Hasan Al-Banna Pelopor Penggelora Kesadaran akan Palestina 

Syeikh Yusuf Al-Qardhawi berkisah saat dia masih sekolah di tingkat Tsanawiyah. Saat itu persoalan Palestina merupakan persoalan yang selalu aktual dan menarik perhatian. Saat itu, kalangan Islam-lah yang lebih banyak menarik perhatian tentang Palestina dibandingkan kalangan Nasionalis. Karenanya, sangat sedikit dari kalangan Nasionalis yang menyadari betapa bahayanya gerakan Zionisme di Palestina.

Pada suatu ketika, salah seorang penguasa Mesir yang berjiwa nasionalis ditanya tentang persoalan Palestina, jawabannya,  "Saya perdana menteri Mesir dan bukan perdana menteri Palestina."

Atas sikapnya ini, para mahasiswa dan masyarakat melawan sikap tersebut dengan aksi-aksi demonstrasi dan mengkritik sikap penguasa serta mengobarkan api revolusi di kalangan pelajar, mahasiswa, plus masyarakat luas. Saat itu, aksinya masih menunggu hasil perjanjian Belfour.

Dalam kondisi tersebut, tokoh Islam yang paling peduli dengan Palestina dan menyadari bahaya gerakan dan tujuan zionisme bagi bangsa Arab dan dunia Islam adalah Hasan Al-Banna.

Beliau selalu mengikuti perkembangan peristiwa di Palestina serta beragam rencana busuk yang ingin dilakukan Zionis Israel. Hal ini penting untuk menghilangkan sikap lalai yang menyelimuti hati umat dan membuktikan kebohongannya bahwa Palestina telah menjual negrinya kepada Yahudi dan bahwa mereka sudah tidak mau lagi melakukan perlawanan dan jihad melawan Zionis Israel.

Menurut Hasan Al-Banna, semuanya merupakan kebohongan yang disebarkan oleh Zionis Israel dan penjajah Inggris. Yang benar, hanya 2 persen yang dijual dari seluruh Palestina, yang menjualnya pun orang asing dan non muslim.

Kenyataannya rakyat Palestina selalu gigih melawan Zionis Israel dengan segala kemampuan yang dimiliki, sekalipun penjajah Inggris selalu menghalanginya dengan larangan memiliki senjata apa pun untuk mempertahankan diri. 

Padahal pada sisi lain, Inggris membiarkan dan mempersilahkan Zionis Israel bertindak represif, sadis, dan tidak manusiawi terhadap rakyat Palestina.

Anehnya, sikap politik Zionis dan kolonialis diterima oleh para pemimpin Arab dengan mengesampingkan persoalan Palestina. Penguasa Arab tidak pernah peduli untuk membela harga diri bangsa Palestina. 

Persoalan Palestina hanya menjadi persoalan rakyat Palestina sendiri tanpa perhatian masyarakat Arab dan dunia Islam. Inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Padahal pada sisi lain, Zionis Israel sedang membuat gudang senjata yang sangat besar dan selalu mendapatkan bantuan dari berbagai negara lain.

Sumber:

Yusuf Al-Qardhawi, Sang Pelita Umat, Pustaka Al-Kautsar, 2023

Dilarangnya Shalat Idul Fitri di Al-Aqsa dan Retaknya Mitos Ketakterkalahkan Israel

Sejarah mencatat, kehancuran sebuah kekuasaan kerap diawali dari puncak kezaliman. Dalam perspektif Al-Qur’an, kezaliman mencapai titik nadir ketika manusia dihalangi untuk beribadah di rumah-rumah Allah. Apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa pada akhir Ramadhan 2026 menghadirkan kembali pola sejarah itu—bukan sekadar insiden keamanan, melainkan sinyal perubahan yang lebih dalam.

Untuk pertama kalinya sejak pendudukan tahun 1967, otoritas Israel menutup akses ke kompleks suci tersebut dan melarang pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Ribuan warga Palestina dipaksa melaksanakan shalat di luar tembok Kota Tua Yerusalem Timur, di bawah bayang-bayang aparat bersenjata, gas air mata, dan granat kejut.

Pemandangan yang biasanya penuh takbir berubah menjadi ruang sunyi yang mencekam. Jalan-jalan yang lazimnya dipadati jamaah dan pedagang kini menyerupai kota mati. Toko-toko ditutup, aktivitas ekonomi lumpuh, dan warga hidup dalam tekanan ganda: spiritual dan material.

Israel berdalih bahwa langkah ini diambil demi alasan keamanan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan regional, termasuk konfrontasi dengan Iran. Namun, bagi warga Palestina dan sejumlah organisasi internasional, kebijakan tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi yang lebih luas—memperketat kontrol atas situs suci sekaligus mengubah status historisnya secara bertahap.

Kecaman pun datang dari berbagai pihak, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam dan Liga Arab, yang menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan beribadah dan hukum internasional. Namun di lapangan, respons tersebut belum mampu mengubah realitas yang dihadapi warga Palestina.

Di tengah tekanan itu, satu hal justru tampak bertahan: perlawanan sosial dan spiritual. Warga tetap berkumpul, mendekati Al-Aqsa sejauh yang mereka mampu, menjadikan ruang-ruang sempit di luar tembok sebagai tempat sujud. Dalam keterbatasan, mereka menegaskan bahwa kontrol fisik tidak selalu berarti kemenangan politik.

Peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan dinamika geopolitik yang lebih luas. Selama beberapa dekade, Israel membangun citra sebagai kekuatan yang tak tergoyahkan—ditopang oleh superioritas militer, dukungan Barat, dan dominasi narasi global. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan retakan pada fondasi tersebut.

Di Jalur Gaza, operasi militer berkepanjangan belum mampu memadamkan perlawanan. Di Lebanon, kekuatan penyeimbang terus membatasi ruang gerak militer Israel. Sementara itu, keterlibatan aktor regional lain memperluas medan konflik menjadi lebih kompleks dan tidak terprediksi.

Puncaknya terlihat dalam konfrontasi terbuka dengan Iran. Respons militer yang mampu menjangkau target strategis Israel menandai pergeseran penting: dari dominasi sepihak menuju pola saling menahan. Ini bukan sekadar eskalasi, melainkan perubahan struktur kekuatan di kawasan.

Dalam konteks ini, penutupan Masjid Al-Aqsa menjadi simbol yang lebih besar dari sekadar kebijakan keamanan. Ia mencerminkan kegelisahan sebuah kekuasaan yang mulai kehilangan kendali naratif dan strategisnya. Ketika akses ibadah dibatasi, legitimasi moral turut dipertaruhkan.

Mitos “Israel tak terkalahkan” yang selama ini dipelihara perlahan mengalami erosi. Bukan karena kekalahan militer langsung, tetapi karena ketidakmampuan mengubah keunggulan militer menjadi stabilitas politik yang berkelanjutan.

Sejarah belum selesai. Namun tanda-tandanya mulai terlihat: setiap tindakan represif yang dimaksudkan untuk mengokohkan kekuasaan justru berpotensi mempercepat delegitimasi. Dan dari celah itulah, sebuah babak baru di Timur Tengah perlahan mulai terbentuk.

Mengapa Masih Mempercayai Israel?

Pertanyaan ini mengemuka di tengah rangkaian peristiwa yang menunjukkan pola ketidakkonsistenan dalam relasi politik dan militer.

Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak mengetahui serangan Israel terhadap fasilitas gas South Pars di Iran. Pernyataan ini menandakan adanya jarak koordinasi antara dua sekutu strategis, bahkan dalam operasi yang berdampak besar terhadap stabilitas kawasan dan ekonomi global.

Di sisi lain, Israel juga dituduh melanggar kesepakatan gencatan senjata di kawasan regional. Operasi militer dilaporkan tetap berlangsung di Lebanon dan Suriah, termasuk penguasaan wilayah perbatasan serta serangan ke Beirut dan Damaskus. Hal ini memperkuat persepsi bahwa komitmen terhadap kesepakatan sering kali bersifat sementara dan situasional.

Jika ditarik ke dalam perspektif sejarah, pola serupa pernah muncul dalam sirah Nabi Muhammad ﷺ. Dalam perjanjian Piagam Madinah, sejumlah kelompok Yahudi yang sebelumnya terikat kesepakatan justru melanggarnya, bahkan hingga terlibat dalam upaya yang mengancam keselamatan Rasulullah ﷺ.

Dalam peristiwa Perang Ahzab, dinamika pengkhianatan juga terlihat. Di tengah pengepungan Madinah oleh pasukan Quraisy dan sekutunya, sebagian pihak yang semula berada dalam perjanjian justru dilaporkan berbalik, didorong oleh rasa takut dan tekanan situasi, dengan harapan melemahkan kaum Muslimin dari dalam.

Rangkaian peristiwa ini—baik dalam konteks modern maupun sejarah—menunjukkan satu benang merah: kepercayaan dalam politik dan konflik sering kali rapuh, terutama ketika kepentingan berubah.

Dengan demikian, pertanyaan “mengapa masih mempercayai” bukan sekadar retorika, tetapi refleksi atas pola berulang dalam hubungan yang dibangun di atas kepentingan, bukan komitmen yang kokoh.

Amerika Lepas Tangan atas Serangan Israel ke Fasilitas LNG South Pars

Perang antara Iran dan aliansi Amerika–Israel memasuki fase baru ketika serangan terhadap ladang gas South Pars memicu eskalasi regional yang luas. Namun, di tengah meningkatnya konflik, muncul sinyal jelas bahwa Washington mulai menjaga jarak dari langkah militer Israel.

Menurut laporan Al Jazeera, Reuters, dan Associated Press, Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa Amerika Serikat “tidak ada hubungannya” dengan serangan terhadap fasilitas energi Iran di South Pars. Ia bahkan menggambarkan tindakan Israel sebagai serangan yang “brutal”, sekaligus berjanji bahwa aksi serupa tidak akan terulang—selama Iran menahan diri.

Dalam pernyataan lainnya, Trump juga memperingatkan bahwa jika Iran kembali menyerang fasilitas LNG di Qatar, Amerika tidak akan ragu mengambil tindakan keras. Pernyataan yang kontradiktif ini menunjukkan posisi dilematis Washington: di satu sisi ingin menahan eskalasi, di sisi lain tetap mempertahankan tekanan militer.

Serangan Israel tersebut segera memicu respons keras dari Iran. Fasilitas energi di kawasan Teluk menjadi sasaran balasan, termasuk kompleks LNG di Ras Laffan, Qatar—salah satu pusat produksi gas terbesar dunia. Dampaknya tidak hanya bersifat regional, tetapi juga global, karena gangguan terhadap infrastruktur energi langsung memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan.

Negara-negara Teluk pun berada dalam posisi sulit. Arab Saudi, melalui pernyataan pejabatnya, memperingatkan kemungkinan “tindakan militer jika diperlukan”, namun tetap berhati-hati agar tidak terseret ke dalam perang terbuka. Di sisi lain, Qatar mengambil langkah diplomatik tegas dengan mengusir atase Iran, menandai meningkatnya ketegangan antarnegara di kawasan.

Para analis menilai situasi ini sebagai “perang energi” yang berpotensi meluas. Ketergantungan dunia terhadap kawasan Teluk membuat setiap serangan terhadap fasilitas minyak dan gas memiliki dampak sistemik terhadap ekonomi global.

Dengan demikian, sikap Amerika yang mulai mengambil jarak dari serangan Israel mencerminkan kekhawatiran akan eskalasi yang tak terkendali. Konflik ini tidak lagi sekadar perang militer, tetapi telah berubah menjadi krisis geopolitik dan energi yang mengancam stabilitas kawasan dan dunia.

Israel Mengkhianati Amerika: Dari Intelijen Palsu hingga Serangan ke Fasilitas Energi Iran

Ketegangan antara Israel dan Amerika Serikat memasuki babak baru setelah terungkap bahwa serangan terhadap fasilitas energi Iran diduga tidak sepenuhnya didasarkan pada koordinasi yang transparan. Sejumlah laporan dari Reuters dan Al Jazeera menyebutkan bahwa Israel memberikan gambaran intelijen yang menyesatkan terkait kondisi Iran sebelum operasi militer dilakukan.

Serangan terhadap ladang gas South Pars menjadi titik balik. Presiden Donald Trump secara terbuka mengakui bahwa serangan tersebut terjadi tanpa sepengetahuan penuh Washington. Dalam pernyataannya, Trump bahkan menegaskan bahwa tidak akan ada lagi serangan Israel terhadap fasilitas energi Iran—sebuah sinyal kuat adanya ketegangan di balik aliansi strategis tersebut.

Perubahan sikap Washington semakin terlihat ketika Trump mulai menyerukan deeskalasi. Menurut laporan Republika, pemerintah AS telah berulang kali mengirim pesan melalui jalur diplomatik untuk menghentikan perang, terutama setelah Iran melancarkan serangan balasan yang luas dan terkoordinasi.

Balasan Iran terbukti jauh lebih besar dari perkiraan. Berdasarkan laporan Associated Press dan AFP, serangan diarahkan ke berbagai fasilitas energi di kawasan Teluk, termasuk Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Dampaknya langsung terasa di pasar global: harga minyak melonjak hingga lebih dari 115 dolar AS per barel, sementara harga gas meningkat drastis.

Penutupan Selat Hormuz memperburuk situasi. Jalur ini merupakan nadi distribusi sekitar 20 persen energi dunia. Gangguan di kawasan tersebut memicu kekhawatiran krisis energi global dan lonjakan inflasi yang luas.

Reaksi internasional pun bermunculan. Kanselir Jerman Friedrich Merz menyambut sinyal deeskalasi dari Washington dan menegaskan kesiapan Eropa untuk membantu stabilisasi kawasan. Namun, kerusakan telah terjadi: pasar global terguncang, rantai pasok energi terganggu, dan risiko konflik regional semakin meluas.

Peristiwa ini menegaskan satu hal: tindakan sepihak Israel tidak hanya menyeret Amerika ke dalam konflik yang lebih dalam, tetapi juga mengguncang stabilitas ekonomi global. Dalam lanskap geopolitik yang rapuh, kesalahan intelijen dan keputusan militer yang tergesa dapat berujung pada krisis yang jauh melampaui medan perang.

Mereka Yang Merusak Al-Aqsa dan Akibatnya: Perjalanan Sejarah Menurut Surat Al-Baqarah Ayat 114

Sejarah Masjid Al-Aqsa bukan sekadar kisah bangunan suci, tetapi rekam jejak panjang perebutan kekuasaan—dan konsekuensi yang kerap berbalik menghantam para perusaknya.

Catatan paling awal mengarah pada invasi Nebukadnezar II pada 586 SM. Ia menghancurkan Bait Suci Pertama dan mengasingkan penduduk Yerusalem. Babilonia tampak tak tergoyahkan, namun hanya beberapa dekade kemudian runtuh. Sejarah mencatat pola awal: kekuatan yang menghancurkan pusat spiritual sering kali tidak mampu mempertahankan kejayaannya sendiri.

Pola itu berulang saat Titus menghancurkan Bait Suci Kedua pada tahun 70 M. Romawi menguasai dunia, tetapi akhirnya terpecah dan melemah dari dalam. Dalam setiap fase, Yerusalem menjadi saksi bahwa dominasi militer tidak menjamin keberlanjutan peradaban.

Pada era Perang Salib, Masjid Al-Aqsa bahkan dijadikan markas militer. Namun dominasi itu hanya bertahan singkat. Pada 1187, Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali kota tersebut. Sejarah kembali menunjukkan bahwa kekuasaan yang berdiri di atas penindasan memiliki batas usia.

Dalam perspektif wahyu, tindakan merusak dan menghalangi ibadah memiliki konsekuensi yang tegas. Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

QS. Al-Baqarah: 114

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَاۗ اُولٰۤىِٕكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَاۤىِٕفِيْنَ ۗ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di masjid-masjid Allah untuk disebut nama-Nya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya memasukinya kecuali dengan rasa takut. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang besar.”

Memasuki era modern, sejak pendudukan Israel atas Yerusalem Timur pada 1967, tekanan terhadap Al-Aqsa terus berlangsung—pembatasan ibadah, penggerebekan, hingga ketegangan yang berulang. Situasi ini mencapai titik balik penting pada 7 Oktober 2023 melalui operasi Operasi Badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh Hamas.

Operasi tersebut secara eksplisit dikaitkan dengan Al-Aqsa—sebagai respons atas pembatasan akses, penggerebekan kompleks masjid, dan meningkatnya tekanan di Yerusalem. Nama “Badai Al-Aqsa” sendiri menunjukkan bahwa simbol Al-Aqsa telah menjadi pemicu mobilisasi, bukan hanya isu lokal, tetapi juga identitas kolektif.

Dampaknya bagi Israel tidak sederhana. Serangan tersebut memicu konflik besar yang meluas ke Gaza, Lebanon, dan kawasan lain, membuka front baru, serta meningkatkan tekanan internasional terhadap kebijakan militernya. Selain kerugian militer dan keamanan, Israel juga menghadapi isolasi diplomatik yang semakin tajam, kritik global, dan tekanan ekonomi akibat konflik berkepanjangan.

Dari sudut pandang investigatif, satu pola kembali terlihat: setiap upaya mengontrol atau menekan Al-Aqsa tidak berhenti pada satu peristiwa, tetapi justru memicu reaksi yang lebih luas—sering kali di luar perhitungan awal.

Sejarah akhirnya memperlihatkan garis yang konsisten: Al-Aqsa bukan sekadar lokasi, tetapi titik sensitif yang menghubungkan iman, politik, dan perlawanan. Dan setiap kali ia ditekan, gelombang respons yang muncul tidak hanya mengguncang kawasan, tetapi juga menguji daya tahan mereka yang mencoba menguasainya.

Dari Palestina ke Dunia: Ketika Israel Menjadi Beban Global

Serangan bersama Israel–Amerika ke Iran, disertai operasi darat Israel ke Lebanon, telah mengubah wajah konflik Timur Tengah. Apa yang sebelumnya dipersepsikan sebagai konflik terbatas antara Israel dan Palestina kini menjelma menjadi krisis regional dengan dampak global. Dalam konteks ini, Israel tidak lagi dipandang semata sebagai musuh rakyat Palestina, tetapi mulai dilihat sebagai aktor yang turut mengguncang stabilitas dunia.

Dampak paling nyata terlihat pada gelombang pengungsi yang meluas. Di Tepi Barat, eskalasi militer memperparah kondisi sipil yang sudah rapuh. Di Lebanon, serangan darat memicu perpindahan penduduk dari wilayah selatan menuju kota-kota besar, menciptakan tekanan sosial dan ekonomi baru. Sementara itu di Iran, serangan terhadap fasilitas strategis memicu kepanikan dan migrasi terbatas dari wilayah yang terdampak. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konflik telah melampaui batas geografis Palestina dan menciptakan krisis kemanusiaan lintas negara.

Di sisi lain, serangan terhadap fasilitas energi Iran membawa dampak yang jauh lebih luas. Gangguan terhadap ladang gas dan infrastruktur energi, serta meningkatnya risiko di Selat Hormuz—jalur vital bagi sekitar 20 persen pasokan energi dunia—telah menghambat distribusi global. Akibatnya, harga minyak melonjak tajam, memicu efek berantai terhadap biaya produksi, transportasi, dan harga pangan di berbagai negara. Dunia kini menghadapi tekanan inflasi yang tidak lagi bersumber dari dinamika ekonomi semata, tetapi dari eskalasi militer.

Efek terhadap perekonomian global menjadi semakin nyata. Kenaikan harga energi mempersempit ruang fiskal banyak negara, menekan daya beli masyarakat, dan meningkatkan risiko perlambatan ekonomi. Negara berkembang menjadi pihak yang paling rentan, karena ketergantungan tinggi pada impor energi dan keterbatasan kapasitas untuk meredam gejolak harga.

Dalam situasi ini, pertanyaan penting muncul: apakah dunia mulai memberikan tekanan nyata kepada Israel? Dalam beberapa tahun terakhir, kritik terhadap Israel meningkat, terutama terkait tuduhan genosida di Palestina. Kini, dengan meluasnya dampak ekonomi global, tekanan tersebut berpotensi semakin kuat. Negara-negara yang sebelumnya bersikap netral atau diam mulai mempertimbangkan ulang posisi mereka, terutama ketika stabilitas ekonomi domestik ikut terancam.

Dengan demikian, Israel menghadapi bentuk isolasi yang lebih kompleks. Bukan hanya tekanan moral akibat krisis kemanusiaan di Palestina, tetapi juga tekanan pragmatis dari negara-negara yang terdampak secara ekonomi. Ketika konflik mulai mengganggu kepentingan global, maka legitimasi tindakan militer pun semakin dipertanyakan.

Perang ini menunjukkan satu hal: dalam dunia yang saling terhubung, tidak ada konflik yang benar-benar lokal. Ketika energi terganggu dan manusia terusir dari tanahnya, maka dampaknya akan selalu meluas—dan dunia pun ikut merasakannya.