Penghapusan “Palestina” di British Museum: Antara Kurasi, Tekanan, dan Krisis Transparansi

Kontroversi penghapusan istilah “Palestina” dari sejumlah panel dan label di British Museum membuka pertanyaan mendasar tentang netralitas lembaga budaya. Publik pertama kali mengetahui perubahan ini bukan dari museum, melainkan dari laporan media seperti The Telegraph, yang mengaitkannya dengan tekanan dari UK Lawyers for Israel (UKLFI). Fakta bahwa isu sepenting ini muncul dari luar, bukan dari keterbukaan institusi, menandai problem awal: kurangnya transparansi.

Respons publik pun cepat dan luas—datang dari akademisi, masyarakat sipil, hingga komunitas pro-Palestina. Reaksi ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan di tengah meningkatnya perhatian global terhadap konflik di Gaza dan Tepi Barat. Dalam konteks seperti ini, perubahan istilah bukan sekadar teknis kuratorial, tetapi menyentuh dimensi politik dan moral yang sensitif.

Namun, respons awal museum justru minim dan defensif. Pernyataan resminya hanya menegaskan bahwa istilah “Palestina” masih digunakan di beberapa bagian galeri. Pernyataan ini secara formal benar, tetapi tidak menjawab inti persoalan: penghapusan istilah tersebut dari bagian tertentu memang terjadi. Di sinilah muncul kesan “pengaburan fakta”, yang berisiko merusak kepercayaan publik.

Ketika ditekan lebih lanjut, museum memberikan sejumlah alasan: perubahan telah direncanakan sejak lama, penggunaan istilah dianggap perlu disesuaikan dengan “terminologi PBB”, dan istilah seperti “Kanaan” dinilai lebih tepat untuk periode sejarah tertentu. Namun penjelasan ini justru memunculkan inkonsistensi.

Pertama, jika merujuk pada terminologi PBB, maka istilah “Wilayah Palestina yang Diduduki” juga merupakan istilah resmi yang seharusnya tidak diabaikan. Kedua, penggunaan “Kanaan” sebagai pengganti dianggap problematik karena menyederhanakan keragaman sejarah wilayah tersebut. Ketiga, museum tetap menggunakan istilah umum lain seperti “Yunani” atau “Mesopotamia” tanpa persoalan, sehingga menimbulkan pertanyaan: mengapa “Palestina” diperlakukan berbeda?

Dari sisi historis, penggunaan nama Palestina memiliki akar panjang. Sejak catatan Herodotus hingga berbagai sumber kuno lainnya, istilah ini telah digunakan untuk merujuk pada wilayah geografis tertentu. Dengan demikian, argumen bahwa istilah tersebut tidak tepat secara historis menjadi sulit dipertahankan.

Masalah yang lebih dalam terletak pada proses pengambilan keputusan. Tidak ada penjelasan terbuka mengenai siapa yang memulai peninjauan, bagaimana metodologi riset audiens dilakukan, atau siapa yang menentukan bahwa istilah “Palestina” telah menjadi “tidak netral”. Dalam institusi sebesar British Museum, perubahan dengan implikasi reputasi tinggi semestinya melalui proses yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, kode etik museum internasional menekankan pentingnya independensi dari tekanan politik. Jika perubahan ini dipengaruhi—langsung atau tidak—oleh lobi eksternal, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu istilah, tetapi integritas institusi itu sendiri.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang kata “Palestina”, melainkan tentang bagaimana sejarah direpresentasikan. Museum bukan hanya ruang penyimpanan artefak, tetapi juga ruang pembentukan narasi. Ketika narasi diubah tanpa transparansi, publik berhak mempertanyakan: apakah ini murni keputusan akademik, atau hasil kompromi dengan tekanan politik?

Dalam konteks ini, tuntutan keterbukaan bukanlah berlebihan. Ia justru menjadi syarat minimum agar kepercayaan publik terhadap lembaga budaya tetap terjaga.

Bukan Iran yang Mengalahkan Israel?

Sejarah kerap memperlihatkan pola yang berulang: kekuatan besar tidak selalu ditumbangkan oleh kekuatan besar lainnya, tetapi justru oleh entitas kecil yang tumbuh perlahan, ditempa oleh tekanan, dan dipersatukan oleh keyakinan.

Ketika Perang Bizantium-Sasaniyah menguras energi dua imperium besar—Romawi dan Persia—lahir sebuah kekuatan baru di Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Dalam beberapa dekade, kekuatan yang awalnya kecil itu mampu mengubah peta dunia, sebagaimana dicatat dalam karya Hugh Kennedy The Great Arab Conquests, yang menjelaskan bagaimana momentum sejarah dimanfaatkan oleh komunitas Muslim awal.

Pola serupa tampak saat Perang Salib mencapai puncaknya dengan jatuhnya Baitul Maqdis. Bukan kekhalifahan besar yang terlebih dahulu membebaskannya, melainkan gerakan yang dibangun oleh Nur ad-Din Zengi dan disempurnakan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Sejarawan Carole Hillenbrand dalam The Crusades: Islamic Perspectives menekankan bahwa kemenangan itu lahir dari konsolidasi moral, politik, dan spiritual—bukan sekadar kekuatan militer.

Demikian pula ketika Invasi Mongol menghancurkan peradaban besar, kemenangan justru datang dari kekuatan yang relatif baru di Mesir: Kesultanan Mamluk. Pertempuran Pertempuran Ain Jalut menjadi titik balik, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Jackson, bahwa ketangguhan organisasi dan kepemimpinan mampu menghentikan gelombang yang sebelumnya dianggap tak terbendung.

Begitu pula Kesultanan Utsmaniyah yang berawal dari suku kecil di Anatolia, namun kemudian menjelma menjadi kekuatan global yang mengubah sejarah Eropa dan Timur Tengah.

Dari rangkaian ini, muncul satu pelajaran penting: perubahan besar sering lahir dari pinggiran, bukan dari pusat kekuasaan. Dalam konteks hari ini, ketika Israel mendominasi secara militer, pertanyaan yang muncul bukan hanya siapa lawan terkuatnya, tetapi siapa yang paling merasakan dampak langsung dari konflik tersebut.

Sejumlah analis seperti Rashid Khalidi dalam The Hundred Years’ War on Palestine menekankan bahwa dinamika perlawanan sering tumbuh dari pengalaman langsung penindasan—bukan semata dari kalkulasi geopolitik negara besar.

Dengan demikian, kemungkinan perubahan tidak selalu datang dari kekuatan besar seperti Iran, tetapi bisa muncul dari entitas kecil di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, atau Suriah—yang ditempa oleh realitas konflik itu sendiri. Sejarah menunjukkan: yang menentukan bukan hanya kekuatan, tetapi daya tahan, arah keyakinan, dan kemampuan membangun momentum dari keterdesakan.

Kerugian Amerika dalam Konflik Timur Tengah: Perang yang Menguras Kemakmuran

Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Timur Tengah kembali menuai kritik tajam setelah pengunduran diri Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional, Joe Kent. Dalam surat pengunduran dirinya, Kent menegaskan bahwa ia tidak dapat lagi mendukung perang melawan Iran, yang menurutnya tidak memberikan manfaat strategis bagi rakyat Amerika.

Kent, yang selama ini menjadi penasihat utama dalam isu kontra-terorisme bagi Donald Trump dan komunitas intelijen, secara tegas menyatakan bahwa Iran “tidak menimbulkan ancaman langsung” bagi Amerika Serikat. Ia bahkan menyebut perang tersebut sebagai hasil tekanan dari Israel dan kelompok lobi berpengaruh di dalam negeri, bukan kebutuhan mendesak keamanan nasional.

Pernyataan ini menjadi sorotan karena menyentuh aspek fundamental dalam hukum dan kebijakan luar negeri Amerika. Dalam sistem hukum AS, presiden hanya dapat melancarkan serangan militer tanpa persetujuan Kongres jika terdapat “ancaman yang akan segera terjadi”. Klaim Kent secara implisit mempertanyakan legitimasi dasar dari operasi militer tersebut, baik dari sisi hukum domestik maupun hukum internasional.

Lebih jauh, Kent menggambarkan perang di Timur Tengah sebagai “jebakan” yang telah berulang kali menguras sumber daya Amerika. Ia mengingatkan bahwa konflik semacam ini tidak hanya merenggut nyawa prajurit, tetapi juga menggerus kekayaan nasional dan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Pengalaman panjang Amerika di kawasan—mulai dari Irak hingga Afghanistan—menjadi bukti bahwa kemenangan militer tidak selalu berbanding lurus dengan keuntungan strategis.

Dalam konteks perang terbaru melawan Iran, dampak tersebut mulai terlihat. Hingga saat ini, korban jiwa telah berjatuhan di berbagai pihak: tentara Amerika, warga Iran, hingga populasi di kawasan Teluk dan Israel. Namun, di balik angka-angka tersebut, terdapat biaya yang jauh lebih besar—biaya logistik perang, pengeluaran militer, serta potensi gangguan terhadap ekonomi global, termasuk jalur energi strategis.

Kritik Kent juga menyentuh dimensi politik domestik. Ia menilai bahwa keterlibatan Amerika dalam konflik ini bertentangan dengan janji kampanye Trump yang mengusung slogan “America First”. Janji untuk mengakhiri perang tanpa akhir justru berubah menjadi keterlibatan baru dalam konflik yang berpotensi berkepanjangan. Hal ini memicu kekecewaan di kalangan pendukung Trump sendiri, termasuk dalam gerakan politik yang selama ini menolak intervensi militer luar negeri.

Sementara itu, Trump menanggapi pengunduran diri Kent dengan nada keras. Ia menyebut Kent “lemah dalam hal keamanan” dan tetap bersikeras bahwa Iran merupakan ancaman serius bagi Amerika dan sekutunya. Perbedaan pandangan ini mencerminkan perpecahan yang lebih luas di dalam elite keamanan nasional Amerika: antara mereka yang melihat intervensi militer sebagai kebutuhan strategis, dan mereka yang memandangnya sebagai beban yang merugikan.

Di tengah polemik ini, peran tokoh lain seperti Tulsi Gabbard juga menjadi perhatian. Meskipun tidak secara terbuka menentang perang, Gabbard dikenal sebagai salah satu suara kritis terhadap keterlibatan militer Amerika yang berkepanjangan di luar negeri.

Pada akhirnya, konflik ini menegaskan satu realitas penting: perang di Timur Tengah bukan sekadar persoalan geopolitik, tetapi juga persoalan ekonomi dan keberlanjutan nasional. Setiap peluru yang ditembakkan, setiap operasi militer yang digelar, membawa konsekuensi finansial yang besar—konsekuensi yang pada akhirnya ditanggung oleh rakyat Amerika sendiri.

Jika sejarah menjadi pelajaran, maka pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya bagaimana memenangkan perang, tetapi apakah perang itu sendiri layak untuk diperjuangkan.

Perang oleh Amerika: Dari Lobi Global hingga Pola Lama Sejarah

Pengunduran diri Joe Kent dari posisinya sebagai Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat membuka kembali perdebatan lama: sejauh mana kebijakan luar negeri Amerika dipengaruhi oleh tekanan eksternal, khususnya dari Israel dan kelompok lobi yang kuat di dalam negeri. Dalam pernyataannya, Kent menegaskan bahwa Iran bukan ancaman langsung bagi Amerika Serikat, dan bahwa keputusan untuk menyerang justru lahir dari tekanan politik serta arus informasi yang bias.

Pernyataan ini secara tidak langsung menyinggung peran Donald Trump sebagai pengambil keputusan tertinggi, yang disebut berada dalam “ruang gaung” informasi yang memperkuat narasi ancaman Iran. Kent bahkan mengaitkan situasi ini dengan pola lama yang pernah terjadi pada Perang Irak 2003—sebuah perang yang kemudian diakui banyak pihak dibangun di atas informasi intelijen yang keliru.

Di sisi lain, Gedung Putih membantah keras klaim tersebut. Trump menegaskan bahwa serangan terhadap Iran didasarkan pada bukti kuat adanya ancaman yang akan datang. Perbedaan pandangan ini mencerminkan konflik klasik dalam tubuh pemerintahan Amerika: antara pendekatan kehati-hatian berbasis intelijen dengan dorongan geopolitik yang lebih agresif.

Menariknya, Menteri Luar Negeri Marco Rubio justru memberikan perspektif yang memperkuat kompleksitas situasi. Ia menyatakan bahwa keterlibatan Amerika dalam konflik ini tidak sepenuhnya sukarela, melainkan sebagai respons terhadap langkah Israel yang hampir pasti akan memicu serangan balasan terhadap kepentingan Amerika di kawasan. Dengan kata lain, Washington terjebak dalam dilema: tidak bertindak berarti membiarkan sekutu bertindak sendiri dan memicu eskalasi, sementara bertindak berarti ikut terseret dalam konflik yang lebih luas.

Dalam konteks ini, nama Benjamin Netanyahu tidak bisa dilepaskan. Kebijakan keamanan Israel yang agresif terhadap Iran telah lama menjadi faktor penentu dinamika kawasan Timur Tengah. Ketika Israel bergerak, konsekuensinya hampir selalu melibatkan Amerika—baik sebagai sekutu strategis maupun sebagai pihak yang harus menanggung dampak geopolitiknya.

Jika ditarik lebih jauh, pola ini memiliki kemiripan dengan dinamika yang pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad ﷺ di Madinah. Kelompok Yahudi di Madinah, dalam beberapa riwayat sejarah Islam, disebut kerap membangun aliansi dan melakukan provokasi terhadap kabilah Quraisy untuk menyerang komunitas Muslim. Peristiwa seperti Perang Ahzab menjadi contoh bagaimana tekanan dan hasutan eksternal dapat memicu konflik besar. Namun, menariknya, pihak yang mendorong konflik tersebut pada akhirnya justru harus menanggung konsekuensi sosial dan politik, termasuk terusir dari Madinah.

Paralel sejarah ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan secara sederhana dua konteks yang berbeda, tetapi untuk menunjukkan adanya pola berulang dalam politik: bagaimana aktor-aktor tertentu memanfaatkan ketegangan, membangun narasi ancaman, lalu mendorong pihak lain untuk berperang demi kepentingan strategis mereka.

Kasus pengunduran diri Joe Kent dan polemik serangan terhadap Iran memperlihatkan bahwa di balik keputusan perang, sering kali terdapat lapisan kompleks berupa lobi, persepsi ancaman, dan kepentingan geopolitik. Amerika Serikat, sebagai kekuatan global, tidak selalu bertindak dalam ruang hampa; ia bergerak dalam jejaring aliansi, tekanan domestik, dan kalkulasi strategis yang saling bertabrakan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukan hanya apakah Iran benar-benar ancaman, tetapi juga: siapa yang mendefinisikan ancaman tersebut, dan untuk kepentingan siapa narasi itu dibangun. Sejarah—baik modern maupun klasik—menunjukkan bahwa perang sering kali bukan sekadar soal keamanan, melainkan juga tentang pengaruh, persepsi, dan siapa yang berhasil mengendalikan arah keputusan.

Pengaruh Perang Gaza bagi Kegagalan Geopolitik Israel
Tak Ada Waktu untuk Pecundang

Ketika Donald Trump dan Benjamin Netanyahu melancarkan agresi militer terhadap Iran, keyakinan yang dibangun di awal tampak sederhana: perang cepat, kemenangan tegas, dan pemulihan daya gentar Israel. Netanyahu bahkan diyakini meyakinkan Washington bahwa operasi ini akan menata ulang Timur Tengah dan mengembalikan dominasi strategis Israel.

Namun, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, perang tidak berjalan sesuai rencana para perancangnya.

Sejak lama, sebagian kalangan strategis Israel menganut konsep “penghancuran kreatif”—sebuah pendekatan yang bertujuan melemahkan negara-negara regional agar kawasan terfragmentasi dan mudah dikendalikan. Gagasan ini pernah dirumuskan dalam dokumen A Clean Break (1996), yang mendorong pelemahan negara seperti Irak dan Suriah.

Dalam beberapa dekade, strategi ini tampak berhasil. Invasi Amerika ke Irak tahun 2003 menggulingkan Saddam Hussein dan menghancurkan struktur militer negara tersebut. Suriah kemudian terjerumus dalam perang panjang, sementara Libya runtuh pasca intervensi NATO. Negara-negara Arab yang dulunya kuat berubah menjadi rapuh atau terpecah.

Bagi Israel, ini adalah keuntungan strategis. Tanpa lawan regional yang solid, ruang diplomasi terbuka. Hal ini terlihat dalam Kesepakatan Abraham 2020 yang menormalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab.

Namun, perang Gaza mengubah seluruh lanskap ini.

Alih-alih memperkuat posisi Israel, perang di Gaza justru membuka kerentanan mendalam. Kekuatan militer yang besar tidak mampu menghasilkan kemenangan politik yang menentukan. Perlawanan Palestina tetap bertahan, menunjukkan bahwa dominasi militer tidak otomatis berarti kontrol strategis.

Dampaknya meluas jauh melampaui medan tempur. Dunia menyaksikan gelombang solidaritas global terhadap Palestina. Citra internasional Israel mengalami penurunan drastis. Narasi lama sebagai “negara demokrasi yang terkepung” semakin terkikis, digantikan oleh tuduhan penindasan sistematis.

Dalam geopolitik modern, legitimasi adalah bagian dari kekuatan. Ketika legitimasi runtuh, kekuatan militer kehilangan daya tahannya.

Di tengah kondisi ini, perang terhadap Iran menjadi pertaruhan terakhir Netanyahu. Jika berhasil, ia dapat memulihkan dominasi regional. Namun jika gagal, konsekuensinya sangat besar: melemahnya daya gentar Israel dan meningkatnya tekanan internasional.

Masalahnya, tanda-tanda awal menunjukkan bahwa perang tidak berjalan sesuai harapan. Sistem pertahanan menghadapi tekanan, sementara kemampuan militer Iran dan sekutunya jauh lebih kompleks dari yang diperkirakan. Konflik yang dirancang cepat mulai berubah menjadi perang berkepanjangan.

Bagi Amerika Serikat, situasi ini juga paradoks. Trump yang dahulu mengkritik “perang tanpa akhir” kini justru membawa negaranya ke dalam konflik baru. Padahal dunia telah berubah: Cina bangkit sebagai kekuatan ekonomi global, dan Rusia terus memperluas pengaruhnya. Dominasi tunggal Amerika tidak lagi seperti dua dekade lalu.

Dalam konteks ini, perang bukan lagi alat dominasi yang efektif, tetapi justru dapat mempercepat penurunan pengaruh.

Retorika keras dari para pemimpin pun semakin menunjukkan kegelisahan. Dalam banyak kasus sejarah, kemarahan politik bukan tanda kekuatan, melainkan gejala ketidakpastian.

Pada akhirnya, perang Gaza telah menjadi titik balik penting. Ia tidak hanya mengguncang strategi Israel, tetapi juga membuka batas-batas kekuatan militer dalam menghadapi realitas politik dan moral global.

Sejarah mengajarkan satu hal yang konsisten: perang yang dibangun di atas ilusi kemenangan cepat sering kali berakhir sebagai beban panjang yang menghancurkan pelakunya sendiri. Dan dalam perubahan besar yang sedang berlangsung, Israel dan sekutunya mungkin sedang menghadapi kenyataan pahit itu—bahwa kekuatan tanpa legitimasi tidak akan mampu bertahan lama.

Adakah Bangsa yang Kuat Bila Terus Bertempur? Belajar dari Perang Paregreg Majapahit

Rencana mobilisasi besar-besaran pasukan cadangan di Lebanon oleh Israel kembali memunculkan pertanyaan klasik dalam sejarah politik dan militer: apakah sebuah bangsa dapat tetap kuat jika hidup dalam perang tanpa henti?

Laporan media Israel menyebutkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan mobilisasi sekitar 450.000 tentara cadangan, jauh di atas batas sebelumnya yang sekitar 260.000 personel. Langkah tersebut dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan di perbatasan dengan Lebanon serta kemungkinan operasi darat terhadap kelompok bersenjata di wilayah itu, terutama Hezbollah.

Jika rencana ini disetujui, mobilisasi tersebut akan menjadi salah satu pengerahan cadangan terbesar dalam sejarah militer Israel. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang berlangsung di kawasan tersebut berpotensi semakin meluas dan berkepanjangan.

Namun sejarah menunjukkan bahwa perang yang berlangsung terus-menerus jarang menjadi fondasi kekuatan jangka panjang sebuah bangsa. Bahkan kekuatan besar sekalipun sering melemah ketika energi nasionalnya terlalu lama terserap oleh konflik.

Contoh modern dapat dilihat pada pengalaman Amerika Serikat dalam perang panjang di Irak dan Afghanistan. Setelah peristiwa Serangan 11 September 2001, Washington melancarkan invasi militer yang kemudian berubah menjadi konflik panjang selama dua dekade.

Perang tersebut memang menjatuhkan rezim Saddam Hussein di Irak dan menggulingkan pemerintahan Taliban di Afghanistan pada fase awalnya. Namun konflik yang berkepanjangan justru menelan biaya sangat besar bagi Amerika. Sejumlah penelitian ekonomi memperkirakan biaya perang mencapai triliunan dolar, mencakup operasi militer, logistik, rekonstruksi, dan perawatan veteran.

Ironisnya, setelah dua puluh tahun perang di Afghanistan, Amerika akhirnya menarik pasukannya pada 2021, dan Taliban kembali berkuasa. Banyak analis menilai pengalaman ini sebagai contoh bagaimana perang yang panjang dapat menguras kekuatan ekonomi dan politik bahkan bagi negara adidaya.

Di saat yang sama, dunia juga menyaksikan kebangkitan ekonomi dan teknologi Cina. Sementara Amerika menghabiskan sumber daya besar dalam konflik luar negeri, Cina justru memfokuskan diri pada pembangunan industri, teknologi, dan perdagangan global. Akibatnya, persaingan global antara kedua negara semakin terlihat dalam bidang ekonomi dan teknologi.

Pelajaran serupa sebenarnya sudah tercatat jauh sebelumnya dalam sejarah Nusantara melalui peristiwa Perang Paregreg. Konflik ini terjadi pada akhir abad ke-14 di dalam kerajaan besar Majapahit, ketika dua pusat kekuasaan saling bertempur: kubu barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana dan kubu timur yang dipimpin oleh Bhre Wirabhumi.

Perang saudara tersebut berlangsung selama beberapa tahun dan menguras kekuatan kerajaan yang sebelumnya sangat kuat di Asia Tenggara. Perdagangan terganggu, stabilitas politik runtuh, dan wilayah-wilayah taklukan mulai melepaskan diri. Banyak sejarawan melihat Perang Paregreg sebagai titik awal melemahnya Majapahit hingga akhirnya kerajaan besar itu perlahan runtuh.

Sejarah Majapahit memberikan pelajaran penting: kekuatan besar dapat hancur bukan karena satu kekalahan besar, tetapi karena konflik yang terus menguras energinya dari dalam.

Dalam perspektif ini, pertanyaan tentang kekuatan bangsa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan militer, tetapi juga dengan kemampuan menjaga stabilitas jangka panjang. Mobilisasi pasukan yang besar mungkin menunjukkan kesiapan bertempur, tetapi perang yang berkepanjangan sering kali membawa konsekuensi yang jauh lebih kompleks: ekonomi melemah, masyarakat terpolarisasi, dan sumber daya nasional terkuras.

Karena itu, sejarah—baik dari pengalaman negara modern maupun kerajaan masa lalu—sering mengajarkan satu hal yang sama: bangsa yang terus hidup dalam perang tanpa henti jarang mampu mempertahankan kejayaannya dalam jangka panjang.

Menaklukkan dengan Minyak di Kuba: Adakah Preseden dalam Sejarah Islam?

Krisis energi yang melanda Kuba kembali memperlihatkan bagaimana energi dapat menjadi instrumen tekanan geopolitik. Ketika jaringan listrik nasional negara kepulauan itu runtuh di tengah pembatasan pasokan bahan bakar, jutaan warga mengalami pemadaman listrik besar-besaran. Otoritas perusahaan listrik negara, Union Nacional Electrica de Cuba (UNE), menyatakan bahwa keruntuhan sistem listrik membuat hampir seluruh wilayah Kuba tanpa aliran listrik dan memerlukan upaya besar untuk memulihkannya.

Situasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari hubungan tegang antara Amerika Serikat dan Kuba yang telah berlangsung lebih dari setengah abad. Sejak masa Fidel Castro, Washington menerapkan embargo ekonomi yang luas terhadap Havana. Kebijakan ini diperketat kembali pada masa pemerintahan Donald Trump, termasuk pembatasan akses Kuba terhadap pasokan minyak dan energi. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menekan perekonomian negara itu dan mendorong perubahan politik di Havana.

Beberapa laporan media internasional seperti Al Jazeera dan Reuters mencatat bahwa pembatasan energi memperburuk kondisi ekonomi Kuba yang sudah rapuh. Ketika pasokan bahan bakar berkurang, pembangkit listrik tidak mampu beroperasi secara stabil. Akibatnya, pemadaman listrik meluas di berbagai kota. Ketegangan sosial pun meningkat. Dalam beberapa insiden, pengunjuk rasa dilaporkan membakar kantor partai komunis lokal di kota Moron, sementara aparat keamanan menahan sejumlah orang yang dituduh melakukan vandalisme.

Lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa juga pernah menyoroti dampak kemanusiaan dari embargo yang panjang terhadap Kuba. Beberapa pejabat PBB menyebut bahwa pembatasan ekonomi yang ketat dapat mendorong negara tersebut menuju krisis kemanusiaan, terutama ketika pasokan energi, pangan, dan obat-obatan ikut terpengaruh.

Fenomena ini menunjukkan satu bentuk perang modern yang sering disebut perang ekonomi. Dalam perang jenis ini, negara tidak perlu mengirim pasukan atau melancarkan serangan militer langsung. Tekanan terhadap energi, perdagangan, dan sistem keuangan dapat melemahkan negara lawan secara perlahan.

Namun ketika kita menoleh ke dalam sejarah Islam, pendekatan seperti itu justru jarang ditemukan. Dalam banyak peristiwa, Nabi Muhammad ﷺ justru menunjukkan sikap yang sangat berbeda terhadap musuhnya.

Ketika kota Mekah mengalami paceklik dan kesulitan pangan, Rasulullah ﷺ yang saat itu memimpin komunitas Muslim di Madinah tidak memanfaatkan situasi tersebut untuk menekan atau melemahkan lawannya. Sebaliknya, beliau justru mengirim bantuan kepada penduduk Mekah, meskipun banyak di antara mereka sebelumnya memusuhi dan memerangi kaum Muslimin.

Kisah ini diriwayatkan dalam sejumlah literatur sirah seperti karya Ibnu Hisyam dalam Sirah Nabawiyah serta dalam catatan sejarah klasik seperti Tarikh karya At-Tabari. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan pengiriman bahan makanan kepada masyarakat Mekah yang sedang mengalami kesulitan.

Peristiwa ini memberikan pelajaran penting dalam etika kekuasaan dalam Islam. Bahkan terhadap musuh yang pernah mengusir, memerangi, dan memblokade kaum Muslimin, Rasulullah ﷺ tetap menunjukkan prinsip kemanusiaan dan belas kasih.

Di sinilah terlihat perbedaan mendasar antara dua paradigma kekuasaan. Dalam politik modern, energi dan ekonomi sering dijadikan alat tekanan untuk memaksa perubahan politik di negara lain. Sementara dalam teladan Nabi Muhammad ﷺ, kekuatan justru diiringi dengan rahmat dan kepedulian terhadap kemanusiaan.

Sejarah dengan demikian tidak hanya berbicara tentang siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Ia juga mengajarkan bagaimana kekuatan itu digunakan: apakah untuk menekan dan melemahkan, atau untuk menolong bahkan kepada mereka yang pernah menjadi lawan.