Islam di Nusantara: Lokal atau Trans-Nasional?

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

Islam di Nusantara kerap digambarkan sebagai “produk lokal”—mengakar di bumi pertiwi, berpadu dengan adat, dan bersifat damai. Namun narasi semacam itu sering digunakan untuk memutus akar sejarah Islam yang sesungguhnya: bahwa sejak awal, Islam di Nusantara bukan sekadar lokal, melainkan bagian dari jaringan besar dunia Islam.

Yang ironis, keterhubungan ini kini justru dicurigai. Gerakan Islam yang menautkan diri ke Mekkah, Kairo, atau Istanbul langsung dicap “radikal” atau “asing.” Sementara hubungan ideologis ke Washington, Paris, atau Beijing malah dielu-elukan sebagai bentuk kemajuan dan keterbukaan.

Padahal, justru dari keterhubungan itulah kekuatan Islam Nusantara tumbuh. Maka pertanyaannya bukan “Islam kita lokal atau trans-nasional?”, melainkan: mengapa hanya keterhubungan Islam yang dicurigai?

Apa Itu Gerakan Trans-Nasional?

Istilah “gerakan trans-nasional” biasanya dimaknai sebagai ekspor ideologi dari luar yang mengancam kedaulatan. Aksa, peneliti dari Universitas Mulawarman, menyebut Hizbut Tahrir sebagai contoh gerakan Islam trans-nasional yang membawa doktrin khilafah global. Namun ia juga mengakui bahwa Nahdlatul Ulama memiliki dimensi trans-nasional melalui jejaring santri dan ulama global (Jurnal PAI, 2022).

Sementara itu, Prof. Azyumardi Azra memberi pandangan lebih mendalam. Dalam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara (2004), ia menyebut fenomena ini sebagai “kosmopolitanisme Islam,” di mana ulama Nusantara menjadi bagian dari jaringan keilmuan dunia tanpa kehilangan identitas lokal.

Dengan kata lain, trans-nasionalisme bukan ancaman, tapi warisan sejarah Islam yang mendalam. Yang jadi soal bukan keterhubungannya, melainkan bagaimana ia diramu ulang dalam konteks perjuangan umat di tanah air.

Masuknya Islam: Melalui Ilmu, Bukan Invasi

Islam masuk ke Nusantara bukan lewat pedang, melainkan lewat perdagangan dan dakwah damai. T.W. Arnold dalam The Preaching of Islam mencatat bahwa sejak abad ke-7, pedagang dan ulama dari Arab, Persia, dan Gujarat telah hadir di pelabuhan-pelabuhan Sumatera, Jawa, dan Maluku.

Navigator Muslim abad ke-15, Al-Mahri, menyebut Melaka sebagai pelabuhan utama para pelajar dan pedagang Islam. Itu berarti, sejak awal, Nusantara sudah menjadi simpul penting dalam jaringan dunia Islam—bukan pulau terisolasi yang mendadak “diislamkan” dari dalam.

Sriwijaya dan Khalifah: Diplomasi Islam Abad ke-8

Hubungan trans-nasional Islam-Nusantara sudah tercatat sejak masa kekhalifahan Umayyah. Sejarawan S.Q. Fatimi dalam Islam Comes to Malaysia (1963) menulis bahwa Raja Sri Indrawarman dari Sriwijaya mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717–720 M), meminta agar ulama dikirim ke kerajaannya.

“Permintaan raja Sriwijaya kepada khalifah adalah permohonan serius atas dasar keinginan belajar Islam, bukan sekadar diplomasi politik.” — S.Q. Fatimi

Ini bukti nyata bahwa keterhubungan dunia Islam tidak lahir dari proyek penaklukan, tetapi dari haus ilmu dan kerinduan spiritual yang datang dari wilayah timur dunia Islam.

Walisongo: Ulama Global, Dakwah Lokal

Walisongo bukanlah figur lokal semata, melainkan hasil interaksi panjang dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Hadramaut, Kairo, hingga Istanbul. Menurut Azyumardi Azra, mereka adalah bagian dari jaringan ulama dunia Islam yang saling mengunjungi, menimba ilmu, dan membangun pusat-pusat dakwah baru.

“Ulama-ulama Nusantara adalah bagian dari jejaring ulama dunia Islam yang saling belajar dan mengajar.” — Azyumardi Azra (2004)

Yang membuat mereka berhasil adalah kemampuan meramu fiqh Syafi’i, tasawuf Sunni, dan ilmu Islam klasik dengan kebudayaan lokal. Inilah Islamisasi yang tidak memusnahkan budaya, tapi menyucikannya.

Aceh, Banten, dan Solidaritas Ottoman

Trans-nasionalisme Islam tidak berhenti di bidang ilmu. Ia juga tampak dalam bidang diplomasi dan perlawanan. Pada 1566, Sultan Aceh Alauddin al-Kahar mengirim utusan ke Istanbul untuk meminta bantuan menghadapi Portugis. Sultan Selim II mengirim meriam dan ahli militer sebagai respons.

B.J. Reid dalam Southeast Asia in the Age of Commerce menyebutnya sebagai bentuk solidaritas Islam internasional.

Habib Abdurrahman Az-Zahir dari Aceh, pada abad ke-19, bahkan diangkat sebagai Pasha oleh Sultan Abdulhamid II karena perannya dalam diplomasi anti-kolonial. Dalam Al-Rihlah ila Bilad al-Atrak (1880), ia menulis:

“Umat Islam di Timur dan Barat adalah satu tubuh. Jika satu bagian tersakiti, seluruh tubuh merasakannya.”

Komunitas Jawi dan Perpustakaan Kairo

Santri Nusantara telah belajar di Haramain sejak abad ke-17. Mereka dikenal sebagai “kaum Jawi” dan membentuk komunitas keilmuan di Mekkah dan Madinah. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi adalah salah satu ulama terkemuka asal Nusantara yang menjadi imam besar di Masjidil Haram dan guru dari pendiri NU dan Muhammadiyah.

Kitab-kitab pesantren pun mayoritas dicetak di Kairo, Beirut, dan Istanbul. Fealy dan Bruinessen dalam Pesantren dan Kitab Kuning mencatat:

“Mayoritas kitab yang digunakan di pesantren berasal dari tradisi Syafi’iyyah Timur Tengah dan dicetak di Kairo.”

Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam kita tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dari interaksi global yang membumi.

NU dan Muhammadiyah: Trans-Nasional yang Dimodifikasi

NU dan Muhammadiyah bukan gerakan yang muncul dari ruang lokal murni. Keduanya adalah hasil perjumpaan ulama Nusantara dengan arus intelektual dan gerakan pembaruan di Timur Tengah. Muhammadiyah terinspirasi oleh gerakan salafiyah modernis seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. NU lahir sebagai respons terhadap modernisme yang dianggap mengabaikan tasawuf dan tradisi pesantren.

Sejarawan Prof. Karel A. Steenbrink mencatat dalam Muslim Modernism in Indonesia:

“Gerakan pembaruan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 adalah produk interaksi dengan dunia Islam yang lebih luas, bukan reaksi lokal semata.”

Dengan kata lain, NU dan Muhammadiyah adalah contoh sempurna bagaimana gagasan global bisa diramu ulang sesuai kebutuhan perjuangan umat Islam di tanah air—bukan proyek asing, melainkan penyesuaian kontekstual dari warisan bersama.

Lalu Mengapa Hanya Islam yang Dicurigai?

Kapitalisme, sekularisme, liberalisme gender, bahkan budaya pop digital seperti Netflix, TikTok, atau K-pop—semuanya adalah gerakan trans-nasional. Tapi tak satu pun dicap “radikal” atau “mengancam budaya lokal.”

Sementara Islam, ketika bersuara dari Kairo atau Istanbul, langsung dicurigai sebagai ideologi impor. Padahal, justru dari relasi global itulah Islam Nusantara tumbuh dan matang.

Inilah sisa trauma kolonial yang belum sembuh: relasi ke dunia Islam dianggap berbahaya, tapi relasi ke Barat dianggap modernitas.

Trans-Nasionalisme Adalah Akar Kita

Islam Nusantara bukan hasil isolasi budaya, melainkan hasil dialog abadi antara wahyu dan konteks, antara langit dan bumi. Ia bukan salinan mentah dari Arab, tetapi bukan pula konstruksi lokal tanpa akar.

Islam kita kuat karena ia terhubung. Ia tumbuh dari pelabuhan Melaka, dari surat Raja Sriwijaya, dari doa para wali, dari diplomasi Aceh ke Ottoman, dari pesantren-pesantren yang menimba ilmu dari Timur Tengah, hingga lahirnya NU dan Muhammadiyah sebagai hasil sintesis keilmuan dan perjuangan.

Maka, berhentilah mencurigai keterhubungan sebagai ancaman. Justru dalam keterhubungan itulah letak kekuatan, akar sejarah, dan denyut nadi peradaban Islam Nusantara.

Dari Demak ke Yogyakarta: Jejak Hukum Islam yang Dihapus oleh Penjajah

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi medan pertarungan memori dan makna. Salah satu medan yang kerap disembunyikan adalah jejak hukum Islam di Tanah Jawa. Dari Kesultanan Demak, Mataram Islam, hingga pecahannya di Yogyakarta dan Surakarta, hukum Islam pernah menjadi tulang punggung penataan masyarakat dan kekuasaan. Namun kolonialisme Belanda datang bukan hanya dengan bedil dan cukai, tetapi juga dengan proyek besar: menghapus hukum Islam dari ruang publik dan menggantinya dengan sistem hukum kolonial.

Warisan Demak dan Mataram: Syariat sebagai Sistem Bernegara

Kesultanan Demak (1475–1554), didirikan oleh Raden Patah—murid Sunan Ampel dan bagian dari jaringan Walisongo. Dalam Atlas Walisongo, Prof. Agus Sunyoto menyebut Demak sebagai bentuk awal negara hukum Islam di Nusantara. Syariat tidak hanya mengatur ibadah personal, tetapi juga urusan sosial: muamalah, pidana, zakat, wakaf, dan peradilan. Rujukan utamanya adalah kitab fiqh Syafi’iyyah seperti Fath al-Qarib, Taqrib, dan al-Tanbih.

Struktur hukumnya dibentuk melalui lembaga Balai Syuro atau Majelis Qadha, yang dipimpin para qadhi dan penghulu. Para ulama Walisongo memegang jabatan strategis dalam pengadilan dan pemerintahan. Undang-undang adat seperti Angger-angger Pasar dan Angger-angger Pradata diselaraskan dengan prinsip-prinsip fiqh.

Warisan ini diperkuat oleh Kesultanan Mataram Islam, khususnya di masa Sultan Agung (1613–1645). Ia menyatukan penanggalan Jawa dan Hijriyah melalui Kalandra Sultan Agungan, sebagai bentuk Islamisasi kultural. Hukum pidana lokal ditulis dalam Serat Angger-angger Pidana dan Serat Angger-angger Tindak. Salah satu pasalnya menyatakan:

“Yèn wong nyeluk asmane Gusti Allah saksiné, banjur mungel luput, kudu diukum kanthi pangandikan qadhi, supaya uripé ora dadi piala.”

“Jika seseorang menyebut nama Tuhan (Allah) sebagai saksinya, lalu ternyata ia berdusta, maka ia harus dihukum berdasarkan keputusan qadhi (hakim syariat), agar hidupnya tidak menjadi celaka.” (Angger-angger Pidana, pasal tentang sumpah palsu)

Pasal ini menunjukkan integrasi antara hukum adat dan prinsip syariah, terutama dalam perkara moral, harta, dan kejujuran publik.

Menurut Prof. M. Djajendra dari UGM, sistem hukum Mataram bisa disebut “semi-teokrasi”. Ulama memegang jabatan keagamaan sekaligus kehakiman, dan raja menjadi pelindung agama. Pesantren dijadikan pusat pendidikan hukum, tempat kaderisasi qadhi dan penghulu. Negara dan fiqh berjalan seiring, bukan terpisah.

Yogyakarta dan Surakarta: Fragmentasi Politik, Konsistensi Syariah

Setelah Perjanjian Giyanti (1755), Mataram terpecah menjadi dua: Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Secara politik mereka terpisah, tetapi secara hukum tetap melanjutkan sistem Islam. Di Yogyakarta, jabatan Penghulu Keraton dan Mufti Kerajaan masih eksis hingga awal abad ke-20. Di Surakarta, pengadilan agama tetap berjalan di bawah perlindungan raja.

Dr. Kees van Dijk dalam Religion and State in Indonesia mencatat bahwa lembaga-lembaga ini tetap mengurus perkara nikah, talak, warisan, wakaf, hingga sengketa agraria. Ini bukan sekadar urusan domestik, tetapi manifestasi sistem hukum Islam yang masih hidup dan dihormati masyarakat.

Snouck Hurgronje: Ilmuwan atau Arsitek Dekonstruksi Syariah?

Kuatnya posisi hukum Islam membuat Belanda sadar bahwa bedil tak cukup. Maka dikirimlah Snouck Hurgronje, orientalis yang menyamar sebagai Muslim di Mekkah dan Aceh. Ia bukan sekadar akademisi, tapi perancang strategi kolonial untuk menjinakkan Islam.

Dalam The Achehnese dan Verslagen en Mededeelingen (1899), Snouck menulis:

“Jika Islam tetap dibiarkan menjadi dasar hukum dan sistem sosial, maka Hindia Belanda tak akan pernah stabil.”

Rekomendasinya diterapkan dalam kebijakan Regeeringsreglement (1854) dan Indische Staatsregeling (1925), yang mempreteli yurisdiksi pengadilan agama, membatasi hanya untuk nikah, talak, dan warisan—dan itu pun harus diawasi oleh landraad (pengadilan kolonial). Syariat dikebiri menjadi urusan domestik, bukan sistem sosial.

Perang Diponegoro: Saat Syariah Menjadi Ancaman Nyata

Namun teori Snouck menjadi kenyataan pahit saat meledak Perang Diponegoro (1825–1830). Menurut Prof. Peter Carey dalam The Power of Prophecy, ini bukan sekadar konflik tanah atau takhta, tapi “puncak perlawanan Islam politik di Jawa.”

Diponegoro tidak hanya memimpin laskar jihad, tetapi juga membentuk negara syariah bayangan. Ia mengangkat qadhi, membangun pesantren sebagai pusat logistik, dan menerapkan hukum Islam dalam administrasi lokal.

Sejarawan Niels Mulder dalam Mysticism and Everyday Life in Contemporary Java menulis bahwa kekuatan Diponegoro ada pada “kemampuannya menciptakan otoritas moral dan legal tandingan” atas hukum kolonial. Inilah yang ditakuti Belanda: bahwa syariat bisa menjadi fondasi politik alternatif yang sah dan berdaya.

Kolonialisme Hukum: Dari Dekrit ke Lembaga

Pasca-Perang Jawa, Belanda bergerak sistematis. Kewenangan qadhi dipangkas. Para penghulu dijadikan pegawai negeri di bawah Kantoor voor Inlandsche Zaken. Isi khutbah Jumat dimonitor. Bahkan akad nikah pun harus dicatat oleh pejabat kolonial.

Prof. B.J.O. Schrieke dalam Indonesian Sociological Studies menyebut ini sebagai bentuk “depolitisasi hukum Islam”—proyek untuk menjauhkan syariah dari potensi mobilisasi sosial dan menjadikannya sekadar urusan keluarga.

Syariah: Dari Ancaman Menjadi Harapan

Kini, ketika kita membaca ulang jejak hukum Islam di Tanah Jawa, pertanyaannya bukan hanya: “Apa yang hilang?”, tapi “Mengapa ia pernah begitu ditakuti?”

Syariah ditakuti bukan karena kejam, tapi karena ia membentuk keadilan sosial, menyatukan rakyat, dan menolak tunduk pada kekuasaan asing. Ia adalah hukum yang tidak lahir dari kolonialisme, tapi dari akal sehat, spiritualitas, dan nilai-nilai ilahiyah.

Jika Demak, Mataram, dan Yogyakarta pernah kuat karena syariat, mengapa hari ini dianggap tabu?

Sejarah telah memberi kita bukti. Kini giliran umat Islam memberi keberanian: bukan hanya mengenang syariat, tetapi menegakkannya kembali—sebagai sistem keadilan, bukan sekadar simbol ibadah.

Hilangnya Syeikh Yusuf Al-Makasari dari Kancah Pengelolaan Negara

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

Sejarah negeri ini dipenuhi ironi. Tokoh-tokoh besar yang membangun pondasi peradaban justru dikaburkan dalam buku sejarah, digantikan oleh narasi politis yang steril dari hikmah. Salah satu sosok yang terbuang dari ingatan bangsa adalah Syeikh Yusuf Al-Makasari. Ulama, pejuang, pemikir, dan arsitek hukum Islam Nusantara yang peran strategisnya dalam pemerintahan Kesultanan Banten justru nyaris lenyap dari kesadaran publik.

Namanya harum dari Gowa hingga Istanbul, dari Aceh hingga Mekkah. Namun perannya dalam pengelolaan negara berbasis syariat, tasawuf, dan fiqh justru diabaikan dalam model kekuasaan modern. Dalam dinamika politik kontemporer, tak lagi ditemukan sosok ulama seperti Syeikh Yusuf—yang tak hanya memberi nasihat kepada penguasa, tapi ikut membentuk arah dan nilai sebuah pemerintahan.

Dari Gowa ke Haramain: Jejak Ilmu Seorang Ulama Petualang

Syeikh Yusuf lahir di Gowa, Sulawesi Selatan, pada 1626. Sejak muda, semangat keilmuannya tak tertandingi. Ia merantau ke berbagai pusat intelektual Islam: Banten, Aceh, Yaman, Mekkah, Madinah, hingga Istanbul. Di Aceh, ia berguru kepada Syeikh Nuruddin Ar-Raniri, ulama besar yang menjadi mufti Kesultanan Aceh dan terkenal sebagai pembaru pemikiran Islam di wilayah Melayu-Nusantara.

Di Banten, ia menjalin persahabatan dengan Pangeran Surya, calon Sultan Ageng Tirtayasa. Hubungan mereka bukan sekadar persahabatan, tapi kolaborasi ideologis antara ulama dan umara. Syeikh Yusuf mengusulkan bentuk negara yang tak hanya kuat secara politik, tetapi juga kokoh secara akhlak dan hukum ilahiah.

Mufti yang Menghidupkan Struktur Negara

Sepulang dari Haramain dan Istanbul, Syeikh Yusuf kembali ke Banten dan diangkat sebagai mufti agung oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Namun jabatan itu bukan sekadar gelar. Ia membangun infrastruktur ruhani dan hukum negara. Ia menjadi arsitek konstitusi Islam Banten, tempat hukum syariat berjalan dalam rel keadilan.

Sejarawan Belanda, H.J. de Graaf, menyebut Syeikh Yusuf sebagai salah satu tokoh paling strategis dalam menegakkan sistem keislaman di Nusantara abad ke-17. Perannya begitu kuat hingga kerajaan-kerajaan Islam dari Sumatera hingga Maluku menjadikan Banten sebagai poros legitimasi, bukan hanya kekuasaan militer.

Banten pun menjalin hubungan erat dengan Syarif Makkah, kerajaan-kerajaan di India, Hadramaut, hingga Istanbul. Hal ini menandai Banten bukan sekadar kerajaan lokal, tapi pusat diplomasi dunia Islam regional. Semua ini tak lepas dari jaringan keilmuan dan karisma ruhani Syeikh Yusuf.

Tasawuf dalam Struktur Negara

Berbeda dari banyak sufi yang menjauhi politik, Syeikh Yusuf menghidupkan tasawuf sebagai fondasi etika kekuasaan. Ia menggabungkan tarekat dan strategi. Ia mendapat ijazah dari Naqsyabandiyah, Khalwatiyah, Qadiriyah, Syattariyah, dan Ba’alawiyah, menjadikannya tokoh besar dalam spiritualitas Islam global. Gelarnya: Tajul Khalwati Hidayatullah—mahkota Khalwati yang membimbing pada petunjuk Allah.

Ia membawa tasawuf ke dalam tubuh negara. Ia menanamkan nilai zuhud dalam kekuasaan, amanah dalam kepemimpinan, dan syura dalam pemerintahan. Bahkan setelah ia diasingkan oleh Belanda, Sultan-Sultan Banten tetap memakai gelar sufistik: Zainal Abidin, Zainal Arifin, Zainal Alimin, dan Zainal Asyiqin. Bukti bahwa tasawuf telah menjadi bahasa kekuasaan, bukan sekadar jalan batin.

Fakih Najmuddin dan Jejak Hukum Islam yang Terlupakan

Bersama Syeikh Yusuf, Kesultanan Banten membentuk lembaga peradilan syariat yang kuat: Kantor Qadhi. Institusi ini menangani segala urusan: muamalah, waris, nikah-cerai, dan bahkan hudud. Salah satu tokoh penting dalam sistem ini adalah Kiyahi Pakih Najmuddin, Qadhi agung Banten.

Dalam Sarasehan Sejarah Banten tahun 2015, filolog Ayang Utriza Yakin memaparkan hasil kajian atas naskah Undang-Undang Banten abad ke-17. Ia menemukan Catatan Pengadilan Fakih Najmuddin, yang menunjukkan betapa syariat Islam telah berjalan sebagai sistem legal yang kokoh. Bahkan penelitiannya itu diterima dan diapresiasi oleh Universitas Oxford, menegaskan bahwa sistem hukum Islam di Banten adalah warisan dunia yang sah.

Mengapa Syeikh Yusuf Hilang dari Pengelolaan Negara Hari Ini?

Pertanyaannya menggigit:

Ke mana peran ulama seperti Syeikh Yusuf di zaman ini?

Mengapa hari ini para ulama hanya menjadi stempel halal kekuasaan, bukan lagi pembimbing dan penentu arah negara?

Jawabannya menyedihkan:

Ulama hari ini banyak yang tercerabut dari akar keilmuan fiqh dan tasawuf secara bersamaan. Mereka hanya menguasai satu dimensi: hukum tanpa hikmah, atau sufisme tanpa strategi. Di sisi lain, para penguasa modern lebih menyukai ulama yang jinak, bukan yang jujur.

Kekuasaan kini dibangun di atas transaksionalisme, bukan spiritualisme. Ulama dijadikan ornamen, bukan organ dalam negara. Padahal sejarah membuktikan: negara tanpa ulama bukan negara, hanya kekuasaan kosong tanpa cahaya.

Model Syeikh Yusuf dan Masa Depan Politik Islam

Model pemerintahan yang dicita-citakan Syeikh Yusuf Al-Makasari bukan teokrasi kaku. Ia adalah republik ruhani, semacam spiritual commonwealth tempat hukum dan etika bersatu, tempat rakyat dituntun, bukan ditundukkan. Konsep ini sejajar dengan gagasan John Rawls tentang “overlapping consensus”—kesepakatan nilai antara agama dan masyarakat sipil.

Bahkan Alasdair MacIntyre dalam bukunya After Virtue menyatakan bahwa sistem ideal adalah komunitas berbasis etika keutamaan (virtue ethics), bukan kekuasaan instrumental. Dan inilah yang telah ditunjukkan oleh Banten bersama Syeikh Yusuf: negara yang hidup dari nilai, bukan dari hasrat.

Ruh Negara yang Dicuri Sejarah

Hilangnya Syeikh Yusuf Al-Makasari dari peta pengelolaan negara hari ini adalah kehilangan besar yang tak disadari. Ia bukan hanya bagian dari masa lalu, tapi cermin masa depan. Ia membuktikan bahwa ulama sejati bukan hanya mufti yang menasihati, tapi insinyur ruhani yang membentuk arah dan roh sebuah pemerintahan.

Di tengah krisis legitimasi politik, pecahnya moral publik, dan matinya nurani negara, Syeikh Yusuf adalah oase dari zaman keemasan yang bisa dijadikan blueprint peradaban.

Kini tinggal kita:

Apakah kita ingin kembali menjadikan ulama sebagai penuntun kekuasaan?

Atau membiarkan sejarah terus kehilangan ruhnya, satu per satu? Karena tanpa ruh, negara hanya tinggal bangkai dengan seragam.

Strategi Kejayaan Islam di Dinding Istana Al-Hambra

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

“Laa ghaaliba illallaah”

Tak ada kemenangan kecuali atas izin Allah.

Apa yang tersisa dari kejayaan Islam di tanah Eropa? Jika ingin tahu jawabannya, datanglah ke Spanyol, datanglah ke Granada, lalu berdirilah dengan diam di tengah-tengah keagungan Istana Al-Hambra. Perhatikan setiap dindingnya. Ukiran-ukiran itu bukan sekadar dekorasi. Ia adalah strategi. Ia adalah rahasia kejayaan peradaban Islam yang tak terkalahkan selama delapan abad di Andalusia—strategi yang membentuk dunia, menundukkan kekuasaan, dan menyatukan hati umat manusia.

Arsitektur Sebagai Dakwah: Ketika Batu Bicara Tentang Tauhid

Istana Al-Hambra dibangun oleh Muhammad bin Al-Ahmar, pendiri Dinasti Nasrid, pada tahun 1238 M. Terletak di atas bukit La Sabika, menghadap kota Granada dan dikelilingi Pegunungan Sierra Nevada, Al-Hambra menjadi lambang keindahan arsitektur Islam yang tak tertandingi.

Teknologinya mencengangkan: sistem irigasi bertingkat yang mengalirkan air dari sungai ke seluruh taman dan kolam, ventilasi udara alami, pencahayaan berbasis pantulan cahaya, serta ornamen geometris yang diukir tanpa gambar makhluk hidup, semua itu membentuk satu harmoni spiritual dan estetis. Tujuannya bukan semata sebagai istana raja, melainkan sebagai pusat pemerintahan, peradaban, dan perenungan diri.

Di setiap dindingnya, kalimat "Laa ghaaliba illallaah" terukir ratusan kali. Bukan sekadar hiasan, tapi pengingat: kemenangan bukan milik manusia. Kemenangan hanya datang jika manusia menundukkan egonya dan menyerah total kepada kehendak Allah.

Strategi Utsman bin Affan: Fondasi Maritim Pembebasan Andalusia

Banyak yang menyangka pembebasan Andalusia dimulai pada tahun 711 M oleh Thariq bin Ziyad. Namun, sejarah mencatat bahwa langkah strategis menuju Spanyol sudah dirintis lebih awal—di masa Khalifah Utsman bin Affan. Beliau membangun armada laut Islam pertama secara besar-besaran, menaklukkan Siprus dan mengirim ekspedisi ke Sisilia. Ini sesuai nubuwah Rasulullah ﷺ yang bersabda:

"Kamu akan menaklukkan pasukan yang naik kapal seperti raja di atas singgasana."

(HR. Bukhari dan Muslim)

Strategi ini menunjukkan bahwa pembebasan Andalusia bukan tindakan reaktif, tapi bagian dari skenario besar peradaban Islam—mengarungi lautan, menembus benua, dan mengabarkan risalah.

Thariq bin Ziyad dan Musa bin Nushair: Obsesinya Bukan Dunia, Tapi Poros Peradaban

Ketika Thariq bin Ziyad mendarat di Gibraltar, ia membakar kapal-kapalnya dan berkata:

"Musuh ada di depan kalian, laut di belakang kalian. Tak ada jalan pulang kecuali menang atau syahid!"

Ia bukan sekadar menaklukkan wilayah. Ia melaksanakan rencana besar: menghubungkan tiga pusat dunia—Yerusalem, Roma, dan Konstantinopel. Bersama Musa bin Nushair, ia membayangkan satu dunia yang terikat oleh keadilan Islam. Musa berkata:

“Aku tak akan berhenti sebelum panji Islam berkibar di Roma.”

Mengapa Roma dan Konstantinopel? Karena ini adalah poros geopolitik peradaban dunia. Pakar militer Islam, Dr. Azzam Tamimi menulis:

“Menguasai Andalusia berarti membuka jalan ke Roma. Dari Roma, Konstantinopel akan terkepung dari dua arah: timur dan barat.”

Ini bukan ambisi imperialisme. Ini strategi dakwah global.

Strategi Sosial: Menyatukan Tiga Agama di Satu Negeri

Andalusia bukan hanya negeri Muslim. Ia juga rumah bagi Yahudi dan Nasrani. Tapi tidak seperti di tempat lain di Eropa, di bawah pemerintahan Islam mereka hidup dalam kedamaian dan kehormatan.

Karen Armstrong, sejarawan agama, menyatakan:

“Selama masa keemasan Andalusia, Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dalam suasana toleransi dan saling menghargai yang belum pernah terjadi sebelumnya di Eropa.”

Granada, Cordoba, dan Toledo menjadi kota multi-agama yang damai. Ilmuwan Yahudi seperti Maimonides dan ilmuwan Nasrani banyak menimba ilmu dari ulama Muslim. Strategi Islam sederhana: hak setiap manusia dijaga, selama tidak melanggar keadilan dan kehormatan masyarakat.

Strategi Spiritualitas: Menghancurkan Ego, Menundukkan Nafsu

Apa inti dari semua strategi itu? Satu: ketundukan hati. Semua pencapaian militer, sosial, dan politik tak akan berarti jika manusia masih dikuasai kesombongan. Kejayaan Islam di Andalusia lahir dari penghancuran hawa nafsu, bukan pengumbaran kekuasaan.

Kalimat “Laa ghaaliba illallaah” yang tertulis di dinding Al-Hambra adalah seruan spiritual yang melampaui waktu. Dinasti Nasrid menuliskannya bukan saat mereka kuat saja, tapi bahkan hingga masa-masa menjelang keruntuhan. Mereka sadar, Islam bukan soal kemenangan jangka pendek, tapi soal prinsip abadi.

Ayat Al-Qur’an yang menginspirasi strategi ini:

“Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

(QS. Ali ‘Imran: 126)

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya.”

(HR. Muslim)

Inilah strategi yang diwariskan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dalam wasiatnya sebelum wafat, ia berkata:

“Wahai anakku, jangan kau jadikan kekuasaan sebagai tujuan. Jadikan Al-Qur’an sebagai pedoman. Jangan dekati para penjilat, dekati ulama. Jangan takut pada pasukan musuh, takutlah jika Allah meninggalkanmu.”

Al-Hambra Hari Ini: Saksi Bisu, Tapi Masih Bernyawa

Kini, Andalusia menjadi bagian dari Spanyol. Masjid-masjid menjadi museum. Bahasa Arab nyaris lenyap. Tapi Al-Hambra masih berdiri. Dan setiap turis yang datang, setiap pengkaji yang menatap dindingnya, akan melihat: Islam pernah berjaya bukan karena senjata, tetapi karena strategi kehidupan yang luhur.

Profesor Titus Burckhardt, seorang orientalis Swiss, menulis dalam Art of Islam:

“Al-Hambra adalah manifestasi sempurna dari peradaban spiritual Islam: keindahan, kesederhanaan, dan keagungan yang ditundukkan di hadapan Tuhan.”

Seruan dari Dinding yang Tak Pernah Diam

Wahai kaum Muslimin…

Jika engkau ingin kejayaan, jangan tiru kemegahan luarannya. Tiru kedalaman maknanya.

Jika engkau ingin menang, bukan senjata yang kau butuhkan, tapi ketundukan kepada Allah.

Jika engkau ingin kejayaan, bukan harta yang harus dikumpulkan, tapi hawa nafsu yang harus dikalahkan.

Datanglah ke Spanyol. Datanglah ke Istana Al-Hambra. Bacalah tulisan di dindingnya. Terapkan strategi dari langit yang membuat Muslimin pernah berjaya.

“Laa Ghaaliba illallaah.”

Karena memang, tidak ada kemenangan… kecuali dari Allah.

Dakwah Melawan Wabah di Era Keruntuhan Majapahit 

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

“Penyakit tidak sekadar soal fisik. Ia juga tentang kebudayaan, keimanan, dan cara manusia memperlakukan dirinya sendiri.”

— Catatan Sejarah dari Blambangan, Abad XV

Blambangan Tercekik Wabah

Di sebuah masa ketika ilmu kedokteran belum terlembaga secara formal, dan penyakit dianggap kutukan dewa-dewa atau akibat melanggar pantangan leluhur, muncullah satu sosok yang melampaui zaman: Maulana Ishaq, salah satu anggota penting dalam jejaring Walisanga. Beliau bukan hanya ulama—tetapi juga seorang tabib, bahkan bisa disebut epidemiolog pertama di bumi Nusantara.

Blambangan, sebuah kadipaten Hindu terakhir di ujung timur Jawa, pada abad ke-15, dilanda pagebluk hebat. Wabah merajalela, rakyat panik, pemimpin bingung. Hampir setiap hari ada yang meninggal dunia. Jika pagi hari seseorang terjangkit, malamnya ia wafat. Begitu juga sebaliknya. Tak ada jeda. Tak ada penawar. Tak ada harapan.

Sejarahwan Prof. Oman Fathurahman dalam kuliahnya menyebut bahwa masyarakat Jawa klasik mengenal beragam penyakit yang dicatat dalam teks-teks kuna seperti Serat Centhini, Negarakertagama, dan Primbon Jampi Jawi—antara lain: wudunen (bisul), buduk (kusta), mengi (asma), lampung (penyakit kulit), bahkan tidur yang diartikan sebagai koma.

Penyakit yang menimpa rakyat Blambangan agaknya termasuk dalam kategori berat. Bahkan dalam kisah lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi di Banyuwangi, disebutkan bahwa penyakit itu juga menjangkiti kalangan istana. Sang putri, Dewi Sekardadu, menderita sakit keras dan hampir tak tertolong.

Maulana Ishaq: Tabib yang Bersih, Ulama yang Tajam

Sunan Ampel, pemimpin spiritual pusat dakwah Islam di Jawa kala itu, tidak tinggal diam. Beliau mengutus salah seorang ulama terbaiknya, Syaikh Maulana Ishaq, untuk mengobati rakyat dan membuka jalur dakwah di wilayah yang masih kukuh mempertahankan agama leluhur tersebut.

Berbeda dari dukun yang menggunakan mantra dan kemenyan, Maulana Ishaq justru berkeliling desa, mencatat, mengamati, dan mewawancarai masyarakat. Ia mencatat penyebab penyakit bukan semata kutukan, tetapi karena sanitasi buruk, kebiasaan hidup yang kotor, dan pola makan yang tidak higienis.

Dalam laporan sejarah yang dihimpun oleh sejarawan Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Walisongo, disebutkan bahwa Maulana Ishaq dikenal sebagai tokoh yang sangat memperhatikan kebersihan fisik dan spiritual. Ia adalah simbol dari perpaduan antara ilmu pengobatan, akhlak luhur, dan kekuatan dakwah yang menyentuh kalbu masyarakat.

Ia menemukan bahwa warga Blambangan terbiasa mengonsumsi binatang liar seperti kelelawar, kera, katak, hingga tikus. Binatang-binatang ini secara medis terbukti membawa virus dan bakteri berbahaya. Bahkan menurut Negarakertagama, konsumsi hewan-hewan tersebut dianggap hina dan bisa menyebabkan penyakit kronis seperti meningitis.

Ilmu, Iman, dan Kesehatan

Dalam khutbahnya kepada rakyat Blambangan dan kepada Prabu Menak Sembuyu, Maulana Ishaq menyampaikan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan. Wudhu lima kali sehari bukan sekadar ritual, tapi juga bentuk pencegahan penyakit. Mandi junub, cuci tangan sebelum makan, potong kuku, larangan makan bangkai, hingga keharusan menguburkan jenazah dengan cepat—semua adalah bentuk sistem kesehatan preventif yang tidak dikenal dalam ajaran lokal saat itu.

“Agama kami menyuruh kami untuk bersuci sebelum menyentuh yang suci. Bayangkan jika kebiasaan itu dilakukan oleh seluruh rakyatmu. Bukankah wabah akan pergi?” ucap Maulana Ishaq dalam tradisi tutur yang masih dikenang di daerah Banyuwangi.

Dakwahnya bukan dalam bentuk pedang atau perang. Tapi dengan kasih sayang, pengobatan gratis, dan teladan hidup bersih. Ia tak memungut biaya, justru memberi bekal pada pasien yang datang dari jauh. Rakyat Blambangan jatuh hati. Bukan karena ceramahnya, tapi karena akhlaknya. Tubuhnya selalu bersih, pakaiannya harum, dan ia tidak pernah menolak orang miskin yang datang berobat.

Kesembuhan Sang Putri dan Janji yang Dikhianati

Ketika Dewi Sekardadu jatuh sakit, Prabu Menak Sembuyu kehilangan akal. Dalam keputusasaan, ia bersedia menerima syarat dari Maulana Ishaq: sang tabib akan mengobati putrinya dengan satu permintaan, yakni diperbolehkan mendakwahkan Islam secara terbuka di tanah Blambangan. Raja menyetujui.

Atas izin Allah, Dewi Sekardadu sembuh. Tapi seperti banyak kisah klasik Nusantara, keajaiban justru berujung pengkhianatan. Janji tinggal janji. Prabu Menak Sembuyu merasa terancam akan pengaruh Islam dan mengusir Maulana Ishaq dari kerajaannya.

Syaikh itu pun pergi. Ia meninggalkan rakyat yang mencintainya, meninggalkan gadis yang telah disembuhkan, dan meninggalkan Blambangan yang kembali dikejar bayangan wabah.

Wabah Kembali Menyerbu

Tak lama setelah pengusiran itu, wabah pun kembali. Kali ini lebih ganas. Tidak ada tabib, tidak ada petuah, tidak ada ajaran kebersihan. Blambangan kembali menjadi tanah kematian. Dalam cerita rakyat yang hidup di sekitar Banyuwangi, masyarakat percaya bahwa pengusiran Maulana Ishaq adalah kesalahan fatal yang membawa kutukan.

“Ketika kebenaran ditolak, maka bencana akan datang bukan hanya dari langit, tetapi juga dari dalam tubuh manusia,” begitu salah satu kutipan dalam manuskrip lokal Babad Blambangan.

Jejak Maulana Ishaq dan Cahaya dari Utara

Maulana Ishaq pergi ke Pasai, meninggalkan Jawa Timur yang keras kepala. Tapi dari perjalanannya itulah, lahir benih baru. Dari pernikahannya dengan Dewi Sekardadu, lahir seorang anak yang kelak menjadi pahlawan sejati dakwah Islam di Nusantara: Sunan Giri. Sang jenius dari Giri Kedaton. Sang pendidik, ahli strategi, dan pemimpin yang kelak mengguncang kekuasaan Majapahit dan menegakkan panji dakwah ke seluruh penjuru Nusantara.

Sejarah mencatat: meski tubuh Maulana Ishaq terusir dari Blambangan, tapi ruh perjuangannya tetap hidup. Ia mewariskan bukan hanya anak, tapi peradaban.

Akhir yang Menggetarkan

Blambangan tidak tumbang karena pasukan. Ia tumbang karena kesombongan. Karena menolak kebaikan yang datang dalam wujud lelaki bersih dengan akhlak mulia. Karena tak sanggup menerima bahwa pengetahuan bisa datang dari luar tembok adat dan warisan nenek moyang.

Walisanga bukan hanya pendakwah. Mereka adalah teknokrat, ilmuwan, insinyur, dan dokter. Mereka tidak membunuh raja, tapi menyembuhkan rakyat. Mereka tidak membakar candi, tapi menyalakan akal dan nurani. Ketika rakyat lapar, mereka beri makan. Ketika rakyat sakit, mereka berikan harapan.

Dan Maulana Ishaq adalah contohnya.

“Wabah adalah ujian. Tapi menolak kebenaran adalah musibah.”

— Refleksi atas Sejarah Blambangan

Membongkar Mitos 350 Tahun Penjajahan: Padahal Ada Kesultanan yang Baru Dikalahkan pada 1925?

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu kapan ia pernah benar-benar merdeka dan kapan ia pernah benar-benar dijajah.”

Kita sering mendengar narasi yang terus diulang sejak bangku sekolah dasar: Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Angka itu begitu kuat menancap di benak, seakan tak tergugat, menjadi dogma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi mari kita bertanya secara kritis: benarkah Belanda menjajah Indonesia selama itu? Apakah mungkin satu bangsa asing mampu menjinakkan ratusan kerajaan, suku, dan pulau dalam satu tarikan napas selama tiga setengah abad?

Wilayah yang Luas, Kesultanan yang Tangguh

Nusantara bukan satu pulau kecil. Ia gugusan ribuan pulau dengan ratusan kerajaan bercorak Islam, Hindu, Budha, hingga animisme yang memiliki identitas politik dan militer sendiri. Apakah mungkin Belanda menguasainya semua secara bersamaan sejak 1602, tahun berdirinya VOC?

Sejarawan Prof. Dr. Onghokham menegaskan, kolonialisme Belanda lebih banyak berbentuk “pengaruh terbatas di titik-titik ekonomi strategis”, terutama di pelabuhan besar seperti Batavia, Makassar, dan Semarang. Wilayah pedalaman, apalagi daerah yang dipimpin oleh kesultanan Islam, kerap menjadi medan perang yang tak pernah selesai. Bahkan dalam jurnal Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), disebutkan bahwa hingga awal abad ke-20, Belanda hanya menguasai sekitar 60% dari total wilayah geografis Indonesia secara administratif efektif.

Pecahnya Mataram: Tanda Kekalahan atau Awal Perlawanan?

Perjanjian Giyanti pada 1755 yang membelah Kesultanan Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta sering dianggap sebagai awal kolonialisasi Belanda di pedalaman Jawa. Tapi benarkah itu bentuk kekuasaan penuh?

Justru setelah itu, perlawanan semakin massif. Perang Jawa 1825–1830, yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, bukanlah perang kecil. Dalam buku The Java War karya Peter Carey, dijelaskan bahwa ini adalah perang gerilya terbesar di Asia abad ke-19, melibatkan lebih dari 200.000 korban jiwa dan menguras kas kolonial sampai ke ambang kebangkrutan.

Jika benar Belanda telah menjajah Jawa sejak abad ke-18, kenapa butuh waktu seabad kemudian untuk “menjinakkan” rakyatnya?

Banten: Dari Batavia hingga Jejak Para Haji Mujahid

Ketika Belanda mendirikan Batavia pada 1619, itu bukan berarti mereka telah menaklukkan seluruh Banten. Kesultanan Banten, yang kala itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa, masih menjadi kekuatan maritim yang tangguh. Bahkan pada 1677, Sultan Ageng nyaris merebut kembali Batavia.

Namun keunikan Banten bukan hanya pada militansinya, tapi pada keterhubungannya dengan pusat-pusat keilmuan Islam. Ketika perlawanan rakyat Banten pecah kembali pada Tahun 1888, para pemimpinnya adalah ulama jebolan Mekkah yang pernah berguru kepada Syekh Nawawi al-Bantani, mufti terkemuka di Haramain.

Sejarawan Sartono Kartodirdjo menulis bahwa pemberontakan 1888 bukan sekadar pemberontakan sosial, tetapi “berbasis ideologi jihad dan ilmu agama.” Bahkan Syekh Yusuf al-Makassari, mufti Kesultanan Banten yang dibuang Belanda ke Afrika Selatan, tetap menyulut perlawanan dengan menemui jamaah haji dari Nusantara yang menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Budak memang bisa dibelenggu, tapi ruh kemerdekaan tak bisa ditawan.

Aceh, Padri, dan Bali: Api Tak Pernah Padam

Aceh bukan sekadar wilayah yang ditaklukkan. Ia adalah simbol perlawanan yang abadi. Belanda baru berhasil menembus jantung Kesultanan Aceh pada 1904, setelah puluhan tahun pertempuran, dan itupun bukan berarti selesai. Perlawanan rakyat Aceh berlanjut hingga tahun 1942, ketika Belanda dipukul mundur oleh Jepang. Bahkan ketika semua wilayah lain telah “diam”, rakyat Aceh tetap menggenggam senjata.

Di wilayah Minangkabau, Perang Padri (1803–1838) adalah babak lain perlawanan. Belanda berhasil masuk ke pedalaman setelah terlibat dalam konflik internal antara kaum adat dan ulama, tapi tetap harus menghadapi perlawanan gigih dari tokoh seperti Tuanku Imam Bonjol. Sejarawan Taufik Abdullah menyebut Perang Padri sebagai bentuk “pembangkangan struktural terhadap sistem kolonial.”

Sementara di timur, Bali dan Lombok baru bisa direbut Belanda setelah 1894. Bahkan dalam buku Bali: A Paradise Created, Adrian Vickers mencatat bahwa pendudukan Belanda di Bali selalu berhadapan dengan sistem kasta dan kehormatan yang membuat rakyat lebih memilih mati dalam puputan (perang total) daripada tunduk pada kolonial.

Banjar dan Jambi: Kesultanan Terakhir yang Berdiri Tegak

Di Kalimantan, Perang Banjar (1859–1905) menunjukkan bahwa kolonialisme tak pernah nyaman di tanah Dayak dan Banjar. Pangeran Antasari menjadi simbol perlawanan yang hingga kini hidup dalam ingatan sejarah Kalimantan Selatan.

Adapun kesultanan terakhir yang baru dikuasai adalah Kesultanan Jambi. Sultan Thaha Syaifuddin, yang diangkat sebagai Pahlawan Nasional, memimpin Perang Raja Batu hingga wafat pada 1904, namun sisa-sisa perlawanan masih hidup hingga 1925. Dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah (Kemendikbud), sejarawan mencatat bahwa Jambi adalah salah satu daerah yang waktu penjajahannya paling singkat, tak sampai satu abad.

350 Tahun? Dari Mana Angka Itu?

Jadi darimana datangnya angka 350 tahun itu? Jawaban paling umum: dari berdirinya Batavia (1619) hingga proklamasi kemerdekaan (1945). Tapi apakah seluruh wilayah Nusantara sudah benar-benar tunduk pada 1619? Ataukah Belanda hanya bercokol di beberapa kota pelabuhan saja?

Jika kita menggunakan tolok ukur kontrol militer dan administrasi, maka Belanda baru benar-benar menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia setelah 1925, usai penaklukan terakhir terhadap Jambi. Dan jika kita hitung hingga 1942, ketika Jepang masuk, maka masa “penguasaan total” Belanda atas Nusantara hanya ±17 tahun saja.

Nusantara: Tidak Pernah Tunduk Sepenuhnya

Ustadz Salim A. Fillah dalam berbagai ceramahnya sering menyebut bahwa “Nusantara adalah satu-satunya kawasan yang berhasil bertahan dari kolonialisme secara identitas.” Di Afrika, Asia Selatan, bahkan Australia dan Amerika Latin, penjajahan menyapu bersih agama asli, bahasa, hingga peradaban. Tapi di Nusantara?

Bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Islam tetap menjadi ruh masyarakat. Rakyat tetap menunaikan haji. Ulama tetap menjadi pemimpin moral. Belanda gagal menjajah pikiran dan jiwa bangsa ini.

Narasi Harus Dikoreksi, Agar Mental Bangsa Tidak Salah Asuh

Narasi bahwa kita dijajah selama 350 tahun harus dikaji ulang. Ia bukan hanya soal kronologi, tapi soal mentalitas kolektif. Jika kita terus percaya bahwa kita adalah korban pasif selama tiga setengah abad, maka kita akan tumbuh sebagai bangsa yang inferior.

Namun jika kita sadar bahwa kita adalah bangsa yang melawan, menolak, dan berjihad sepanjang sejarah, maka kita bisa bangkit dengan kepala tegak. Kita bukan bangsa yang dijajah, kita adalah bangsa yang terus berjihad sampai penjajah hengkang.

“Sejarah bukan sekadar masa lalu, ia adalah cermin martabat masa depan.”

Pembagian Peran Aceh dan Demak: Strategi Menjelang Badai Penjajahan

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

“Ketika Eropa mulai mencari jalan laut ke Timur, Islam di Nusantara justru telah menyiapkan dermaga iman, pelabuhan dakwah, dan mercusuar peradaban.” — Catatan Sejarah Nusantara, 1511

Aceh dan Demak: Sebuah Kebetulan atau Desain Ilahi?

Sejarah memiliki caranya sendiri untuk menyimpan rahasia. Kadang ia tampak seperti kebetulan, padahal sejatinya adalah bagian dari skenario besar. Demikian pula kehadiran dua poros besar Islam di Nusantara: Kesultanan Aceh di barat dan Kesultanan Demak di timur. Keduanya tidak berdiri dalam kehampaan, melainkan saling mengisi dalam dua peran yang berbeda namun saling menguatkan. Aceh menjaga simpul hubungan luar negeri dengan dunia Islam internasional. Demak membangun jantung Islam dalam negeri. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini desain Allah SWT menjelang badai penjajahan?

Walisongo: Kiriman Turki Utsmani?

Dalam karya klasik "Sejarah Umat Islam" (jilid 4), Buya Hamka mengungkapkan bahwa Turki Utsmani memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Salah satu bentuknya adalah dukungan kepada para ulama yang kelak dikenal sebagai Walisongo. Mereka bukan sekadar ulama lokal, tetapi bagian dari jaringan dakwah transnasional, hasil dari kerjasama antara Haramain, Pasai, dan Turki.

Sejarawan Prof. Azyumardi Azra juga menulis dalam "Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII", bahwa ulama Nusantara memiliki koneksi langsung dengan pusat-pusat keilmuan di Makkah dan Kairo. Bahkan sebelumnya, Aceh dan Pasai sudah menjadi pintu gerbang keilmuan bagi ulama dari Jawa. Sunan Giri, Sunan Bonang, bahkan Sunan Gunung Jati disebut-sebut menimba ilmu di wilayah ini. Artinya, sebelum berdirinya Demak, benih-benih intelektual dan spiritualnya telah disemai di bumi Aceh dan Pasai.

Simpul Keilmuan: Aceh–Demak, Satu Jaringan

Kesultanan Aceh bukan hanya sebuah kerajaan. Ia adalah universitas terbuka dunia Islam di timur. Di sinilah para ulama besar dari Jawa belajar. Aceh menjadi pelabuhan ilmu, sebelum menjadi pelabuhan diplomasi dan militer. Di sinilah peran Aceh menjadi penting: sebagai pusat orientasi keilmuan Islam yang berhubungan langsung dengan Timur Tengah, baik melalui jalur haji maupun jaringan tarekat.

Demak, di sisi lain, adalah pengejawantahan dari ilmu yang telah diserap di Aceh dan Pasai. Ia membangun sistem sosial, budaya, ekonomi, dan kekuasaan yang sepenuhnya bertumpu pada ajaran Islam. Inisiatif ini tidak lepas dari peran Walisongo yang menjadi arsitek sosial Demak.

Sejarawan Dr. Taufik Abdullah menulis bahwa jaringan keilmuan dan dakwah antara Aceh, Pasai, dan Jawa adalah bukti bahwa Islamisasi Nusantara tidak terjadi secara sporadis, melainkan sistemik dan terkoordinasi. Ini menandakan bahwa antara Aceh dan Demak ada simpul keilmuan yang satu.

Jaringan Diplomatik: Aceh sebagai Duta Besar Islam Nusantara

Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, jalur dagang dunia Islam menuju Asia Tenggara terputus. Namun Aceh tidak diam. Ia tampil sebagai garda depan menghadapi armada Portugis. Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahhar dari Aceh bahkan mengirim utusan ke Istanbul. Dan hasilnya? Turki Utsmani mengirimkan senjata, teknisi militer, hingga armada bantuan ke Aceh pada abad ke-16. Kapal-kapal Aceh bahkan diizinkan mengibarkan bendera Turki di lautan Hindia demi melindungi diri dari bajak laut Portugis.

Hal ini diperkuat oleh catatan Anthony Reid dalam "Southeast Asia in the Age of Commerce", bahwa Aceh adalah satu-satunya kerajaan di Asia Tenggara yang secara terbuka menjalin hubungan diplomatik dan militer dengan Turki Utsmani. Ini bukan hanya strategi politik, tapi ekspresi solidaritas ukhuwah Islamiyah lintas benua.

Demak: Membangun Sistem dari Dalam

Sementara Aceh berjibaku di luar negeri, Demak memperkuat dari dalam. Dari tangan Sunan Ampel dan Sunan Giri, dibangunlah jaringan sosial dan ekonomi Islam di Jawa. Di sinilah konsep negara berbasis tauhid mulai dijalankan: zakat sebagai penguatan ekonomi rakyat, masjid sebagai pusat pemerintahan, dan pesantren sebagai pabrik pemimpin.

Demak bukan hanya kekuasaan, tapi strategi. Ia bukan hanya kesultanan, tapi jantung perlawanan. Buah dari Demak tampak di abad-abad selanjutnya: munculnya Cirebon, Banten, Mataram, Ternate, Tidore. Semua adalah hasil dari benih yang ditanam oleh Walisongo, benih yang akarnya pernah menyentuh tanah Aceh.

Tidak Pernah Bertempur, Karena Berasal dari Akar yang Sama

Adakah fakta bahwa Aceh dan Demak pernah saling memerangi? Tidak ada. Sebaliknya, hubungan mereka adalah aliansi strategis—meski tidak selalu dalam bentuk resmi. Mereka memiliki kesadaran yang sama bahwa penjajah tidak hanya datang menaklukkan tanah, tapi juga aqidah dan peradaban.

Buya Hamka mencatat bahwa sejak abad ke-16, ada semacam konsolidasi antar-kesultanan Islam di Nusantara untuk menghadang masuknya kekuatan kolonial. Ini terbukti dari surat-surat diplomatik antar-kerajaan, bantuan senjata, pertukaran ulama, dan jaringan perdagangan bersama.

“Di kala Portugis mulai menjajah dan menyebarkan agamanya, muncullah kesultanan-kesultanan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Mereka saling memberi semangat dan kekuatan, walaupun tidak semua tercatat dalam surat menyurat resmi. Tapi semangat persatuan dan satu aqidah itu menjadi perisai menghadapi bahaya dari luar.”

— Hamka, Sejarah Umat Islam, Jilid 5, hal. 47

Bukankah Aceh menjalin diplomatik dengan Turki Utsmani? Bukankah Demak pun lahir dari ulama yang dikirim oleh khalifah Turki Utsmani?

Menjelang Badai Penjajahan

Portugis gagal menguasai jalur rempah karena Nusantara telah bersatu. Aceh memagari jalur laut. Demak menyiapkan jalur darat. Jamaah haji dan pedagang masih bisa berangkat ke Makkah, bahkan ketika Malaka dikuasai Portugis. Di masa-masa itulah, ruh Islam Nusantara mencapai bentuknya yang paling murni: mandiri, kokoh, dan terhubung langsung dengan jantung Islam dunia.

Demak melahirkan Cirebon, lalu Banten, dan dari sana lahir pula kekuatan Mataram Islam. Sementara Aceh tetap menjadi pelabuhan dunia Islam dan basis perlawanan militer. Ketika Belanda masuk ke Batavia, sudah ada jaringan perlawanan di pesisir. Ketika Inggris menjejakkan kaki di Sumatera, Aceh sudah menjadi “khalifah kecil” yang disegani.

Penjajahan Eropa tidak pernah membayangkan bahwa Nusantara memiliki koordinasi sekokoh itu. Maka butuh 350 tahun bagi Belanda untuk menguasai Nusantara. Bahkan saat menguasainya pun, mereka tidak pernah benar-benar bisa menguasai hati umat Islam di sini. Karena hati itu selalu menghadap Makkah. Buktinya, saat Kesultanan telah digenggam, perlawanan di luar istana terus berkecamuk.

Perlawanan yang Tidak Pernah Padam

Hari ini, kita bertanya: Mengapa Aceh dan Demak muncul hampir bersamaan? Mengapa satu menjaga jalur luar, satu membangun dari dalam? Mengapa mereka tidak pernah bertempur? Jawabannya mungkin hanya satu: karena mereka bukan dua, tetapi satu tubuh dari ruh yang sama. Sebuah desain dari Allah SWT untuk menghadapi badai dari barat.

Ketika peradaban zalim datang, mereka tidak berhadapan dengan bangsa biasa. Mereka berhadapan dengan umat yang terhubung dengan Haramain, bersenjata dengan ilmu, dan dipimpin oleh para wali. Inilah rahasia kekuatan Nusantara: hati yang tidak bisa dijajah, karena telah terhubung dengan Tauhid.