Retaknya Yahudi: Mengapa Yahudi Kini Tidak Mutlak Membela Zionis Israel?

Retaknya Yahudi: Mengapa Yahudi Kini Tidak Mutlak Membela Zionis Israel?

Menggugat Asumsi Kesatuan Yahudi 

Selama beberapa dekade, narasi media arus utama cenderung menggambarkan komunitas Yahudi sebagai sebuah kesatuan pendapat yang monolitik, terutama ketika bersinggungan dengan kebijakan luar negeri Israel.

Asumsi ini sering kali menyederhanakan identitas yang kaya menjadi satu suara politik tunggal. Namun, jika kita melihat lebih dekat ke pusat kekuasaan di Downing Street dan Gedung Putih pada September 2026 ini, terlihat adanya pergeseran besar yang sedang terjadi.

Fenomena ini adalah bahwa kita tengah menyaksikan retaknya narasi kesatuan tersebut. Kelompok-kelompok Yahudi non-tradisional, mulai dari para penyintas Holocaust yang progresif hingga rabi ultra-ortodoks anti-Zionis, kini mulai mendapatkan panggung politik yang signifikan.

Mereka tidak lagi berada di pinggiran, melainkan secara aktif menantang "kemapanan" dan menawarkan perspektif yang jauh lebih beragam mengenai masa depan hubungan Barat dengan Israel.

Surat Terbuka untuk Downing Street: Bukan Sekadar Protes Biasa

Di Inggris, gelombang perubahan ini terlihat jelas melalui sebuah surat terbuka yang dikirimkan kepada Perdana Menteri Andy Burnham.

Surat tersebut tidak datang dari organisasi arus utama, melainkan dari koalisi kelompok seperti Holocaust Survivors and Descendants against Gaza Genocide (HSD), Jewish Voice for Liberation, dan Jews for Justice for Palestinians.

Kehadiran sosok seperti Stephen Kapos dan Agnes Kory—keduanya adalah penyintas Holocaust—memberikan bobot moral dan paradoks yang mendalam pada narasi ini. Di masa senja mereka, para penyintas ini harus menghadapi kenyataan pahit: ketika mereka menyuarakan penderitaan di Gaza, mereka justru sering kali dipinggirkan oleh lembaga-lembaga kemapanan Yahudi sendiri.

Mereka secara tegas menolak klaim bahwa protes pro-Palestina bersifat antisemit. Dalam pengakuan yang reflektif, mereka mengungkapkan bahwa selama aksi turun ke jalan, mereka justru menerima dukungan dan niat baik dari sesama demonstran pro-Palestina; sebaliknya, permusuhan dan agresi justru datang dari pihak kontra-demonstran pro-Israel.

Sebagaimana ditegaskan oleh salah satu tokoh sentral yang merasa suara arus bawah Yahudi telah lama diabaikan oleh Whitehall:

"Many Jews feel this anger and misery too." — Jenny Manson, co-chair of Jewish Voice for Liberation.

Pertemuan Tak Terduga di Ruang Oval: Trump dan Kaum Anti-Zionis

Di seberang Atlantik, sebuah kejadian bersejarah terjadi di Ruang Oval. Presiden Donald Trump menjadi tuan rumah bagi delegasi rabi Haredi, termasuk Satmar Rebbe Aaron Teitelbaum, pemimpin religius paling berpengaruh dari komunitas Kiryas Joel yang membawahi sekitar 100.000 pengikut. 

Pertemuan ini dianggap luar biasa karena merupakan pertemuan pertama delegasi rabi semacam ini di Gedung Putih sejak tahun 1979.

Secara strategis, langkah Trump ini bukan sekadar silaturahmi keagamaan. Ada "retakan" yang mulai muncul di basis Konservatif Amerika, di mana banyak tokoh kanan kini mulai mempertanyakan premis dasar hubungan AS-Israel yang selama ini tak tergoyahkan. Trump memanfaatkan momentum ini untuk merangkul kelompok anti-Zionis demi kepentingan elektoral yang presisi.

Hal ini dipertegas dengan kehadiran anggota Kongres Partai Republik, Mike Lawler, yang sedang dalam persaingan ketat untuk terpilih kembali di distrik New York yang mencakup wilayah Kiryas Joel. Pertemuan ini membuktikan bahwa kepentingan politik praktis kini dapat menyatukan sayap Konservatif AS dengan kelompok rabi paling tradisional yang justru menolak legitimasi negara Zionis.

Dilema Wajib Militer: Konflik Domestik Israel yang Menembus Batas Negara

Salah satu motif tersembunyi di balik pertemuan di Washington adalah krisis domestik yang sedang melanda Israel, yang berdampak langsung pada otonomi komunitas Haredi di seluruh dunia.

Status Pembangkang Wajib Militer (Draft Dodgers): Komunitas Haredi sedang berada di bawah tekanan besar terkait isu wajib militer di Israel. 

Sekitar 80.000 pemuda mereka kini dianggap sebagai pembangkang oleh pemerintah Israel karena menolak bergabung dengan militer, sebuah situasi yang memicu kekerasan polisi terhadap mereka di sana.

Ledakan Populasi Haredi: Pertumbuhan populasi mereka yang pesat—meningkat dari 10% pada tahun 2009 menjadi 14% saat ini—menjadikan posisi tawar dan otonomi pendidikan serta agama mereka sebagai isu politik global yang panas.

Pencarian Perlindungan Internasional: Dengan status otonomi yang terancam di bawah pemerintahan Israel saat ini, delegasi rabi tersebut mencari dukungan internasional untuk menegaskan posisi mereka: bahwa mereka bukanlah Zionis dan memiliki hak untuk mempertahankan cara hidup mereka tanpa intervensi militer.

Langkah Berani Inggris: Pelarangan Barang dari Pemukiman Ilegal

Kembali ke Inggris, ketegangan ini mencapai puncaknya seiring rencana pemerintahan Burnham untuk mengumumkan larangan terhadap barang-barang yang berasal dari pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat.

Pemicu utama langkah ini adalah proyek pemukiman E1 di timur Yerusalem—sebuah proyek kontroversial yang secara fisik akan memutus Tepi Barat menjadi dua bagian dan mengakhiri harapan solusi dua negara.

Kebijakan yang dipelopori Menteri Luar Negeri Ed Miliband ini memicu reaksi kontras yang tajam. Kepala Rabi Ephraim Mirvis memperingatkan adanya "kekecewaan mendalam" (dismay) dan khawatir langkah ini akan meningkatkan vilifikasi terhadap warga Yahudi Inggris. 

Namun, suara ini ditantang oleh kelompok seperti Na’amod, organisasi Yahudi anti-okupasi, yang justru menyebut pelarangan tersebut sebagai "respons minimum" yang sudah seharusnya dilakukan. 

Perdebatan ini mengonfirmasi bahwa konsensus tunggal dalam komunitas Yahudi mengenai kebijakan luar negeri Barat terhadap Israel telah berakhir.

Apa yang kita saksikan hari ini adalah fajar bagi masa depan narasi yang terfragmentasi. Pengakuan terhadap keberagaman suara di dalam komunitas Yahudi bukan sekadar masalah internal agama, melainkan faktor krusial yang akan membentuk kebijakan luar negeri negara-negara Barat di masa depan.

Diversitas ini menunjukkan bahwa ruang demokrasi sedang bekerja, di mana berbagai spektrum pemikiran—termasuk yang selama ini dianggap "pinggiran"—mulai diakui secara resmi oleh para pembuat kebijakan.

Menerima bahwa komunitas Yahudi memiliki spektrum politik yang sangat luas adalah langkah menuju pemahaman geopolitik yang lebih dewasa. Ini adalah pengakuan terhadap kemanusiaan yang kompleks di balik label-label politik yang kaku.