Turki Digambarkan sebagai “Iran Berikutnya”: Sinyal Konflik Baru di Timur Tengah

Turki Digambarkan sebagai “Iran Berikutnya”: Sinyal Konflik Baru di Timur Tengah

Dalam beberapa bulan terakhir, retorika politik Israel dan sejumlah kalangan konservatif Amerika mulai menggambarkan Turki sebagai “Iran berikutnya”. Narasi ini tidak lagi sekadar provokasi di pinggiran diskusi geopolitik. Ia kini semakin terbuka disuarakan oleh para pejabat Israel, komentator media Amerika, dan sebagian jaringan lembaga pemikir di Washington.

Bagi banyak pengamat, pola bahasa ini terasa sangat familiar. Selama beberapa dekade, narasi serupa telah digunakan untuk mendemonisasi aktor regional yang dianggap menentang kepentingan Israel. Irak, Libya, dan Iran sebelumnya mengalami proses serupa: dimulai dari pembingkaian sebagai ancaman eksistensial, dilanjutkan dengan tekanan politik, sanksi, hingga konflik terbuka.

Retorika Baru dari Israel

Pernyataan paling mencolok datang dari mantan perdana menteri Israel, Naftali Bennett, dalam sebuah konferensi organisasi Yahudi Amerika pada Februari 2026. Dalam pidatonya, Bennett menyatakan secara langsung bahwa “Turki adalah Iran yang baru.”

Ia menuduh Presiden Recep Tayyip Erdoğan berupaya mengepung Israel dengan membangun poros baru di Timur Tengah, termasuk dengan Pakistan dan sejumlah kekuatan regional lainnya. Retorika ini menggemakan bahasa yang selama puluhan tahun digunakan Israel terhadap Iran—yakni menggambarkan negara penentang sebagai ancaman peradaban yang harus dibendung sebelum menjadi terlalu kuat.

Nada serupa juga muncul dari mantan menteri pertahanan Israel, Yoav Gallant. Ia menyerukan agar negara-negara Barat mempertimbangkan pembatasan penjualan senjata kepada Turki meskipun negara tersebut adalah anggota NATO. Meskipun Gallant berbicara tentang diplomasi, pendekatan yang diusulkannya lebih menyerupai tekanan strategis untuk memaksa Ankara kembali ke orbit kebijakan Israel.

Keretakan Hubungan Israel–Turki

Ketegangan antara kedua negara sebenarnya telah berkembang selama lebih dari satu dekade. Titik balik penting terjadi pada 2010 ketika militer Israel menyerang armada bantuan kemanusiaan menuju Gaza, menewaskan sepuluh aktivis Turki. Sejak saat itu, Erdoğan semakin vokal mengkritik kebijakan Israel terhadap Palestina, terutama terkait operasi militer di Gaza.

Ketegangan ini semakin meningkat setelah perubahan politik di Suriah. Setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024, Turki memperluas pengaruhnya di Suriah utara dan mendukung pemerintahan sementara. Bagi Israel, kebijakan Ankara yang ingin memulihkan integritas teritorial Suriah bertentangan dengan strategi keamanan regional yang lebih menyukai kawasan yang terfragmentasi.

Selain itu, hubungan erat Turki dengan Qatar dan sikap Ankara yang menolak wilayahnya digunakan untuk serangan terhadap Iran semakin memperdalam ketegangan.

Strategi Baru Israel: Mengelilingi Turki

Perubahan hubungan ini juga mengubah strategi regional Israel. Sejak era David Ben-Gurion, Israel menerapkan “doktrin periferi”, yaitu membangun aliansi dengan negara non-Arab seperti Iran pra-revolusi dan Turki.

Namun kini, dua pilar utama doktrin tersebut justru dipandang sebagai lawan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan mulai mempromosikan konsep aliansi baru yang melibatkan negara-negara seperti India, Greece, dan Cyprus untuk menahan pengaruh regional Turki.

Produksi Narasi Ancaman

Di Amerika Serikat, sejumlah analis dan lembaga pemikir mulai memperkuat narasi bahwa Turki merupakan masalah bagi kepentingan Barat. Artikel opini dan komentar media menyoroti kebijakan luar negeri Ankara yang dianggap semakin independen dari Washington. Beberapa bahkan mempertanyakan apakah keanggotaan Turki di NATO masih relevan.

Pola narasi ini mengikuti jalur yang sudah dikenal dalam politik internasional: pemilihan fakta tertentu, penguatan persepsi ancaman, dan pembingkaian negara penentang sebagai musuh strategis.

Bagi sebagian kalangan di Turki, perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa negara mereka sedang ditempatkan dalam posisi yang sama seperti Iran sebelumnya—yakni sebagai target kampanye delegitimasi global.

Apakah status Turki sebagai anggota NATO akan melindunginya dari eskalasi tersebut masih belum jelas. Namun sejarah Timur Tengah menunjukkan bahwa retorika yang dimulai sebagai wacana sering kali menjadi dasar bagi sanksi, isolasi, dan bahkan konflik di masa depan.

Sumber:

https://www.newarab.com/opinion/turkey-next-iran-we-have-seen-script