Jahitan Beton Mematikan dan Praktik Pogrom Kaisar Rusia di Tepi Barat

Jahitan Beton Mematikan dan Praktik Pogrom Kaisar Rusia di Tepi Barat 

Ada kata-kata dalam kamus kemanusiaan yang membawa beban sejarah begitu pekat sehingga ketika diucapkan, mereka mampu menggetarkan nurani dunia. Salah satunya adalah "Pogrom"—sebuah istilah yang lahir dari debu dan darah kekerasan sistematis di masa lalu, yang kini kembali bergema di lorong-lorong berdebu Tepi Barat pada tahun 2026.

Di balik bayang-bayang pembangunan pemukiman ilegal yang dikenal sebagai Proyek E1, istilah ini bukan sekadar retorika politik, melainkan sebuah refleksi melankolis tentang luka lama yang menganga kembali. Ironisnya, proyek yang secara fisik tampak seperti deretan unit beton dingin ini memikul signifikansi yang jauh lebih gelap: ia adalah lonceng kematian bagi harapan perdamaian yang telah lama diupayakan di atas tanah yang kian menyempit.

Pemukiman E1: "Jahitan Beton" yang Mematikan

Proyek E1, atau East 1, bukanlah sekadar ekspansi perumahan biasa; ia adalah instrumen "pencekikan geografis" yang dirancang dengan presisi teknis. 

Pada Agustus 2026, pemerintah Israel mengundang tender untuk pembangunan lebih dari 1.200 unit di wilayah krusial ini.

Secara arsitektural, E1 berfungsi sebagai jahitan beton yang menyatukan Ma’ale Adumim dengan Yerusalem Timur, namun secara eksistensial, ia adalah pasak yang membelah Tepi Barat menjadi dua fragmen yang terputus.

Data menunjukkan bahwa pemukiman ilegal kini telah mendominasi 71% dari Area C dan merampas 91% wilayah Lembah Yordan.

Dengan penguasaan ruang yang begitu masif, E1 secara efektif menutup celah terakhir bagi negara Palestina yang berdaulat. Bezalel Smotrich, yang memegang kendali administratif atas Tepi Barat, dengan tajam menyatakan bahwa proyek ini akan "mengubur ide tentang negara Palestina."

Ini bukan sekadar pembangunan; ini adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa arus kehidupan warga Palestina tidak akan pernah lagi mengalir secara organik dalam satu kesatuan teritorial.

Paradoks Kemarahan Global sebagai Bahan Bakar Politik

Bagi Benjamin Netanyahu dan Bezalel Smotrich, kecaman internasional bukan lagi hambatan, melainkan komoditas politik yang dipanen menjelang pemilihan umum 2026.

Dalam lanskap politik yang terpolarisasi, kemarahan dunia dibingkai ulang menjadi narasi "kita vs mereka." Netanyahu memosisikan dirinya sebagai benteng terakhir yang mampu berdiri tegak melawan "dunia yang bermusuhan."

Pengumuman tender E1 di tengah kritik global merupakan bentuk provokasi yang disengaja—sebuah taktik smoke and mirrors (asap dan cermin) untuk mengalihkan perhatian dari isu internasional lain, seperti pengeboman lapangan terbang di Suriah.

Ketika Inggris melalui Menteri Luar Negerinya, Ed Miliband, menyebut E1 sebagai tindakan yang merusak, respon dari Yerusalem sangat tajam dan dingin. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menyatakan:

"Nada menggurui dari pernyataan tersebut adalah hal yang tidak pantas."

Bagi Smotrich dan Partai Zionis Religius yang tengah berjuang melewati ambang batas parlemen, kemarahan global adalah bahan bakar kampanye yang sempurna untuk membangkitkan sentimen nasionalis domestik.

Kembalinya Istilah 'Pogrom': Dari Kekaisaran Rusia ke Tepi Barat

Istilah "Pogrom" memiliki silsilah yang kelam, pertama kali mengkristal untuk menggambarkan gelombang serangan massa yang terorganisir terhadap komunitas Yahudi di Kekaisaran Rusia pasca-pembunuhan Tsar Alexander II pada 1881. 

Etimologinya merujuk pada kehancuran yang terencana. Meskipun "Pogrom" tidak memiliki definisi hukum tetap dalam hukum internasional—berbeda dengan "Genosida"—berbagai kamus dunia menangkap esensinya sebagai kekerasan yang disokong atau dibiarkan oleh otoritas:

Collins: Kekerasan terorganisir dan resmi terhadap kelompok tertentu.

Oxford: Pembunuhan terorganisir dalam jumlah besar berdasarkan ras atau agama.

Merriam-Webster: Pembantaian terorganisir terhadap orang-orang yang tidak berdaya.

Hari ini, penggunaan istilah tersebut kembali mengemuka bukan dari pengamat luar, melainkan dari mereka yang berada di jantung konflik. Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, melabeli serangan ini sebagai:

"Pogrom terhadap warga sipil yang tidak berdaya."

Bahkan Yehuda Fuchs, komandan militer Israel di Tepi Barat, mengakui serangan pemukim di Huwara sebagai sebuah "pogrom."

Pengulangan istilah ini menandakan bahwa kekerasan yang terjadi bukan lagi insiden sporadis, melainkan mekanisme sistematis yang menyerupai noda hitam sejarah di masa lalu.

Taktik Pengepungan: Lebih dari Sekadar Kekerasan Acak

Kekerasan di desa-desa seperti Qusra, Tal, dan al-Mughayyir kini mengikuti pola pengepungan yang rapi dan mengerikan.

Salah satu momen paling visceral terjadi pada Juli 2026, ketika sebuah masjid di Qusra dibakar dan dicoret dengan grafiti Ibrani berbunyi "Revenge Benayahu"—merujuk pada seorang pemukim yang tewas dalam bentrokan. Taktik yang digunakan mencakup:

Pendirian Outpost Ilegal: Pemasangan tenda-tenda di dekat rumah warga Palestina sebagai titik aju pelecehan.

Pemutusan Urat Nadi Kehidupan: Penghancuran pohon zaitun, pemutusan akses air, dan listrik secara sengaja untuk memaksa warga menyerah pada keadaan.

Aliansi Militer-Pemukim: Militer sering kali hadir bukan untuk menindak pelaku, melainkan untuk mengevakuasi korban atau menggunakan rumah warga sebagai pos militer sementara.

Realitas ini tercermin dalam statistik kelam dari OCHA: sejak Januari 2023, 107 komunitas Palestina telah terusir. Yang lebih mengejutkan, sejak Januari 2025, sebanyak 32.000 warga Palestina telah diusir dari kamp pengungsi Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams, mengosongkan wilayah-wilayah yang dulunya menjadi simbol perlawanan.

Cermin Sejarah: Respon Elit dan Ironi Perlawanan

Sejarah sedang menunjukkan cerminnya yang paling pahit. Pada periode 1881-1917, Elit Yahudi di Rusia merespon pogrom yang mereka alami dengan radikalisasi politik dan pembelaan diri yang terorganisir. 

Mereka membentuk The Jewish Bund dan berpartisipasi dalam gerakan sosialis demi menuntut kesetaraan penuh, menolak untuk menyerah pada generalisasi kesalahan kolektif pasca-kematian Tsar Alexander II.

Ada ironi sejarah yang mendalam di sini: pola hukuman kolektif yang dulu menindas leluhur mereka, kini digunakan kembali dalam bentuk "serangan balas dendam" di Qusra atau Huwara.

Jika di masa lalu diskriminasi sistematis Tsar justru melahirkan perlawanan terorganisir yang akhirnya meruntuhkan kekaisaran tersebut, kini penduduk Palestina didorong ke titik didih yang serupa. Strategi yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini—yang mengklaim ingin mencegah perlawanan melalui pembangunan pemukiman—justru secara historis terbukti menjadi katalisator bagi perubahan politik yang paling radikal.

Di atas puing-puing rumah di Tepi Barat dan di sela-sela unit beton E1, sebuah narasi besar sedang ditulis ulang. Proyek E1 mungkin secara fisik telah membelah tanah, namun ia tidak bisa menghapus ingatan kolektif tentang keadilan.

Pertanyaan besar yang tersisa bukanlah tentang apakah solusi dua negara masih mungkin secara teknis—sebab setiap struktur beton bisa diruntuhkan—tetapi tentang arah moral sejarah itu sendiri.

Jika sejarah mengajarkan kita bahwa penindasan yang terorganisir selalu melahirkan perlawanan yang juga terorganisir, ke arah manakah arah angin perubahan ini akan membawa kita selanjutnya?

Di tengah gema "pogrom" yang kembali terdengar, kita diingatkan bahwa mereka yang mengabaikan pelajaran sejarah sering kali dipaksa untuk mengulanginya, namun kali ini sebagai pelaku dalam drama yang penuh dengan ironi.