Mereka Yang Merusak Al-Aqsa dan Akibatnya: Perjalanan Sejarah Menurut Surat Al-Baqarah Ayat 114

Sejarah Masjid Al-Aqsa bukan sekadar kisah bangunan suci, tetapi rekam jejak panjang perebutan kekuasaan—dan konsekuensi yang kerap berbalik menghantam para perusaknya.

Catatan paling awal mengarah pada invasi Nebukadnezar II pada 586 SM. Ia menghancurkan Bait Suci Pertama dan mengasingkan penduduk Yerusalem. Babilonia tampak tak tergoyahkan, namun hanya beberapa dekade kemudian runtuh. Sejarah mencatat pola awal: kekuatan yang menghancurkan pusat spiritual sering kali tidak mampu mempertahankan kejayaannya sendiri.

Pola itu berulang saat Titus menghancurkan Bait Suci Kedua pada tahun 70 M. Romawi menguasai dunia, tetapi akhirnya terpecah dan melemah dari dalam. Dalam setiap fase, Yerusalem menjadi saksi bahwa dominasi militer tidak menjamin keberlanjutan peradaban.

Pada era Perang Salib, Masjid Al-Aqsa bahkan dijadikan markas militer. Namun dominasi itu hanya bertahan singkat. Pada 1187, Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali kota tersebut. Sejarah kembali menunjukkan bahwa kekuasaan yang berdiri di atas penindasan memiliki batas usia.

Dalam perspektif wahyu, tindakan merusak dan menghalangi ibadah memiliki konsekuensi yang tegas. Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

QS. Al-Baqarah: 114

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَاۗ اُولٰۤىِٕكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَاۤىِٕفِيْنَ ۗ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di masjid-masjid Allah untuk disebut nama-Nya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya memasukinya kecuali dengan rasa takut. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang besar.”

Memasuki era modern, sejak pendudukan Israel atas Yerusalem Timur pada 1967, tekanan terhadap Al-Aqsa terus berlangsung—pembatasan ibadah, penggerebekan, hingga ketegangan yang berulang. Situasi ini mencapai titik balik penting pada 7 Oktober 2023 melalui operasi Operasi Badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh Hamas.

Operasi tersebut secara eksplisit dikaitkan dengan Al-Aqsa—sebagai respons atas pembatasan akses, penggerebekan kompleks masjid, dan meningkatnya tekanan di Yerusalem. Nama “Badai Al-Aqsa” sendiri menunjukkan bahwa simbol Al-Aqsa telah menjadi pemicu mobilisasi, bukan hanya isu lokal, tetapi juga identitas kolektif.

Dampaknya bagi Israel tidak sederhana. Serangan tersebut memicu konflik besar yang meluas ke Gaza, Lebanon, dan kawasan lain, membuka front baru, serta meningkatkan tekanan internasional terhadap kebijakan militernya. Selain kerugian militer dan keamanan, Israel juga menghadapi isolasi diplomatik yang semakin tajam, kritik global, dan tekanan ekonomi akibat konflik berkepanjangan.

Dari sudut pandang investigatif, satu pola kembali terlihat: setiap upaya mengontrol atau menekan Al-Aqsa tidak berhenti pada satu peristiwa, tetapi justru memicu reaksi yang lebih luas—sering kali di luar perhitungan awal.

Sejarah akhirnya memperlihatkan garis yang konsisten: Al-Aqsa bukan sekadar lokasi, tetapi titik sensitif yang menghubungkan iman, politik, dan perlawanan. Dan setiap kali ia ditekan, gelombang respons yang muncul tidak hanya mengguncang kawasan, tetapi juga menguji daya tahan mereka yang mencoba menguasainya.

Dari Palestina ke Dunia: Ketika Israel Menjadi Beban Global

Serangan bersama Israel–Amerika ke Iran, disertai operasi darat Israel ke Lebanon, telah mengubah wajah konflik Timur Tengah. Apa yang sebelumnya dipersepsikan sebagai konflik terbatas antara Israel dan Palestina kini menjelma menjadi krisis regional dengan dampak global. Dalam konteks ini, Israel tidak lagi dipandang semata sebagai musuh rakyat Palestina, tetapi mulai dilihat sebagai aktor yang turut mengguncang stabilitas dunia.

Dampak paling nyata terlihat pada gelombang pengungsi yang meluas. Di Tepi Barat, eskalasi militer memperparah kondisi sipil yang sudah rapuh. Di Lebanon, serangan darat memicu perpindahan penduduk dari wilayah selatan menuju kota-kota besar, menciptakan tekanan sosial dan ekonomi baru. Sementara itu di Iran, serangan terhadap fasilitas strategis memicu kepanikan dan migrasi terbatas dari wilayah yang terdampak. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konflik telah melampaui batas geografis Palestina dan menciptakan krisis kemanusiaan lintas negara.

Di sisi lain, serangan terhadap fasilitas energi Iran membawa dampak yang jauh lebih luas. Gangguan terhadap ladang gas dan infrastruktur energi, serta meningkatnya risiko di Selat Hormuz—jalur vital bagi sekitar 20 persen pasokan energi dunia—telah menghambat distribusi global. Akibatnya, harga minyak melonjak tajam, memicu efek berantai terhadap biaya produksi, transportasi, dan harga pangan di berbagai negara. Dunia kini menghadapi tekanan inflasi yang tidak lagi bersumber dari dinamika ekonomi semata, tetapi dari eskalasi militer.

Efek terhadap perekonomian global menjadi semakin nyata. Kenaikan harga energi mempersempit ruang fiskal banyak negara, menekan daya beli masyarakat, dan meningkatkan risiko perlambatan ekonomi. Negara berkembang menjadi pihak yang paling rentan, karena ketergantungan tinggi pada impor energi dan keterbatasan kapasitas untuk meredam gejolak harga.

Dalam situasi ini, pertanyaan penting muncul: apakah dunia mulai memberikan tekanan nyata kepada Israel? Dalam beberapa tahun terakhir, kritik terhadap Israel meningkat, terutama terkait tuduhan genosida di Palestina. Kini, dengan meluasnya dampak ekonomi global, tekanan tersebut berpotensi semakin kuat. Negara-negara yang sebelumnya bersikap netral atau diam mulai mempertimbangkan ulang posisi mereka, terutama ketika stabilitas ekonomi domestik ikut terancam.

Dengan demikian, Israel menghadapi bentuk isolasi yang lebih kompleks. Bukan hanya tekanan moral akibat krisis kemanusiaan di Palestina, tetapi juga tekanan pragmatis dari negara-negara yang terdampak secara ekonomi. Ketika konflik mulai mengganggu kepentingan global, maka legitimasi tindakan militer pun semakin dipertanyakan.

Perang ini menunjukkan satu hal: dalam dunia yang saling terhubung, tidak ada konflik yang benar-benar lokal. Ketika energi terganggu dan manusia terusir dari tanahnya, maka dampaknya akan selalu meluas—dan dunia pun ikut merasakannya.

Setelah Palestina, Dunia Menanggung Derita Berupa Inflasi Global Akibat Ulah Israel ?

Serangan Israel terhadap fasilitas energi Iran menandai babak baru konflik Timur Tengah—bukan lagi sekadar perang teritorial, tetapi perang yang mengguncang sistem ekonomi global. Jika sebelumnya penderitaan terpusat di Gaza dan Tepi Barat, kini dampaknya menjalar ke seluruh dunia melalui satu jalur krusial: energi.

Target utama serangan adalah ladang gas South Pars, ladang gas terbesar di dunia yang menjadi tulang punggung pasokan energi Iran. Serangan ini segera memicu kepanikan pasar. Harga minyak mentah Brent melonjak lebih dari 5 persen hingga menembus kisaran 100–110 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) juga mengalami kenaikan signifikan. Lonjakan ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan refleksi dari meningkatnya premi risiko akibat eskalasi konflik.

Namun, yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya kenaikan harga, melainkan potensi gangguan pasokan dalam skala besar. Kawasan Teluk—khususnya jalur strategis Selat Hormuz—menjadi titik krusial. Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati jalur ini. Ketika konflik meluas dan jalur ini terganggu, dunia tidak hanya menghadapi kenaikan harga, tetapi juga ancaman kekurangan pasokan energi hingga jutaan barel per hari.

Iran pun merespons dengan ancaman yang memperbesar eskalasi. Teheran menyatakan kemungkinan menargetkan fasilitas energi di negara-negara Teluk seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ancaman ini bukan retorika kosong. Laporan menyebutkan adanya serangan terhadap fasilitas gas di Qatar, yang semakin memperburuk sentimen pasar dan mempertegas bahwa konflik ini berpotensi meluas menjadi perang energi regional.

Dampak lanjutan dari situasi ini sangat jelas: inflasi global. Energi adalah fondasi utama dalam rantai produksi dan distribusi. Ketika harga energi naik, biaya produksi meningkat, distribusi menjadi lebih mahal, dan pada akhirnya harga barang—termasuk pangan—ikut terdongkrak. Negara-negara yang bergantung pada impor energi akan merasakan tekanan paling besar, sementara daya beli masyarakat global terancam menurun.

Lebih jauh lagi, para analis memperingatkan risiko “stagflasi”—kombinasi antara inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Kondisi ini pernah menghantam dunia pada krisis minyak 1970-an, dan kini bayangannya kembali muncul. Ketergantungan dunia terhadap stabilitas energi Timur Tengah membuat konflik di kawasan ini tidak pernah benar-benar lokal—ia selalu global dalam dampaknya.

Amerika Serikat sendiri mencoba meredam gejolak dengan langkah darurat, seperti melonggarkan regulasi pengiriman energi dan membuka peluang pasokan tambahan dari Venezuela. Namun, langkah ini lebih bersifat reaktif daripada solusi jangka panjang.

Dengan demikian, perang ini memperlihatkan satu realitas pahit: penderitaan tidak lagi terbatas pada wilayah konflik. Dari Gaza yang hancur, gelombang dampaknya kini menjalar ke dapur-dapur rumah tangga di seluruh dunia. Harga pangan naik, biaya hidup meningkat, dan ketidakpastian ekonomi meluas.

Sejarah berulang dalam pola yang berbeda. Ketika energi dijadikan medan perang, maka seluruh dunia menjadi medan dampaknya.

Amerika Mencari Sekutu untuk Menopang Israel dalam Perang Iran

Dalam eskalasi perang melawan Iran, Amerika Serikat terlihat aktif membangun koalisi global guna menopang Israel. Namun, upaya ini tidak selalu berjalan mulus dan justru memperlihatkan dinamika resistensi dari berbagai pihak.

Pertama, tekanan terhadap Suriah menjadi salah satu langkah strategis. Laporan Reuters menyebut Washington mendorong Damaskus untuk mengirim pasukan ke Lebanon timur guna membantu melucuti Hizbullah. Namun, Suriah menolak secara hati-hati karena khawatir terseret konflik yang lebih luas dan memicu ketegangan sektarian. 

Kedua, Amerika juga berupaya menggalang negara-negara lain untuk ikut menekan Iran. Menteri Luar Negeri AS bahkan meminta para diplomatnya mendorong sekutu internasional untuk secara kolektif mengisolasi Iran dan Hizbullah.  Namun, respons global tidak sepenuhnya sejalan. Negara-negara Eropa menolak terlibat langsung dalam perang ini dan menyebutnya “bukan perang kami”. 

Ketiga, Presiden Donald Trump secara terbuka meminta berbagai negara, termasuk sekutu NATO, untuk membantu mengamankan jalur strategis seperti Selat Hormuz. Bahkan, AS disebut telah berkomunikasi dengan sejumlah negara untuk membentuk koalisi maritim guna melindungi jalur pelayaran tersebut.  Namun, penolakan dari sekutu NATO menunjukkan adanya keretakan dalam upaya tersebut. 

Keempat, dari sisi Israel, Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Iran merupakan ancaman eksistensial, dan terdapat upaya untuk memperluas koordinasi dengan negara-negara regional dalam menghadapi Iran.  Ini menunjukkan adanya upaya membangun front yang lebih luas, termasuk melibatkan negara-negara Arab.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak negara justru berhati-hati. Negara-negara Teluk memilih bertahan dan memperkuat pertahanan udara, bukan ikut menyerang. Bahkan, beberapa sekutu utama AS menolak keterlibatan langsung dalam konflik.

Dengan demikian, strategi Amerika untuk membangun koalisi global menghadapi Iran memperlihatkan dua sisi: ambisi membentuk aliansi luas, tetapi juga batas-batas dukungan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konflik modern, membangun koalisi tidak semudah membangun kekuatan militer—karena setiap negara memiliki kepentingan dan risiko yang harus diperhitungkan.

Kecerdikan Negara-negara Arab dalam Menyikapi Serangan Israel–Amerika ke Iran

Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran tidak hanya menguji kekuatan Iran, tetapi juga memperlihatkan kecerdikan negara-negara Arab dalam menjaga stabilitas kawasan tanpa terjebak dalam konflik langsung.

Pertama, negara-negara Arab cenderung tidak terpancing untuk ikut serta dalam serangan terhadap Iran. Sebaliknya, banyak negara memilih jalur diplomasi dan de-eskalasi. Sebuah pernyataan bersama dari lebih dari 20 negara Arab dan Muslim bahkan menyerukan penghentian konflik dan penghormatan terhadap hukum internasional . Sikap ini menunjukkan kehati-hatian strategis agar kawasan tidak terjerumus ke perang besar.

Kedua, negara-negara Teluk mengambil posisi defensif: bukan menyerang Iran, tetapi melindungi wilayahnya. Ketika Iran meluncurkan serangan balasan ke berbagai negara Teluk, seperti Arab Saudi dan Yordania, sistem pertahanan udara—sebagian besar berbasis teknologi Amerika—digunakan untuk mencegat rudal dan drone . Ini menunjukkan strategi “bertahan tanpa terlibat langsung.”

Ketiga, negara-negara Arab juga memainkan keseimbangan antara kekuatan negara dan non-negara. Di satu sisi, beberapa negara menjaga hubungan keamanan dengan Amerika. Namun di sisi lain, mereka tidak sepenuhnya menutup ruang bagi dinamika perlawanan non-negara di kawasan, seperti yang terlihat dalam kompleksitas situasi di Lebanon dan Palestina.

Keempat, pengalaman pahit di Irak dan Libya menjadi pelajaran penting. Saat intervensi asing terjadi di masa lalu, fragmentasi politik internal mempercepat kehancuran negara. Kini, negara-negara Arab tampak lebih berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan tersebut, dengan menghindari konflik terbuka yang dapat memicu instabilitas domestik.

Dengan demikian, respons dunia Arab terhadap konflik ini bukanlah pasif, melainkan strategi yang terukur: menahan diri dari eskalasi, memperkuat pertahanan, dan menjaga keseimbangan geopolitik. Inilah bentuk kecerdikan politik kawasan dalam menghadapi tekanan global tanpa kehilangan stabilitas internal.

Kekuatan Muslimin yang Tercermin dari Serangan Israel–Amerika ke Iran

Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memperlihatkan dinamika baru dalam peta kekuatan dunia Muslim. Di tengah tekanan militer dan ekonomi, justru tampak bahwa kekuatan tidak melemah, melainkan bertransformasi dan beradaptasi.

Pertama, daya tahan menjadi faktor utama. Iran sebagai negara dan Hamas sebagai aktor non-negara menunjukkan kemampuan bertahan dalam tekanan ekstrem. Berbagai laporan media internasional menyoroti bahwa meski diserang, struktur kekuasaan Iran tetap stabil dan tidak mengalami keruntuhan internal. Hal serupa terlihat di Gaza, di mana Hamas tetap bertahan meski menghadapi operasi militer intensif.

Kedua, konflik ini menegaskan efektivitas perang asimetris. Iran tidak harus menandingi kekuatan militer secara langsung, tetapi mampu memberikan tekanan melalui jaringan regional dan strategi tidak konvensional. Reuters dan Al Jazeera mencatat bahwa pendekatan ini memperluas medan konflik tanpa konfrontasi frontal berskala penuh.

Ketiga, kekuatan strategis kawasan terlihat dari kendali terhadap energi dan pelayaran global. Kedekatan Iran dengan Selat Hormuz—jalur vital bagi sekitar seperlima perdagangan minyak dunia—membuat setiap eskalasi langsung berdampak pada harga energi global. Laporan Financial Times dan The Guardian mencatat lonjakan harga minyak serta kekhawatiran terhadap gangguan rantai pasok internasional.

Keempat, kawasan Timur Tengah tampak belajar dari pengalaman pahit di Irak dan Libya. Ketika intervensi asing terjadi di masa lalu, fragmentasi politik internal mempercepat kehancuran negara. Namun dalam kasus Iran, tidak terlihat perebutan kekuasaan internal yang signifikan, menunjukkan tingkat konsolidasi yang lebih kuat.

Dengan demikian, konflik ini tidak hanya mencerminkan ketegangan militer, tetapi juga memperlihatkan empat kekuatan utama: daya tahan, strategi asimetris, kendali geopolitik atas energi dan pelayaran, serta pembelajaran historis kawasan. Ini menandai perubahan penting dalam bagaimana kekuatan di dunia Muslim beroperasi dan bertahan dalam tekanan global.

---

Represi Solidaritas Palestina dan Kemunduran Demokrasi di Jerman

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi kebebasan sipil di Jerman menunjukkan tanda-tanda kemunduran yang mengkhawatirkan. Salah satu faktor utama yang mendorong tren ini adalah meningkatnya represi terhadap aktivisme pro-Palestina, yang oleh banyak pengamat dinilai telah meluas menjadi pembatasan yang lebih luas terhadap kebebasan berekspresi dan oposisi politik.

Laporan terbaru dari CIVICUS Monitor menjadi indikator penting. Pada Desember lalu, lembaga ini menurunkan peringkat ruang sipil Jerman dari “menyempit” menjadi “terhambat”. Penurunan tersebut terutama didasarkan pada respons negara terhadap aksi solidaritas Palestina, yang dinilai semakin represif. Aparat disebut kerap membatasi demonstrasi secara ketat, bahkan merespons pelanggaran kecil dengan tindakan berlebihan seperti pengepungan massa, penyemprotan merica, hingga kekerasan fisik.

Lebih jauh, laporan tersebut menyoroti kecenderungan pemerintah untuk menyamakan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme. Praktik ini dinilai berbahaya karena tidak hanya membungkam solidaritas terhadap Palestina, tetapi juga menciptakan efek jera yang meluas di kalangan masyarakat sipil. Dalam konteks ini, isu antisemitisme kerap digunakan sebagai instrumen politik untuk membatasi ruang diskusi yang sah.

Perhatian internasional terhadap situasi ini juga meningkat. Pada Februari 2026, Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi, Irene Khan, melakukan kunjungan resmi ke Jerman. Dalam pernyataan penutupnya, ia mengingatkan bahwa ruang kebebasan berekspresi di negara tersebut semakin menyempit. Ia secara khusus mengkritik pendekatan pemerintah yang terlalu berorientasi pada keamanan, termasuk penggunaan undang-undang anti-terorisme untuk membatasi advokasi terkait Palestina.

Khan juga menyoroti lemahnya pembedaan antara ujaran kebencian dan ekspresi politik yang sah. Misalnya, kriminalisasi slogan “Dari sungai ke laut, Palestina akan merdeka” dinilai tidak proporsional, terutama karena tidak ada kepastian hukum yang jelas mengenai larangan tersebut. Ia menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi seharusnya hanya diterapkan dalam kondisi yang benar-benar ekstrem.

Analisis yang lebih luas disampaikan oleh Transnational Institute melalui laporan berjudul “Solidaritas di Bawah Pengepungan”. Laporan ini berargumen bahwa represi terhadap gerakan solidaritas Palestina di Jerman berfungsi sebagai “uji coba” bagi perluasan kebijakan otoriter. Dengan kata lain, tindakan yang awalnya ditujukan pada satu isu berpotensi meluas ke berbagai bentuk perbedaan pendapat lainnya.

Indikasi ini mulai terlihat dalam kasus lain. Aktivis iklim dari kelompok Letzte Generation menghadapi dakwaan serius, termasuk tuduhan membentuk organisasi kriminal. Bahkan, ekspresi satir sederhana di media sosial pun dapat berujung pada sanksi hukum, sebagaimana terjadi pada seorang remaja yang dihukum karena mengunggah meme yang mengkritik militer.

Fenomena ini menunjukkan pola yang konsisten: pembatasan yang awalnya ditujukan pada solidaritas Palestina kini meluas ke berbagai bentuk ekspresi politik lainnya. Dalam perspektif ini, isu Palestina sering disebut sebagai “burung kenari di tambang batu bara”—indikator awal dari krisis yang lebih besar dalam sistem demokrasi.

Jika tren ini terus berlanjut, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan untuk mendukung Palestina, tetapi fondasi demokrasi itu sendiri di Jerman. Sebab, ketika negara mulai menentukan batas-batas ekspresi secara sepihak dan represif, maka ruang bagi perbedaan pendapat—yang merupakan inti demokrasi—akan semakin tergerus.

---