Memahami Strategi Penghapusan Senyap Identitas Muslim di India
Sebuah bangsa sering kali didefinisikan melalui sensus dan statistik, namun esensi sejatinya terletak pada sesuatu yang jauh lebih sublim: jiwanya.
Bayangkan sebuah perpustakaan megah yang gedungnya tetap berdiri kokoh dan jumlah bukunya tidak berkurang, namun setiap huruf di dalamnya perlahan memudar hingga menjadi lembaran kosong. Gedungnya ada secara fisik, tetapi maknanya telah sirna.
Fenomena serupa kini tengah membayangi India. Di balik retorika pertumbuhan ekonomi, sedang berlangsung sebuah "penghapusan senyap"—sebuah proyek di mana suatu kelompok masyarakat tetap dibiarkan ada secara demografis, namun identitas peradabannya perlahan-lahan ditiadakan dari memori kolektif bangsa.
Untuk memahami krisis ini, kita harus mampu membedakan antara identitas agama sebagai data penduduk dan identitas sebagai kontributor peradaban. Firdous Syed menyoroti dikotomi krusial ini: keberadaan seorang "Muslim" hanyalah soal angka dalam statistik, sedangkan "Muslimness" atau ke-Muslim-an adalah kehadiran peradaban yang telah mendarah daging dalam tanah India selama hampir satu milenium.
Sejarah, memori, musik, arsitektur, hingga kuliner bukan sekadar ornamen, melainkan benang merah yang membentuk kain identitas India yang plural. Seperti yang ditegaskan:
"A Muslim is a demographic existence, Muslimness is a civilizational presence."
Strategi penghapusan ini dijalankan dengan apa yang disebut sebagai "kesabaran strategis" oleh proyek Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).
Tujuannya jelas: mewujudkan visi Hindu Rashtra (Negara Hindu) melalui homogenisasi budaya. India secara fisik tidak mungkin "dikosongkan" dari 200 juta Muslim, namun mereka bisa dibuat tidak berdaya secara politik dan tidak terlihat secara institusional.
Kontradiksi ini tampak nyata saat pemimpin RSS, Mohan Bhagwat, berpidato di New York pada Agustus 2024, mengklaim bahwa India menghargai semua martabat manusia. Namun, realitas domestik berbicara sebaliknya.
Kelumpuhan politik ini terukur dengan angka yang dingin namun mematikan. Meski mencakup 14% populasi, keterwakilan Muslim di parlemen (Lok Sabha) hanya 4,4% (24 dari 543 anggota).
Yang lebih mencolok, sejak tahun 2022, tidak ada satu pun Muslim yang menjabat sebagai menteri di pemerintahan pusat, dan dari 24 anggota parlemen Muslim tersebut, tidak satu pun berasal dari koalisi penguasa, National Democratic Alliance (NDA).
Keterasingan ini diperparah oleh temuan Sachar Committee yang menunjukkan bahwa Muslim hanya mengisi 3% dari layanan administratif elit dan 4% dari kepolisian senior.
Ketika suara suatu kelompok hilang dari pusat kekuasaan, mereka menjadi "konsekuensial secara demografis namun tidak relevan secara nasional."
Kegetiran ini berlanjut pada narasi sejarah. Terdapat ironi besar dalam retorika anti-kolonial India yang memuja masa lalu sebagai "Burung Emas"—pusat kemakmuran dunia sebelum eksploitasi Inggris.
Namun, ada kemunafikan intelektual di sini: narasi tersebut menggunakan kekayaan era Mughal untuk membuktikan kerugian akibat kolonialisme, namun di saat yang sama mengklasifikasikan era tersebut sebagai "zaman kegelapan" dari penjajah asing.
Inilah yang disebut sebagai "reklasifikasi masa lalu." Sejarah tidak sekadar dihapus, melainkan diubah kategorinya. Dengan memutus hubungan antara kekuasaan masa lalu dan tanah India, negara secara efektif menjadikan warisan budaya Muslim sebagai "asing."
Akibatnya, keturunan mereka mungkin tetap menjadi warga negara, tetapi warisan mereka dianggap bukan lagi bagian dari bangsa.
Bahasa pun tak luput dari pembersihan. Urdu, yang pernah menjadi "cetak biru arsitektural bagi jiwa" India, kini tengah sekarat.
Bahasa yang melahirkan slogan heroik "Inqilab Zindabad" dalam melawan penjajah, kini diberi label negatif sebagai "bahasa asing" yang dikaitkan dengan Pakistan. Kemunduran Urdu terjadi bukan melalui pelarangan resmi, melainkan melalui pencabutan nilai ekonomi dan pendidikannya secara sistematis.
Di Ballimaran, tempat penyair Mirza Ghalib dulu bermukim, kini muncul generasi yang hanya bisa membaca karyanya melalui aksara Devanagari. Ketika sebuah bahasa tidak lagi menawarkan peluang masa depan, ia akan berhenti diwariskan, dan bersamanya, satu dimensi intelektual bangsa ikut runtuh.
Upaya homogenisasi identitas ini pada akhirnya akan memakan anaknya sendiri. Di Ahmedabad, tekanan terhadap sekolah yang memberikan tugas membaca buku Malala Yousafzai dan Anne Frank menunjukkan bahwa ketika batas identitas dipersempit, batas pemikiran pun ikut mengecil.
Pluralisme filosofis India yang selama ini mampu menampung berbagai interpretasi kini terancam oleh standar keseragaman yang kaku. Penyeragaman ini tidak hanya memarginalkan minoritas, tetapi juga memiskinkan intelektualitas mayoritas.
Jika India terus mempersempit definisi identitas nasionalnya, risiko terbesarnya bukanlah kehilangan angka populasi, melainkan kehilangan martabat sebagai peradaban yang dinamis.
Keberagaman bukanlah ancaman yang harus dijinakkan dengan penyeragaman, melainkan kekayaan intelektual yang menjaga sebuah bangsa tetap hidup. Kita harus merenung: Apa yang tersisa dari sebuah bangsa jika sejarahnya ditulis ulang hanya untuk memihak satu kelompok tunggal?
Dan apakah sebuah negara benar-benar bisa disebut besar jika ia merasa terancam oleh keberadaan memori dan bahasa dari warganya sendiri?
0 komentar: