Di Balik Jeruji Israel: Saat Kekejaman Parah Menjadi Kebijakan Resmi Negara
Ada sebuah disonansi moral yang memuakkan ketika kita membandingkan piksel-piksel mengkilap di layar ponsel dengan debu dan darah di lantai sel penjara Ofer.
Di dunia digital, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dengan bangga memamerkan video bertenaga kecerdasan buatan (AI) yang menggambarkan transformasi narapidana: dari pria-pria sehat menjadi sosok kurus kering yang meratap. Takarirnya berbunyi, "Kami berjanji, kami menepati."
Namun, di balik narasi politik yang dipoles itu, terdapat realitas yang jauh lebih kelam—sebuah sistem di mana dehumanisasi bukan lagi ekses dari konflik, melainkan kebijakan resmi yang dirayakan.
Pertanyaan besarnya bukanlah lagi tentang efektivitas hukum, melainkan tentang batas kemanusiaan itu sendiri.
Jika sebuah negara secara terbuka menjadikan penderitaan manusia sebagai komoditas politik untuk meraih dukungan, apa yang sebenarnya tersisa dari tatanan moral global kita?
Kebanggaan atas Kekejaman: Saat Penindasan Menjadi Tontonan
Di bawah kepemimpinan Ben-Gvir, kekejaman telah keluar dari bayang-bayang dan masuk ke dalam ruang siaran.
Ia tidak sekadar mengawasi; ia menikmati peran sebagai arsitek penderitaan. Dalam sebuah rekaman, ia menghadapi seorang tahanan wanita yang memohon akses untuk mandi dan perawatan medis.
Jawaban Ben-Gvir bukanlah sebuah kebijakan administratif, melainkan proklamasi arogansi yang dingin:
"Kondisi baik di penjara sudah berakhir... Saya bertanggung jawab langsung atas segalanya. Saya senang dengan kondisi ini." — Itamar Ben-Gvir.
Arogansi ini diterjemahkan menjadi kekerasan instan di lapangan. Dalam satu insiden yang mengerikan di penjara, seorang tahanan hanya bertanya kapan hari raya Eid (Idul Fitri) akan tiba.
Bukannya jawaban, ia justru mendapatkan serangan dari unit kerusuhan yang menyerbu selnya, memukuli semua orang, dan menembak si penanya dengan peluru karet.
Pesannya jelas: di sini, harapan dan tradisi adalah pelanggaran yang harus dihukum.
Labirin Administrative Detention: Menghancurkan Jiwa Tanpa Dakwaan
Ketidakpastian hukum adalah bentuk penyiksaan mental yang paling murni. Data dari Addameer menunjukkan lonjakan dramatis dalam penggunaan Administrative Detention—sebuah mekanisme yang memungkinkan penahanan tanpa dakwaan atau pengadilan.
Jumlahnya membengkak dari 1.300 sebelum Oktober 2023 menjadi 3.200 jiwa.
Muath Amarneh, seorang jurnalis foto yang pernah kehilangan mata kirinya karena peluru karet pasukan Israel saat bertugas di tahun 2019, menjadi saksi hidup dari labirin ini. Meski ia telah beralih ke jurnalisme dokumenter untuk menghindari risiko, ia tetap ditahan dua kali tanpa dakwaan yang jelas.
Bagi Muath dan ribuan lainnya, ketidaktahuan akan alasan mengapa mereka dikurung, atau kapan mereka akan bebas, adalah senjata sistemik untuk melumpuhkan psikis manusia hingga ke titik nadir.
Dehumanisasi melalui Hal-hal Kecil: Matahari, Pakaian, dan Identitas
Kebijakan Ben-Gvir berupaya menghapus identitas manusia melalui penghancuran martabat dasar. Muath menceritakan bagaimana ia dipaksa memakai celana yang sama selama 90 hari tanpa ganti.
