemukiman ilegal sebagai "noda pada hati nurani dunia," sementara Tony Blair—pria yang menjabat saat dokumen-dokumen pelanggaran ini pertama kali disusun—kini duduk dengan tenang di "Dewan Perdamaian" (Board of Peace) yang mengawasi Gaza.
Melalui lensa arsip-arsip lama ini, kita terpaksa bertanya: apakah London selama ini benar-benar tidak tahu, atau mereka memang memilih untuk membiarkan kekerasan itu tumbuh subur?
Kesaksian Militer: "Pasukan yang Sombong dan Tukang Bully"
Pada tahun 2002, ketika intifada kedua memuncak, penilaian paling jujur mengenai militer Israel (IDF) justru datang dari dalam institusi militer Inggris sendiri.
Seorang perwira senior tentara Inggris memberikan evaluasi yang menghancurkan, jauh melampaui bahasa diplomatik yang biasanya penuh kompromi.
"[Pasukan Israel adalah] kekuatan kelas dua, tidak disiplin, sombong, dan tukang gertak (second-rate, ill-disciplined, swaggering and bullying force)."
Bagi seorang perwira tinggi Inggris, menyebut militer negara lain sebagai "kelas dua" adalah penghinaan profesional yang mendalam.
Ini bukan sekadar kritik atas kekerasan, melainkan pengakuan bahwa IDF beroperasi tanpa disiplin militer yang semestinya, lebih menyerupai gerombolan yang mengandalkan intimidasi daripada pasukan profesional yang patuh pada hukum perang. Inggris mengetahui hal ini sejak 24 tahun lalu, namun tetap memilih untuk memperlakukan mereka sebagai mitra strategis yang setara.
Pola Pelanggaran: Strategi yang Gagal Sejak Awal
Dokumen Foreign Office Maret 2002 mencatat realitas berdarah dari Operation Defensive Shield. Dalam satu bulan, 500 warga Palestina tewas, mayoritas adalah warga sipil. Pejabat Inggris saat itu tidak ragu menggunakan istilah "pola pelanggaran hak asasi manusia."
Catatan tersebut mengungkap sebuah pola yang bisa kita sebut sebagai "eksekusi sistemik": instruksi resmi militer Israel adalah menembak "ban mobil" atau "kaki" pelempar batu, namun anehnya, ambulans-ambulans secara rutin membawa pemuda dengan luka tembak fatal di kepala dan dada.
Ini bukan kesalahan taktis; ini adalah pola penggunaan kekuatan mematikan yang disengaja di bawah kedok prosedur standar.
Lebih jauh lagi, dokumen tersebut mengungkap bahwa London telah diperingatkan tentang kegagalan strategi ini. Lord Michael Levy, utusan khusus Blair, pernah memperingatkan Menteri Pertahanan Israel saat itu, Binyamin Ben-Eliezer, bahwa tidak ada solusi militer bagi konflik ini.
Levy menegaskan bahwa kampanye brutal tersebut hanya akan "memanen" lebih banyak pelaku bom bunuh diri di masa depan. Inggris tahu bahwa strategi Israel bukan hanya ilegal secara moral, tetapi juga kontraproduktif secara keamanan—namun peringatan itu hanya terkubur dalam arsip.
Medis di Bawah Target: Dari Pelanggaran Menjadi Prosedur Tetap
Salah satu sisi paling gelap dalam dokumen 2002 adalah laporan mengenai staf Palang Merah yang diancam di bawah todongan senjata dan ambulans yang dilarang menyelamatkan korban luka.
Apa yang dicatat sebagai "pelanggaran" luar biasa dua dekade lalu, kini telah bermutasi menjadi prosedur operasi standar (SOP).
Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperlihatkan benang merah yang mengerikan: terdapat 3.254 serangan terhadap layanan kesehatan selama 20 tahun terakhir di wilayah pendudukan.
Namun, detail yang paling mengejutkan adalah bahwa lebih dari separuh serangan tersebut—dan yang paling mematikan—terjadi hanya dalam tiga tahun terakhir. Apa yang dimulai sebagai intimidasi sporadis di tahun 2002 telah berkembang menjadi penghancuran sistematis terhadap infrastruktur kehidupan, di bawah pengawasan negara-negara yang mengaku sebagai penjaga hukum internasional.
Siklus Ambivalensi: Saat Tindakan Terus Menyusut
Melihat kronologi respons pemerintah Inggris terhadap eskalasi kekerasan di Palestina adalah melihat proses penyusutan moral yang konsisten:
Era Tony Blair (2002): Sempat menghentikan ekspor senjata secara rahasia untuk waktu singkat setelah mengonfirmasi peralatan Inggris digunakan di wilayah pendudukan. Sebuah langkah yang, meski singkat, menunjukkan masih adanya sisa-sisa kompas moral.
Era Gordon Brown (2009): Setelah 1.400 warga Palestina tewas dalam Operation Cast Lead, Inggris hanya mencabut lisensi untuk kapal cepat angkatan laut. Sebuah sanksi simbolis yang nyaris tak terasa.
Era David Cameron (2014): Meski 2.251 warga Palestina tewas (termasuk 551 anak-anak), ancaman penangguhan 12 lisensi senjata menguap begitu saja tanpa tindakan nyata.
Era Keir Starmer (2024): Di tengah kampanye paling mematikan dalam sejarah Gaza, pemerintahannya hanya menangguhkan 30 dari 350 lisensi senjata. Laporan menunjukkan ribuan amunisi tetap mencapai Israel melalui celah hukum yang sengaja dibiarkan terbuka.
Setiap kali angka kematian meningkat, keberanian politik London justru tampak semakin mengerut.
Titik Balik 2026: Rekor yang Akhirnya Terpecah?
Kini, pada tahun 2026, di bawah pemerintahan Andy Burnham, arah kompas mulai bergeser. Dukungan terhadap pembatasan perdagangan dengan pemukiman ilegal di Tepi Barat bukan sekadar perubahan kebijakan, melainkan pengakuan atas kegagalan selama 24 tahun.
Urgensi ini dipicu oleh angka fatalitas yang tak lagi bisa didebatkan: 73.658 warga Palestina tewas, di mana 21.500 di antaranya adalah anak-anak. Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah bukti nyata dari pola kekerasan yang telah dilaporkan oleh para diplomat Inggris sendiri sejak dua dekade lalu, namun dibiarkan membusuk tanpa intervensi berarti.
Arsip-arsip yang dideklasifikasi ini bukan sekadar catatan sejarah; mereka adalah surat dakwaan terhadap pengabaian yang disengaja. Inggris terus memasok senjata dan memberikan payung diplomatik sambil memegang laporan rinci tentang kejahatan yang dilakukan dengan senjata-senjata tersebut.
Jika data kejahatan sudah tersedia di meja para pengambil keputusan selama seperempat abad, maka persoalannya bukan lagi tentang kurangnya informasi, melainkan kurangnya nurani. Sejarah kini menunggu jawaban atas satu pertanyaan fundamental:
Dapatkah sebuah bangsa membersihkan 'noda pada hati nurani dunia' jika mereka sendiri yang selama ini menyediakan tintanya?
0 komentar: