Semakin Banyak Negara yang Mendukung Kemerdekaan Palestina 

Bulan Mei lalu, tiga negara Eropa - Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol - memutuskan untuk mengakui Negara Palestina, menyusul perang yang dilancarkan oleh tentara pendudukan Israel di Jalur Gaza, yang memperbaharui seruan untuk mengakui negara Palestina. Mereka bergabung dengan Slovenia dan empat negara Karibia lainnya pada bulan Juni, sehingga jumlah negara yang mengakui Palestina menjadi 146 dari 193 negara anggota PBB.

Ini adalah skenario yang diramalkan lebih dari 15 tahun yang lalu oleh cendekiawan Dr Abdul Wahab al-Messiri, yang mengatakan dalam salah satu wawancaranya dengan program “Without Borders” di Al Jazeera bahwa proyek Zionis tidak dapat menyelesaikan masalah perlawanan Palestina dan akan berakhir dengan nasib yang sama dengan rezim apartheid di Afrika Selatan, dengan menjelaskan bahwa gerakan pemeliharaan sepanjang sejarah tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan apa pun, dan bahwa nasib daerah kantong organisasi yang tidak dapat melenyapkan penduduk asli adalah disintegrasi dan kehancuran.

Menurut Messeri, kantong-kantong pemukiman ini sepanjang sejarah terbagi menjadi dua bagian yaitu pemukiman yang mampu melenyapkan penduduk asli, seperti yang terjadi pada pola pemukiman di Amerika Serikat dan Australia, dan dengan cara ini mereka berhasil bertahan.

Yang lainnya mirip dengan sistem apartheid di Afrika Selatan, yang merupakan pola yang berlaku di Israel, karena Israel telah gagal melenyapkan orang-orang Palestina dan masih berusaha mengubah demografi Yerusalem dan Yahudisasi meskipun telah berlalu lebih dari 75 tahun sejak dimulainya pendudukan.

Hal ini dijelaskan oleh mantan Ketua Knesset Israel Abraham Burg, ketika dia mencatat dalam artikelnya bahwa menekan gerakan perjuangan Palestina tidak akan melenyapkannya, dan penghapusan penghapusan sistem apartheid, karena menumpahkan darah Palestina hanya akan menghasilkan lebih banyak perlawanan, di mana Israel akan membayar harga yang mahal , seperti yang dia gambarkan.

Dalam buku mereka, On Palestine, Ilan Pappé dan Noam Chomsky menawarkan beberapa solusi dan solusi yang dapat digunakan oleh kelompok-kelompok anti-Zionis untuk memberikan dampak yang signifikan dalam perjuangan mereka melawan model negara pemukim Israel.

Dalam konteks ini, penulis menyiarkan kepada gerakan-gerakan perjuangan Palestina untuk mengikuti contoh gerakan pembebasan melawan apartheid di Afrika Selatan, dan mendesak peran gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) dalam memimpin gerakan ini dengan fokus pada diri pada pengampunan-kekejaman yang dilakukan oleh penjajah di Tepi Barat dan tentara Jalur Gaza.

Chomsky juga menunjuk pada langkah-langkah tegas dan berani yang diambil melalui gerakan-gerakan pembebasan di Afrika Selatan yang berkontribusi pada isolasi internasional dan budaya negara apartheid.

Misalnya, gerakan-gerakan ini memperkuat partisipasi Afrika Selatan dalam acara-acara olahraga sebagai negara rasis, yang membuat rezim apartheid menjadi paria pada akhirnya, menerima dukungan internasional hanya dari dua negara, Amerika Serikat dan Inggris.

Inilah sebabnya mengapa Chomsky menyiarkan gerakan BDS untuk mengarahkan kampanyenya ke Amerika Serikat untuk mencabut dukungan internasional utama Israel.

Inilah yang dibahas oleh penulis Yahudi Amerika, Richard Rubenstein, dalam artikelnya “The End of the Zionist Illusion”, ketika ia berbicara tentang partai-partai Zionis dan dua cabangnya; sekuler dan religius, dengan mengatakan bahwa keduanya hanyalah dua sisi dari mata uang yang sama, dengan tujuan yang sama yaitu mempertahankan superioritas dan mengontrol elite dominan, dan ketika satu pendekatan tidak mengarah pada hasil yang diinginkan, maka pendekatan lain akan diterapkan.

Konflik yang telah meletus selama dua dekade terakhir, yang terjadi pada perang brutal di Gaza baru-baru ini, telah memberikan kontribusi besar terhadap delegitimasi Israel, mengekspos perang genosida pembersihan etnis Israel di Palestina, yang di masa depan akan mengarah pada perubahan dalam struktur radikal Israel saat ini.

Namun pada suatu saat di masa depan, setiap orang harus melawan imperialisme Amerika Serikat untuk mendapatkan hak menentukan nasibnya sendiri. Amerika Serikat menganggap Israel sebagai strategi investasi di Timur Tengah, seperti yang ditunjukkan oleh Dr Al-Messiri dalam bukunya " Min al-Intifadhah Il Harb at-Tahrir al-Falisthiniyyah ", yang menekankan bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap Israel didasarkan pada perhitungan yang tepat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat di wilayah tersebut, mulai dari harga minyak hingga kesepakatan senjata dan investasi. Oleh karena itu, mencabut dukungan Amerika Serikat terhadap Israel adalah langkah paling penting untuk mencapai izin Palestina.

Melemahnya Dukungan Dunia Terhadap Penjajah Zionis Israel

Sejak awal agresi Israel ke Jalur Gaza, perjuangan Palestina telah menyaksikan dukungan populer yang “belum pernah terjadi sebelumnya”, terutama di Barat. Demonstrasi besar-besaran terjadi di jalan-jalan kota-kota Eropa dan mengibarkan bendera Palestina di alun-alun, sementara para demonstran mengecam sistem apartheid yang dipaksakan oleh Israel kepada Palestina.

Seperti yang ditunjukkan oleh Financial Times dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada November 2023, perjuangan Palestina telah terjadi di belakang dalam beberapa tahun terakhir, sering kali disambut dengan ketidakpedulian di Barat dan dukungan penuh Amerika Serikat untuk Israel, tetapi pemandangan mengerikan dari pemboman Gaza mendominasi platform berita dan media sosial, yang mengarah pada pergeseran besar dalam opini publik global terhadap perjuangan Palestina, dengan Partai Demokrat di Amerika Serikat meningkatkan dukungan mereka untuk Palestina.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh organisasi Gallup yang terkenal pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam dukungan untuk Palestina di kalangan generasi muda Amerika, berbeda dengan generasi yang lebih tua.

Menurut kisah Israel, Ilan Pappé, pergeseran opini publik global telah membuat sebagian besar orang yang bersolidaritas dengan perjuangan Palestina siap untuk merangkul skenario untuk mengakhiri “negara apartheid”, seperti yang terjadi di Afrika Selatan, yang ia anggap sebagai salah satu pelopor berakhirnya proyek Zionis.

https://khazanah.republika.co.id/berita/smaupv320/israel-negara-yahudi-terakhir-dan-7-indikator-kehancurannya-di-depan-mata-part5

Hilangnya Rasa Aman di Wilayah Jajahan Zionis Israel 

Negara Zionis didirikan atas dasar keyakinan bahwa orang Yahudi hanya dapat merasa aman di satu negara yang pemerintahan dan hukumnya mereka kendalikan. Keamanan adalah tujuan utama yang menjadi dasar gagasan Zionis dalam bukunya “The State of the Jews” pada tahun 1896, yang kemudian diumumkan berdirinya negara Israel pada tahun 1948.

Meskipun demikian, Israel belum mampu menjaga keamanan orang-orang Yahudi di wilayahnya karena beberapa alasan, yang paling penting adalah bahwa Israel terus mengikuti logika kekerasan dan pemukiman yang sama seperti yang telah dilakukannya lebih dari 75 tahun yang lalu.

Berlanjutnya sistem apartheid terhadap orang-orang Palestina, pendudukan tanah mereka, perpecahan rumah-rumah mereka dan dehumanisasi, di samping peperangan tentara penjajah melawan Mesir, Yordania, Suriah dan Lebanon, dan akhirnya kegagalan yang sangat ekstrim dalam Operasi Banjir Al-Aqsa, semua ini mengakibatkan kegagalan Israel menjadi stabil dan aman, yang merupakan salah satu indikator penting dari awal runtuhnya proyek Zionisme, menurut para pengamat.

Selain itu, Israel telah gagal menjadi negara bagi semua orang Yahudi dari seluruh dunia, seperti yang diinginkan oleh proyek Zionis sejak awal. Meskipun pemandangan dominan sepanjang abad ke-19 dan ke-20 dikirimkan oleh gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina, kami menemukan bahwa abad ke-21 menyaksikan gelombang migrasi terbalik dari wilayah pendudukan ke Amerika Serikat dan Eropa.

Jumlah pemukim yang meninggalkan Israel melebihi 750 ribu orang pada akhir tahun 2020, dan mencapai 900 ribu orang pada akhir tahun 2022.

Sejak 7 Oktober 2023, gelombang emigrasi dari Israel telah meningkat secara signifikan, dengan hampir 470 ribu warga Israel beremigrasi sejak diluncurkannya Operasi Badai Al-Aqsa, menurut laporan Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel. 

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sumber mengindikasikan bahwa orang-orang Yahudi Barat yang saat ini tinggal di Amerika Serikat dan Eropa lebih bahagia daripada orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah pendudukan di Palestina, yang tercermin dalam generasi baru Yahudi, yang bagi mereka proyek Zionis tidak lagi menjadi benteng keamanan, berbeda dengan generasi sebelumnya

https://khazanah.republika.co.id/berita/smaupv320/israel-negara-yahudi-terakhir-dan-7-indikator-kehancurannya-di-depan-mata-part5

Kondisi Zionis Israel Sekarang Identik dengan Keruntuhan Rezim Apartheid Afsel

Pada bulan-bulan menjelang perang Gaza, ratusan ribu pemukim Israel turun ke jalan dalam intensitas besar menentang pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam apa yang pada saat itu dikenal sebagai 'krisis amandemen yudisial'. Pada saat itu, pemerintah Netanyahu mengupayakan beberapa amandemen konstitusional yang akan membatasi kekuasaan lembaga peradilan demi kepentingan cabang eksekutif.

Untuk memahami tingkat keparahan perubahan ini, pertama-tama kita harus memahami konteks yang melatarbelakanginya. Menurut banyak analis dan pakar, pemerintahan sayap kanan Netanyahu adalah salah satu pemerintahan paling ekstremis dalam sejarah Israel.

Pemerintahan ini muncul di saat “partai-partai Zionis” di Israel lebih terpecah belah dari sebelumnya, seiring dengan munculnya konflik antara Zionisme sekuler dan Zionisme keagamaan, yang oleh Pappé dipandang sebagai elemen penting yang akan menulis garis akhir proyek Zionis.

Dia menunjukkan bahwa persatuan yang tampak dari masyarakat Israel akan mulai hancur dengan berakhirnya perang Israel di Gaza, dan konflik agama-sekuler di Israel akan segera berkobar lagi, terutama dengan munculnya partai-partai sayap kanan.

Pada tahun 2015, sejarawan Israel Ilan Pappé dan sejarawan Amerika Serikat Noam Chomsky menerbitkan sebuah buku bersama, On Palestine, di mana mereka menganalisis rezim apartheid di Afrika Selatan dan rezim apartheid di Palestina, serta membahas kedua kasus tersebut sebagai model perlawanan terhadap imperialisme.

Dalam bab keempat buku “Masa Depan Negara Israel”, Chomsky mencatat bahwa sepuluh tahun terakhir di Israel telah menyaksikan perubahan politik yang besar, di mana mentalitas Israel telah condong ke arah nasionalis kanan ekstrem, sebuah situasi yang digambarkan oleh pemikir Amerika itu mirip dengan hari -hari terakhir rezim apartheid di Afrika Selatan.

Pada November 2022, tujuh tahun setelah penerbitan buku ini, hasil pemilihan umum Israel mengkonfirmasi visi ini, setelah “koalisi sayap kanan” yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu meraih kemenangan telak, memenangkan 64 dari 120 kursi Knesset, yang mengembalikan Netanyahu ke tampuk kekuasaan 18 bulan setelahnya ia meninggalkannya.

Penulis dan jurnalis Israel, Nahum Brennai, menyampaikan hasil pemilu ini dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Yediot Aharonot, dengan mengatakan bahwa pemilu ini merupakan awal dari berakhirnya era Zionisme sekuler, sementara mantan direktur Pusat Studi Strategis Gavi di Tel Aviv, Yossi Alpher, menulis sebuah artikel yang diterbitkan oleh gerakan “Perdamaian Sekarang” Israel yang menyiapkan solusi dua negara, dengan mengutip visi masa depan Israel yang suram yang diprediksi cendekiawan dan filsuf Israel Yeshayahu Leibowitz.

Leibowitz meramalkan masa depan Israel setelah perang 1967, ketika dia mengatakan bahwa euforia ekstrem yang terjadi setelah Perang Enam Hari akan mengubah Negara Israel dari model kebanggaan nasionalisme yang sedang naik daun menjadi semacam nasionalisme keagamaan yang ekstrem, yang pada gilirannya akan mengarah pada lebih banyak kekerasan, yang pada akhirnya akan mengarah pada akhir dari Proyek Zionis.

https://khazanah.republika.co.id/berita/smaupv320/israel-negara-yahudi-terakhir-dan-7-indikator-kehancurannya-di-depan-mata-part5

Strategi Abu Ubaidah bin Zarrah yang Diterapkan Hamas dan Hizbullah

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

Penjajah Zionis Israel mengepung Gaza lebih dari setahun. Padahal targetnya hanya beberapa hari saja. Padahal sudah memanggil seluruh tentara reguler dan cadangan dari seluruh dunia hingga jumlahnya mencapai 500.000-650.000 pasukan. Padahal taktik ini pernah dilakukan untuk memukul balik pasukan Mesir dalam perang Yom Kippur 1973.

Penjajah Zionis Israel hampir sebulan melakukan pengepungan atas pengungsian Jabalia dengan strategi bumi hangus. Menghancurkan semua tempat pengungsian, sekolah, fasilitas PBB dan rumah sakit. Panjang Jabalia yang hanya 1,5 Km tidak bisa ditaklukan oleh 50.000 pasukan, ratusan tank dan dukungan angkatan udara yang massif.

Tentara penjajah Zionis Israel (IDF) telah mengerahkan lebih dari 50 ribu personel ke Lebanon Selatan. Meski begitu, IDF melaporkan tidak bisa menguasai satu desa pun. Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth  mencatat bahwa setelah sebulan operasi yang melibatkan lima divisi—tiga kali lipat kekuatan yang digunakan dalam perang 2006— Israel telah gagal mengamankan pijakan di perbatasan Lebanon.

Kolonel Jack Neriya, mantan penasihat Perdana Menteri pendudukan Israel Yitzhak Rabin, menyampaikan taktik Hizbullah. Neriya menjelaskan bahwa para pejuang sengaja membiarkan pasukan pendudukan Israel maju sebelum mempengaruhi mereka dalam penyergapan, yang menjadi tantangan signifikan bahkan bagi unit elit seperti Golani.

Neriya memperingatkan bahwa pendekatan ini dapat menyebabkan lebih banyak korban bagi pasukan Israel daripada dalam perang mana pun sejak akhir 1940-an.

Hamas dan Hizbullah membiarkan pasukan Penjajah Zionis Israel memasuki wilayahnya. Setelah masuk  ke dalam, baru disergap dengan pertempuran yang rumit dan memotong jalur pasukan penolong. Strategi ini telah dilakukan oleh pasukan Muslimin saat membebaskan Masjidil Aqsha yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Zarrah.

Dalam perjalanannya menuju Konstantinopel kepada tentaranya yang pernah ditawan oleh pasukan Muslimin, tetapi kemudian dibebaskan   lagi.  Heraklius bertanya, "Beritahukanlah kepadaku mengapa pasukan Muslimin bisa mengalahkan kita?"

Tentaranya menjawab, "Aku akan memberitahukanmu seolah-olah engkau benar-benar melihat mereka. Mereka adalah pejuang-pejuang hebat  pada siang hari, tetapi mereka adalah pelaku ibadah pada malam hari."

"Mereka tidak makan, kecuali dengan bayar. Mereka tidak akan memasuki suatu negri, kecuali dengan membawa kedamaian. Mereka akan diam dalam menghadapi kaum mereka yang mereka perangi sampai mereka benar-benar mendatanginya."

Lalu Kaisar Heraklius berkata, "Jika engkau benar, niscaya mereka akan berhasil merebut kekuasaanku ini (hingga ke Konstantinopel)."

Prinsip Siti Aisyah dan Umar bin Abdul Aziz dalam Memerangi Bid'ah

Inilah langkah perbaikan diri dan masyarakat dengan metode Tadarruj (bertahap) dalam berislah (perbaikan). 

Saat jiwa telah terbiasa dengan penyimpangan dalam waktu lama. Hatinya keras dengan keseharisan yang penuh maksiat. Apakah langsung melakukan perubahan secara tiba-tiba dan cepat? Siti Aisyah dan Umar bin Abdul Aziz membimbing kita.

Siti Aisyah berkata. "Yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah surat-surat yang merinci keterangan tentang surga dan neraka. Hingga ketika orang-orang telah gandrung pada Islam, maka turunlah halal dan haram."

"Seandainya ayat yang pertama turun: Janganlah kalian minum khamer, niscaya mereka berkata: Kami tidak mau meninggalkan khamer selama-lamanya."

"Seandainya turun: Janganlah berzina, niscaya mereka berkata: Kami tidak mau meninggalkan zina selama-lamanya." 

Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun, yang juga ahli fiqh, teguh pada prinsip ini, setelah khalifah sebelumnya mengelola kekuasaan dengan campuran kezaliman. 

Anaknya Umar bin Khatab, Abdul Malik, berkata, "Ayah, apa yang menghalangimu untuk segera menegakkan keadilan yang kau inginkan? Demi Allah, aku tidak peduli seandainya kuali-kuali mendidih karena aku dan dirimu.:

"Anakku, sesungguhnya aku melihat orang seperti melatih unta jalang. Sesungguhnya aku ingin menghidupkan kekhalifahan dengan keadilan, hingga aku menunda itu, sampai aku mengeluarkan ambisi dunia, lalu mereka lari dari ketamakan duniawi dan menerima keadilan dengan tenang." Ujar Umar bin Abdul Aziz.

"Wahai Ayah, apa yang kau katakan kepada Rabb-mu besok, ketika Dia bertanya kepadamu, "Kamu melihat bid'ah namun tidak mematikannya, atau Sunnah namun tidak menghidupkannya?" Tanya sang anak.

"Anakku, sesungguhnya kaummu telah mengikat masalah ini dengan tali demi tali, simpul demi simpul. Ketika aku ingin memaksa mereka untuk melepaskan apa yang ada di tangan mereka, maka bisa saja mereka menentangku sehingga banyak darah yang tumpah."

"Demi Allah, hilangnya dunia itu lebih ringan bagiku daripada menetesnya darah lantaran aku. Tidakkah kau senang sekiranya setiap hari diantara hari-hari dunia ini ayahmu mematikan bid'ah dan menghidupkan Sunnah?" Ujar Umar bin Abdul Aziz.

Sumber:

Muhammad Ahmad Rasyid, Khitah Dakwah, Rabbani Press

Kehancuran Penjajah Zionis Israel Seperti Kehancuran Pemukiman Perancis di Aljazair

Salah satu literatur yang meramalkan kehancuran Israel adalah ensiklopedi “ Al-Yahud wa al-Yahudiyah wa ash-Shuhyuniyah (Yahudi, Yahudiyah dan Zionisme).

Ensiklopedia ini diklasifikasikan sebagai salah satu ensiklopedia Arab terpenting abad ke-20 yang ditulis oleh Dr Abdel-Wahab El-Mesiri. Dia telah menghabiskan hampir seperempat abad menyusun buku tersebut.

El-Mesiri adalah intelektual Arab-Islam dan guru besar di Universitas Ain Shams di Kairo Mesir. Dia memperoleh gelar master pada tahun 1964 (dari Universitas Columbia), kemudian gelar doktor pada tahun 1969 dari Universitas Rutgers di New Jersey, Amerika Serikat.

Selain itu, El-Mesiri juga membandingkan antara Israel dan daerah kantong organisasi serupa seperti kerajaan Tentara Salib, pemukiman Prancis di Aljazair, negara apartheid di Afrika Selatan, yang ditakdirkan terpecah-pecah dan lenyap. Bagaimana prilaku Pemukiman Prancis di Aljazair?

Sejarah banyak mengisahkan tentang kejahatan mengerikan, selain penjarahan, yang dilakukan pihak kolonial Prancis di Aljazair selama 132 tahun penjajahan negara Eropa itu antara tahun 1830 dan 1962.

Sedikitnya lima juta orang terbunuh dan ratusan ribu lainnya terluka selama perjuangan kemerdekaan.

Kejahatan lainnya termasuk penyiksaan, pembunuhan, pengusiran penduduk asli, pengingkaran hak-hak paling dasar, uji coba nuklir, penyitaan tanah pertanian yang subur, dan penjarahan kekayaan serta sumber daya negara Afrika Utara yang tidak diketahui secara luas.

Prancis membutuhkan waktu sekitar 70 tahun untuk sepenuhnya mengendalikan Aljazair sejak diduduki pada 5 Juli 1830.

Rakyat Aljazair baru memperoleh kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1962, setelah melakukan perang pembebasan yang ganas antara tahun 1954 dan 1962 yang merenggut nyawa sekitar 1,5 juta warga Aljazair.

Sejarawan Aljazair percaya tanah mereka terus memberi makan ekonomi Prancis dengan minyaknya (ditemukan pada 1956), emas, besi, batu bara, dan berbagai mineral.

Berbicara kepada Anadolu Agency, Issa Ben Akoun, seorang profesor sejarah Aljazair di Universitas Aljir, mengatakan wakaf Islam termasuk di antara warisan Aljazair yang dijarah oleh otoritas kolonial Prancis menyusul keputusan yang mereka keluarkan pada tanggal 23 Maret 1843 untuk menyita wakaf Islam di seluruh Aljazair.

Menurut Dominik J Schaller dalam artikelnya di The Oxford Handbook of Genocide Studies (2010), metode yang digunakan untuk menegakkan hegemoni Prancis di sana mencapai proporsi genosida. Berikut ini beberapa perlakuan kejam Prancis selama menjajah Aljazair: 

Aljazair dijajah Prancis selama 132 tahun dan merdeka pada tahun 1962 setelah perang berdarah selama tujuh tahun yang menewaskan satu juta orang Aljazair menurut pemerintah Aljazair. Terjadilah pembiaran kelaparan, dan wabah penyakit.

Pada tahun 1830, Bertrand Clauzel ditunjuk sebagai kepala misi invasi Aljazair. Untuk menambah kekuatan tempur pasukannya, Clauzel pun merekrut orang-orang lokal utama dari suku-suku Berber yang menghuni daerah pegunungande mimen jadi tentara sewaan.

Ia mengawali upaya Prancis dalam menjadikan Aljazair sebagai wilayah koloni yang produktif. Sementara itu, masyarakat setempat menderita karena tanah dan hasil panennya dirampas, para pejabat kolonial mulai melakukan korupsi.

Dalam penjajahan ini, rezim kolonial Prancis merusak kebudayaan tradisional Muslim Aljazair yang telah ada sejak masuknya Islam di Afrika Utara. Muslim Aljazair saat itu tidak bisa mengadakan pertemuan publik, membawa senjata api, atau meninggalkan rumah atau desa mereka tanpa izin.

Untuk bisa beraktivitas secara normal, warga Aljazair harus menjadi warga negara Prancis dengan hak penuh dan harus meninggalkan ajaran Islam. Badan Amal Islam dianggap sebagai milik pemerintah dan disita. 

Prancis juga menganggap sekolah Alquran tradisional terancam sehingga ditutup. Mereka mengganti sekolah berbasis Islam menjadi sekolah Prancis dengan sistem pembelajaran berbahasa Prancis dan mengajarkan tentang Kebudayaan Prancis. 

Bahasa Arab juga diusahakan dihapus sebagai bahasa resmi yang digunakan masyarakat Berber. Warga Aljazair diperintahkan menggunakan bahasa Prancis dalam kehidupan sehari-hari.