Di musim dingin yang menggigit, selimut dilarang digunakan antara jam 5 pagi hingga jam 4 sore, meninggalkan para tahanan dengan kulit yang membiru, yang digambarkan Muath sebagai "warna mayat."
Bahkan alam pun diklaim sebagai milik penjajah. Ketika para tahanan mencoba berdiri di bawah sinar matahari yang merembes masuk, penjaga dengan sinis berteriak, "Matahari ini milik kami, bukan milikmu."
Akibatnya, dalam sembilan bulan, tubuh Muath menyusut drastis hingga kehilangan 35 kilogram.
"Penjara, yang semula memang sudah sulit, telah berubah menjadi tempat di mana kehidupan menjadi mustahil: sebuah tempat yang tidak layak untuk kehidupan manusia." — Muath Amarneh.
Pengabaian Medis sebagai Senjata Diam
Di dalam sistem ini, pengabaian medis bukanlah masalah keterbatasan sumber daya, melainkan "kematian yang lambat" yang didesain secara sistematis.
Muath, yang membutuhkan perawatan khusus untuk implan matanya, justru dibiarkan menderita. Ketika luka di rongga matanya terbuka kembali dan implannya terlepas, otoritas penjara menolak membawanya ke rumah sakit dengan dalih kondisinya "tidak berbahaya."
Kekejaman ini mencapai tingkat yang absurd ketika seorang tahanan diabetes diberi dosis obat yang salah, atau ketika 11 orang yang merintih kesakitan karena infeksi dan pemukulan hanya diberi satu tablet pereda nyeri untuk dibagi bersama.
Muath sendiri mengalami infeksi kaki parah yang berujung pada kelumpuhan parsial, sebuah kondisi yang baru mendapat perhatian setelah pengacaranya memprotes keras di pengadilan. Ini bukan sekadar kelalaian; ini adalah upaya melemahkan fisik manusia secara permanen agar mereka tak lagi mampu melawan.
Penjara Tanpa Tembok: Luka yang Dibawa Pulang
Tragedi yang paling menyayat hati sering kali terjadi di luar jeruji besi. Selama mendekam di penjara Ofer, istri Muath sedang hamil tua. Muath sama sekali tidak diberikan akses informasi.
Ia baru mengetahui kelahiran putranya, Osama, secara tidak sengaja melalui pengacara tahanan lain. Dan butuh dua bulan lagi baginya untuk sekadar mengetahui nama anak yang telah ia rindukan itu.
Kini, setelah dibebaskan ke kamp Dheisheh, Muath masih merasa "terpenjara." Ketakutan akan penangkapan kembali dan pengawasan ketat terhadap setiap kata yang ia tulis membuatnya enggan meninggalkan rumah.
Inilah tujuan akhir dari kebijakan dehumanisasi ini: menciptakan trauma yang begitu dalam sehingga seseorang merasa terasing di tanahnya sendiri. Seperti yang disimpulkan Muath, Ben-Gvir menginginkan "tanah tanpa orang," dan cara untuk mencapainya adalah dengan membuat kehidupan itu sendiri terasa seperti hukuman.
Kisah Muath Amarneh adalah mikrokosmos dari kegagalan hukum internasional.
Sahar Francis dari Addameer menyoroti standar ganda yang memuakkan: sementara dunia mampu memproses hukum kasus penyiksaan di bawah rezim Bashar al-Assad di pengadilan Jerman atau Prancis, kasus-kasus serupa di Palestina sering kali membentur tembok impunitas.
Pengakuan terbuka Ben-Gvir atas tanggung jawabnya terhadap kondisi penjara seharusnya menjadi pintu masuk bagi akuntabilitas di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Tanpa akuntabilitas, kita sedang menormalisasi sebuah dunia di mana kekejaman adalah alat kampanye yang sah.
Jika hari ini kita membiarkan kekejaman diakui secara terbuka sebagai kebijakan negara tanpa konsekuensi, apa yang sebenarnya tersisa dari tatanan moral global kita?
0 komentar: