Mereka Yang Merusak Al-Aqsa dan Akibatnya: Perjalanan Sejarah Menurut Surat Al-Baqarah Ayat 114

Sejarah Masjid Al-Aqsa bukan sekadar kisah bangunan suci, tetapi rekam jejak panjang perebutan kekuasaan—dan konsekuensi yang kerap berbalik menghantam para perusaknya.

Catatan paling awal mengarah pada invasi Nebukadnezar II pada 586 SM. Ia menghancurkan Bait Suci Pertama dan mengasingkan penduduk Yerusalem. Babilonia tampak tak tergoyahkan, namun hanya beberapa dekade kemudian runtuh. Sejarah mencatat pola awal: kekuatan yang menghancurkan pusat spiritual sering kali tidak mampu mempertahankan kejayaannya sendiri.

Pola itu berulang saat Titus menghancurkan Bait Suci Kedua pada tahun 70 M. Romawi menguasai dunia, tetapi akhirnya terpecah dan melemah dari dalam. Dalam setiap fase, Yerusalem menjadi saksi bahwa dominasi militer tidak menjamin keberlanjutan peradaban.

Pada era Perang Salib, Masjid Al-Aqsa bahkan dijadikan markas militer. Namun dominasi itu hanya bertahan singkat. Pada 1187, Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali kota tersebut. Sejarah kembali menunjukkan bahwa kekuasaan yang berdiri di atas penindasan memiliki batas usia.

Dalam perspektif wahyu, tindakan merusak dan menghalangi ibadah memiliki konsekuensi yang tegas. Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

QS. Al-Baqarah: 114

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَاۗ اُولٰۤىِٕكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَاۤىِٕفِيْنَ ۗ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di masjid-masjid Allah untuk disebut nama-Nya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya memasukinya kecuali dengan rasa takut. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang besar.”

Memasuki era modern, sejak pendudukan Israel atas Yerusalem Timur pada 1967, tekanan terhadap Al-Aqsa terus berlangsung—pembatasan ibadah, penggerebekan, hingga ketegangan yang berulang. Situasi ini mencapai titik balik penting pada 7 Oktober 2023 melalui operasi Operasi Badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh Hamas.

Operasi tersebut secara eksplisit dikaitkan dengan Al-Aqsa—sebagai respons atas pembatasan akses, penggerebekan kompleks masjid, dan meningkatnya tekanan di Yerusalem. Nama “Badai Al-Aqsa” sendiri menunjukkan bahwa simbol Al-Aqsa telah menjadi pemicu mobilisasi, bukan hanya isu lokal, tetapi juga identitas kolektif.

Dampaknya bagi Israel tidak sederhana. Serangan tersebut memicu konflik besar yang meluas ke Gaza, Lebanon, dan kawasan lain, membuka front baru, serta meningkatkan tekanan internasional terhadap kebijakan militernya. Selain kerugian militer dan keamanan, Israel juga menghadapi isolasi diplomatik yang semakin tajam, kritik global, dan tekanan ekonomi akibat konflik berkepanjangan.

Dari sudut pandang investigatif, satu pola kembali terlihat: setiap upaya mengontrol atau menekan Al-Aqsa tidak berhenti pada satu peristiwa, tetapi justru memicu reaksi yang lebih luas—sering kali di luar perhitungan awal.

Sejarah akhirnya memperlihatkan garis yang konsisten: Al-Aqsa bukan sekadar lokasi, tetapi titik sensitif yang menghubungkan iman, politik, dan perlawanan. Dan setiap kali ia ditekan, gelombang respons yang muncul tidak hanya mengguncang kawasan, tetapi juga menguji daya tahan mereka yang mencoba menguasainya.

Dari Palestina ke Dunia: Ketika Israel Menjadi Beban Global

Serangan bersama Israel–Amerika ke Iran, disertai operasi darat Israel ke Lebanon, telah mengubah wajah konflik Timur Tengah. Apa yang sebelumnya dipersepsikan sebagai konflik terbatas antara Israel dan Palestina kini menjelma menjadi krisis regional dengan dampak global. Dalam konteks ini, Israel tidak lagi dipandang semata sebagai musuh rakyat Palestina, tetapi mulai dilihat sebagai aktor yang turut mengguncang stabilitas dunia.

Dampak paling nyata terlihat pada gelombang pengungsi yang meluas. Di Tepi Barat, eskalasi militer memperparah kondisi sipil yang sudah rapuh. Di Lebanon, serangan darat memicu perpindahan penduduk dari wilayah selatan menuju kota-kota besar, menciptakan tekanan sosial dan ekonomi baru. Sementara itu di Iran, serangan terhadap fasilitas strategis memicu kepanikan dan migrasi terbatas dari wilayah yang terdampak. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konflik telah melampaui batas geografis Palestina dan menciptakan krisis kemanusiaan lintas negara.

Di sisi lain, serangan terhadap fasilitas energi Iran membawa dampak yang jauh lebih luas. Gangguan terhadap ladang gas dan infrastruktur energi, serta meningkatnya risiko di Selat Hormuz—jalur vital bagi sekitar 20 persen pasokan energi dunia—telah menghambat distribusi global. Akibatnya, harga minyak melonjak tajam, memicu efek berantai terhadap biaya produksi, transportasi, dan harga pangan di berbagai negara. Dunia kini menghadapi tekanan inflasi yang tidak lagi bersumber dari dinamika ekonomi semata, tetapi dari eskalasi militer.

Efek terhadap perekonomian global menjadi semakin nyata. Kenaikan harga energi mempersempit ruang fiskal banyak negara, menekan daya beli masyarakat, dan meningkatkan risiko perlambatan ekonomi. Negara berkembang menjadi pihak yang paling rentan, karena ketergantungan tinggi pada impor energi dan keterbatasan kapasitas untuk meredam gejolak harga.

Dalam situasi ini, pertanyaan penting muncul: apakah dunia mulai memberikan tekanan nyata kepada Israel? Dalam beberapa tahun terakhir, kritik terhadap Israel meningkat, terutama terkait tuduhan genosida di Palestina. Kini, dengan meluasnya dampak ekonomi global, tekanan tersebut berpotensi semakin kuat. Negara-negara yang sebelumnya bersikap netral atau diam mulai mempertimbangkan ulang posisi mereka, terutama ketika stabilitas ekonomi domestik ikut terancam.

Dengan demikian, Israel menghadapi bentuk isolasi yang lebih kompleks. Bukan hanya tekanan moral akibat krisis kemanusiaan di Palestina, tetapi juga tekanan pragmatis dari negara-negara yang terdampak secara ekonomi. Ketika konflik mulai mengganggu kepentingan global, maka legitimasi tindakan militer pun semakin dipertanyakan.

Perang ini menunjukkan satu hal: dalam dunia yang saling terhubung, tidak ada konflik yang benar-benar lokal. Ketika energi terganggu dan manusia terusir dari tanahnya, maka dampaknya akan selalu meluas—dan dunia pun ikut merasakannya.

Setelah Palestina, Dunia Menanggung Derita Berupa Inflasi Global Akibat Ulah Israel ?

Serangan Israel terhadap fasilitas energi Iran menandai babak baru konflik Timur Tengah—bukan lagi sekadar perang teritorial, tetapi perang yang mengguncang sistem ekonomi global. Jika sebelumnya penderitaan terpusat di Gaza dan Tepi Barat, kini dampaknya menjalar ke seluruh dunia melalui satu jalur krusial: energi.

Target utama serangan adalah ladang gas South Pars, ladang gas terbesar di dunia yang menjadi tulang punggung pasokan energi Iran. Serangan ini segera memicu kepanikan pasar. Harga minyak mentah Brent melonjak lebih dari 5 persen hingga menembus kisaran 100–110 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) juga mengalami kenaikan signifikan. Lonjakan ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan refleksi dari meningkatnya premi risiko akibat eskalasi konflik.

Namun, yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya kenaikan harga, melainkan potensi gangguan pasokan dalam skala besar. Kawasan Teluk—khususnya jalur strategis Selat Hormuz—menjadi titik krusial. Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati jalur ini. Ketika konflik meluas dan jalur ini terganggu, dunia tidak hanya menghadapi kenaikan harga, tetapi juga ancaman kekurangan pasokan energi hingga jutaan barel per hari.

Iran pun merespons dengan ancaman yang memperbesar eskalasi. Teheran menyatakan kemungkinan menargetkan fasilitas energi di negara-negara Teluk seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ancaman ini bukan retorika kosong. Laporan menyebutkan adanya serangan terhadap fasilitas gas di Qatar, yang semakin memperburuk sentimen pasar dan mempertegas bahwa konflik ini berpotensi meluas menjadi perang energi regional.

Dampak lanjutan dari situasi ini sangat jelas: inflasi global. Energi adalah fondasi utama dalam rantai produksi dan distribusi. Ketika harga energi naik, biaya produksi meningkat, distribusi menjadi lebih mahal, dan pada akhirnya harga barang—termasuk pangan—ikut terdongkrak. Negara-negara yang bergantung pada impor energi akan merasakan tekanan paling besar, sementara daya beli masyarakat global terancam menurun.

Lebih jauh lagi, para analis memperingatkan risiko “stagflasi”—kombinasi antara inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Kondisi ini pernah menghantam dunia pada krisis minyak 1970-an, dan kini bayangannya kembali muncul. Ketergantungan dunia terhadap stabilitas energi Timur Tengah membuat konflik di kawasan ini tidak pernah benar-benar lokal—ia selalu global dalam dampaknya.

Amerika Serikat sendiri mencoba meredam gejolak dengan langkah darurat, seperti melonggarkan regulasi pengiriman energi dan membuka peluang pasokan tambahan dari Venezuela. Namun, langkah ini lebih bersifat reaktif daripada solusi jangka panjang.

Dengan demikian, perang ini memperlihatkan satu realitas pahit: penderitaan tidak lagi terbatas pada wilayah konflik. Dari Gaza yang hancur, gelombang dampaknya kini menjalar ke dapur-dapur rumah tangga di seluruh dunia. Harga pangan naik, biaya hidup meningkat, dan ketidakpastian ekonomi meluas.

Sejarah berulang dalam pola yang berbeda. Ketika energi dijadikan medan perang, maka seluruh dunia menjadi medan dampaknya.

Amerika Mencari Sekutu untuk Menopang Israel dalam Perang Iran

Dalam eskalasi perang melawan Iran, Amerika Serikat terlihat aktif membangun koalisi global guna menopang Israel. Namun, upaya ini tidak selalu berjalan mulus dan justru memperlihatkan dinamika resistensi dari berbagai pihak.

Pertama, tekanan terhadap Suriah menjadi salah satu langkah strategis. Laporan Reuters menyebut Washington mendorong Damaskus untuk mengirim pasukan ke Lebanon timur guna membantu melucuti Hizbullah. Namun, Suriah menolak secara hati-hati karena khawatir terseret konflik yang lebih luas dan memicu ketegangan sektarian. 

Kedua, Amerika juga berupaya menggalang negara-negara lain untuk ikut menekan Iran. Menteri Luar Negeri AS bahkan meminta para diplomatnya mendorong sekutu internasional untuk secara kolektif mengisolasi Iran dan Hizbullah.  Namun, respons global tidak sepenuhnya sejalan. Negara-negara Eropa menolak terlibat langsung dalam perang ini dan menyebutnya “bukan perang kami”. 

Ketiga, Presiden Donald Trump secara terbuka meminta berbagai negara, termasuk sekutu NATO, untuk membantu mengamankan jalur strategis seperti Selat Hormuz. Bahkan, AS disebut telah berkomunikasi dengan sejumlah negara untuk membentuk koalisi maritim guna melindungi jalur pelayaran tersebut.  Namun, penolakan dari sekutu NATO menunjukkan adanya keretakan dalam upaya tersebut. 

Keempat, dari sisi Israel, Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Iran merupakan ancaman eksistensial, dan terdapat upaya untuk memperluas koordinasi dengan negara-negara regional dalam menghadapi Iran.  Ini menunjukkan adanya upaya membangun front yang lebih luas, termasuk melibatkan negara-negara Arab.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak negara justru berhati-hati. Negara-negara Teluk memilih bertahan dan memperkuat pertahanan udara, bukan ikut menyerang. Bahkan, beberapa sekutu utama AS menolak keterlibatan langsung dalam konflik.

Dengan demikian, strategi Amerika untuk membangun koalisi global menghadapi Iran memperlihatkan dua sisi: ambisi membentuk aliansi luas, tetapi juga batas-batas dukungan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konflik modern, membangun koalisi tidak semudah membangun kekuatan militer—karena setiap negara memiliki kepentingan dan risiko yang harus diperhitungkan.

Kecerdikan Negara-negara Arab dalam Menyikapi Serangan Israel–Amerika ke Iran

Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran tidak hanya menguji kekuatan Iran, tetapi juga memperlihatkan kecerdikan negara-negara Arab dalam menjaga stabilitas kawasan tanpa terjebak dalam konflik langsung.

Pertama, negara-negara Arab cenderung tidak terpancing untuk ikut serta dalam serangan terhadap Iran. Sebaliknya, banyak negara memilih jalur diplomasi dan de-eskalasi. Sebuah pernyataan bersama dari lebih dari 20 negara Arab dan Muslim bahkan menyerukan penghentian konflik dan penghormatan terhadap hukum internasional . Sikap ini menunjukkan kehati-hatian strategis agar kawasan tidak terjerumus ke perang besar.

Kedua, negara-negara Teluk mengambil posisi defensif: bukan menyerang Iran, tetapi melindungi wilayahnya. Ketika Iran meluncurkan serangan balasan ke berbagai negara Teluk, seperti Arab Saudi dan Yordania, sistem pertahanan udara—sebagian besar berbasis teknologi Amerika—digunakan untuk mencegat rudal dan drone . Ini menunjukkan strategi “bertahan tanpa terlibat langsung.”

Ketiga, negara-negara Arab juga memainkan keseimbangan antara kekuatan negara dan non-negara. Di satu sisi, beberapa negara menjaga hubungan keamanan dengan Amerika. Namun di sisi lain, mereka tidak sepenuhnya menutup ruang bagi dinamika perlawanan non-negara di kawasan, seperti yang terlihat dalam kompleksitas situasi di Lebanon dan Palestina.

Keempat, pengalaman pahit di Irak dan Libya menjadi pelajaran penting. Saat intervensi asing terjadi di masa lalu, fragmentasi politik internal mempercepat kehancuran negara. Kini, negara-negara Arab tampak lebih berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan tersebut, dengan menghindari konflik terbuka yang dapat memicu instabilitas domestik.

Dengan demikian, respons dunia Arab terhadap konflik ini bukanlah pasif, melainkan strategi yang terukur: menahan diri dari eskalasi, memperkuat pertahanan, dan menjaga keseimbangan geopolitik. Inilah bentuk kecerdikan politik kawasan dalam menghadapi tekanan global tanpa kehilangan stabilitas internal.

Kekuatan Muslimin yang Tercermin dari Serangan Israel–Amerika ke Iran

Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memperlihatkan dinamika baru dalam peta kekuatan dunia Muslim. Di tengah tekanan militer dan ekonomi, justru tampak bahwa kekuatan tidak melemah, melainkan bertransformasi dan beradaptasi.

Pertama, daya tahan menjadi faktor utama. Iran sebagai negara dan Hamas sebagai aktor non-negara menunjukkan kemampuan bertahan dalam tekanan ekstrem. Berbagai laporan media internasional menyoroti bahwa meski diserang, struktur kekuasaan Iran tetap stabil dan tidak mengalami keruntuhan internal. Hal serupa terlihat di Gaza, di mana Hamas tetap bertahan meski menghadapi operasi militer intensif.

Kedua, konflik ini menegaskan efektivitas perang asimetris. Iran tidak harus menandingi kekuatan militer secara langsung, tetapi mampu memberikan tekanan melalui jaringan regional dan strategi tidak konvensional. Reuters dan Al Jazeera mencatat bahwa pendekatan ini memperluas medan konflik tanpa konfrontasi frontal berskala penuh.

Ketiga, kekuatan strategis kawasan terlihat dari kendali terhadap energi dan pelayaran global. Kedekatan Iran dengan Selat Hormuz—jalur vital bagi sekitar seperlima perdagangan minyak dunia—membuat setiap eskalasi langsung berdampak pada harga energi global. Laporan Financial Times dan The Guardian mencatat lonjakan harga minyak serta kekhawatiran terhadap gangguan rantai pasok internasional.

Keempat, kawasan Timur Tengah tampak belajar dari pengalaman pahit di Irak dan Libya. Ketika intervensi asing terjadi di masa lalu, fragmentasi politik internal mempercepat kehancuran negara. Namun dalam kasus Iran, tidak terlihat perebutan kekuasaan internal yang signifikan, menunjukkan tingkat konsolidasi yang lebih kuat.

Dengan demikian, konflik ini tidak hanya mencerminkan ketegangan militer, tetapi juga memperlihatkan empat kekuatan utama: daya tahan, strategi asimetris, kendali geopolitik atas energi dan pelayaran, serta pembelajaran historis kawasan. Ini menandai perubahan penting dalam bagaimana kekuatan di dunia Muslim beroperasi dan bertahan dalam tekanan global.

---

Represi Solidaritas Palestina dan Kemunduran Demokrasi di Jerman

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi kebebasan sipil di Jerman menunjukkan tanda-tanda kemunduran yang mengkhawatirkan. Salah satu faktor utama yang mendorong tren ini adalah meningkatnya represi terhadap aktivisme pro-Palestina, yang oleh banyak pengamat dinilai telah meluas menjadi pembatasan yang lebih luas terhadap kebebasan berekspresi dan oposisi politik.

Laporan terbaru dari CIVICUS Monitor menjadi indikator penting. Pada Desember lalu, lembaga ini menurunkan peringkat ruang sipil Jerman dari “menyempit” menjadi “terhambat”. Penurunan tersebut terutama didasarkan pada respons negara terhadap aksi solidaritas Palestina, yang dinilai semakin represif. Aparat disebut kerap membatasi demonstrasi secara ketat, bahkan merespons pelanggaran kecil dengan tindakan berlebihan seperti pengepungan massa, penyemprotan merica, hingga kekerasan fisik.

Lebih jauh, laporan tersebut menyoroti kecenderungan pemerintah untuk menyamakan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme. Praktik ini dinilai berbahaya karena tidak hanya membungkam solidaritas terhadap Palestina, tetapi juga menciptakan efek jera yang meluas di kalangan masyarakat sipil. Dalam konteks ini, isu antisemitisme kerap digunakan sebagai instrumen politik untuk membatasi ruang diskusi yang sah.

Perhatian internasional terhadap situasi ini juga meningkat. Pada Februari 2026, Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi, Irene Khan, melakukan kunjungan resmi ke Jerman. Dalam pernyataan penutupnya, ia mengingatkan bahwa ruang kebebasan berekspresi di negara tersebut semakin menyempit. Ia secara khusus mengkritik pendekatan pemerintah yang terlalu berorientasi pada keamanan, termasuk penggunaan undang-undang anti-terorisme untuk membatasi advokasi terkait Palestina.

Khan juga menyoroti lemahnya pembedaan antara ujaran kebencian dan ekspresi politik yang sah. Misalnya, kriminalisasi slogan “Dari sungai ke laut, Palestina akan merdeka” dinilai tidak proporsional, terutama karena tidak ada kepastian hukum yang jelas mengenai larangan tersebut. Ia menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi seharusnya hanya diterapkan dalam kondisi yang benar-benar ekstrem.

Analisis yang lebih luas disampaikan oleh Transnational Institute melalui laporan berjudul “Solidaritas di Bawah Pengepungan”. Laporan ini berargumen bahwa represi terhadap gerakan solidaritas Palestina di Jerman berfungsi sebagai “uji coba” bagi perluasan kebijakan otoriter. Dengan kata lain, tindakan yang awalnya ditujukan pada satu isu berpotensi meluas ke berbagai bentuk perbedaan pendapat lainnya.

Indikasi ini mulai terlihat dalam kasus lain. Aktivis iklim dari kelompok Letzte Generation menghadapi dakwaan serius, termasuk tuduhan membentuk organisasi kriminal. Bahkan, ekspresi satir sederhana di media sosial pun dapat berujung pada sanksi hukum, sebagaimana terjadi pada seorang remaja yang dihukum karena mengunggah meme yang mengkritik militer.

Fenomena ini menunjukkan pola yang konsisten: pembatasan yang awalnya ditujukan pada solidaritas Palestina kini meluas ke berbagai bentuk ekspresi politik lainnya. Dalam perspektif ini, isu Palestina sering disebut sebagai “burung kenari di tambang batu bara”—indikator awal dari krisis yang lebih besar dalam sistem demokrasi.

Jika tren ini terus berlanjut, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan untuk mendukung Palestina, tetapi fondasi demokrasi itu sendiri di Jerman. Sebab, ketika negara mulai menentukan batas-batas ekspresi secara sepihak dan represif, maka ruang bagi perbedaan pendapat—yang merupakan inti demokrasi—akan semakin tergerus.

---

Penghapusan “Palestina” di British Museum: Antara Kurasi, Tekanan, dan Krisis Transparansi

Kontroversi penghapusan istilah “Palestina” dari sejumlah panel dan label di British Museum membuka pertanyaan mendasar tentang netralitas lembaga budaya. Publik pertama kali mengetahui perubahan ini bukan dari museum, melainkan dari laporan media seperti The Telegraph, yang mengaitkannya dengan tekanan dari UK Lawyers for Israel (UKLFI). Fakta bahwa isu sepenting ini muncul dari luar, bukan dari keterbukaan institusi, menandai problem awal: kurangnya transparansi.

Respons publik pun cepat dan luas—datang dari akademisi, masyarakat sipil, hingga komunitas pro-Palestina. Reaksi ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan di tengah meningkatnya perhatian global terhadap konflik di Gaza dan Tepi Barat. Dalam konteks seperti ini, perubahan istilah bukan sekadar teknis kuratorial, tetapi menyentuh dimensi politik dan moral yang sensitif.

Namun, respons awal museum justru minim dan defensif. Pernyataan resminya hanya menegaskan bahwa istilah “Palestina” masih digunakan di beberapa bagian galeri. Pernyataan ini secara formal benar, tetapi tidak menjawab inti persoalan: penghapusan istilah tersebut dari bagian tertentu memang terjadi. Di sinilah muncul kesan “pengaburan fakta”, yang berisiko merusak kepercayaan publik.

Ketika ditekan lebih lanjut, museum memberikan sejumlah alasan: perubahan telah direncanakan sejak lama, penggunaan istilah dianggap perlu disesuaikan dengan “terminologi PBB”, dan istilah seperti “Kanaan” dinilai lebih tepat untuk periode sejarah tertentu. Namun penjelasan ini justru memunculkan inkonsistensi.

Pertama, jika merujuk pada terminologi PBB, maka istilah “Wilayah Palestina yang Diduduki” juga merupakan istilah resmi yang seharusnya tidak diabaikan. Kedua, penggunaan “Kanaan” sebagai pengganti dianggap problematik karena menyederhanakan keragaman sejarah wilayah tersebut. Ketiga, museum tetap menggunakan istilah umum lain seperti “Yunani” atau “Mesopotamia” tanpa persoalan, sehingga menimbulkan pertanyaan: mengapa “Palestina” diperlakukan berbeda?

Dari sisi historis, penggunaan nama Palestina memiliki akar panjang. Sejak catatan Herodotus hingga berbagai sumber kuno lainnya, istilah ini telah digunakan untuk merujuk pada wilayah geografis tertentu. Dengan demikian, argumen bahwa istilah tersebut tidak tepat secara historis menjadi sulit dipertahankan.

Masalah yang lebih dalam terletak pada proses pengambilan keputusan. Tidak ada penjelasan terbuka mengenai siapa yang memulai peninjauan, bagaimana metodologi riset audiens dilakukan, atau siapa yang menentukan bahwa istilah “Palestina” telah menjadi “tidak netral”. Dalam institusi sebesar British Museum, perubahan dengan implikasi reputasi tinggi semestinya melalui proses yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, kode etik museum internasional menekankan pentingnya independensi dari tekanan politik. Jika perubahan ini dipengaruhi—langsung atau tidak—oleh lobi eksternal, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu istilah, tetapi integritas institusi itu sendiri.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang kata “Palestina”, melainkan tentang bagaimana sejarah direpresentasikan. Museum bukan hanya ruang penyimpanan artefak, tetapi juga ruang pembentukan narasi. Ketika narasi diubah tanpa transparansi, publik berhak mempertanyakan: apakah ini murni keputusan akademik, atau hasil kompromi dengan tekanan politik?

Dalam konteks ini, tuntutan keterbukaan bukanlah berlebihan. Ia justru menjadi syarat minimum agar kepercayaan publik terhadap lembaga budaya tetap terjaga.

Bukan Iran yang Mengalahkan Israel?

Sejarah kerap memperlihatkan pola yang berulang: kekuatan besar tidak selalu ditumbangkan oleh kekuatan besar lainnya, tetapi justru oleh entitas kecil yang tumbuh perlahan, ditempa oleh tekanan, dan dipersatukan oleh keyakinan.

Ketika Perang Bizantium-Sasaniyah menguras energi dua imperium besar—Romawi dan Persia—lahir sebuah kekuatan baru di Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Dalam beberapa dekade, kekuatan yang awalnya kecil itu mampu mengubah peta dunia, sebagaimana dicatat dalam karya Hugh Kennedy The Great Arab Conquests, yang menjelaskan bagaimana momentum sejarah dimanfaatkan oleh komunitas Muslim awal.

Pola serupa tampak saat Perang Salib mencapai puncaknya dengan jatuhnya Baitul Maqdis. Bukan kekhalifahan besar yang terlebih dahulu membebaskannya, melainkan gerakan yang dibangun oleh Nur ad-Din Zengi dan disempurnakan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Sejarawan Carole Hillenbrand dalam The Crusades: Islamic Perspectives menekankan bahwa kemenangan itu lahir dari konsolidasi moral, politik, dan spiritual—bukan sekadar kekuatan militer.

Demikian pula ketika Invasi Mongol menghancurkan peradaban besar, kemenangan justru datang dari kekuatan yang relatif baru di Mesir: Kesultanan Mamluk. Pertempuran Pertempuran Ain Jalut menjadi titik balik, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Jackson, bahwa ketangguhan organisasi dan kepemimpinan mampu menghentikan gelombang yang sebelumnya dianggap tak terbendung.

Begitu pula Kesultanan Utsmaniyah yang berawal dari suku kecil di Anatolia, namun kemudian menjelma menjadi kekuatan global yang mengubah sejarah Eropa dan Timur Tengah.

Dari rangkaian ini, muncul satu pelajaran penting: perubahan besar sering lahir dari pinggiran, bukan dari pusat kekuasaan. Dalam konteks hari ini, ketika Israel mendominasi secara militer, pertanyaan yang muncul bukan hanya siapa lawan terkuatnya, tetapi siapa yang paling merasakan dampak langsung dari konflik tersebut.

Sejumlah analis seperti Rashid Khalidi dalam The Hundred Years’ War on Palestine menekankan bahwa dinamika perlawanan sering tumbuh dari pengalaman langsung penindasan—bukan semata dari kalkulasi geopolitik negara besar.

Dengan demikian, kemungkinan perubahan tidak selalu datang dari kekuatan besar seperti Iran, tetapi bisa muncul dari entitas kecil di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, atau Suriah—yang ditempa oleh realitas konflik itu sendiri. Sejarah menunjukkan: yang menentukan bukan hanya kekuatan, tetapi daya tahan, arah keyakinan, dan kemampuan membangun momentum dari keterdesakan.

Kerugian Amerika dalam Konflik Timur Tengah: Perang yang Menguras Kemakmuran

Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Timur Tengah kembali menuai kritik tajam setelah pengunduran diri Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional, Joe Kent. Dalam surat pengunduran dirinya, Kent menegaskan bahwa ia tidak dapat lagi mendukung perang melawan Iran, yang menurutnya tidak memberikan manfaat strategis bagi rakyat Amerika.

Kent, yang selama ini menjadi penasihat utama dalam isu kontra-terorisme bagi Donald Trump dan komunitas intelijen, secara tegas menyatakan bahwa Iran “tidak menimbulkan ancaman langsung” bagi Amerika Serikat. Ia bahkan menyebut perang tersebut sebagai hasil tekanan dari Israel dan kelompok lobi berpengaruh di dalam negeri, bukan kebutuhan mendesak keamanan nasional.

Pernyataan ini menjadi sorotan karena menyentuh aspek fundamental dalam hukum dan kebijakan luar negeri Amerika. Dalam sistem hukum AS, presiden hanya dapat melancarkan serangan militer tanpa persetujuan Kongres jika terdapat “ancaman yang akan segera terjadi”. Klaim Kent secara implisit mempertanyakan legitimasi dasar dari operasi militer tersebut, baik dari sisi hukum domestik maupun hukum internasional.

Lebih jauh, Kent menggambarkan perang di Timur Tengah sebagai “jebakan” yang telah berulang kali menguras sumber daya Amerika. Ia mengingatkan bahwa konflik semacam ini tidak hanya merenggut nyawa prajurit, tetapi juga menggerus kekayaan nasional dan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Pengalaman panjang Amerika di kawasan—mulai dari Irak hingga Afghanistan—menjadi bukti bahwa kemenangan militer tidak selalu berbanding lurus dengan keuntungan strategis.

Dalam konteks perang terbaru melawan Iran, dampak tersebut mulai terlihat. Hingga saat ini, korban jiwa telah berjatuhan di berbagai pihak: tentara Amerika, warga Iran, hingga populasi di kawasan Teluk dan Israel. Namun, di balik angka-angka tersebut, terdapat biaya yang jauh lebih besar—biaya logistik perang, pengeluaran militer, serta potensi gangguan terhadap ekonomi global, termasuk jalur energi strategis.

Kritik Kent juga menyentuh dimensi politik domestik. Ia menilai bahwa keterlibatan Amerika dalam konflik ini bertentangan dengan janji kampanye Trump yang mengusung slogan “America First”. Janji untuk mengakhiri perang tanpa akhir justru berubah menjadi keterlibatan baru dalam konflik yang berpotensi berkepanjangan. Hal ini memicu kekecewaan di kalangan pendukung Trump sendiri, termasuk dalam gerakan politik yang selama ini menolak intervensi militer luar negeri.

Sementara itu, Trump menanggapi pengunduran diri Kent dengan nada keras. Ia menyebut Kent “lemah dalam hal keamanan” dan tetap bersikeras bahwa Iran merupakan ancaman serius bagi Amerika dan sekutunya. Perbedaan pandangan ini mencerminkan perpecahan yang lebih luas di dalam elite keamanan nasional Amerika: antara mereka yang melihat intervensi militer sebagai kebutuhan strategis, dan mereka yang memandangnya sebagai beban yang merugikan.

Di tengah polemik ini, peran tokoh lain seperti Tulsi Gabbard juga menjadi perhatian. Meskipun tidak secara terbuka menentang perang, Gabbard dikenal sebagai salah satu suara kritis terhadap keterlibatan militer Amerika yang berkepanjangan di luar negeri.

Pada akhirnya, konflik ini menegaskan satu realitas penting: perang di Timur Tengah bukan sekadar persoalan geopolitik, tetapi juga persoalan ekonomi dan keberlanjutan nasional. Setiap peluru yang ditembakkan, setiap operasi militer yang digelar, membawa konsekuensi finansial yang besar—konsekuensi yang pada akhirnya ditanggung oleh rakyat Amerika sendiri.

Jika sejarah menjadi pelajaran, maka pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya bagaimana memenangkan perang, tetapi apakah perang itu sendiri layak untuk diperjuangkan.

Perang oleh Amerika: Dari Lobi Global hingga Pola Lama Sejarah

Pengunduran diri Joe Kent dari posisinya sebagai Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat membuka kembali perdebatan lama: sejauh mana kebijakan luar negeri Amerika dipengaruhi oleh tekanan eksternal, khususnya dari Israel dan kelompok lobi yang kuat di dalam negeri. Dalam pernyataannya, Kent menegaskan bahwa Iran bukan ancaman langsung bagi Amerika Serikat, dan bahwa keputusan untuk menyerang justru lahir dari tekanan politik serta arus informasi yang bias.

Pernyataan ini secara tidak langsung menyinggung peran Donald Trump sebagai pengambil keputusan tertinggi, yang disebut berada dalam “ruang gaung” informasi yang memperkuat narasi ancaman Iran. Kent bahkan mengaitkan situasi ini dengan pola lama yang pernah terjadi pada Perang Irak 2003—sebuah perang yang kemudian diakui banyak pihak dibangun di atas informasi intelijen yang keliru.

Di sisi lain, Gedung Putih membantah keras klaim tersebut. Trump menegaskan bahwa serangan terhadap Iran didasarkan pada bukti kuat adanya ancaman yang akan datang. Perbedaan pandangan ini mencerminkan konflik klasik dalam tubuh pemerintahan Amerika: antara pendekatan kehati-hatian berbasis intelijen dengan dorongan geopolitik yang lebih agresif.

Menariknya, Menteri Luar Negeri Marco Rubio justru memberikan perspektif yang memperkuat kompleksitas situasi. Ia menyatakan bahwa keterlibatan Amerika dalam konflik ini tidak sepenuhnya sukarela, melainkan sebagai respons terhadap langkah Israel yang hampir pasti akan memicu serangan balasan terhadap kepentingan Amerika di kawasan. Dengan kata lain, Washington terjebak dalam dilema: tidak bertindak berarti membiarkan sekutu bertindak sendiri dan memicu eskalasi, sementara bertindak berarti ikut terseret dalam konflik yang lebih luas.

Dalam konteks ini, nama Benjamin Netanyahu tidak bisa dilepaskan. Kebijakan keamanan Israel yang agresif terhadap Iran telah lama menjadi faktor penentu dinamika kawasan Timur Tengah. Ketika Israel bergerak, konsekuensinya hampir selalu melibatkan Amerika—baik sebagai sekutu strategis maupun sebagai pihak yang harus menanggung dampak geopolitiknya.

Jika ditarik lebih jauh, pola ini memiliki kemiripan dengan dinamika yang pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad ﷺ di Madinah. Kelompok Yahudi di Madinah, dalam beberapa riwayat sejarah Islam, disebut kerap membangun aliansi dan melakukan provokasi terhadap kabilah Quraisy untuk menyerang komunitas Muslim. Peristiwa seperti Perang Ahzab menjadi contoh bagaimana tekanan dan hasutan eksternal dapat memicu konflik besar. Namun, menariknya, pihak yang mendorong konflik tersebut pada akhirnya justru harus menanggung konsekuensi sosial dan politik, termasuk terusir dari Madinah.

Paralel sejarah ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan secara sederhana dua konteks yang berbeda, tetapi untuk menunjukkan adanya pola berulang dalam politik: bagaimana aktor-aktor tertentu memanfaatkan ketegangan, membangun narasi ancaman, lalu mendorong pihak lain untuk berperang demi kepentingan strategis mereka.

Kasus pengunduran diri Joe Kent dan polemik serangan terhadap Iran memperlihatkan bahwa di balik keputusan perang, sering kali terdapat lapisan kompleks berupa lobi, persepsi ancaman, dan kepentingan geopolitik. Amerika Serikat, sebagai kekuatan global, tidak selalu bertindak dalam ruang hampa; ia bergerak dalam jejaring aliansi, tekanan domestik, dan kalkulasi strategis yang saling bertabrakan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukan hanya apakah Iran benar-benar ancaman, tetapi juga: siapa yang mendefinisikan ancaman tersebut, dan untuk kepentingan siapa narasi itu dibangun. Sejarah—baik modern maupun klasik—menunjukkan bahwa perang sering kali bukan sekadar soal keamanan, melainkan juga tentang pengaruh, persepsi, dan siapa yang berhasil mengendalikan arah keputusan.

Pengaruh Perang Gaza bagi Kegagalan Geopolitik Israel
Tak Ada Waktu untuk Pecundang

Ketika Donald Trump dan Benjamin Netanyahu melancarkan agresi militer terhadap Iran, keyakinan yang dibangun di awal tampak sederhana: perang cepat, kemenangan tegas, dan pemulihan daya gentar Israel. Netanyahu bahkan diyakini meyakinkan Washington bahwa operasi ini akan menata ulang Timur Tengah dan mengembalikan dominasi strategis Israel.

Namun, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, perang tidak berjalan sesuai rencana para perancangnya.

Sejak lama, sebagian kalangan strategis Israel menganut konsep “penghancuran kreatif”—sebuah pendekatan yang bertujuan melemahkan negara-negara regional agar kawasan terfragmentasi dan mudah dikendalikan. Gagasan ini pernah dirumuskan dalam dokumen A Clean Break (1996), yang mendorong pelemahan negara seperti Irak dan Suriah.

Dalam beberapa dekade, strategi ini tampak berhasil. Invasi Amerika ke Irak tahun 2003 menggulingkan Saddam Hussein dan menghancurkan struktur militer negara tersebut. Suriah kemudian terjerumus dalam perang panjang, sementara Libya runtuh pasca intervensi NATO. Negara-negara Arab yang dulunya kuat berubah menjadi rapuh atau terpecah.

Bagi Israel, ini adalah keuntungan strategis. Tanpa lawan regional yang solid, ruang diplomasi terbuka. Hal ini terlihat dalam Kesepakatan Abraham 2020 yang menormalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab.

Namun, perang Gaza mengubah seluruh lanskap ini.

Alih-alih memperkuat posisi Israel, perang di Gaza justru membuka kerentanan mendalam. Kekuatan militer yang besar tidak mampu menghasilkan kemenangan politik yang menentukan. Perlawanan Palestina tetap bertahan, menunjukkan bahwa dominasi militer tidak otomatis berarti kontrol strategis.

Dampaknya meluas jauh melampaui medan tempur. Dunia menyaksikan gelombang solidaritas global terhadap Palestina. Citra internasional Israel mengalami penurunan drastis. Narasi lama sebagai “negara demokrasi yang terkepung” semakin terkikis, digantikan oleh tuduhan penindasan sistematis.

Dalam geopolitik modern, legitimasi adalah bagian dari kekuatan. Ketika legitimasi runtuh, kekuatan militer kehilangan daya tahannya.

Di tengah kondisi ini, perang terhadap Iran menjadi pertaruhan terakhir Netanyahu. Jika berhasil, ia dapat memulihkan dominasi regional. Namun jika gagal, konsekuensinya sangat besar: melemahnya daya gentar Israel dan meningkatnya tekanan internasional.

Masalahnya, tanda-tanda awal menunjukkan bahwa perang tidak berjalan sesuai harapan. Sistem pertahanan menghadapi tekanan, sementara kemampuan militer Iran dan sekutunya jauh lebih kompleks dari yang diperkirakan. Konflik yang dirancang cepat mulai berubah menjadi perang berkepanjangan.

Bagi Amerika Serikat, situasi ini juga paradoks. Trump yang dahulu mengkritik “perang tanpa akhir” kini justru membawa negaranya ke dalam konflik baru. Padahal dunia telah berubah: Cina bangkit sebagai kekuatan ekonomi global, dan Rusia terus memperluas pengaruhnya. Dominasi tunggal Amerika tidak lagi seperti dua dekade lalu.

Dalam konteks ini, perang bukan lagi alat dominasi yang efektif, tetapi justru dapat mempercepat penurunan pengaruh.

Retorika keras dari para pemimpin pun semakin menunjukkan kegelisahan. Dalam banyak kasus sejarah, kemarahan politik bukan tanda kekuatan, melainkan gejala ketidakpastian.

Pada akhirnya, perang Gaza telah menjadi titik balik penting. Ia tidak hanya mengguncang strategi Israel, tetapi juga membuka batas-batas kekuatan militer dalam menghadapi realitas politik dan moral global.

Sejarah mengajarkan satu hal yang konsisten: perang yang dibangun di atas ilusi kemenangan cepat sering kali berakhir sebagai beban panjang yang menghancurkan pelakunya sendiri. Dan dalam perubahan besar yang sedang berlangsung, Israel dan sekutunya mungkin sedang menghadapi kenyataan pahit itu—bahwa kekuatan tanpa legitimasi tidak akan mampu bertahan lama.

Adakah Bangsa yang Kuat Bila Terus Bertempur? Belajar dari Perang Paregreg Majapahit

Rencana mobilisasi besar-besaran pasukan cadangan di Lebanon oleh Israel kembali memunculkan pertanyaan klasik dalam sejarah politik dan militer: apakah sebuah bangsa dapat tetap kuat jika hidup dalam perang tanpa henti?

Laporan media Israel menyebutkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan mobilisasi sekitar 450.000 tentara cadangan, jauh di atas batas sebelumnya yang sekitar 260.000 personel. Langkah tersebut dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan di perbatasan dengan Lebanon serta kemungkinan operasi darat terhadap kelompok bersenjata di wilayah itu, terutama Hezbollah.

Jika rencana ini disetujui, mobilisasi tersebut akan menjadi salah satu pengerahan cadangan terbesar dalam sejarah militer Israel. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang berlangsung di kawasan tersebut berpotensi semakin meluas dan berkepanjangan.

Namun sejarah menunjukkan bahwa perang yang berlangsung terus-menerus jarang menjadi fondasi kekuatan jangka panjang sebuah bangsa. Bahkan kekuatan besar sekalipun sering melemah ketika energi nasionalnya terlalu lama terserap oleh konflik.

Contoh modern dapat dilihat pada pengalaman Amerika Serikat dalam perang panjang di Irak dan Afghanistan. Setelah peristiwa Serangan 11 September 2001, Washington melancarkan invasi militer yang kemudian berubah menjadi konflik panjang selama dua dekade.

Perang tersebut memang menjatuhkan rezim Saddam Hussein di Irak dan menggulingkan pemerintahan Taliban di Afghanistan pada fase awalnya. Namun konflik yang berkepanjangan justru menelan biaya sangat besar bagi Amerika. Sejumlah penelitian ekonomi memperkirakan biaya perang mencapai triliunan dolar, mencakup operasi militer, logistik, rekonstruksi, dan perawatan veteran.

Ironisnya, setelah dua puluh tahun perang di Afghanistan, Amerika akhirnya menarik pasukannya pada 2021, dan Taliban kembali berkuasa. Banyak analis menilai pengalaman ini sebagai contoh bagaimana perang yang panjang dapat menguras kekuatan ekonomi dan politik bahkan bagi negara adidaya.

Di saat yang sama, dunia juga menyaksikan kebangkitan ekonomi dan teknologi Cina. Sementara Amerika menghabiskan sumber daya besar dalam konflik luar negeri, Cina justru memfokuskan diri pada pembangunan industri, teknologi, dan perdagangan global. Akibatnya, persaingan global antara kedua negara semakin terlihat dalam bidang ekonomi dan teknologi.

Pelajaran serupa sebenarnya sudah tercatat jauh sebelumnya dalam sejarah Nusantara melalui peristiwa Perang Paregreg. Konflik ini terjadi pada akhir abad ke-14 di dalam kerajaan besar Majapahit, ketika dua pusat kekuasaan saling bertempur: kubu barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana dan kubu timur yang dipimpin oleh Bhre Wirabhumi.

Perang saudara tersebut berlangsung selama beberapa tahun dan menguras kekuatan kerajaan yang sebelumnya sangat kuat di Asia Tenggara. Perdagangan terganggu, stabilitas politik runtuh, dan wilayah-wilayah taklukan mulai melepaskan diri. Banyak sejarawan melihat Perang Paregreg sebagai titik awal melemahnya Majapahit hingga akhirnya kerajaan besar itu perlahan runtuh.

Sejarah Majapahit memberikan pelajaran penting: kekuatan besar dapat hancur bukan karena satu kekalahan besar, tetapi karena konflik yang terus menguras energinya dari dalam.

Dalam perspektif ini, pertanyaan tentang kekuatan bangsa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan militer, tetapi juga dengan kemampuan menjaga stabilitas jangka panjang. Mobilisasi pasukan yang besar mungkin menunjukkan kesiapan bertempur, tetapi perang yang berkepanjangan sering kali membawa konsekuensi yang jauh lebih kompleks: ekonomi melemah, masyarakat terpolarisasi, dan sumber daya nasional terkuras.

Karena itu, sejarah—baik dari pengalaman negara modern maupun kerajaan masa lalu—sering mengajarkan satu hal yang sama: bangsa yang terus hidup dalam perang tanpa henti jarang mampu mempertahankan kejayaannya dalam jangka panjang.

Menaklukkan dengan Minyak di Kuba: Adakah Preseden dalam Sejarah Islam?

Krisis energi yang melanda Kuba kembali memperlihatkan bagaimana energi dapat menjadi instrumen tekanan geopolitik. Ketika jaringan listrik nasional negara kepulauan itu runtuh di tengah pembatasan pasokan bahan bakar, jutaan warga mengalami pemadaman listrik besar-besaran. Otoritas perusahaan listrik negara, Union Nacional Electrica de Cuba (UNE), menyatakan bahwa keruntuhan sistem listrik membuat hampir seluruh wilayah Kuba tanpa aliran listrik dan memerlukan upaya besar untuk memulihkannya.

Situasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari hubungan tegang antara Amerika Serikat dan Kuba yang telah berlangsung lebih dari setengah abad. Sejak masa Fidel Castro, Washington menerapkan embargo ekonomi yang luas terhadap Havana. Kebijakan ini diperketat kembali pada masa pemerintahan Donald Trump, termasuk pembatasan akses Kuba terhadap pasokan minyak dan energi. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menekan perekonomian negara itu dan mendorong perubahan politik di Havana.

Beberapa laporan media internasional seperti Al Jazeera dan Reuters mencatat bahwa pembatasan energi memperburuk kondisi ekonomi Kuba yang sudah rapuh. Ketika pasokan bahan bakar berkurang, pembangkit listrik tidak mampu beroperasi secara stabil. Akibatnya, pemadaman listrik meluas di berbagai kota. Ketegangan sosial pun meningkat. Dalam beberapa insiden, pengunjuk rasa dilaporkan membakar kantor partai komunis lokal di kota Moron, sementara aparat keamanan menahan sejumlah orang yang dituduh melakukan vandalisme.

Lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa juga pernah menyoroti dampak kemanusiaan dari embargo yang panjang terhadap Kuba. Beberapa pejabat PBB menyebut bahwa pembatasan ekonomi yang ketat dapat mendorong negara tersebut menuju krisis kemanusiaan, terutama ketika pasokan energi, pangan, dan obat-obatan ikut terpengaruh.

Fenomena ini menunjukkan satu bentuk perang modern yang sering disebut perang ekonomi. Dalam perang jenis ini, negara tidak perlu mengirim pasukan atau melancarkan serangan militer langsung. Tekanan terhadap energi, perdagangan, dan sistem keuangan dapat melemahkan negara lawan secara perlahan.

Namun ketika kita menoleh ke dalam sejarah Islam, pendekatan seperti itu justru jarang ditemukan. Dalam banyak peristiwa, Nabi Muhammad ﷺ justru menunjukkan sikap yang sangat berbeda terhadap musuhnya.

Ketika kota Mekah mengalami paceklik dan kesulitan pangan, Rasulullah ﷺ yang saat itu memimpin komunitas Muslim di Madinah tidak memanfaatkan situasi tersebut untuk menekan atau melemahkan lawannya. Sebaliknya, beliau justru mengirim bantuan kepada penduduk Mekah, meskipun banyak di antara mereka sebelumnya memusuhi dan memerangi kaum Muslimin.

Kisah ini diriwayatkan dalam sejumlah literatur sirah seperti karya Ibnu Hisyam dalam Sirah Nabawiyah serta dalam catatan sejarah klasik seperti Tarikh karya At-Tabari. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan pengiriman bahan makanan kepada masyarakat Mekah yang sedang mengalami kesulitan.

Peristiwa ini memberikan pelajaran penting dalam etika kekuasaan dalam Islam. Bahkan terhadap musuh yang pernah mengusir, memerangi, dan memblokade kaum Muslimin, Rasulullah ﷺ tetap menunjukkan prinsip kemanusiaan dan belas kasih.

Di sinilah terlihat perbedaan mendasar antara dua paradigma kekuasaan. Dalam politik modern, energi dan ekonomi sering dijadikan alat tekanan untuk memaksa perubahan politik di negara lain. Sementara dalam teladan Nabi Muhammad ﷺ, kekuatan justru diiringi dengan rahmat dan kepedulian terhadap kemanusiaan.

Sejarah dengan demikian tidak hanya berbicara tentang siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Ia juga mengajarkan bagaimana kekuatan itu digunakan: apakah untuk menekan dan melemahkan, atau untuk menolong bahkan kepada mereka yang pernah menjadi lawan.

Serangan Amerika terhadap Irak dan Afghanistan: Menguntungkan Amerika? Hikmah Surat Al-Anfal  ayat 36

Ketika Amerika Serikat melancarkan invasi ke Afghanistan pada 2001 dan ke Irak pada 2003, dunia melihatnya sebagai demonstrasi kekuatan militer terbesar abad modern. Operasi tersebut dilandasi oleh berbagai alasan: perang melawan terorisme setelah Serangan 11 September 2001, dugaan senjata pemusnah massal di Irak, serta ambisi menata ulang geopolitik Timur Tengah. Namun setelah dua dekade berlalu, muncul pertanyaan yang semakin sering diajukan para analis: apakah perang itu benar-benar menguntungkan Amerika?

Dari sisi militer, Amerika memang berhasil menjatuhkan dua rezim dengan cepat. Rezim Saddam Hussein di Irak runtuh hanya dalam hitungan minggu, sementara pemerintahan Taliban di Afghanistan juga tumbang pada fase awal perang. Pada tahap ini, kekuatan militer Amerika tampak tak tertandingi. Tetapi sejarah tidak berhenti pada kemenangan awal.

Setelah invasi, kedua negara justru berubah menjadi medan konflik berkepanjangan. Di Irak, perang memicu kekacauan politik, konflik sektarian, serta munculnya kelompok-kelompok militan baru. Di Afghanistan, perang yang dimaksudkan untuk menghancurkan Taliban berubah menjadi konflik terpanjang dalam sejarah militer Amerika. Ironisnya, setelah dua puluh tahun operasi militer dan biaya yang sangat besar, Taliban kembali berkuasa pada 2021 setelah penarikan pasukan Amerika.

Dari sisi ekonomi, biaya perang ini sangat besar. Banyak penelitian menunjukkan bahwa total biaya perang di Irak dan Afghanistan mencapai triliunan dolar. Dana tersebut mencakup operasi militer, logistik, rekonstruksi, serta perawatan veteran perang. Bagi sebagian perusahaan kontraktor militer dan industri senjata, perang ini memang menghasilkan keuntungan besar. Namun bagi negara secara keseluruhan, perang tersebut menjadi beban finansial yang sangat berat.

Dampak strategisnya juga tidak selalu sesuai dengan tujuan awal Washington. Invasi ke Irak justru membuka ruang bagi meningkatnya pengaruh Iran di kawasan. Sementara perang panjang di Afghanistan memperlihatkan keterbatasan kekuatan militer dalam menghadapi konflik gerilya dan perlawanan ideologis.

Banyak analis geopolitik menyimpulkan bahwa perang tersebut bukan hanya mengubah wajah Timur Tengah, tetapi juga melemahkan posisi moral dan strategis Amerika di mata dunia. Ketika perang berlangsung lama tanpa kemenangan yang jelas, legitimasi global Amerika pun ikut tergerus.

Fenomena ini sebenarnya mengingatkan pada sebuah prinsip yang telah lama ditegaskan dalam Al-Qur’an: bahwa makar dan rencana orang-orang yang menentang kebenaran sering kali berbalik menghancurkan diri mereka sendiri. Allah berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Mereka akan terus menafkahkannya, kemudian itu akan menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan."

(QS. Al-Anfal: 36)

Ayat ini menggambarkan sebuah hukum sejarah: kekuatan yang dibangun untuk menindas atau menguasai secara zalim sering kali berujung pada kerugian bagi pelakunya sendiri. Upaya yang tampak kuat di awal dapat berubah menjadi sumber kelelahan, kerugian, dan penyesalan di akhir.

Dua puluh tahun perang di Irak dan Afghanistan memberikan gambaran nyata tentang hukum sejarah tersebut. Kemenangan militer yang cepat tidak selalu berarti kemenangan strategis. Biaya perang yang sangat besar, instabilitas kawasan, serta perubahan keseimbangan kekuatan regional menunjukkan bahwa dampak perang jauh lebih kompleks daripada sekadar kemenangan di medan tempur.

Pada akhirnya, sejarah sering memperlihatkan satu pelajaran penting: kekuatan yang digunakan tanpa keadilan sering kali membawa konsekuensi yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Dan dalam banyak kasus, konsekuensi itu justru menjadi beban bagi pihak yang memulainya.

Israel Akan Hancur oleh Perang yang Diciptakannya Sendiri

Dalam sejarah geopolitik, tidak sedikit negara yang runtuh bukan karena musuhnya terlalu kuat, tetapi karena perang yang mereka ciptakan sendiri menjadi terlalu banyak. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel tampak bergerak ke arah itu: membuka terlalu banyak front sekaligus di Timur Tengah.

Serangan terhadap Iran, operasi militer berulang di Gaza dan Tepi Barat, konflik dengan Lebanon, hingga ketegangan dengan Suriah membentuk satu pola: perang yang tidak pernah benar-benar berhenti.

Perang Melawan Iran: Membuka Seluruh Front Timur Tengah

Ketika Israel dan Amerika Serikat meluncurkan serangan besar terhadap Iran pada Februari 2026, konflik langsung melebar ke seluruh kawasan. Iran membalas dengan ratusan rudal dan drone ke wilayah Israel dan pangkalan Amerika di kawasan. 

Namun yang lebih penting adalah jaringan sekutu Iran di kawasan—yang sering disebut sebagai Axis of Resistance. Kelompok-kelompok yang didukung Iran di Irak, Lebanon, dan Yaman mulai mengancam akan memperluas konflik. 

Milisi Syiah di Irak bahkan mengancam menyerang pangkalan Amerika, sementara kelompok Houthi di Yaman juga memperingatkan akan melakukan serangan terhadap kepentingan Barat. 

Artinya, menyerang Iran tidak hanya berarti perang dengan satu negara. Ia berpotensi membuka konflik simultan di banyak medan: Teluk Persia, Irak, Lebanon, Laut Merah, hingga wilayah Israel sendiri.

Lebanon: Menghidupkan Kembali Semangat Perlawanan

Front paling berbahaya bagi Israel selama ini adalah Lebanon.

Ketika Israel menyerang target Iran, kelompok Hezbollah di Lebanon mulai meluncurkan roket dan drone ke wilayah Israel sebagai balasan atas serangan tersebut. 

Setiap eskalasi di Lebanon selalu membawa risiko perang regional. Lebanon memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap invasi Israel sejak perang 1982 hingga konflik 2006. Serangan Israel sering kali tidak memadamkan perlawanan—justru menghidupkannya kembali.

Bagi banyak warga Lebanon, konflik dengan Israel tidak sekadar pertarungan militer, tetapi soal identitas nasional dan kedaulatan.

Gaza dan Tepi Barat: Pabrik Perlawanan Baru

Di wilayah Palestina, perang yang terus berlangsung juga menciptakan dinamika serupa.

Setiap operasi militer di Gaza dan Tepi Barat menimbulkan korban sipil, kehancuran infrastruktur, dan trauma kolektif. Dalam banyak konflik asimetris, kondisi seperti ini sering menjadi bahan bakar bagi lahirnya generasi perlawanan baru.

Banyak analis keamanan Barat sendiri mengakui bahwa operasi militer jangka panjang jarang menghilangkan gerakan perlawanan. Yang sering terjadi justru regenerasi—tokoh lama gugur, tokoh baru muncul.

Dengan kata lain, perang yang dimaksudkan untuk menghancurkan perlawanan kadang justru memperpanjangnya.

Suriah: Mengingatkan Tetangga Akan Ancaman Ekspansi

Di utara, Suriah juga menjadi medan konflik yang terus berulang. Israel secara berkala melakukan serangan udara di wilayah Suriah, termasuk di Damaskus dan kawasan militer lainnya. 

Pada saat yang sama, Israel terus mempertahankan kontrol atas Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang dianeksasi sejak 1981. Pemerintah Israel bahkan berencana memperluas permukiman di wilayah tersebut. 

Bagi Suriah dan banyak negara Arab, situasi ini memperkuat persepsi bahwa Israel adalah tetangga yang siap memperluas wilayahnya jika kesempatan muncul.

Negara yang Terus Berperang

Pertanyaan yang kemudian muncul sederhana namun fundamental:

Apakah negara yang terus-menerus hidup dalam perang dapat menjadi negara yang benar-benar stabil dan maju?

Sejarah menunjukkan bahwa perang panjang sering menguras ekonomi, memecah masyarakat, dan menempatkan negara dalam kondisi darurat permanen.

Hari ini, Israel mungkin masih memiliki keunggulan militer dan teknologi. Namun ketika konflik dibuka di banyak front sekaligus—Iran, Lebanon, Gaza, Suriah, dan jaringan milisi regional—perang tidak lagi menjadi operasi militer terbatas. Ia berubah menjadi perang ketahanan.

Dan dalam perang ketahanan, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang mampu bertahan paling lama.

Pada Akhirnya, Netanyahu Akan Berperang Sendirian Seperti Yahudi Madinah

Perang antara Amerika Serikat–Israel melawan Iran tidak terjadi secara kebetulan. Ia bukan kecelakaan sejarah, melainkan hasil dari empat pendorong utama: retorika politik, kesalahan perhitungan strategis, kesombongan kepemimpinan, dan perbedaan waktu strategis antara dua sekutu yang tampak sejalan. Kombinasi keempat faktor ini membentuk perang yang sejak awal telah membawa benih kegagalan.

1. Retorika: Perang yang Diciptakan oleh Narasi

Perang modern sering kali tidak dimulai dengan deklarasi resmi, tetapi dengan narasi yang diproduksi terus-menerus. Dalam kasus ini, retorika politik menjadi alat utama. Selama berbulan-bulan, Iran digambarkan sebagai ancaman eksistensial yang hampir memiliki senjata nuklir.

Publik Amerika dan Israel diarahkan pada pilihan yang tampak sederhana: menyerang sekarang atau menghadapi kehancuran di masa depan. Pernyataan bahwa Iran “hanya satu minggu lagi” dari kemampuan nuklir militer menjadi alat mobilisasi psikologis.

Donald Trump bahkan menggambarkan perang sebagai operasi cepat dan mudah. Dalam berbagai pernyataan publik, ia menyebut kemenangan telah diraih bahkan sebelum perang benar-benar selesai. Narasi kemenangan cepat ini bukanlah laporan intelijen, melainkan pertunjukan politik.

Dalam politik modern, citra sering kali menggantikan realitas. Publik tidak selalu diberi informasi yang utuh; mereka lebih sering diberi cerita yang dirancang untuk membangun dukungan.

2. Kesalahan Perhitungan: Ilusi Perang Singkat

Sejarah mengenal istilah kemenangan Pyrrhic—kemenangan yang begitu mahal sehingga hampir sama dengan kekalahan. Semangat peringatan ini tampak membayangi perang terhadap Iran.

Trump dan Netanyahu mempresentasikan operasi militer sebagai serangan singkat yang akan melumpuhkan kepemimpinan Iran, menghancurkan kemampuan militernya, dan memicu pemberontakan rakyat Iran terhadap pemerintahnya.

Namun asumsi tersebut terbukti rapuh. Iran tahun 2026 bukanlah Irak tahun 2003. Negara itu memiliki jaringan militer regional, kemampuan rudal, serta strategi perang asimetris yang telah dikembangkan selama puluhan tahun.

Banyak analis militer sebenarnya telah memperingatkan risiko konflik berkepanjangan. Tetapi dalam banyak kasus, pertimbangan profesional sering kali kalah oleh kebutuhan politik. Ketika keputusan strategis dibuat demi kepentingan citra kepemimpinan, kesalahan perhitungan menjadi hampir tak terhindarkan.

3. Kesombongan: Bahaya Hubris Kekuasaan

Bangsa Yunani kuno memiliki istilah hubris, yaitu kesombongan berlebihan yang sering membawa kehancuran. Dalam banyak perang sepanjang sejarah, kesombongan para pemimpin sering menjadi faktor penentu.

Baik Trump maupun Netanyahu dikenal memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi terhadap kemampuan mereka sendiri. Keduanya sering menggambarkan diri sebagai pemimpin yang mampu melihat strategi besar yang tidak dipahami oleh orang lain.

Hubungan pribadi mereka memperkuat dinamika ini. Netanyahu memahami bagaimana memuji dan mendorong ego politik Trump. Sebaliknya, Trump menikmati citra sebagai pemimpin yang mampu mengambil keputusan besar.

Situasi domestik juga menambah tekanan. Netanyahu menghadapi berbagai persoalan hukum dan politik di dalam negeri. Dalam sejarah, perang sering menjadi alat untuk mengalihkan perhatian publik dan membangun kembali legitimasi politik.

Namun strategi seperti ini selalu membawa risiko besar: perang yang dimulai sebagai alat politik dapat berubah menjadi krisis yang tak terkendali.

4. Dua Jam yang Berbeda: Konflik Waktu Strategis

Faktor paling penting mungkin justru perbedaan cara kedua pemimpin memandang waktu.

Bagi Trump, kebijakan luar negeri sering diperlakukan seperti perlombaan sprint: cepat, dramatis, dan menghasilkan deklarasi kemenangan. Pemilih Amerika yang lelah dengan perang panjang cenderung menyukai hasil yang cepat.

Sebaliknya, Netanyahu melihat konflik dengan Iran sebagai proyek strategis jangka panjang—bahkan obsesi politik yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Ia memahami bahwa Israel tidak dapat menghadapi Iran sendirian, sehingga keterlibatan militer Amerika menjadi kebutuhan vital.

Masalahnya, kedua strategi ini tidak berjalan pada jam yang sama. Jika Amerika menginginkan kemenangan cepat dan kemudian menarik diri, Israel berpotensi menghadapi perang gesekan yang panjang tanpa dukungan penuh sekutunya.

Pelajaran Sejarah

Dalam sejarah Timur Tengah, situasi semacam ini bukan hal baru. Sekutu besar sering datang dengan janji dukungan penuh, tetapi ketika kepentingan domestik berubah, mereka dapat pergi dengan cepat.

Jika itu terjadi, Israel mungkin akan menghadapi konflik regional sendirian—sebuah situasi yang secara ironis mengingatkan pada pengalaman komunitas Yahudi di Madinah pada masa awal Islam. Ketika aliansi politik runtuh, mereka kehilangan dukungan dan akhirnya harus menghadapi konsekuensi dari konflik yang mereka dorong sendiri.

Seperti pepatah Persia kuno: pedang mungkin tajam, tetapi waktu jauh lebih tajam. Dalam perang yang panjang, bukan retorika yang menentukan hasil akhir, melainkan daya tahan strategi. Dan di medan inilah sejarah sering memberikan kejutan yang tidak diharapkan oleh para pemimpinnya.

Apakah Israel Menjadi Beban Strategis bagi Amerika Serikat?

Dunia saat ini bergerak menuju era multipolar, sebuah fase ketika dominasi tunggal Amerika Serikat mulai bergeser menuju distribusi kekuatan global yang lebih luas. Kebangkitan ekonomi dan teknologi Tiongkok, ketegasan militer Rusia dalam perang Ukraina, serta ekspansi blok BRICS menandai perubahan besar dalam struktur kekuasaan internasional.

Di tengah transformasi ini, Washington berusaha mempertahankan supremasinya melalui berbagai kebijakan agresif—mulai dari tarif ekonomi, tekanan terhadap sekutu, hingga keterlibatan militer di berbagai kawasan. Namun pertanyaan strategis muncul: apakah keterikatan Amerika dengan Israel justru menjadi beban dalam persaingan global tersebut?

Perang Iran dan Agenda Israel

Konflik terbaru dengan Iran memperlihatkan dinamika yang menarik. Banyak analis melihat bahwa perang ini pada dasarnya diprakarsai oleh pemerintah Benjamin Netanyahu, yang melihat momentum geopolitik setelah perang Gaza dan melemahnya Hezbollah di Lebanon. Tujuan strategis Israel adalah menetralkan Iran sebagai kekuatan regional sekaligus membentuk kembali lanskap Timur Tengah.

Namun bagi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, perang ini tidak memiliki legitimasi domestik yang kuat. Survei publik menunjukkan mayoritas warga Amerika menolak keterlibatan militer baru di Timur Tengah tanpa persetujuan Kongres. Bahkan sebagian pendukung gerakan “Make America Great Again” mempertanyakan manfaat strategis konflik ini, mengingat janji Trump untuk menghindari perang baru.

Menguras Fokus Strategis Amerika

Sejak pemerintahan Barack Obama, Washington sebenarnya telah merancang strategi “Pivot to Asia”—yaitu mengalihkan fokus militer dan diplomatik dari Timur Tengah ke kawasan Indo-Pasifik untuk menghadapi kebangkitan Tiongkok. Namun konflik berulang di Timur Tengah, khususnya yang terkait dengan keamanan Israel, terus menarik kembali perhatian dan sumber daya Amerika.

Akibatnya, fokus strategis yang seharusnya diarahkan untuk menghadapi pesaing utama seperti China dan Russia justru tersedot oleh konflik regional yang berkepanjangan.

Risiko Perubahan Rezim Iran

Salah satu tujuan yang sering dikemukakan dalam perang ini adalah menggulingkan rezim Iran. Namun berbagai lembaga pemikir Amerika memperingatkan bahwa skenario tersebut sangat berbahaya.

Lembaga seperti Brookings Institution, Council on Foreign Relations, dan RAND Corporation menilai bahwa runtuhnya pemerintahan Iran tanpa transisi politik yang jelas berpotensi menciptakan kekacauan regional. Ketidakstabilan tersebut dapat memicu konflik lintas batas, separatisme, gangguan perdagangan energi, serta ancaman keamanan yang lebih luas bagi kepentingan Amerika sendiri.

Strategi Eskalasi Iran

Sementara itu, Iran memilih strategi “eskalasi horizontal”, yaitu memperluas konflik secara geografis untuk meningkatkan biaya politik dan ekonomi bagi lawan. Target potensial mencakup pangkalan militer Amerika di negara-negara Teluk.

Strategi ini menimbulkan dilema baru bagi sekutu Washington di kawasan. Negara-negara Teluk yang selama ini menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika mulai mempertimbangkan diversifikasi sistem keamanan mereka agar tidak terseret ke dalam konflik besar.

Keraguan Sekutu Barat

Keraguan juga muncul di kalangan sekutu Barat. Inggris membatasi keterlibatannya dalam konflik, sementara negara-negara Eropa lain memilih peran defensif atau bahkan menolak berpartisipasi. Penolakan publik di berbagai negara Eropa menunjukkan meningkatnya jarak antara kepentingan strategis Amerika dan opini masyarakat sekutunya.

Pada saat yang sama, krisis energi akibat perang Ukraina membuat Eropa semakin sensitif terhadap potensi konflik baru di Timur Tengah.

Beban Strategis yang Semakin Nyata

Dalam konteks perubahan geopolitik global, perlindungan tanpa syarat terhadap Israel mulai dipandang oleh sebagian analis sebagai beban strategis bagi Amerika Serikat. Konflik yang dipicu oleh dinamika regional Israel berisiko menguras sumber daya militer, melemahkan hubungan dengan sekutu, serta mengalihkan fokus Washington dari persaingan utama dengan kekuatan besar lainnya.

Pertanyaannya kini bukan hanya apakah Amerika mampu mempertahankan hegemoni globalnya, tetapi juga apakah hubungan strategisnya dengan Israel justru mempercepat erosi kekuatan tersebut.

Sumber:

https://www.middleeastmonitor.com/20260312-is-israel-becoming-a-strategic-liability-for-the-us/

Turki Digambarkan sebagai “Iran Berikutnya”: Sinyal Konflik Baru di Timur Tengah

Dalam beberapa bulan terakhir, retorika politik Israel dan sejumlah kalangan konservatif Amerika mulai menggambarkan Turki sebagai “Iran berikutnya”. Narasi ini tidak lagi sekadar provokasi di pinggiran diskusi geopolitik. Ia kini semakin terbuka disuarakan oleh para pejabat Israel, komentator media Amerika, dan sebagian jaringan lembaga pemikir di Washington.

Bagi banyak pengamat, pola bahasa ini terasa sangat familiar. Selama beberapa dekade, narasi serupa telah digunakan untuk mendemonisasi aktor regional yang dianggap menentang kepentingan Israel. Irak, Libya, dan Iran sebelumnya mengalami proses serupa: dimulai dari pembingkaian sebagai ancaman eksistensial, dilanjutkan dengan tekanan politik, sanksi, hingga konflik terbuka.

Retorika Baru dari Israel

Pernyataan paling mencolok datang dari mantan perdana menteri Israel, Naftali Bennett, dalam sebuah konferensi organisasi Yahudi Amerika pada Februari 2026. Dalam pidatonya, Bennett menyatakan secara langsung bahwa “Turki adalah Iran yang baru.”

Ia menuduh Presiden Recep Tayyip Erdoğan berupaya mengepung Israel dengan membangun poros baru di Timur Tengah, termasuk dengan Pakistan dan sejumlah kekuatan regional lainnya. Retorika ini menggemakan bahasa yang selama puluhan tahun digunakan Israel terhadap Iran—yakni menggambarkan negara penentang sebagai ancaman peradaban yang harus dibendung sebelum menjadi terlalu kuat.

Nada serupa juga muncul dari mantan menteri pertahanan Israel, Yoav Gallant. Ia menyerukan agar negara-negara Barat mempertimbangkan pembatasan penjualan senjata kepada Turki meskipun negara tersebut adalah anggota NATO. Meskipun Gallant berbicara tentang diplomasi, pendekatan yang diusulkannya lebih menyerupai tekanan strategis untuk memaksa Ankara kembali ke orbit kebijakan Israel.

Keretakan Hubungan Israel–Turki

Ketegangan antara kedua negara sebenarnya telah berkembang selama lebih dari satu dekade. Titik balik penting terjadi pada 2010 ketika militer Israel menyerang armada bantuan kemanusiaan menuju Gaza, menewaskan sepuluh aktivis Turki. Sejak saat itu, Erdoğan semakin vokal mengkritik kebijakan Israel terhadap Palestina, terutama terkait operasi militer di Gaza.

Ketegangan ini semakin meningkat setelah perubahan politik di Suriah. Setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024, Turki memperluas pengaruhnya di Suriah utara dan mendukung pemerintahan sementara. Bagi Israel, kebijakan Ankara yang ingin memulihkan integritas teritorial Suriah bertentangan dengan strategi keamanan regional yang lebih menyukai kawasan yang terfragmentasi.

Selain itu, hubungan erat Turki dengan Qatar dan sikap Ankara yang menolak wilayahnya digunakan untuk serangan terhadap Iran semakin memperdalam ketegangan.

Strategi Baru Israel: Mengelilingi Turki

Perubahan hubungan ini juga mengubah strategi regional Israel. Sejak era David Ben-Gurion, Israel menerapkan “doktrin periferi”, yaitu membangun aliansi dengan negara non-Arab seperti Iran pra-revolusi dan Turki.

Namun kini, dua pilar utama doktrin tersebut justru dipandang sebagai lawan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan mulai mempromosikan konsep aliansi baru yang melibatkan negara-negara seperti India, Greece, dan Cyprus untuk menahan pengaruh regional Turki.

Produksi Narasi Ancaman

Di Amerika Serikat, sejumlah analis dan lembaga pemikir mulai memperkuat narasi bahwa Turki merupakan masalah bagi kepentingan Barat. Artikel opini dan komentar media menyoroti kebijakan luar negeri Ankara yang dianggap semakin independen dari Washington. Beberapa bahkan mempertanyakan apakah keanggotaan Turki di NATO masih relevan.

Pola narasi ini mengikuti jalur yang sudah dikenal dalam politik internasional: pemilihan fakta tertentu, penguatan persepsi ancaman, dan pembingkaian negara penentang sebagai musuh strategis.

Bagi sebagian kalangan di Turki, perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa negara mereka sedang ditempatkan dalam posisi yang sama seperti Iran sebelumnya—yakni sebagai target kampanye delegitimasi global.

Apakah status Turki sebagai anggota NATO akan melindunginya dari eskalasi tersebut masih belum jelas. Namun sejarah Timur Tengah menunjukkan bahwa retorika yang dimulai sebagai wacana sering kali menjadi dasar bagi sanksi, isolasi, dan bahkan konflik di masa depan.

Sumber:

https://www.newarab.com/opinion/turkey-next-iran-we-have-seen-script

Perang AS–Israel terhadap Iran: Bayang-bayang Krisis Energi 1970-an Menghantui Ekonomi Amerika

Perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya mengubah peta geopolitik Timur Tengah, tetapi juga mulai mengguncang stabilitas ekonomi global. Dampak paling langsung terasa di sektor energi, terutama setelah jalur vital perdagangan minyak dunia di Selat Hormuz terganggu.

Selat sempit yang memisahkan Teluk Persia dan Teluk Oman ini merupakan jalur strategis bagi lebih dari seperlima pasokan minyak dunia. Ketika konflik militer memicu penutupan jalur tersebut dan serangan terhadap kapal tanker, pasar energi global segera bereaksi. Harga minyak melonjak melampaui 100 dolar AS per barel, memicu kekhawatiran bahwa harga dapat menembus 200 dolar jika gangguan pasokan berlanjut.

Presiden Donald Trump sempat menyatakan bahwa operasi militer terhadap Iran berakhir dengan cepat dan berhasil. Namun, kenyataan di pasar menunjukkan cerita yang berbeda. Ketidakpastian keamanan pelayaran di kawasan Teluk membuat perusahaan pengiriman dan pasar energi bersikap waspada. Para analis menilai bahwa dampak ekonomi konflik ini sangat bergantung pada satu faktor utama: seberapa cepat kapal tanker dapat kembali melintasi Selat Hormuz dengan aman.

Jika gangguan berlangsung singkat, harga energi kemungkinan akan kembali stabil dalam beberapa minggu. Namun jika konflik berkepanjangan, ekonomi Amerika dapat menghadapi tekanan serius. Para ekonom bahkan mulai mengingatkan kemungkinan kembalinya fenomena stagflasi, situasi di mana inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan meningkatnya pengangguran.

Bayangan krisis energi pada dekade 1970-an pun kembali muncul. Saat itu, lonjakan harga minyak global menyebabkan perlambatan ekonomi besar di Amerika Serikat. Sejumlah analis memperingatkan bahwa jika harga minyak bertahan di kisaran 140 dolar per barel untuk waktu lama, risiko resesi di Amerika akan meningkat secara signifikan.

Dampak awal sudah mulai terlihat pada konsumen. Harga bensin nasional di Amerika Serikat meningkat tajam, mencapai rata-rata 3,59 dolar per galon, naik sekitar 65 sen sejak Februari. Kenaikan paling besar terjadi di wilayah pesisir, tempat pasokan bahan bakar Amerika lebih mudah dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pasar global yang kekurangan pasokan.

Lonjakan harga energi ini tidak berhenti pada sektor transportasi. Dalam ekonomi modern, minyak dan produk turunannya menjadi bahan dasar berbagai industri. Plastik, obat-obatan, pupuk, hingga komponen manufaktur bergantung pada rantai pasokan energi global. Gangguan pasokan dari negara-negara Teluk berpotensi memicu kenaikan harga barang konsumsi dalam beberapa bulan ke depan.

Rantai pasokan global juga menghadapi tekanan tambahan. Kemacetan pengiriman akibat konflik di Selat Hormuz memperparah situasi yang sebelumnya sudah terganggu oleh ketegangan di Laut Merah. Jika jalur perdagangan tetap tidak stabil selama beberapa minggu, keterlambatan distribusi barang akan semakin meluas dan harga produk global dapat meningkat.

Di sisi lain, perang juga membawa konsekuensi fiskal jangka panjang bagi Amerika Serikat. Pengeluaran militer yang meningkat akan menambah beban anggaran negara, termasuk biaya utang perang dan perawatan veteran di masa depan. Sejumlah ekonom menilai bahwa dana yang dialokasikan untuk perang sebenarnya dapat menghasilkan lebih banyak lapangan kerja jika digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.

Pada akhirnya, konflik ini bukan sekadar persoalan militer di Timur Tengah. Ia berpotensi menjadi krisis energi global yang mengguncang perekonomian dunia. Selama Selat Hormuz belum sepenuhnya aman dan stabil, pasar energi akan terus berada dalam ketegangan — dan ekonomi global, terutama Amerika Serikat, tetap berada di bawah bayang-bayang krisis yang mengingatkan pada gejolak energi tahun 1970-an.

Sumber:

https://www.aljazeera.com/economy/2026/3/12/how-will-the-war-on-iran-impact-the-us-economy